Penulis: M. R. Kurnia, dkk.
Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Namun demikian, perhatikan teks politik berikut,
“Montesquieu menegaskan bahwa setiap individu bertendensi untuk menyalahgunakan kekuasaan dan mengacaukan keamanan jika kekuatan terpusat di tangannya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi bahaya sentralisasi kekuasaan, Montesquieu menyerukan pemisahan kekuasaan agar satu kekuasaan dengan kekuasaan lain tidak saling mencampuri dan agar kekuasaan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang (tiranik/dispotik).” (Mufti dan Al-Wakil, tt; Noer, 1999)
Untuk memahami teks politik tentang pemisahan kekuasaan tersebut, kita tidak cukup membuat sembarang bayangan atau gambaran dalam benak kita tentang bahaya sentralisasi kekuasaan, misalnya, sentralisasi kekuasaan di Indonesia pada Orde Baru. Akan tetapi, kita harus membayangkan sentralisasi kekuasaan di negara-negara Eropa, khususnya Prancis, sebab Montesquieu berbicara dalam konteks sosio-historis yang khas di sana saat masak saat itu.
Sementara itu, jika yang dimaksud berpikir politis adalah berpikir mengenai berita-berita dan peristiwa-peristiwa politik, maka ia berbeda dengan seluruh cara berpikir yang ada. Berpikir politis dalam arti ini merupakan jenis kegiatan berpikir yang paling tinggi sekaligus paling sulit. Dikatakan paling tinggi karena ia merupakan aktivitas berpikir atas segala hal dan segala peristiwa, di samping melibatkan semua jenis aktivitas berpikir yang lain seperti berpikir pada teks-teks pemikiran, teks-teks hukum, dan sebagainya. Karenanya, berpikir politis mengenai berita dan peristiwa politik disebut sebagai jenis berpikir tertinggi.
Berpikir politis juga dikatakan sebagai jenis kegiatan berpikir paling sulit karena tidak adanya kaidah atau patokan yang dapat digunakan di dalamnya. Bahkan, hampir tidak dapat dikaitkan dengan satu kaidah pun. Inilah yang dapat membuat seorang pemikir atau politisi merasa kebingungan untuk pertama kalinya, yang pada gilirannya akan dapat membuatnya terjerumus ke dalam banyak kesalahan, ilusi, atau ketidaktepatan.
Selama seorang pemikir atau politisi tidak banyak “makan asam garam” dalam dunia politik praktis, tidak mempunyai kewaspadaan, dan tidak mengikuti berita politik secara kontinyu, maka akan sulit baginya untuk melangsungkan aktivitas berpikir politis. Karena itulah, berpikir politis dalam arti berpikir terhadap berita-berita dan peristiwa-peristiwa politik dikatakan sebagai jenis berpikir yang paling sulit.
Namun demikian, meskipun berpikir politis mencakup pula berpikir pada teks-teks ilmu-ilmu dan pemikiran-pemikiran politik, berpikir politis yang sesungguhnya adalah berpikir mengenai berita dan peristiwa politik. Karena itu, mereka yang ingin mahir berpikir politis hendaklah melakukan aktivitas berpikir politis pada berbagai berita, kejadian, dan peristiwa politik, dengan mengikuti berita-berita di harian-harian, radio, televisi, internet, dan sebagainya. Bukan dengan membaca teks-teks pemikiran politik, misalnya pemikiran Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu,J. J. Rousseau, John Stuart Mill, Karl Marx, Lenin, Stalin, dan sebagainya.
Memang, membaca pemikiran-pemikiran ini akan membuat seseorang berpikir politis dalam memahami berita politik, tetapi hal ini bukanlah keharusan mutlak. Memahami pemikiran-pemikiran politik tersebut hanya akan menjadikan seseorang menguasai pemikiran politik.
Orang semacam ini lebih layak menjadi dosen ilmu politik ketimbang seorang politisi. Mengapa? Sebab seorang politisi adalah orang yang memahami berbagai berita dan peristiwa politik untuk kemudian mengambil suatu sikap atau tindakan dari berita atau peristiwa politik yang ada.
Hal ini sejalan dengan pemikiran An-Nabhani (1973). Selain menekankan berpikir politik pada teks-teks berita dan peristiwa politik, ia juga memberi perhatian pada berpikir politis pada teks-teks pemikiran politik. Dalam kitabnya, At-Tafkir, dikatakan bahwa mereka yang mengkaji pemikiran-pemikiran politik Barat haruslah mempunyai kewaspadaan dan kesadaran sebab pemikiran-pemikiran tersebut mengandung bermacam kekeliruan, penyesatan, dan ketidaksesuaian dengan fakta. Dalam pandangannya, semua itu lahir—utamanya—karena dasar pemikiran politik barat adalah ide pemisahan agama dari negara (sekularisme) yang selanjutnya yang melahirkan dominasi “prinsip jalan tengah” (kompromi, moderasi).
Masih dalam buku yang sama, An-Nabhani mengajukan tiga contoh pemikiran yang sarat dengan prinsip jalan tengah, yaitu masalah kepemimpinan politik, kedaulatan, dan keterpisahan otoritas gereja dan otoritas negara di Barat. Prinsip jalan tengah ini, dalam perspektif sosiologis, disebut ‘pendekatan struktur-fungsional’ yang menekankan konsensus umum di masyarakat, bukan konflik-konflik seperti dalam pendekatan Marxian.
Tokoh pendekatan sosiologis ini terutama adalah Talcott Parsons dari Harvard. Pendekatan konsensus ini hakikatnya bertujuan mempertahankan status quo bagi kepentingan Barat, atau tegasnya, mempertahankan negara Dunia Ketiga agar tetap berada dalam penjajahan negara-negara Barat yang kafir dan imperialis. [MNews/Rgl]
