Penulis: Retno Sukmaningrum
Muslimah News, FOKUS — Narasi radikalisme tidak kunjung redup dalam perbincangan politik di tanah air. Bahkan, tampaknya makin menguat seiring mendekati tahun politik 2024. Seiring dengan itu, opini yang terus digaungkan di tengah umat adalah bahwa “obat radikalisme” adalah Islam moderat.
“Obat” ini terus dijajakan seolah menuntut setiap ormas mengambil sikap “menelannya”. Hal ini tampak dalam setiap dialog yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan berbagai ormas di Nusantara. Salah satunya saat kunjungan ke ormas Islam Pengurus Besar Darud Da’wah Wal Irsyad (PB DDI), di Makassar, beberapa waktu lalu.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwahid menyebutkan bahwa berbagai ormas Islam yang moderat dan berpemahaman wasatiah bertugas untuk membangun moderasi beragama di masyarakat guna membendung penyebaran paham radikalisme terorisme.
Untuk kepentingan tersebut, BNPT telah memetakan ormas mana yang termasuk moderat dan mana yang mereka cap radikal, meski semuanya sama-sama ormas Islam. Walhasil, di antara ormas pun timbul saling curiga, gesekan antar-anggota masyarakat di grass root pun tidak jarang terjadi. Dengan arogan pula, mereka layaknya polisi yang bisa membubarkan kajian atau pertemuan ormas selain mereka karena merasa lebih dekat dengan kekuasaan.
Politik Belah Bambu
Istilah “politik belah bambu” bukanlah hal asing bagi kita. Sejak zaman sekolah dasar, dalam pelajaran sejarah sudah dikenalkan bahwa politik belah bambu merupakan strategi penjajah kolonial Belanda dalam memecah belah bangsa Indonesia.
Sebenarnya bukan Belanda saja, politik belah bambu ini juga biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa imperialis Eropa. Sejak abad ke-15, bangsa-bangsa Eropa penjajah melakukan ekspansi dan aneksasi wilayah. Dalam wilayah jajahannya, mereka menerapkan politik belah bambu ini agar kelompok-kelompok besar itu berpecah belah menjadi kelompok kecil sehingga tidak kuasa melakukan perlawanan politik dan militer.
Gambaran politik belah bambu layaknya bambu yang satu padu dibelah. Yang satu diangkat, yang satu diinjak. Kalau pada masa penjajahan, yang pro kepada kolonial akan diangkat, dapat jabatan, dapat sokongan dana; sedangkan yang melawan dan kritis terhadap penjajah akan diperangi, dihabisi, dan dipenjara.
Itu saat zaman penjajahan kolonial. Namun herannya, saat Indonesia menyatakan telah merdeka dari penjajahan, politik belah bambu kembali digunakan. Parahnya, yang melakukan politik bambu tersebut justru lembaga negara sendiri, bukan para penjajah.
Narasi yang digunakan dalam melakukan politik belah bambu ini mirip sebagaimana gaya George W. Bush saat berorasi setelah pengeboman gedung kembar WTC. Bush mendeklarasikan perang melawan teroris, “Negara kita saat ini sedang rentan dari mara bahaya dan kita semua harus bertahan. Dengan situasi berduka seperti ini, kita harus bertindak, apakah kita bakal bawa musuh kita dalam keadilan, ataukah memberi keadilan untuk musuh kita? Kami tidak akan lelah, kami tidak akan goyah, kami tidak akan gagal. Semua bangsa punya pilihannya sendiri, apakah mau bergabung bersama kami, ataukah ingin bersatu dengan teroris.” (Pidato Bush, 2001).
Kalau untuk bahasa hari ini, mungkin mirip seperti ini, “Anda mau bergabung bersama kami mengusung Islam moderat, ataukah dengan teroris?” Dari sini, tidak dimungkiri, terbaca bahwa langkah yang dilakukan rezim melalui lembaganya memilah ormas-ormas Islam merupakan tindak lanjut kebijakan Barat.
Padahal, ormas yang mereka labeli “radikal” adalah notabene ormas yang mengusung ajaran Islam, dakwah untuk menerapkan Islam kafah, mengajak berhukum pada hukum Allah, mengajak taat syariat. Bukankah itu ajaran Islam? Lalu Islam seperti apa yang mereka mau?
Sesat Pikir Meminggirkan Islam
Tidak ada perubahan pada Islam, sejak masa Rasulullah saw. diutus hingga saat ini. Islam mengentaskan penyembahan manusia terhadap manusia, menjadi penyembahan manusia terhadap Allah Taala. Konsekuensinya adalah menjadikan aturan Allah sebagai pengatur amal dalam kehidupan mereka, baik skala individu, bermasyarakat, hingga bernegara.
Walakin, sesat pikir tengah terjadi di negeri ini. Betapa tidak, aturan Allah Taala—Sang Pencipta manusia dan alam kehidupan—yang diturunkan untuk membawa rahmat, justru di-framing sebagai “aturan berbahaya” bagi bangsa. Bahkan dinarasikan, jika Islam diterapkan, Indonesia bakal terpecah belah dan “disuriahkan”. Juga narasi bahwa Islam adalah budaya pendatang, bukan budaya asli Indonesia; jika Islam diterapkan, merupakan bentuk ketidakadilan bagi masyarakat yang plural saat ini; serta masih banyak lagi tuduhan keji lainnya dilontarkan pada Islam.
Padahal, hukum Islam telah hidup bersama kebinekaan negeri sebelum kemerdekaan Indonesia dideklarasikan pada 1945. Seiring dengan dakwah di masyarakat, pemahaman kaum muslim di tengah keberagaman pun meningkat. Mulai ada kesadaran untuk berjilbab di kalangan wanitanya, masjid-masjid mulai ramai dengan diskusi para pemuda, juga mulai marak kajian-kajian perkantoran, hingga munculnya kesadaran untuk menjauhi riba di kalangan masyarakat.
Semua itu tidak mengusik agama lain dan keberagaman yang ada. Akan tetapi, mengapa dorongan untuk makin taat beragama Islam di tengah keberagaman justru dianggap sebagai ancaman? Padahal, kaum muslim pun tidak memaksakannya pada kaum yang lain.
Bandingkan dengan kaum muslim di Bali yang “dipaksa” tunduk dengan Perda Bali, begitu pula perda daerah lain yang kaum muslim diminta tunduk di dalamnya. Atau lebih luas lagi, peraturan kapitalisme hari ini yang juga diadopsi dari Barat memaksa kaum muslim dan seluruh warga negara Indonesia untuk tunduk di dalamnya. Lantas, mengapa hanya syariat Islam yang berupaya dipinggirkan dan dimatikan?
Islam Moderat, Alat Barat
Dalam sejarah bangsa ini, tidak ada satu pun masa yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh negeri muslim (Bangsa Arab). Sejarah justru mencatat, ratusan tahun lalu, jauh sebelum Indonesia merdeka, beberapa kerajaan di Nusantara telah menjalin hubungan dengan pusat Kekhalifahan Islam.
Rentang jarak antara Nusantara dengan pusat Khilafah di Baghdad, Damaskus, maupun Turki saat itu tidak menyurutkan dakwah Islam diemban hingga Nusantara. Bangunan fisik, masjid, kitab-kitab, surat, hingga keislaman kita hari ini, menjadi bukti hubungan baik tersebut.
Sebaliknya, sejarah mencatat bahwa kapitalisme dan neoimperialisme yang justru menjajah bangsa ini. Hingga kini—meski fisik penjajah tidak lagi tampak—imperialisme tetap tidak bisa lepas dari tubuh bangsa. Terbukti dari setiap kebijakan kapitalisme global senantiasa ditindaklanjuti oleh negeri ini, bahkan lahir kebijakan untuk “memerangi warganya sendiri” dengan dalih melawan radikalisme.
Oleh karenanya, gaung masif Islam moderat saat ini adalah bagian dari deradikalisasi. Dikemas dengan narasi indah, menjebak kaum muslim dalam pola pikir kapitalisme Barat. Gelontoran dana untuk proyek ini pun tidak tanggung-tanggung, hingga ratusan miliar! Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar sendiri menjelaskan pagu anggaran lembaganya pada 2023 sebesar Rp431,16 miliar. Anggaran itu dipergunakan untuk penanggulangan terorisme bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang kerja sama internasional, dan dukungan manajemen.[i]
Jelaslah, Islam moderat menjadi alat Barat untuk melemahkan kaum muslim. Menggiring kaum muslim untuk berpikir dan memahami Islam dengan cara Barat. Padahal, Barat mempelajari Islam dalam rangka melemahkan Islam.
Jika cara pandang yang demikian diajarkan pada kaum muslim, hilanglah jati diri umat. Mereka malu, bahkan fobia pada agamanya sendiri. Sebaliknya, mereka malah bangga tatkala bisa menirukan sosok karakter yang diciptakan kapitalisme global.
Kesatuan Umat Butuh Institusi Politik
Umat Islam adalah umat yang satu. Rabb mereka satu, yakni Allah Taala. Hujah mereka satu, yakni Al-Qur’an dan Sunah. Qudwah (teladan) mereka juga satu, yakni Rasulullah saw.. Allah Taala telah menetapkan bahwa sesama mukmin bersaudara. Islam telah menghilangkan berbagai sekat perbedaan, baik suku bangsa, ras, warna kulit, dan status sosial.
Allah Swt. berfirman, “Sungguh, kaum mukmin itu bersaudara. Sebab itu, damaikanlah (perbaikilah hubungan) di antara kedua saudara kalian itu.” (QS Al-Hujurat [49]: 10).
Kuat lemahnya persaudaraan dengan sesama mukmin menentukan kualitas keimanan seseorang. Sebagaimana sabda Baginda Nabi saw., “Belum sempurna iman seseorang sampai ia mencintai bagi saudaranya apa saja yang ia cintai untuk dirinya sendiri.” (HR Muslim).
Ukhuah islamiah ini rentan tercabik-cabik saat tidak ada kekuatan politik yang menaungi umat, yaitu Khilafah Islamiah. Institusi politik inilah kunci keberlangsungan kehidupan Islam, yakni bahwa fondasi kehidupan dibangun atas akidah Islam yang kukuh dan di atasnya dibangun secara kafah pilar-pilar penerapan syariat Islam.
Kekuatan ini sudah sejak awal dibaca oleh musuh-musuh Islam. Ibarat jantung, itulah yang mereka tuju untuk ditusuk agar umat ini “mati” dan tidak mampu mengarungi kehidupan, kecuali dengan membebek Barat.
Hal tersebut tampak dari pidato PM Inggris Lord Curzon selepas menghancurkan Daulah Turki Utsmani melalui anteknya, Mustafa Kemal Ataturk laknatullah, “The point at issue is that Turkey has been destroyed and shall never rise again, because we have destroyed her spiritual power: the Caliphate and Islam (Inti permasalahannya adalah bahwa Turki telah dihancurkan dan tidak akan bangkit kembali karena kita telah menghancurkan jantung kekuatan spiritualnya: Khilafah dan Islam).”
Kini, geliat kekuatan Islam akan muncul kembali. Barat sendiri telah membaca dan meyakininya. Oleh karenanya, mereka terus berupaya keras untuk menunda kemunculannya dengan melakukan berbagai macam makar dengan memanfaatkan para anteknya di tengah kaum muslim. Sayangnya, akibat kelemahan berpikir umat, hal itu tidak terbaca jelas oleh umat.
Dengan demikian, satu-satunya jalan untuk mengembalikan kekuatan Islam dan terbangunnya ukhuah islamiah adalah dengan meningkatkan taraf berpikir politis umat. Dengan taraf berpikir politik yang tinggi di tengah umat, mereka akan bisa membaca sesat pikir logika yang dibangun Barat dan anteknya. Mereka pun akan mampu melihat akar persoalan bangsa dan solusinya. Islamlah jawabannya dan Islam merupakan petunjuk bagi kaum yang mau berpikir. Wallahualam. [MNews/Gz]
[i] https://www.antaranews.com/berita/3091337/kepala-bnpt-pagu-anggaran-tahun-2023-sebesar-rp431-miliar

Islam dikriminalisasi, Islam dianggap radikal, Islam dibiarkan Yatim, . . .
Saatnya kita bangkit selamat kan Islam agar umat ini pun selamat. Allahuakbar.