Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Menjelang Pemilu 2024, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan akan terus mengantisipasi dan meminimalkan kemunculan kelompok radikal atau ancaman terorisme menjelang pemilihan umum. Menurut BNPT, politik identitas atau politisasi agama dalam pemilu bisa memicu radikalisme dan terorisme. (Kompas, 20/11/2022).
BNPT juga menyatakan bahwa pemuda merupakan garda terdepan dalam menangkal radikalisme dan terorisme. Pemuda dianggap mampu menyebarkan pesan perdamaian, cinta tanah air, dan toleransi untuk mewujudkan Indonesia yang harmonis. Inilah latar belakang diciptakannya para Duta Damai Dunia Maya dari kalangan pemuda tersebab penyebaran radikalisme banyak dari dunia maya. (Antara News, 09/11/2022).
Narasi Sesat Radikalisme
Bukan rahasia lagi jika diksi “radikalisme” dialamatkan pada Islam kafah, yaitu ajaran Islam yang menyeluruh, termasuk politik. Sungguh, ini merupakan narasi sesat yang harus kita lawan. Tuduhan radikal yang berujung kriminalisasi dan persekusi pun hanya ditujukan pada ulama yang kerap mengoreksi penguasa, sebut saja Ustaz ABB, Ustaz Abdul Somad, H4bib R1zieq, dan lainnya.
Begitu pun dengan para ustaz milenial, mereka tidak luput dari sasaran, seperti Ustaz Felix Siauw dan Ustaz Maheer Ath-Thuwailibi—yang pada akhirnya wafat di penjara. Bahkan, artis hijrah Arie Untung pun tidak lepas dari persekusi, misal pada kasus dibatalkannya acara akbar Hijrah Fest di Surabaya. Kita mengenal mereka sebagai ulama dan aktivis Islam yang lantang menyuarakan kebenaran.
Namun, perlakuan berbeda tampak terhadap ulama yang “sejalan” dengan penguasa dan manut pada apa pun yang telah ditetapkan penguasa. Para ulama ini diperlakukan sangat istimewa, hingga rumah, mobil mewah, jabatan, dan segudang privilese lainnya mengalir mudah pada mereka. Padahal, tidak boleh ada ketaatan dalam kemaksiatan, sedangkan penguasa yang tidak mau menerapkan Islam kafah sejatinya sedang melakukan kemaksiatan yang amat besar.
Politisasi Agama Melahirkan Radikalisme
Jika BNPT menganggap bahwa politik identitas atau politisasi agama dapat memicu terorisme dan radikalisme, bukankah yang seharusnya diamankan adalah para politisi demokrasi, bukan para ulama dan pengemban dakwah yang kritis dan dilabeli “radikalis”? Para politisi demokrasilah yang justru kerap melakukan politisasi agama dan politik identitas demi memenangkan pemilu.
Seandainya saja seluruh pejabat tidak melakukan politisasi agama, melainkan menjadikan agama sebagai patokan dalam setiap kebijakannya, bukankah hal ini malah akan menghilangkan tindakan teror dan radikal? Kenapa harus capek-capek dan muter-muter menggunakan diksi “radikalisme” untuk mengamankan pesta demokrasi? Atau jangan-jangan, radikalisme memang senantiasa dimainkan untuk mengecoh publik atas problem utama bangsa? Mungkin jugakah pertarungan para politisi hanya mengincar jabatan dan tidak peduli pada umat?
Selain itu, mengapa pula harus menuduh Islam politik sebagai biang keladi permasalahan bangsa? Tidak lain tidak bukan, jawabannya adalah selain karena penguasa butuh “kambing hitam”, ajaran politik yang sahih akan menggiring pengembannya untuk berjuang menyelesaikan seluruh problem bangsa, mengingat problem terbesar bangsa adalah diterapkannya sistem kufur, bukan sistem Islam.
Inilah sesungguhnya yang mengancam oligarki yang telah menambang manfaat dan menjadi parasit negeri ini sedari dahulu. Bukan hanya oligarki, pemahaman Islam politik berbahaya bagi peradaban Barat yang telah bersusah payah menjatuhkan Islam. Kedigdayaan mereka saat ini adalah hasil jerih payah mereka dalam menumbangkan kejayaan Islam saat Khilafah Islamiah masih tegak.
Barat juga sangat memahami, ketika umat Islam kembali pada ajarannya secara kafah, kebangkitan Islam sudah tidak bisa terelakkan. Inilah musabab deradikalisasi menjadi bagian dari program kontraterorisme, agenda global Barat setidaknya sejak 21 tahun silam, yaitu pasca-Tragedi WTC 9/11.
