Khilafah Itu Mulia, Haram untuk Dinista

Khilafah Itu Mulia, Haram untuk Dinista

Muslimah News, KAFFAH — Islam adalah agama bagi mayoritas penduduk di negeri ini. Namun, yang menyakitkan hati, berkali-kali ajaran Islam justru dinistakan di negeri ini. Berkali-kali juga para penista Islam selalu lolos dari jerat hukum.

Belakangan, seorang komisaris BUMN bernama Dede Budhyarto, melecehkan salah satu ajaran Islam yang mulia, yakni Khilafah. Dalam akun twitter-nya, Komisaris independen PT Pelni ini, yang juga relawan Jokowi, memplesetkan kata khilafah dengan ditambahi cacian kasar berbahasa Inggris.

Meski reaksi keras berdatangan dari banyak kalangan, sang komisaris menolak meminta maaf.

Khilafah Ajaran Islam

Menyatakan Khilafah bukan ajaran Islam, juga menyatakan tidak ada bentuk baku kekhalifahan, adalah sesat pikir. Apalagi secara gegabah sebagian dari pencela Khilafah mengatakan bahwa Khilafah tidak ada dalam Al-Qur’an dan as-Sunah. Tudingan-tudingan itu adalah upaya mengaburkan dan memfitnah ajaran Islam tentang kekhalifahan.

Jelas, kewajiban menegakkan Khilafah telah ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur’an, Sunah, dan Ijmak Sahabat. Pertama: Dalil Al-Qur’an. Di dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslim untuk taat kepada ulilamri (QS An-Nisa’ [4]: 59), juga kewajiban menerapkan hukum-hukum Allah Swt.. Mereka yang tidak memberlakukan hukum-hukum Allah Swt. disebut oleh Allah Swt. sebagai kafir, zalim, dan fasik (QS Al-Mâ’idah [5]: 44-45, 47). Faktanya, tanpa Khilafah sebagaimana saat ini, hukum-hukum Allah Swt. memang tidak bisa diberlakukan.

Selain itu, Imam Al-Qurthubi, seorang ulama besar dari mazhab Maliki, menjadikan QS Al-Baqarah ayat 30 sebagai dalil atas kewajiban mengangkat seorang khalifah. Artinya, ayat tersebut merupakan dalil atas kewajiban menegakkan Khilafah. “Ayat ini merupakan dalil paling asal/pokok mengenai kewajiban mengangkat seorang imam atau khalifah yang wajib didengar dan ditaati, untuk menyatukan pendapat serta melaksanakan hukum-hukum khalifah. Tidak ada perselisihan pendapat tentang kewajiban tersebut di kalangan umat Islam maupun di kalangan ulama, kecuali apa yang diriwayatkan dari Al-Asham.” (Imam Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, 1/264-265).

Kedua: Dalil Sunah. Sunah Rasulullah saw. telah mengingatkan kaum muslim akan kewajiban membaiat seorang khalifah. Dengan kata lain, mereka wajib menegakkan Khilafah. Mereka berdosa besar jika meninggalkan kewajiban ini. Sabda beliau,

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Siapa saja yang mati dalam keadaan tidak ada baiat (kepada imam/khalifah) di lehernya, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliah (berdosa besar).” (HR Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, Syekh Ad-Dumaiji menyatakan bahwa mengangkat seorang imam atau khalifah hukumnya wajib (Ad-Dumaiji, Al-Imâmah al-‘Uzhma ‘inda Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ’ah, hlm. 50).

Ketiga: Dalil Ijmak Sahabat. Sebagaimana diketahui, tidak lama usai Rasulullah saw. wafat, para sahabat ra. telah berijmak bahwa harus ada pengganti beliau dalam urusan pemerintahan, yakni untuk mengurusi kepentingan umat dan melaksanakan syariat Islam. Oleh karena itu, mereka segera berkumpul di Saqîfah Bani Sa’idah untuk bermusyawarah hingga mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar ra. sebagai khalifah pertama. Sejak itulah Khilafah Islam berdiri sebagai pelanjut Daulah Islam era Nabi saw..

