Muslimah News, EDITORIAL — Sulitnya Gen Z mendapatkan pekerjaan tengah menjadi fenomena global. Organisasi Buruh Internasional (ILO) baru-baru ini merilis data, ada sekira 262 juta gen Z (usia 15—24 tahun) di dunia yang masuk kategori NEET (not in education, employment, and training), yakni tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan, alias pengangguran.
Di Indonesia sendiri, data terbaru dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Pebruari 2025 juga menunjukkan fenomena yang sama. Gen Z tercatat menempati tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi, yakni mencapai 16,16% dari total jumlah pengangguran yang ada yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlahnya mencapai 7,28 juta.
Kondisi ini sangat paradoks dengan visi Indonesia Emas yang digadang-gadang akan mewujud pada 2045 nanti. Akankah visi itu mewujud di tengah kondisi pelemahan ekonomi di satu sisi dan bonus demografi di sisi lain yang terjadi secara global dan nasional?
Mencari Akar Penyebab
Terkait hal ini World Economic Forum (WEF) pernah mengeluarkan laporan bertajuk Global Risks Report 2026 yang menyebutkan bahwa kurangnya kesempatan ekonomi atau pengangguran menjadi ancaman pertama dan terbesar yang harus diantisipasi Indonesia, khususnya periode 2026—2028. Laporan ini sekaligus menempatkan Indonesia di antara 27 negara dengan risiko pengangguran tertinggi.
Disebut ancaman terbesar karena–di tengah isu bonus demografi–pengangguran dipastikan akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, sosial, bahkan politik. Angka kemiskinan tentu akan meningkat dengan segala dampak yang mengikutinya, termasuk penurunan produktivitas, merebaknya gangguan kesehatan mental, yang ujung-ujungnya akan menyebabkan krisis generasi. Terlebih, meski data BPS sempat menunjukkan penurunan angka pengangguran per akhir 2025, tantangan pada 2026—2028 dinilai berat karena tsunami PHK diperkirakan akan terus berlanjut hingga 2030.
Banyak faktor yang disebut-sebut menjadi penyebab fenomena global ini. Antara lain akibat ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch), adopsi teknologi AI yang menggeser banyak pekerjaan, dan memperparah resiko pengangguran struktural, dominasi sektor informal, serta lambatnya penciptaan lapangan kerja dibanding penambahan angkatan kerja baru.
Laporan WEF sendiri menyebut ancaman pengangguran ini berkelindan dengan ancaman lain yang akan dihadapi Indonesia, seperti masalah kurangnya layanan publik dan perlindungan sosial (termasuk akses pendidikan, infrastruktur, dan dana pensiun), dampak negatif dari teknologi kecerdasan buatan, adanya kemerosotan ekonomi berupa risiko resesi ataupun stagnasi ekonomi, serta masalah inflasi.
Itulah kenapa, narasi yang kerap dikeluarkan pemerintah untuk menyolusi problem ini adalah penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasional yang dikaitkan dengan kebutuhan pasar kerja sekaligus mendorong kewirausahaan. Sementara itu, WEF memberikan beberapa rekomendasi, seperti perlunya kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif, peningkatan kualitas pendidikan, dan perlindungan sosial yang lebih kuat untuk memitigasi risiko ini, dan sebagainya.
Bukti Kegagalan Sistem
Masalahnya adalah, segala faktor yang berkelindan dengan tingginya angka pengangguran, termasuk di kalangan Gen Z tadi, ternyata tidak bisa dilihat semata sebagai persoalan teknis sehingga solusinya hanya bersifat kebijakan teknis. Problemnya justru bersifat sistemis dan paradigmatis karena menyangkut sistem kepemimpinan yang melahirkan tata aturan dalam menyolusi masalah kehidupan serta kemampuan sistem tersebut dalam mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang.
Terbukti semua kebijakan dan solusi yang diterapkan ternyata tetap saja tidak mampu menyelesaikan masalah hingga ke akar. Angka pengangguran dengan segala dampaknya, termasuk di kalangan Gen Z tetap saja jadi ancaman terbesar dalam skala global dan nasional. Hingga keberadaan bonus demografi alih-alih menjadi berkah, tapi justru menjadi ancaman petaka di masa yang akan datang.
Tidak dimungkiri dunia kini memang sedang dikuasai oleh peradaban yang sangat destruktif, yakni peradaban yang lahir dari sistem sekuler kapitalisme neoliberal. Sistem ini tegak di atas paham pemisahan agama dari kehidupan, yang tidak mengenal halal haram dan begitu mengagungkan kebebasan. Tidak heran jika sistem ini banyak melahirkan kerusakan karena setiap interaksi manusia diatur oleh hukum rimba yang dikenal dengan prinsip “the struggle of the fittest”.
Dengan prinsip seperti ini, siapa yang kuat atau menguasai sumber daya, dipastikan akan memenangi persaingan. Tidak mengherankan jika salah satu karakter dari masyarakat sekuler kapitalistik adalah gap sosial yang terus menganga, karena mereka yang kaya akan semakin kaya, sementara yang miskin akan semakin miskin. Pasalnya, sebagian besar modal atau faktor ekonomi akan terkonsentrasi pada segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat justru berjibaku memperebutkan remah-remah kekayaan.
Hal ini diperparah dengan posisi penguasa atau negara yang dalam sistem ini ditempatkan hanya sebagai regulator dan fasilitator bagi kekuatan modal. Negara justru berposisi sebagai alat para kapitalis untuk melindungi hak milik mereka, melegalkan kerakusan mereka, menciptakan stabilitas hukum demi keamanan bisnis mereka, dan menciptakan lingkungan kompetitif agar akumulasi modal berjalan dengan sempurna.
Sistem kapitalisme memang membatasi campur tangan negara secara langsung dalam mekanisme pasar yang digadang-gadang menjadi mekanisme ideal untuk mendistribusikan kekayaan. Namun sebaliknya, sistem ini malah membiarkan sektor swasta/privat bahkan asing menguasai alat produksi dan sumber daya alam, menetapkan harga, dan menggerakkan ekonomi dengan mekanisme pasar bebas yang dijamin oleh negara.
Dengan realitas seperti ini, wajar jika sistem kapitalisme sulit diharapkan bisa mewujudkan kesejahteraan di level masyarakat, apalagi di level orang per orang. Semua kebijakan dihitung sebagai alat mencari keuntungan, termasuk di bidang layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dll., karena hubungan rakyat dengan penguasa tidak lebih dari hubungan dagang. Bahkan rakyat terus diperas dengan berbagai kutipan pajak.
Pendidikan juga sudah kehilangan esensinya sebagai pilar peradaban, turun derajat menjadi sekadar alat mencetak mesin pemutar roda perindustrian yang dibayar dengan harga murah. Begitu pun dengan revolusi industri dan kemajuan teknologi termasuk teknologi digital, alih-alih membawa berkah, atasnama efisiensi produksi, malah menggeser peran manusia dalam kehidupan hingga menjadi petaka bagi peradaban di masa depan, termasuk merebaknya pengangguran yang berdampak merajalelanya kemiskinan.
Jika demikian halnya, Indonesia Emas hanya ada di atas kertas. Gen Z bahkan mayoritas masyarakat lainnya, harus berjibaku meraih kesejahteraan di tengah segala keterbatasan dan ketidakpedulian para penguasanya.
Saatnya Islam Kembali Tampil di Panggung Peradaban
Gen Z sebagaimana generasi yang lainnya sejatinya hanyalah korban sistem sekaligus korban penguasa yang abai terhadap urusan-urusan rakyatnya. Sampai kapan pun mereka akan menjadi korban jika tidak ada upaya untuk mengubah sistem sekuler kapitalisme yang terbukti gagal membawa kebaikan.
Satu-satunya harapan hanya pada sistem Islam yang dikenal sebagai sistem Khilafah. Sistem ini tegak di atas keimanan bahwa Allah Swt. bukan hanya sebagai Sang Pencipta, tapi juga sekaligus Sang Pengatur. Itulah sebabnya Allah Swt. menurunkan seperangkat aturan untuk menjadi tuntunan bagi kehidupan manusia di semua tempat dan dari zaman ke zaman.
Aturan tersebut adalah aturan Islam yang datang sebagai way of life sekaligus problem solver bagi seluruh masalah kehidupan. Tidak ada satu pun aspek yang luput dari aturan Islam sehingga penerapannya secara total oleh negara akan membawa rahmat bagi seluruh alam, yakni berupa kesejahteraan hingga level orang per orang. Dengan cara inilah negara atau penguasa bisa memfungsikan dirinya sebagai pengurus dan penjaga di atas landasan takwa serta kesadaran bahwa amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.
Aturan Islam menetapkan mekanisme jaminan kesejahteraan dengan sempurna. Pertama-tama mewajibkan setiap laki-laki balig untuk bekerja. Negara akan men-support perealisasiannya dengan menerapkan sistem pendidikan yang memadai sehingga selain memiliki kepribadian Islam yang tinggi, seluruh rakyat termasuk para laki-laki juga memiliki bekal keahlian yang mumpuni untuk bekerja di berbagai bidang kehidupan.
Tentu saja, negara juga akan menciptakan lapangan kerja yang halal dan sangat luas sekaligus menciptakan suasana yang kondusif untuk berusaha. Di antara caranya adalah dengan menerapkan konsep kepemilikan dalam Islam, yang salah satunya menetapkan sumber daya alam yang melimpah ruah sebagai milik umum yang dikelola oleh negara dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat melalui mekanisme baitulmal.
Dengan demikian tampak bahwa negara punya modal super besar dan berkelanjutan untuk menyejahterakan rakyatnya. Terlebih di luar SDA, ada pos pemasukan lain bagi kas negara di baitulmal. Misalnya berupa fai, ganimah, kharaj, dsb., yang membuat negara Islam punya sistem keuangan yang kuat dan berdaulat secara ekonomi dan finansial.
Oleh karenanya negara akan menutup rapat setiap celah penguasaan/monopoli segelintir orang atas sumber-sumber kekayaan milik umum tersebut. Begitu pun berbagai praktik-praktik ekonomi nonriil yang merusak dan kerap menyebabkan kemandekan ekonomi tidak akan diberi tempat bahkan pelakunya akan diberi sanksi berat.
Di luar itu, negara juga akan menggarap secara serius sektor-sektor strategis dan potensinya sangat besar seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dll.. Pembangunan dan pengembangan pada semua sektor itu, termasuk riset dan pemanfaatan teknologi tepat guna akan dilakukan secara merata di berbagai tempat sehingga lapangan kerja terbuka luas bagi seluruh rakyat dan membawa kemaslahatan bagi umat dan negara.
Terlebih negara Islam juga akan menerapkan politik industri yang bertumpu pada industri berat atau industri perang. Hal ini akan berdampak pada tumbuhnya industri-industri sektor lainnya hingga lapangan kerja yang halal pun benar-benar akan terbuka lebar.
Adapun bagi mereka yang lemah dan tidak mampu bekerja, negara tetap akan memberi jaminan kesejahteraan, antara lain dengan bantuan sosial yang memanusiakan. Semua ini dilakukan karena penguasa memahami bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap individu rakyat yang dipimpinnya.
Inilah paradigma Islam soal kepemimpinan. Kehebatannya dicatat dengan tinta emas sejarah yang diakui oleh para sejarawan Barat. Will Durant misalnya, dalam bukunya The Story of Civilization dengan jelas mengatakan, “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapa pun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah dan seni mencapai luar biasa; yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.” [MNews/SNA]