Menyasar Pemuda
Dalam agenda globalnya untuk memerangi “terorisme” (yang sejatinya upaya mengadang kebangkitan Islam), Barat tengah membidik pemuda sebagai agen dalam memerangi radikalisme. Sebagai populasi terbanyak, pemuda dianggap sebagai kalangan yang rentan terkena “paham radikal”. Oleh sebab itu, para pemuda dipandang berpotensi untuk menjadi tentara yang siap memerangi radikalisme di dunia maya.
Di era digital, ruang maya memang menjadi tempat potensial dalam menciptakan perubahan. Arab Spring, misalnya, tercetus dari dunia maya. Begitu pun di Tanah Air, peristiwa politik umat 212 juga berawal dari media sosial. Masih banyak peristiwa politik di belahan dunia lainnya yang juga berawal dari pergerakan dunia maya. Inilah arena baru yang sebagian besar penghuninya adalah kaum muda.
Walhasil, menjadikan pemuda sebagai Duta Damai Dunia Maya adalah suatu upaya melibatkan mereka dalam proyek deradikalisasi. Padahal, upaya ini sejatinya justru mengerdilkan potensi besar pemuda sebagai agen perubahan. Ajakan cinta tanah air versi moderasi beragama bisa menyebabkan pemuda kehilangan identitasnya sebagai muslim. Ini karena “cinta tanah air” versi moderasi beragama yang digaungkan oleh BNPT serupa dengan chauvinisme, yaitu sikap cinta tanah air secara sangat berlebihan, bahkan menjadikan konstitusi buatan manusia di atas kitab suci (Al-Qur’an).
Padahal, cinta tanah air yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi adalah dengan menerapkan syariat Islam kafah. Bagi seorang muslim, makna cinta pada tanah air bukanlah diam saat negaranya menerapkan sistem kufur, melainkan tidak rela saat negerinya diobrak-abrik oleh penguasa zalim yang tidak paham agama dan tidak mau menerapkan sistem Ilahi. Terlebih lagi, para pemuda yang memiliki energi besar semestinya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan penerapan syariat Islam sebagai bukti cinta pada Allah Taala.
Pemberdayaan Ekonomi Pemuda
Selain menjadikan mereka sebagai duta damai, kaum muda juga digiring untuk menjadi lokomotif perubahan ekonomi. Salah satu rekomendasi Sekjen PBB untuk negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, adalah memastikan agar sebagian dana untuk memerangi ekstremisme radikalisme harus disalurkan pada pemberdayaan kaum muda. PBB juga mendorong lembaga keuangan, yayasan, dan donor internasional untuk mendanai perempuan dan wirausahawan sosial muda dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat terhadap radikalisme.
Artinya, pemberdayaan ekonomi kaum muda adalah upaya mengalihkan mereka dari paparan paham yang sahih (syariat Islam). Jika kaum muda mapan dan tersibukkan dengan inovasi-inovasi kecil dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, tentu energinya akan habis tergerus untuk hal yang demikian.
Inilah program Barat dalam melemahkan dan memudarkan militansi kaum muda. Mereka dijauhkan dari agama mereka yang sebenarnya. Kehidupan mereka akan dibuat larut dalam berbagai proyek yang akan memperkuat posisi Barat, termasuk di Tanah Air.
Dengan demikian, nyatalah bahwa para pemuda tengah dijadikan sebagai agen dalam program kontraterorisme global. Ada dua cara untuk menjerat kaum muda, yakni partisipasi mereka dalam isu perdamaian (dengan menjadikan mereka Duta Damai Dunia Maya) dan pemberdayaan ekonomi kaum muda yang akan menghilangkan daya kritis mereka terhadap kondisi umat yang sesungguhnya.
Khatimah
Sungguh, Barat sangat memahami bahwa para pemuda muslim sejatinya adalah aset umat yang paling berharga. Jika mereka dibiarkan memahami agamanya secara kafah, mereka akan menjelma menjadi sosok yang menakutkan bagi peradaban Barat.
Dengan potensi fisik dan akal yang kuat, mereka memiliki energi besar dalam upaya membangkitkan umat. Militansi mereka akan menggetarkan siapa pun yang menjadi musuhnya. Lihat saja sosok Muhammad al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Meski usianya masih belia, ia telah mampu mengantarkan kemenangan bagi kaum muslim.
Oleh karenanya, wahai para Pemuda, bangkitlah dan majulah! Jangan sampai kalian menjadi alat penjajah untuk menenggelamkan agama ini sebab sejatinya kemenangan agama Allah Taala ada di pundak kalian. [MNews/Gz]