Selain itu, bahasan tentang kewajiban menegakkan Khilafah sudah masyhur, bahkan telah menjadi kesepakatan (ijmak) para ulama Ahlusunah. Bentuk baku Khilafah juga telah banyak dibahas oleh para ulama. Kajian-kajian seputar Khilafah bertebaran di berbagai kitab, baik fikih, tafsir, dan syarh hadis.

Profesor Dr. Wahbah Zuhaili pada bab “Sulthah at-Tanfîdz al-‘Ulyâ – al-Imâmah” merangkum pendapat para ulama dari berbagai mazhab tentang kewajiban menegakkan Khilafah. Menurut beliau hanya segelintir kelompok yang menolak kewajiban mendirikan Khilafah, yaitu sebagian kecil kelompok Khawarij dan Muktazilah. Adapun mayoritas ulama mazhab—bahkan seluruh ulama Ahlusunah—menyatakan wajib mendirikan Khilafah (Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, 6/663-668).

Selanjutnya, Syekh Dr. Wahbah az-Zuhaili rahimahulLâh mengemukakan beberapa definisi Khilafah menurut para ulama. Di antaranya, menurut Ad-Dahlawi, “Khilafah adalah kepemimpinan umum untuk menegakkan agama dengan menghidupkan ilmu-ilmu agama; menegakkan rukun-rukun Islam; menegakkan jihad dan hal-hal yang berhubungan dengannya, seperti pengaturan tentara serta kewajiban-kewajiban untuk orang yang berperang dan pemberian harta fai kepada mereka; menegakkan peradilan dan hudud; menghilangkan kezaliman; serta melakukan amar makruf nahi mungkar, sebagai pengganti dari Nabi saw..” (Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu, 6/661).

Jelas sudah, Khilafah adalah bagian dari ajaran Islam, bukan ajaran kelompok tertentu. Mendirikan Khilafah wajib atas seluruh kaum muslim. Bahkan, para ulama menyebut penegakan Khilafah sebagai mahkota kewajiban. Artinya, dalam Islam, Khilafah itu mulia. Oleh karena itu, Khilafah haram untuk dinista.

Dosa Besar!

Penistaan terhadap ajaran Islam, di antaranya Khilafah, otomatis merupakan penistaan terhadap syariat Islam. Tindakan ini disebut istikhfâf bi al-ahkâm al-syar’iyyah (penghinaan terhadap hukum-hukum syariat Islam). Istikhfâf bisa dilakukan melalui ucapan, perbuatan, atau keyakinan.

Para fukaha telah sepakat bahwa siapa saja yang menghina hukum-hukum Islam dihukumi murtad (kafir), yaitu keluar dari agama Islam dan wajib dihukum mati jika tidak bertobat kepada Allah Swt. (Al-Mawsû’ah al-Fiqhiyyah, 3/251).

Dalilnya adalah firman Allah Swt.,

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ . لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

“Katakanlah, ‘Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kalian selalu mengolok-olok? Tidak usahlah kalian meminta maaf, karena kalian telah kafir sesudah beriman.’” (QS At-Taubah [9]: 65-66).

Namun demikian, para fukaha memberikan catatan, perkataan yang dapat memurtadkan pengucapnya ada dua macam: Pertama, perkataan yang maknanya pasti/tegas atau terang-terangan, yaitu yang hanya mempunyai satu pengertian; tidak dapat ditakwilkan/diartikan dengan maksud lain (mâ lâ yahtamilu at-ta`wîl). Siapa saja yang mengeluarkan perkataan jenis pertama ini, misalnya mengatakan Nabi Isa as. adalah anak Allah, atau agama Islam adalah karangan Nabi Muhammad saw., dan yang semisalnya, ia dihukumi telah kafir.

Kedua, perkataan yang maknanya tidak pasti atau ucapan kinâyah (sindiran), yakni perkataan yang memungkinkan lebih dari satu maksud, atau perkataan yang dapat ditakwilkan/diartikan dengan maksud lain (mâ yahtamilu al ta`wîl.). Siapa saja yang mengucapkan perkataan jenis kedua ini, tidak dapat dikafirkan. Syekh Abdurrahman al-Maliki berkata, ”Seseorang tidak dapat dikafirkan karena perkataannya, kecuali perkataan yang mengandung kekufuran secara pasti.” (Abdurrahman al-Maliki, Nizhâm al-‘Uqûbât, hlm. 85).

Selain itu, ketidaktahuan terhadap hukum syariat Islam dapat menjadi unsur pemaaf (uzur syar’i) jika seorang muslim dan orang-orang yang semisal orang itu memang tidak mengetahui suatu hukum syariat Islam karena kebodohan mereka (An-Nabhani, An-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm, hlm. 175).

Oleh karena itu, penista Khilafah mesti dilihat, jika ia sebenarnya tahu bahwa Khilafah adalah bagian dari syariat Islam, lalu terang-terangan sengaja menistanya, maka ia murtad. Namun, jika ia mengucapkan atau membuat tulisan yang sepertinya menistakan Khilafah, tetapi bisa diartikan lain, maka ia tidak divonis kafir. Begitu pula orang yang tidak tahu bahwa Khilafah adalah kewajiban di dalam Islam, lalu ia mencaci Khilafah, maka ia pun tidak divonis murtad.

Umat Butuh Khilafah

Keberadaan Khilafah di tengah umat sangatlah vital. Tanpa Khilafah, kemuliaan Islam dan umatnya juga tercabik, tidak ada yang melindungi dan membela. Imam An-Nawawi dalam salah satu kitabnya mengatakan, “Sudah menjadi keharusan bagi umat adanya seorang imam (khalifah) yang menegakkan agama, menolong sunah, menolong orang-orang yang dizalimi, memenuhi hak-hak, dan menempatkan hak-hak pada tempatnya.” (An-Nawawi, Rawdhah ath-Thâlibîn wa ‘Umdah al-Muftîn, 3/433).

Bukankah terbukti hari ini, ketika kaum muslim hidup bukan dalam naungan Khilafah, hasilnya adalah penderitaan? Sumber daya alam dijarah oleh kaum penjajah. Negeri mereka dijerat utang yang mencekik. Para penguasa terus menaikkan pajak dan mengurangi subsidi demi membayar utang dan bunga utang yang terus membengkak.

Kaum muslim juga terpecah-belah. Mereka pun ditindas oleh umat lain tanpa ada yang mau menolong, apalagi membalaskan kezaliman tersebut. Darah muslim Myanmar, Suriah, Palestina, Uighur masih terus tumpah. Ironisnya, negeri-negeri muslim, termasuk Indonesia, masih terus berhubungan baik dengan negara-negara kafir harbi, seperti Cina komunis yang terus melakukan kezaliman terhadap muslim Uighur.

Tanpa Khilafah juga, banyak hukum Islam yang tidak bisa dilaksanakan umat pada hari ini. Hukum pidana, ekonomi dan muamalah, jihad, politik dan pemerintahan tidak bisa diaplikasikan. Hukum-hukum tersebut hanya menghiasi lembaran-lembaran kitab fikih tanpa bisa diamalkan dan diterapkan. Padahal, sudah jelas kaum muslim wajib melaksanakan semua hukum-hukum Allah Taala.

Alhasil, akar persoalan kita pada hari ini adalah ketiadaan penerapan syariat Islam oleh Khilafah. Lalu mengapa umat malah mencari jawaban pada sistem selain Islam? []

Hikmah:

Imam An-Nawawi rahimahulLâh berkata,

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصْبُ خَلِيفَةٍ وَوُجُوبُهُ بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ

“Para ulama telah berijmak (bersepakat) bahwa wajib atas kaum muslim mengangkat seorang khalifah. Kewajiban ini berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal.” (An-Nawawi, Syarh an-Nawawi alâ Shahîh Muslim, 12/231). [MNews/Rgl]

Sumber: Buletin Kaffah No. 266 (03 Rabiulakhir 1444 H/28 Oktober 2022 H)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *