[Fikrul Islam] Partai Politik Islam dan Peranannya (Bagian 2/3)

Penulis: M. R. Kurnia, dkk.

Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Kedua, jemaah yang diperintahkan didirikan dalam ayat itu adalah partai politik. Di dalam ayat itu (Ali Imran: 104), dijelaskan bahwa jemaah yang harus dibentuk itu memiliki dua tugas, yaitu menyerukan al-khair dan amar makruf nahi mungkar. Imam Ibnu Katsir memaknai menyeru kepada al-khair sebagai mengikuti Al-Qur’an dan Sunah (Lihat: Imam Ibnu Katsir, Tafsirul Qur’anil Azhim, juz 1, hlm. 748). Sedangkan, Imam Jalaluddin mengartikan al-khair dalam ayat tersebut dengan al-Islam (Lihat: Tafsir Jalalain, juz 1, hlm. 57).

Dengan demikian, menyeru kepada al-khair artinya menyeru atau mendakwahkan Islam secara keseluruhan. Sementara itu, memerintahkan perkara makruf berarti memerintahkan segala perkara yang sesuai dengan Islam dan mencegah yang mungkar berarti mencegah segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Jadi, Allah Swt. dalam ayat tersebut mewajibkan kaum muslim untuk memiliki kelompok-kelompok yang mengajak orang untuk menerapkan Islam secara keseluruhan dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Dengan kata lain, ayat itu memerintahkan adanya kelompok yang mengemban dakwah Islam dan melanjutkan kehidupan Islam, yakni memerangi hukum kufur beserta kekuasaannya dan mewujudkan hukum Islam beserta kekuasaannya.

Satu hal yang penting dipahami adalah teks perintah dalam surah Ali Imran ayat 104 tadi, siapa pun yang mengetahui bahasa Arab, sekalipun hanya sedikit saja, akan memahami hal ini bukanlah perintah untuk melakukan dua aktivitas tersebut, melainkan perintah untuk mendirikan kelompok yang melakukan dua kewajiban itu.

Perintah amar makruf nahi mungkar dalam ayat itu bersifat umum. Hal ini disebabkan dengan adanya alif dan lam dalam kata ma’ruf dan munkar (Lihat: Al-Baidhawi, Minhajul Wushul fi Ilmil Ushul, juz 2, hlm. 61-63), baik pada rakyat biasa ataupun pada penguasa. Padahal, sering kali, kejahatan di tengah masyarakat lahir dari kejahatan dan kezaliman penguasanya. Oleh karenanya, tidak mengherankan, banyak hadis yang menyinggung persoalan penguasa, di antaranya,

إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ فَإِيَّاك أَن تَكُون مِنهُم

“Sesungguhnya pemimpin yang paling jahat adalah pemimpin yang zalim, jangan sampai kamu termasuk golongan mereka.” (HR Bukhari dan Muslim)

Begitu pula, kemungkaran yang dilakukan penguasa sungguh tidak sebanding dengan kemungkaran seseorang secara individual. Malapetaka yang diakibatkan kemungkaran penguasa sungguh amat dahsyat dalam kehidupan Islam. Lebih dari itu, amar makruf nahi mungkar kepada penguasa merupakan aktivitas amar makruf dan nahi mungkar terpenting dan terbesar pahalanya.

Berkaitan dengan persoalan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“Berjuang yang paling utama adalah mengatakan keadilan pada penguasa yang menyeleweng dari Islam.”(HR Abu Daud dan At-Turmudzi)

Dari Abu Abdillah Thariq bin Syihab al-Bajaly al-Ahmasy radhiallahu anhu bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Nabi saw. padahal ia sudah meletakkan kakinya di atas pelana, “Manakah jihad atau perjuangan yang paling utama?” Beliau menjawab, “Mengatakan kebenaran pada penguasa yang menyeleweng dari Islam.” (HR An-Nasa’i)

Dengan demikian, perintah dominan dalam ayat tadi adalah pembentukan jemaah yang aktivitasnya adalah mendakwahkan Islam dan mengoreksi penguasa melalui jalan amar makruf dan nahi mungkar. Jemaah dengan karakteristik demikian tidak mungkin selain partai politik. Ini karena kelompok yang terus-menerus melakukan amar makruf nahi mungkar kepada penguasa hanyalah partai politik.

Bila kelompok yang dimaksud adalah bukan bersifat politik, maka kelompok tersebut berarti tidak melakukan amar makruf nahi mungkar pada penguasa, padahal perkara tersebut diperintahkan, bahkan merupakan amar makruf nahi mungkar terpenting. Atau boleh jadi melakukannya, tetapi bukan sebagai jemaah (yang memiliki ikatan dan kepemimpinan) melainkan secara individual atau kerumunan temporer.

Padahal kewajiban tersebut merupakan kewajiban akan adanya jemaah yang melakukan aktivitas tersebut, bukan menegaskan kewajiban aktivitasnya itu sendiri. Jelaslah, perintah itu merupakan kewajiban untuk mendirikan partai politik (Lihat: Taqiyyuddin an-Nabhani, Muqaddimatud Dustur, hlm. 98, materi 19).

Selain itu, kewajiban untuk melanjutkan kehidupan Islam melalui tegaknya Al-Jama’ah (Khilafah Islamiah) tidak mungkin terbentuk tanpa adanya partai demikian. Berdasarkan kaidah ushul fiqih yang disepakati para ulama, “ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib (suatu kewajiban yang tidak sempurna terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib adanya), maka partai politik Islam itu wajib keberadaannya.

Tentu saja partai yang dimaksud sesuai dengan isi ayat itu, yaitu partai politik Islam yang dasarnya Islam, ide-idenya Islam (termasuk tidak menyerukan demokrasi, HAM, sinkretisme, dan menentang semua ide yang bertentangan dengan Islam), metodenya Islam (termasuk tidak turut serta dalam pemerintahan dan parlemen kufur), tujuannya menegakkan hukum Islam, ideologinya Islam, anggotanya muslim, dan dalam setiap pemikiran dan geraknya terikat pada Al-Qur’an dan As-Sunah. [MNews/Rgl]

Bersambung ke bagian 3/3

Sumber: M. R. Kurnia, dkk., Menjadi Pemikir dan Politisi Islam