[Fikrul Islam] Menyamakan Dua Perkara yang Berbeda (Bagian 3/3)

[Fikrul Islam] Menyamakan Dua Perkara yang Berbeda (Bagian 3/3)

Penulis: Ahmad Mahmud

Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Di dalam sistem demokrasi, hukum-hukum yang terdapat di dalam UUD harus sesuai dengan asas demokrasi. Bahwasanya kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Maknanya, rakyatlah yang menyusun perundang-undangan melalui majelis (parlemen) yang dipilih rakyat untuk menjalankan tugas ini, dan disebut dengan majelis perwakilan.

Ada pula kekuasaan eksekutif yang berfungsi menjalankan pemerintahan. Lembaga ini menerapkan apa yang dihasilkan badan legislatif, yang mewakili rakyat. Untuk menjaga agar penguasa tetap terikat dengan ketetapan rakyat, maka majelis perwakilan memiliki wewenang untuk memberikan mandat kepada pemerintah.

Pemerintahan belum sah, kecuali setelah majelis perwakilan memberikan mandat kepadanya. Majelis perwakilan juga memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan, mengkritisinya, dan meminta penjelasan kepadanya. Majelis perwakilan juga berhak untuk menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet, baik secara keseluruhan atau kepada salah satu menteri apabila terlepas atau tidak terikat dengan UUD.

Yang dilakukan oleh pemerintahan semacam itu, asasnya adalah demokrasi bukan Islam. Islam—sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya—tidak menerima perbuatan apa pun yang tidak berdiri di atas asas ruhiyah, yaitu iman kepada Allah Swt..

Sebuah sistem juga memiliki asas yang satu. Bangunannya merupakan satu kesatuan. Politik yang ingin diterapkan juga satu. Pemerintah menerapkannya melalui keberadaan kabinet. Kebijakan politik setiap departemen harus selaras dengan departemen-departemen lainnya. Pihak yang merancang (visi) politik ini adalah pemerintah secara keseluruhan.

Jadi, suara seorang menteri muslim hanyalah satu di antara suara-suara lainnya, yang bersama Perdana Menteri menyusun (sistem) politik yang sesuai dengan UUD dan asasnya. Ini ditinjau dari segi perundang-undangan.

Dari sisi pelaksanaannya, maka kenyataannya menunjukkan bagaikan jauhnya langit dengan bumi. Seorang menteri yang diangkat untuk memimpin departemen, tidak akan mampu keluar dari kungkungan politik pemerintah yang telah ditetapkan oleh pemimpin negeri dan kroninya.

Tidak ada pilihan lain bagi sang menteri kecuali menerima jabatan tersebut dan menjalankan politik yang sudah digariskan; atau menolak jabatan itu dan dia tidak memiliki hak untuk menetapkan (kebijakan) politik departemennya.

Lebih dari itu, tanggung jawab kabinet adalah tanggung jawab bersama. Artinya, jika pemerintah ingin menerapkan kebijakan politik yang akan dijalankannya atau mengambil keputusan-keputusan yang diperlukan, maka keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan suara mayoritas.

Dengan kata lain, seorang menteri turut campur ke dalam urusan departemen lainnya, dan memberikan pendapatnya dalam keputusan-keputusannya. Kenyataan ini menempatkan setiap menteri bertanggung jawab terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh departemennya atau departemen lainnya.

Dalam kondisi semacam itu, ia wajib membela politik pemerintah dan seluruh kebijakan lainnya di hadapan publik, meskipun ia menentang kebijakan itu ketika berada di dalam sidang kabinet. Dari sini tampak jelas bahwa seorang menteri muslim akan menjadi penentang setiap kebijakan yang bertentangan dengan Islam, dan pembicaraan seperti ini menunjukkan kedangkalan berpikir.

Seorang menteri tentu saja berbeda faktanya dengan seorang anggota Dewan Perwakilan. Dari sisi undang-undang, bukan dari aspek penerapan, seorang wakil rakyat mewakili orang-orang yang memilihnya. Kadang-kadang ia mewakili kaum muslim dalam sistem demokrasi. Kadang-kadang mewakili golongan radikal kiri di dalam sistem kapitalisme.

Lain halnya dengan menteri, ia tidak diangkat untuk menjadi seorang oposan di dalam pemerintah. Jika tidak, ia akan tetap berada di luar untuk berhadap-hadapan sebagai oposan. Di dalam sistem demokrasi orang yang menentang kebijakan pemerintah akan berada di luar sistem. Ia tidak boleh masuk di dalamnya. Apabila ia masuk secara tidak sengaja, maka ia akan dikeluarkan dengan cara paksa.

Ini karena, tugas pemerintah itu adalah memerintah dan menerapkan. Pemerintah tidak menerima adanya kontradiksi di dalam sistem. Jadi, siapa pun yang menentang kebijakan politiknya, maka ia akan dikeluarkan oleh Perdana Menteri, atau kabinet secara keseluruhan, atau terhadapnya disampaikan mosi tidak percaya dari para wakil rakyat, walaupun itu ditujukan untuknya seorang.

Pemerintahan harus tetap berjalan. Perlu diperhatikan bahwa dengan diangkatnya seorang muslim menjadi menteri di dalam pemerintahan, berarti ia menerima UUD yang ada di negara itu dan asas dari UUD tersebut. Yang kami maksud oposisi di sini bukan oposan (berlawanan) dengan asas dari sistem, melainkan oposisi di dalam sistem itu sendiri, yakni oposisi yang menentang masalah-masalah cabang, tetapi mengakui pokoknya.

Lagipula setiap kebijakan yang telah diambil dan berkaitan dengan salah satu departemen yang ada di dalam kabinet, tidak boleh dijalankan kecuali setelah memperoleh kesepakatan dan persetujuan yang ditandatangani oleh tiga pihak, yaitu Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri yang bersangkutan. Ini menunjukkan bahwa seorang menteri muslim tidak bebas (otonom) mengelola departemennya, termasuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan praktis sendiri. [MNews/Rgl]

Sumber: Ahmad Mahmud, Dakwah Islam

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *