![[Kabar] Neoliberalisme Makin Menjadi dengan Risiko Resesi Global, Butuh Solusi Mendasar](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/12/photo_2022-12-26_11-44-38.jpg)
Muslimah News, NASIONAL — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, terjadi risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023 menjadi 4,7%.
Senada dengan hal itu ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan akan mengalami perlambatan sebagai dampak dari perlambatan ekonomi global serta potensi penurunan harga komoditas ekspor Indonesia dan transmisi kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).
Sebelumnya, Kemenkeu juga menjelaskan saat ini ekonomi global dinilai sedang tidak baik-baik saja. Hal itu terlihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang mengalami koreksi ke bawah. Untuk 2022, proyeksi dari World Economic Outlook IMF hanya 3,2% dan tahun depan pertumbuhan ekonomi dunia juga diperkirakan akan makin melemah di angka 2,7%. Dengan inflasi yang cenderung tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang menurun, ini memberikan sinyal bahwa situasi ekonomi dunia cukup tertekan.
Neoliberalisme Makin Menjadi
Pengamat kebijakan publik Dr. Erwin Permana turut mencermati dan merefleksi keadaan ekonomi 2022 serta memberikan pandangannya untuk ekonomi ke depan. Menurutnya, pada 2022, kapitalisme dan neoliberalisme makin menjadi-jadi dengan bayangan resesi global pada 2023 sehingga butuh solusi mendasar.
“Pada 2022, kapitalisme dan neoliberalisme makin menjadi-jadi. Hal ini ditandai dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang kemudian dikatakan MK inkonstitusional bersyarat , adanya impor yang makin masif, seperti impor beras, garam, padahal Indonesia negara agraris. Kemudian utang meroket, liberalisasi dan swastanisasi makin menggila, korupsi makin menjadi, pajak makin memberatkan, dan penghapusan subsidi BBM,” jelasnya dalam “Refleksi 2022 dan Outlook 2023” di kanal Khilafah Channel, Ahad (18-12-2022)
Resesi
Sedangkan untuk 2023, ia menerangkan, melalui pendekatan early warning system, yakni Lead Economic Index (LEI), hampir semua negara per November 2022 menunjukkan nilai negatif.
“IMF mengumumkan kondisi global yang buruk atau resesi pada 2023 dan akan berdampak pada Indonesia,” ujarnya.
Ia memaparkan, indikasi kondisi ini melalui beberapa faktor, pertama perang Ukraina-Rusia yang berpengaruh secara ekonomi.
“Ukraina dan Rusia memiliki peran besar dalam ekonomi global sebagai penghasil biji-bijian dan penyuplai energi terbesar di dunia. Saat Uni Eropa memboikot Rusia, Rusia membalas dengan memboikot energi ke Eropa sehingga Eropa kalang kabut,” ucapnya.
Kedua, lanjutnya, inflasi dunia. “Ketiga, ekonomi Cina melambat yang akan memengaruhi ekspor Indonesia, terutama bahan primer, seperti batu bara dan nikel. Keempat, perubahan iklim yang akan mengganggu siklus panen sehingga berdampak pada perekonomian, dan kelima, penguatan nilai tukar dolar AS,” urainya.
Empat Akar Masalah
Untuk itu, Erwin mengingatkan, dibutuhkan solusi yang mendasar, bukan parsial. “Kalau solusinya parsial, maka kejadian ini akan terus berulang. Jadi, harus dikenali akar masalahnya agar dapat menghasilkan pohon yang baik,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, ada empat akar masalah krisis ekonomi akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme, yaitu pertama, riba sebagai fondasi ekonomi. “Pembangunan berbasis utang ribawi, akibatnya terjadi fenomena bubble economy dan sektor riil tidak berjalan normal. Indonesia memiliki utang Rp7.236 triliun dengan bunganya pada 2022 mencapai Rp405 triliun,” tuturnya.
Kedua, sebutnya, sistem moneter tidak berbasis emas dan perak sehingga muncul mata uang kuat dan lemah, serta dominasi dolar dan mata uang kuat lainnya, seperti poundsterling. “Belum lagi dengan adanya fenomena inflasi karena mudahnya mencetak uang. Di Indonesia inflasi cukup tinggi, bahkan rupiah terpuruk menjadi Rp15.303 per 1 US$,” ujarnya.
Ketiga, jelasnya, adanya pasar modal dan berkembangnya sektor ekonomi non-riil. “Akibatnya muncul kesenjangan sektor riil dan non-riil. Sebagai contoh pada sektor non-riil, transaksi di AS, pasar uang US$1,5 triliun per hari atau US$45 triliun per bulan, sedangkan sektor riil hanya US$6 triliun per bulan. Di Indonesia hanya 5% transaksi keuangan yang berorientasi kepada sektor riil, dan 95% sektor non-riil. Jika dibandingkan dengan sektor riil, ternyata uang yang berputar di sektor non-riil sudah 700 kali lipat dari sektor riil,” bebernya.
Keempat, ujarnya, privatisasi atau liberalisasi sumber daya alam. “Terjadi monopoli sumber daya alam yang merupakan kebutuhan hidup atau hajat orang banyak. Kemudian terjadi pula kesenjangan ekonomi karena yang menguasai sumber daya alam akan sangat kaya. Ini disebabkan sistem ekonomi kapitalisme hanya menyejahterakan 1% orang saja. Di Indonesia juga terjadi monopoli sumber daya alam oleh swasta, seperti batu bara, migas, kelapa sawit, dan lainnya,” ungkapnya.
Dengan mencermati hal-hal tersebut, Erwin menyimpulkan, secara fakta tampak Indonesia menganut sistem kapitalisme.
Solusi Mendasar
Selanjutnya Erwin memberikan solusi mendasar, yakni dengan menerapkan sistem ekonomi Islam yang menutup keempat celah akar persoalan tersebut.
“Tidak akan terjadi badai ekonomi. Kalaupun terjadi krisis, itu karena persoalan alam, seperti gempa, tsunami, dan sejenisnya, bukan akibat perilaku manusia. Saat ini, seolah ekonomi itu tidak ada pilihan lain, krisis adalah sebuah keniscayaan. Padahal, tidak begitu dalam Islam,” tukasnya.
Ia menjabarkan cara Islam menutup keempat celah tadi, pertama sistem ekonomi Islam berbasis akidah Islam, mengharamkan pembangunan ekonomi berbasis riba dan utang ribawi, serta mengharamkan berkembangnya sektor non-riil, seperti pasar modal, saham, dan pasar derivasi. “Tidak ada celah bagi negara melakukan utang ribawi dan terjebak dalam utang,” tegasnya.
Kedua, imbuhnya, sistem moneter berbasis emas dan perak sehingga tidak ada inflasi. “Uang berbentuk emas dan perak atau berbasis emas dan perak. Kemudian menjadi standar dalam perdagangan internasional,” jelasnya.
Ketiga, ucapnya, sistem politik ekonomi Islam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok atau asasi tiap individu masyarakat suatu negara sekaligus mendorong terpenuhinya kebutuhan sekunder.
“Ini sangat berbeda dengan negara demokrasi kapitalisme, masyarakat miskin dan gelandangan dibiarkan berusaha sendiri, bahkan dibiarkan tidak memiliki tempat tinggal. Sebaliknya, dalam Islam tidak demikian. Ekonomi Islam berbasis menyejahterakan manusia, pembangunan untuk manusia, bukan manusia untuk pembangunan,” ungkapnya.
Keempat, tuturnya, terdapat pengaturan kepemilikan dalam Islam, terdiri dari kepemilikan individu, umum, dan negara.
“Kepemilikan umum tidak bebas dimiliki individu atau swasta sebagaimana sistem kapitalisme. Haram hukumnya. Tidak boleh menyerahkan hutan, listrik yang stoknya melimpah, emas, nikel, BBM, batu bara, dan sejenisnya kepada swasta. Itu harus dikelola oleh negara untuk masyarakat. Bisa digunakan untuk pendidikan dan kesehatan gratis dengan kualitas terbaik,” cetusnya.
Terakhir, Erwin menekankan, mengapa kapitalis global masih bertahan? “Ini karena belum ada kekuatan global yang menggantikan dominasi AS atau sistem kapitalisme gobal. Ketika kekuatan global yang memberikan rahmatan lil’alamin dalam sistem Islam itu hadir, maka kekuatan kapitalisme global tidak akan bertahan,” tandasnya. [MNews/Ruh]
