[Fikrul Islam] Asas Kedua Sistem Ekonomi Islam, Pengelolaan Kepemilikan

Penulis: Muhammad Husain Abdullah

Muslimah News, FIKRUL ISLAM – Pengelolaan kepemilikan adalah tata cara yang seorang muslim wajib terikat dengan tata cara tersebut tatkala ia mempergunakan harta. Syariat Islam telah membatasi tata cara ini dengan hukum-hukum syarak dalam dua perkara, yaitu pengembangan harta dan pengeluaran harta.

Pengembangan Harta (Tanmiyat al-Mal)

Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu bagi pengembangan harta, baik dalam perdagangan, pertanian, ataupun industri. Islam telah menyerahkan kepada manusia untuk menciptakan hal baru dalam hal penggunaan berbagai uslub (teknik) dan wasilah (sarana) yang layak dan sesuai, dalam rangka pengembangan harta.

Dalam urusan perdagangan, Islam telah memperbolehkan jual beli, ijarah (upah mengupahi), dan syirkah (perseroan). Allah Swt. berfirman,

…وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ…

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (QS Al-Baqarah[2]: 275)

Sabda Rasulullah ﷺ,

اُعْطُ الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ

“Berikanlah upah kepada ajir (pekerja) sebelum kering keringatnya.”

Dan sabda Rasulullah ﷺ,

أَنَا ثَالِثَ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أحَدُهُمَا صَاحَبَهُ

“Aku adalah yang ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak menghianati yang lain.”

Selain itu, Islam telah mengharamkan riba, penimbunan (ihtikar), penipuan, perjudian, dan lain-lain. Allah Swt. berfirman,

…وَحَرَّمَ الرِّبٰوا…

“…dan Allah telah mengharamkan riba…” (QS Al-Baqarah[2]: 275)

Sabda Rasul ﷺ,

مَنْ إِحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيْءٌ

“Barang siapa yang menimbun (ihtikar) maka sesungguhnya ia telah melakukan kesalahan (dosa).”

Dan sabda beliau,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ

“Tidak termasuk golonganku orang-orang yang menipu.”

Dalam masalah pertanian, Islam membolehkan untuk memiliki tanah untuk ditanami. Di sisi lain, Islam telah mengizinkan mengambil tanah tersebut dari pemiliknya jika ia tidak mengelolanya selama tiga tahun berturut-turut. Sabda Rasul ﷺ,

وَلَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌ بَعْدَ ثَلَاثٍ

“Dan tidak ada hak bagi seorang yang muhtajir (berpangku tangan dari mengelola tanah) setelah tiga tahun.”

Sabda beliau ﷺ juga,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحَهَا أخَاهُ

“Dan barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya atau berikanlah kepada saudaranya.”

Hal itu dilakukan karena sesungguhnya keberadaan tanah adalah untuk ditanami dan untuk menghasilkan sesuatu.

Dalam persoalan industri, Islam membolehkan seorang muslim memiliki pabrik, memproduksi, dan menjual hasil-hasil produksinya. Namun, produk tersebut terbatas pada hal-hal (benda/barang) yang dihalalkan. Dalam pandangan Islam, hukum keberadaan pabrik diambil dari hukum sesuatu yang diproduksi di pabrik tersebut.

Jika yang diproduksi merupakan sesuatu yang hukumnya mubah (halal), maka pabrik itu pun berhukum mubah. Jika yang diproduksi merupakan sesuatu yang hukumnya haram, maka pabrik tersebut pun haram. Oleh karena itu, status hukum sebuah pabrik tergantung kepada hukum dari sesuatu yang diproduksi.

Demikianlah, seorang individu tidak diperbolehkan memiliki pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang yang pada dasarnya merupakan bagian dari barang kepemilikan umum. Itulah sebabnya, setiap pabrik yang menghasilkan atau mengeskploitasi sesuatu yang secara prinsip merupakan milik umum, maka pabrik tersebut pun otomatis statusnya menjadi milik umum. Tidak diperbolehkan mengubah statusnya menjadi milik individu.

Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah pabrik-pabrik yang mengeksploitasi minyak bumi, emas, besi, dan lain-lain yang termasuk milik umum.

Pengeluaran Harta (Infaq ul-Mal)

Islam telah menetapkan suatu kaidah yang umum (qaidah ‘ammah) dalam masalah pengeluaran harta, yakni firman Allah Swt.,

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا…

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi…” (QS al Qashash[28]: 77)

Harta pada dasarnya adalah milik Allah. Manusia adalah pihak yang diberi kuasa terhadap harta tersebut. Oleh sebab itu, manusia harus terikat dengan segala perintah dan larangan Allah dalam soal pengeluaran hartanya, disertai suatu keinginan untuk mencapai rida Allah dan pahalanya.

Syarak telah menetapkan beberapa cara untuk mengeluarkan harta, yang antara lain adalah:

– Zakat, sebagai kewajiban bagi setiap individu yang terkena beban kewajiban ini.

– Membelanjakan harta untuk keperluan dirinya dan untuk orang-orang yang harus diberi nafkah seperti istri, kedua orang tua, anak-anak, yang hukumnya adalah wajib.

– Silaturahmi dengan saling memberi hadiah, yang hukumnya adalah sunah.

– Sedekah untuk orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan, yang hukumnya adalah sunah.

– Mengeluarkan harta untuk keperluan jihad, yakni membeli senjata, mempersiapkan tentara, sebagaimana yang pernah dilakukan para sahabat Nabi saat perang Tabuk dan perang lainnya, yang dalam hal ini hukumnya adalah fardu kifayah.

Selain itu, Islam telah mengharamkan beberapa macam cara pengeluaran harta, yakni:

– Israf (melampaui batas), yakni mengeluarkan harta dalam hal yang diharamkan dan dalam rangka kemaksiatan.

– Risywah (sogok), yaitu pemberian harta kepada orang-orang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu urusan tertentu di antara urusan-urusan rakyat, seperti pegawai pemerintahan dan para penguasa, agar mereka (orang yang memiliki wewenang) melaksanakan urusan tersebut (padahal seharusnya urusan tersebut wajib dilaksanakan tanpa mendapatkan imbalan, penerj.)

Islam juga telah mengharamkan sifat kikir (al bukhl) dan pelit (taqtir), yakni tidak mengeluarkan harta yang diwajibkan atas seorang muslim. Misalnya tidak mengeluarkan zakat dan nafkah yang wajib baginya untuk ditunaikan kepada orang yang kesusahan.

Firman Allah Swt.,

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, tidak (pula) kikir, dan adil (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara demikian.” (QS Al-Furqan[25]: 67)

Pengeluaran harta oleh Daulah Islam dilakukan pada sebuah kondisi yang mengharuskan negara melakukan tugas-tugas wajib bagi kaum muslim secara keseluruhan, misalnya memberi makan orang-orang yang menderita kelaparan, sebagaimana yang pernah terjadi pada ‘am ur ramadah (tahun paceklik) pada masa Umar bin Khaththab ra.. Contoh lainnya adalah memberikan bantuan kepada orang yang memohon pertolongan (ighatsat ul malhufin) dalam kondisi terjadinya gempa bumi, banjir, ataupun serangan dari luar daulah. [MNews/Rgl]

Sumber: Muhammad Husain Abdullah, Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam

Foto sampul: iStock