![[Editorial] Pengalihan Subsidi BBM Demi Ketahanan Ekonomi Nasional (?)](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/09/photo_2022-09-06_10-41-24-1170x658.jpg)
Muslimah News, EDITORIAL — “Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global masih akan memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara. Pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial untuk menolong masyarakat yang membutuhkan. Pengalihan subsidi (BBM) ini juga akan mendorong proses transisi energi Indonesia menuju energi berkelanjutan yang mandiri.”
Pernyataan di atas disampaikan oleh Kepala BIN Budi Gunawan menjelang pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM sebagai dampak kebijakan pencabutan subsidi. Tujuannya, tentu untuk meyakinkan masyarakat bahwa keputusan pemerintah ini adalah keputusan yang tepat dan harus didukung oleh masyarakat.
Ia menyebut soal situasi global yang diprediksi akan terus memberi tekanan ekonomi ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan demikian, menurutnya, demi memperkuat ketahanan ekonomi, pemerintah harus menolong masyarakat dengan memberi bantalan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan pengalihan subsidi BBM seakan menemukan alasan.
Dilema Tidak Berkesudahan
Pada pidato resminya di Istana Negara (3/9/2022) Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa keputusan menaikkan harga BBM ini bukanlah keputusan yang gampang. Namun, memanasnya politik global, menurutnya, telah memberi tekanan besar pada harga BBM di pasar dunia sehingga menambah berat beban keuangan negara.
Maklum, anggaran subsidi energi termasuk BBM dalam APBN memang terhitung cukup besar, dan nilainya bergantung harga internasional yang dihitung dengan dolar. Kementerian ESDM dalam siaran persnya menyebut, tahun 2022 ini nilai subsidi energi telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152 triliun menjadi Rp502 triliun, dan angka ini ke depan diprediksi akan terus meningkat. Sri Mulyani bahkan mengatakan bisa tembus ke angka Rp653 triliun.
Presiden juga mengeklaim bahwa selama ini mayoritas penikmat subsidi ini adalah kelompok masyarakat berkemampuan. Oleh karena itu, pemerintah pun memutuskan subsidi BBM dicabut, dan sebagian dananya akan dialihkan untuk bantuan sosial yang terus dipropagandakan sebagai “subsidi tepat sasaran”.
Persoalannya, banyak pihak yang meragukan kebijakan ini akan membawa kemaslahatan bagi kondisi perekonomian masyarakat banyak. Selain karena bersifat tambal sulam, efek domino yang dipastikan akan menyertai kenaikan harga BBM tidak bisa ditutup oleh efek bantalan sosial yang disiapkan. Apalagi, bansos tersebut hanya bersifat temporal dan dengan sasaran yang sangat terbatas.
Padahal, dengan statusnya sebagai komoditas strategis, fluktuasi harga BBM dipastikan akan memicu kenaikan harga komoditas lainnya dalam jangka yang panjang dan dirasakan oleh semua golongan. Dalam catatan Kemenkeu, laju inflasi ditaksir akan meningkat dari 4,69 % pada Agustus 2022 (yoy) menjadi 6,8 %.
Padahal, efek pandemi saja sudah dirasa sangat berat. Ekonomi terbilang mandek. Daya beli mayoritas masyarakat dari waktu ke waktu terus berkurang. Wajar jika ada kekhawatiran, ratusan juta rakyat yang sebelumnya terkategori rentan miskin akan turun status menjadi benar-benar miskin.
Alhasil, klaim bahwa pengalihan subsidi merupakan salah satu jalan mewujudkan ketahanan ekonomi nasional tampaknya hanya omong kosong belaka. Terlebih situasi seperti ini terus terjadi secara berulang, dan pemberian subsidi kepada rakyat terus menjadi kambing hitam. Seakan-akan rakyat adalah beban. Padahal inti masalahnya ada pada ketidakmampuan negara mengurus rakyat akibat penerapan sistem hidup yang tidak tepat.
Ketahanan Ekonomi, Butuh Prasyarat
Ketahanan ekonomi didefinisikan sebagai dinamika kehidupan finansial suatu negara yang tangguh dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman, rintangan, hambatan, serta tantangan yang berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri demi menjamin kemakmuran bangsa dan negara.
Dengan demikian, ketahanan ekonomi sejatinya mengharuskan adanya sistem politik ekonomi dan hankam yang tangguh, termasuk politik anggaran dan moneter yang kuat. Juga mengharuskan adanya sistem politik luar negeri yang mandiri sehingga bebas dari segala bentuk intervensi asing dan fokus menyejahterakan seluruh rakyat sehingga negara mampu tampil sebagai institusi yang stabil, mandiri, dan berdaulat.
Namun, pada faktanya, negeri ini tidak memiliki apa yang dipersyaratkan untuk memiliki ketahanan ekonomi nasional. Sistem hidup yang berbasis paham sekularisme kapitalisme liberalisme yang sudah lama diterapkan justru menjadi biang persoalan.
Sebagaimana namanya, sistem ini memang tegak di atas akidah dan standar hidup yang rusak. Yakni akidah sekularisme yang menafikan peran agama dari kehidupan, serta memiliki aturan yang bersandar pada nilai kemanfaatan.
Sistem ini memberi ruang besar bagi para kapitalis lokal maupun global untuk mengangkangi kekuasaan, dan dengannya mereka bisa membuat berbagai aturan untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Termasuk menguasai sumber-sumber kebutuhan vital masyarakat, seperti sektor pangan dan energi melalui skema privatisasi dan liberalisasi yang dilegalkan oleh undang-undang.
Bahkan pada akhirnya, sistem ini membuka lebar jalan penjajahan, melalui ketundukan negara pada berbagai perjanjian internasional, termasuk sistem moneter berbasis dolar dan liberalisasi perdagangan yang sejatinya merupakan alat penjajahan bagi negara-negara kapitalis global.
Tidak heran jika situasi politik ekonomi nasional begitu dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dunia internasional. Bahkan kebijakan dalam negeri, termasuk soal pangan dan energi, bisa didikte oleh kekuatan global.
Oleh karenanya, ketahanan ekonomi nasional, tidak mungkin diwujudkan jika negeri ini tetap bersikukuh menerapkan sistem sekuler kapitalistik neoliberal. Negeri ini harus segera beralih pada sistem yang memberi semua prasyarat bagi terwujudnya ketahanan ekonomi dalam kadar yang tidak terkalahkan. Itulah sistem Islam.
Ekonomi Kuat dengan Sistem Islam
Islam tegak di atas asas keimanan bahwa Allah Swt. adalah Pencipta dan Pengatur Kehidupan. Aturan Islam yang ditegakkan secara kafah oleh negara Islam (khilafah) dipastikan akan membawa kebahagiaan dan mengantarkan manusia pada kehidupan yang sejahtera dan diliputi keberkahan.
Sistem politik, hankam, dan hukum Islam dipastikan mampu mewujudkan kestabilan, kemandirian, dan kedaulatan. Penguasa Islam akan menerapkan seluruh aturan tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta Alam. Ia benar-benar bertindak sebagai pengurus dan pelindung umat, menegakkan hukum atas seluruh rakyat, dan menolak intervensi asing yang dinilai haram.
Karenanya, negara Islam tidak mungkin memihak pada segolongan orang, meski mereka adalah kalangan pemilik modal. Tidak mungkin pula mau tunduk pada kehendak internasional yang jelas-jelas memudaratkan. Termasuk tunduk pada perjanjian perdagangan dan sistem moneter berbasis dolar yang mengukuhkan penjajahan.
Sistem ekonomi Islam tidak hanya fokus pada produksi dan pertumbuhan, tetapi juga bicara distribusi dan pemerataan. Bahkan Islam mengatur soal kepemilikan, termasuk menetapkan bahwa sumber daya alam, termasuk energi, adalah milik umat yang haram diberikan kepada individu apalagi asing.
Islam justru mengamanatkan pengelolaan milik umat ini kepada negara, dan mewajibkan negara mengembalikan seluruh manfaatnya kepada mereka tanpa hitungan untung dan rugi. Oleh karena itu, skema subsidi dalam Islam tidak boleh dianggap beban, bahkan ia merupakan kewajiban negara atas seluruh rakyat, miskin maupun kaya.
Sistem keuangan dan moneter Islam juga dipastikan mampu mewujudkan ketahanan ekonomi negara dan memodali kesejahteraan rakyatnya. Sumber-sumber kas negara dalam Islam pun begitu banyak.
Tidak hanya dari SDA yang melimpah ruah, tetapi juga dari ganimah, fai, kharaz, rikaz, jizyah, dan yang lainnya. Ditambah sistem moneter antiriba dan berbasis emas perak, menjadikan ekonomi stabil dan resistan terhadap inflasi dan berbagai krisis, jauh dari risiko penjajahan melalui jebakan utang.
Butuh Penyadaran
Sungguh, Islam memiliki begitu banyak kebaikan dan menyimpan rahasia kebangkitan. Paradigma kepemimpinan sebagai pengurus dan pelindung umat akan mendorong penguasa mewujudkan tanggung jawabnya dengan berbagai cara halal. Bukti-bukti keunggulan kepemimpinan Islam tercatat dalam sejarah, dan sisa-sisa peradabannya pun masih bisa kita lihat dan rasakan hingga sekarang.
Sayangnya, hari ini kesadaran umat sedang dipalingkan. Perang pemikiran, termasuk mainstreaming moderasi Islam dan penyesatan politik yang digencarkan kekuatan kapitalisme global dan dijalankan para kompradornya telah mengaburkan pandangan umat dari kecemerlangan sistem kepemimpinan Islam. Mereka tidak mampu melihat bahwa din yang mereka peluk adalah obat mujarab dari segala penyakit yang mereka derita berkepanjangan.
Alhasil, pekerjaan besar kita hari ini adalah merevitalisasi keimanan dan pemahaman umat tentang Islam. Bahwa sejatinya Islam adalah akidah yang memancarkan sistem kehidupan.
Islam tidak hanya agama ritual, tetapi mengatur seluruh aspek kehidupan yang jika diterapkan akan membawa kesejahteraan dan mengundang keberkahan. Bahkan, penerapan Islam secara kafah akan membawa umat kembali menjadi umat yang bangkit sebagaimana dahulu—selama belasan abad—negara Islam pernah tampil sebagai negara pertama yang disegani kawan maupun lawan. [MNews/SNA]
.
