Meneguhkan Identitas Islam

Meneguhkan Identitas Islam

Muslimah News, KAFFAH — Pilpres (Pemilihan Presiden) 2024 memang masih jauh. Namun demikian, kekhawatiran, bahkan ketakutan kelompok radikal-sekuler anti-Islam terhadap kemenangan kelompok Islam di Pilpres 2024 tampak nyata. Trauma kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 benar-benar membekas di hati mereka. Mereka khawatir jagoan mereka berikutnya—yang diduga kuat merupakan boneka oligarki selanjutnya—bakal kalah di Pilpres 2024.

Oleh karena itu, segala cara mereka lakukan untuk membendung kekuatan politik Islam. Salah satunya dengan terus-menerus menuding kelompok Islam memainkan “politik identitas”. Tudingan ini sebetulnya tidak berbeda dengan tudingan-tudingan sebelumnya bahwa kelompok Islam sering memainkan “isu agama”, melakukan “politisasi agama”, jualan “ayat dan mayat” (ini sering mereka kaitkan dengan kasus Pilkada DKI Jakarta 2017), dan lain-lain. Tujuan dari berbagai tudingan tersebut tentu saja agar kaum muslim tidak memilih capres/cawapres muslim yang dianggap kental warna keislamannya atau dianggap berpihak pada Islam dan umat Islam.

Awas Jebakan

Umat Islam tentu tidak seharusnya terjebak dalam permainan istilah yang digunakan oleh kelompok radikal-sekuler anti-Islam. Alasannya:

Pertama, tudingan mereka sesungguhnya hanya membuktikan sikap hipokrit (kemunafikan) mereka. Faktanya, setiap menjelang Pilpres atau Pilkada, merekalah sebetulnya yang sering memainkan “politik identitas” atau melakukan “politisasi agama”. Caranya dengan memanipulasi identitas, bahkan agama/keyakinan mereka.

Aslinya, para calon yang mereka dukung acapkali berasal dari kalangan radikal-sekuler anti-Islam, bahkan berasal dari kalangan nonmuslim (kasus Ahok). Namun, setiap menjelang Pilpres/Pilkada calon-calon yang mereka dukung itu sering mendadak islami.

Tiba-tiba sering memakai sarung, baju koko dan peci. Tiba-tiba berkerudung dan berjilbab. Tiba-tiba rajin berkunjung ke pesantren-pesantren. Tiba-tiba sering sowan kepada para kiai. Tiba-tiba kegiatan ibadah ritualnya—seperti salat, zikir, dan berdoa—diviralkan seolah ingin menunjukkan kesalehan pribadinya. Padahal aslinya ada yang diduga terlibat korupsi, suka nonton bokep, zalim terhadap rakyat kecil, dan lain-lain.

Kedua, tudingan mereka bertujuan agar umat Islam meninggalkan sama sekali identitas keislaman mereka. Juga agar umat Islam tidak menggunakan kacamata Islam dalam memilih pemimpin mereka. Penyebabnya, mereka tentu sangat trauma dengan kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017 akibat umat terpengaruh oleh fatwa “haram memilih pemimpin kafir”. Mereka tidak ingin umat Islam yang mayoritas di negeri ini terpengaruh oleh fatwa-fatwa agama di Pilpres 2024 yang akan merugikan calon yang mereka dukung, yang aslinya memang sekuler bahkan anti-Islam.

Wajib Memegang Teguh Identitas Islam

Allah Swt. telah memerintahkan hamba-Nya agar memeluk Islam secara kafah, dalam seluruh aspek kehidupan,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ , إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sungguh ia musuh yang nyata bagi kalian.” (QS Al-Baqarah [2]: 208).

Imam Al-Qurthubi di dalam kitab tafsirnya, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, menjelaskan, “Ketika Allah Swt. menjelaskan kepada umat manusia, baik mukmin, kafir, maupun munafik, maka Dia (seolah) berfirman, ‘Jadilah kalian dalam satu agama, berhimpunlah kalian dalam Islam, dan berpegangteguhlah dengannya.’ Kata ‘as-Silmi’ di sini maknanya Islam. Ini dinyatakan oleh Mujahid dan diriwayatkan oleh Abu Malik dari Ibn ‘Abbas.”

Oleh karena itu, ayat ini memerintahkan semua umat manusia untuk memeluk Islam secara kafah.

Dalam kitab yang sama Imam Al-Qurthubi lalu menjelaskan makna kafah di dalam ayat ini: Pertama, menyeluruh, yakni meliputi seluruh ajaran Islam. Kedua, menolak yang lain, di luar Islam. Dengan kata lain, orang yang telah memeluk Islam wajib mengambil Islam secara menyeluruh dan menolak yang lain selain Islam. Itu baru disebut masuk Islam secara kafah.

Dengan kata lain, seorang muslim wajib mengimani dan mengambil Islam secara utuh. Tidak boleh sepotong-sepotong. Dipilih-pilih yang enak dan mudah saja (Lihat: QS Al-Baqarah [2]: 85).

Oleh karena itu, haram hukumnya meninggalkan identitas Islam dalam hal apa pun. Sebaliknya, identitas Islam harus dipegang teguh oleh setiap muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Tidak hanya saat beribadah, tetapi juga dalam melakukan kegiatan lain seperti ekonomi, sosial, pendidikan, politik, pemerintahan, dan sebagainya.

Dalam konteks politik Islam, Al-‘Allamah al-Qadhi Syekh Muhammad Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan,

اَلسِّيَاسَةُ هِيَ رِعَايَةُ شُؤُوْنِ الأُمَّةِ دَاخِلِيًّا وَخَارِجِيًّا، وَتَكُوْنُ مِنْ قِبَلِ الدَّوْلَةِ وَالأُمَّةِ، فَالدَّوْلَةُ هِيَ الَّتِيْ تُبَاشِرُ هَذِهِ الرِّعَايَةِ عَمَلِيًّا، وَالأُمَّةُ هِيَ الَّتِيْ تُحَاسِبُ هَذِهِ الدَّوْلَةُ

“Politik adalah mengurusi urusan umat di dalam dan luar negeri. Hal itu dilakukan oleh negara dan umat. Negaralah yang melaksanakan pengurusan ini secara langsung, sedangkan umatlah yang mengoreksi negara.” (An-Nabhani, Mafâhim Siyâsiyyah, hlm. 5).

Mengurusi umat di dalam negeri itu dilakukan oleh negara dengan cara menerapkan ideologi Islam (akidah dan syariat) secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Tugas umat adalah mengoreksi jalannya penerapan ideologi Islam ini jika terjadi penyimpangan. Adapun mengurusi umat di luar negeri adalah dengan mengemban dan menyebarkan ideologi Islam ke luar negeri.

Berpolitik—yakni mengurusi urusan umat, di dalam dan luar negeri—dengan menerapkan Islam secara kafah itu hukumnya wajib, baik oleh negara maupun umat. Itulah politik Islam.

Oleh karena itu, seorang muslim sejatinya adalah politikus. Penyebabnya, politik dalam pandangan Islam adalah mengurusi urusan umat dengan syariat Islam sehingga setiap politisi muslim wajib menguasai fikih Islam dengan baik dan benar. Jika tidak menguasai fikih Islam, ia tidak akan bisa mengurusi urusan umat dengan baik dan benar. Oleh karena itu, fikih dan politik, dalam pandangan Islam, tidak bisa dipisahkan. Pasalnya, fikih adalah solusinya, sedangkan politik adalah cara bagaimana mengimplementasikan fikih tersebut dalam kehidupan.

Di sisi lain, seorang ahli fikih Islam tidak boleh berhenti pada penguasaan hukum fikih, tetapi harus sampai pada level implementasi (penerapan) fikih Islam itu ke dalam kehidupan. Jika tidak, hukum fikih atau syariat Islam tersebut hanya menjadi sebatas gagasan.

Berpolitik dengan merujuk pada fikih atau syariah Islam itu hukumnya fardu sebagaimana salat, puasa, zakat, haji, dan jihad. Sama-sama wajib. Tidak boleh dibeda-bedakan. Dengan demikian fikih Islam akan melekat di dalam politik dan tidak bisa dipisahkan.

Inilah yang sekaligus menjadikan politik memiliki identitas yang jelas, yakni Islam. Politik Islam semacam inilah yang membedakan dirinya dengan politik sekuler.

Sebaliknya, ketika politik umat Islam tidak menggunakan fikih atau syariat Islam, maka politiknya tidak mempunyai identitas yang jelas. Politiknya akan menjadi politik sekuler yang oportunis dan hipokrit. Inilah yang digambarkan dalam Al-Qur’an,

مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ , وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

“Mereka (orang-orang munafik) dalam keadaan ragu di antara yang demikian (iman atau kafir). Tidak termasuk golongan (orang beriman) ini dan tidak (pula) golongan (orang kafir) itu. Siapa saja yang dibiarkan sesat oleh Allah (karena tidak mengikuti tuntunan-Nya dan memilih kesesatan), kamu tidak akan menemukan jalan (untuk memberi petunjuk) bagi dirinya.” (QS An-Nisa’ [4]: 143).

Alhasil, tidak boleh seorang muslim menanggalkan syariat Islam sebagai identitasnya dalam berpolitik. Apa pun alasannya. Sebaliknya, ia wajib terikat dengan syariat Islam dalam segala aspek kehidupannya.

Pentingnya Syiar Islam

Identitas Islam harus benar-benar tampak menonjol dalam kehidupan umat Islam. Tidak boleh lagi disembunyikan. Apalagi jika alasan yang mendasari sikap menyembunyikan identitas Islam itu adalah kekhawatiran atau ketakutan akan tudingan kelompok radikal-sekuler anti-Islam. Penyebabnya, tentu kelompok radikal-sekuler anti-Islam tidak ingin Islam dan syariatnya mewarnai kehidupan umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas negeri ini.

Oleh karena itu, umat Islam, para tokoh Islam, para pimpinan partai Islam, maupun para calon pemimpin dari kalangan Islam tidak perlu ragu lagi menunjukkan identitas keislaman mereka. Tidak perlu ragu lagi mereka menyuarakan syariat Islam. Saatnya mereka berani secara lantang menyuarakan syariat Islam. Jangan lagi mereka menyembunyikan kebenaran Islam. Ini karena Allah Swt. telah berfirman,

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kalian mencampuradukkan kebenaran dan kebatilan. Jangan pula kalian menyembunyikan kebenaran, padahal kalian tahu.” (QS Al-Baqarah [2]: 42).

Selain itu, menampakkan identitas Islam merupakan bagian dari syiar Islam yang harus terus diagungkan. Ini karena, mengagungkan syiar Islam adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah Swt.. Allah Swt. berfirman,

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

“Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh itu berasal dari ketakwaan di dalam hati.” (QS Al-Hajj [22]: 32).

Wallahualam. []

Hikmah:

Allah Swt. berfirman,

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

“Dialah (Allah) Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk Dia menangkan agama itu atas seluruh agama yang ada meski kaum musyrik membencinya.” (QS At-Taubah [9]: 33). [MNews/Rgl]

Sumber: Buletin Kaffah No. 268 (17 Rabiulakhir 1444 H/11 November 2022 M)

Foto sampul: iStock

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *