Penulis: Asy-Syifa Ummu Sidiq
Muslimah News, OPINI — “Indonesia remains a bright spot in a worsening global economy! (Indonesia menjadi titik terang di tengah ekonomi global yang gelap gulita).” Itulah sekilas ulasan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Giorgieva dalam akun Instagram miliknya.
Hal senada disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menceritakan hasil pertemuan dengan teman lamanya yang memuji ekonomi Indonesia saat ini. (Bisnis, 12/10/2022).
Benarkah Meningkat?
Menurut Sri, ekonomi negeri ini saat ini beranjak membaik. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya (yang terancam bangkrut), Indonesia memiliki catatan perekonomian yang meningkat setelah hantaman pandemi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2022 tercatat 5,44% (year-on-year/yoy), nilai itu lebih tinggi dibandingkan kuartal I/2022 yang hanya 5,01%. (Bisnis, 12/10/2022).
Jika melihat data itu, pertumbuhan ekonomi negeri ini memang meningkat. Namun kenyataannya, pertumbuhan ekonomi ini masih kurang jika dibandingkan dengan beberapa negara. Sebut saja Vietnam yang memiliki pertumbuhan ekonomi 13,67% (year on year/yoy) pada kuartal III-2022. Kemudian India yang sudah mencapai 13,5% padahal masih berada pada kuartal l-2022. Ada lagi Arab Saudi mencapai 12,2% di kuartal ll-2022 (CNBC, 29/09/2022).
Standar Pertumbuhan Ekonomi
Dalam dunia kapitalisme saat ini, standar pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh produk domestik bruto (PDB), yaitu selisih PDB terhitung dengan PDB periode sebelumnya dibagi dengan PDB sebelumnya kali 100%.
Meminjam istilah dari Badan Pusat Statistik (BPS), PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Bahasa sederhananya, PDB merupakan total nilai dari seluruh produksi dan jasa yang dihasilkan semua orang dalam satu negara tersebut.
Jadi, standar ekonomi negara besar atau kecil itu tergantung dari pendapatan dan jumlah penduduknya. Makin besar jumlah penduduk, PDB akan makin naik. Namun, tidak mengisyaratkan semua penduduk harus memiliki pendapatan yang besar. Jika yang memiliki kekayaan besar hanya beberapa orang, meski yang lain tetap kecil, sudah bisa menambah PDB. Dengan kondisi itu saja, ekonomi bisa dikatakan tumbuh.
Kondisi yang sama juga berlaku meski pendapatan penduduk cukup besar. Akan tetapi, kalau jumlah penduduk sedikit, PDB bisa lebih kecil. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jadi kecil. Misalnya Brunei Darusalam, meski penduduknya berkecukupan dan termasuk negeri yang kaya, PDB-nya kecil karena jumlah penduduknya sedikit.
Paradoks Negeri
Jauh panggang dari api, mungkin ini peribahasa yang cocok untuk kondisi negeri ini. Klaim pertumbuhan ekonomi yang terang tidak sama dengan kenyataan. Banyak masalah menghantui negeri ini. Terjadi ancaman PHK massal akibat resesi ekonomi pada bidang manufaktur dan konstruksi; serta problem kesehatan, seperti stunting dan kelaparan melanda di pelosok negeri.
Naiknya BBM bersubsidi juga menambah beban pengeluaran rakyat, padahal gaji tidak bertambah. Hal ini membuat mereka harus putar otak agar semua kebutuhan tercukupi. Belum lagi sekolah anak-anak, jika ingin sekolah dengan kualitas yang baik, orang tua harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Namun, jika ingin murah, bisa masuk ke sekolah yang SPP-nya gratis, tetapi biaya lain-lain tetap ada. Tidak jarang akhirnya anak-anak putus sekolah dan memilih cari sesuap nasi.
Tidak hanya itu, masalah keamanan juga menghantui. Berbagai peristiwa setiap hari menghiasi, mulai dari perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dsb. Semua hal itu membuat masyarakat tidak merasa senang ketika dipuji oleh IMF karena masalah yang menimpa rakyat jauh lebih pelik daripada pertumbuhan ekonomi.
Inilah akibat dari standar pertumbuhan ekonomi ala Barat. Barat menganggap kesejahteraan dengan memukul rata semua pendapatan masyarakat, padahal belum tentu semua orang kaya. Bisa saja dari 1.000 orang, hanya 10 yang kaya, sedangkan sisanya menengah ke bawah. Jadi, wajar jika PDB kelihatan besar, tetapi masalah masih banyak. Besarnya PDB hanya dipengaruhi oleh 10 orang tadi, yang lainnya gigit jari.
Standar Islam
Berbeda dengan Islam, andaikan negara berani mengambil standar Islam, negara akan memiliki pandangan yang khas. Negara dikatakan sejahtera manakala setiap penduduk di negara itu sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan yang dimaksud adalah sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, dan pendidikan.
Nabi saw. bersabda, “Anak Adam tidak memiliki hak pada selain jenis ini: rumah yang ia tinggali, pakaian yang menutupi auratnya, serta roti tawar dan air.” (HR At-Tirmidzi, Al-Hakim, Abdu bin Humaid, Adh-Dhiya’ al-Maqdisi, dan Al-Baihaqi dalam Syu’ab al-Imân)
“Siapa saja di antara kalian yang bangun pagi dalam keadaan aman dalam hal diri dan keluarganya, sehat fisiknya dan ia mempunyai makanan harinya, maka seola-olah ia mendapatkan dunia.” (HR At-Tirmidzi)
Negara dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok di atas jika menjadikan Islam sebagai ideologi. Dengan menerapkan sistem Islam secara totalitas, baik dalam pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sanksi, dll., kesejahteraan baru dapat diraih.
Ini sebagaimana janji Allah Taala, “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al Araf: 96)
Dari sini, dapat dikatakan bahwa di dalam Islam, jaminan kesejahteraan rakyat menjadi tanggung jawab negara, Dengan penerapan politik ekonomi Islam yang dibarengi sistem pemerintahan dan sistem lainnya. Jika semua kebutuhan masyarakat telah terpenuhi dan penerapan Islam sudah sesuai syariat, barulah masyarakat bisa merasa senang. Wallahualam. [MNews/Gz]
