Penulis: Dr. Fatimah Qais
Muslimah News, SUARA INTELEKTUAL — Kasus pemusnahan beberapa ton udang Indonesia yang terkontaminasi radioaktif kembali menegaskan satu realitas pahit, yaitu betapa lemahnya kedaulatan ekonomi negeri-negeri ini ketika mereka bergantung pada sistem kapitalisme global. Sebelumnya, asosiasi perudangan nasional Shrimp Club Indonesia (SCI) dalam siaran persnya menyampaikan bahwa udang Indonesia aman dikonsumsi. (Antara, 9-9-2025). Hal ini karena kadar Cs-137 yang ditemukan FDA pada sampel udang PT Food BMS hanya 68 Bq/kg, jauh di bawah ambang batas risiko kesehatan (1.200 Bq/kg).
Pernyataan senada juga dilaporkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) saat melakukan pemeriksaan kontainer berisi udang beku yang diduga terkontaminasi zat radioaktif di Terminal Petikemas Koja. Kegiatan ini dilakukan setelah sebelumnya Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) melaporkan adanya temuan udang beku dari Indonesia yang terkontaminasi zat radioaktif Cs-137.
BAPETEN bekerja sama dengan pihak Terminal Petikemas (TPK) Koja, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), dan Badan Karantina Indonesia. Semua pemeriksaan menunjukkan tidak adanya kontaminasi zat radioaktif pada kontainer yang tiba dari Amerika Serikat itu. (bapeten, 08-10-2025),
Faktanya, bagi pemerhati produksi dan ekspor udang, tampak bahwa temuan kontaminasi pada komoditas ekspor tidak hanya berdampak teknis pada keamanan pangan, tetapi memicu efek berantai, seperti adanya penolakan pasar, penurunan harga hingga batas terendah, dan ancaman terhadap mata pencaharian jutaan pekerja yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan yang saat ini terbukti tutup usaha. Namun, lebih dari sekadar isu lingkungan atau standar mutu, peristiwa ini mengungkap wajah asli ketergantungan ekonomi terhadap asing, khususnya Amerika Serikat yang merupakan tujuan utama ekspor udang Indonesia.
Ketergantungan Ekspor, Pintu Masuk Hegemoni Barat
Persoalan ini bukanlah sekadar kecelakaan industrial biasa, tetapi buah dari struktur ekonomi yang sejak awal dibangun sedemikian rupa agar negeri-negeri muslim, termasuk Indonesia, tetap berada dalam orbit kepentingan negara-negara adidaya, terutama Amerika Serikat. Ketika sebagian besar ekspor udang Indonesia mengalir ke pasar AS, maka standar, regulasi, dan kebijakan importir secara otomatis—mau tidak mau—akan memiliki daya tekan besar terhadap industri lokal. Sekali saja Amerika mengeluarkan peringatan keamanan, menahan kontainer, atau menempatkan Indonesia dalam daftar risiko, dampaknya terasa seketika, yakni harga jatuh, pabrik menunda pembelian, dan ribuan rumah tangga produsen udang terpukul.
Di sinilah tampak terjadi hegemoni, meski tidak harus selalu berupa embargo atau tekanan diplomatik secara langsung. Melalui mekanisme kapitalisme global, hegemoni kadang ditampakkan lebih halus dan samar seperti standar keamanan pangan, sertifikasi mutu, pengetatan impor, atau kampanye isu kesehatan. Di permukaan tampak teknis, tetapi secara struktural menjadi instrumen politik yang menguatkan posisi pasar negara besar dan melemahkan ketahanan negara produsen.
Praktis, negara-negara produsen tetap berada dalam posisi “supplier murah” dan bukan penentu kebijakan perdagangan. Struktur hubungan perdagangan yang timpang seperti ini sudah cukup menjadi bukti bahwa mekanisme ekspor ke AS membuat posisi Indonesia jauh dari berdaulat. Setiap masalah teknis dengan mudah menjadi krisis nasional karena negara tidak memiliki sistem ekonomi sahih berbasis Islam yang mampu menahan guncangan global.
Negara Dikelola dengan Paradigma Kapitalisme
Kondisi ironis seperti ini muncul, pada dasarnya karena Indonesia menjalankan sistem ekonomi kapitalistik yang berpijak pada logika keuntungan, investasi asing, pasar bebas, dan liberalisasi. Dalam sistem ini, negara tidak memegang kendali total terhadap urusan vital rakyat, termasuk pengawasan mutu komoditas strategis. Dalam sistem kapitalisme, negara kehilangan fungsi sebagai raa’in (pengurus rakyat). Urusan vital seperti keamanan pangan dan kualitas komoditas strategis tidak dikuasai negara secara penuh, tetapi dipengaruhi mekanisme pasar dan tekanan asing. Negara menjadi regulator dan bahkan condong pada kepentingan asing.
Rantai pasok lebih didorong dan didominasi oleh kepentingan korporasi yang berorientasi pada keuntungan semata, bukan kemaslahatan rakyat. Seluruh proses dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, distribusi, logistik, hingga ekspor, lebih banyak ditentukan oleh perusahaan besar yang mengejar profit.
Arah ekspor ditentukan oleh negara dan jenis komoditas yang menawarkan harga tertinggi, bukan kedaulatan ekonomi. Oleh karena itu, pasar-pasar besar ini menjadi sangat dominan. Mereka otomatis memegang kontrol terhadap industri di negara penjual. Akibatnya, jika terjadi perubahan aturan, pengetatan standar, atau penolakan barang dari negara pembeli besar itu, negara pengekspor langsung terguncang. Muaranya adalah hilangnya kedaulatan ekonomi atas bangsa sendiri.
Aturan, standar kualitas, dan regulasi produksi di dalam negeri lebih disesuaikan untuk memenuhi permintaan negara-negara pembeli, misalnya Food and Drug Administration (FDA), yaitu badan pengawas obat dan makanan Amerika Serikat, bukan pada kebutuhan rakyat, apalagi syariat Islam.
Dalam aturan Islam, negara memegang peran sentral mengatur hajat hidup rakyat. Regulasi sepihak semacam ini tidak akan muncul dan berefek sebagai krisis nasional, karena negara Islam tidak menggantungkan ekonomi pada satu pasar asing dan tidak menjadikan pemasukan nasional bergantung pada fluktuasi permintaan negara adidaya.
Negara yang Memayungi, Bukan Sekadar Mengawasi
Sistem Islam menawarkan tiga landasan utama untuk mencegah masalah seperti ini terjadi, sekaligus menekan dampak yang akan muncul.
1. Kedaulatan ekonomi dan diversifikasi pasar.
Khilafah tidak bergantung pada pasar asing dalam menggerakkan ekonomi domestik. Negara memastikan kebutuhan internal rakyat terpenuhi terlebih dahulu, kemudian mengembangkan pasar antarwilayah di dalam dunia Islam yang luas. Ekspor memang dilakukan, tetapi tidak bergantung pada satu negara atau satu blok ekonomi. Kerja sama dengan negara kafir harbi fi’lan (negara kafir yang sedang menyerang umat Islam) seperti AS tidak boleh ada sama sekali karena mereka menyerang umat Islam, dan hanya ada hubungan perang dengan mereka. Sedangkan kerja sama dengan negara kafir harbi hukman (negara kafir yang tidak sedang menyerang umat Islam) sangatlah ketat dan dipastikan bahwa Khilafahlah yang memimpin. Khilafah akan memastikan, keputusan ekspor ke negara mana pun dan impor dari negara mana pun, tidak akan mengguncang stabilitas ekonomi dalam negeri.
2. Pengawasan ketat negara terhadap produksi dan lingkungan.
Dalam Islam, negara bertanggung jawab penuh memastikan setiap produk yang beredar aman bagi rakyat maupun bangsa lain. Negara memiliki standar sendiri yang independen dari tekanan asing dan tidak membiarkan industri berjalan dengan logika materialistis, yakni sebanyak mungkin, semurah mungkin, dan secepat mungkin. Pelanggaran lingkungan dan kontaminasi dipandang sebagai kejahatan terhadap masyarakat dan Islam telah mempersiapkan aturan dan tindakan dengan hukum tegas.
Sistem Islam (Khilafah) memiliki kadi hisbah dalam sistem hukumnya, yakni hakim yang diberi wewenang khusus menangani beberapa hal yakni pengawasan pasar; kualitas produksi dan distribusi; standar makanan, obat, dan barang konsumsi; timbangan, takaran, dan transaksi; serta mengatur pelanggaran publik yang mengancam kepentingan umum, termasuk faktor lingkungan.
Sebagai contoh pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, terdapat kadi hisbah yang menindak pedagang susu yang mencampur air ke dalam susu. Selain penipuan terhadap konsumen, hal ini akan merusak kualitas pangan. Pencemaran, kontaminasi, atau bahaya produk dipandang bukan sekadar “pelanggaran administrasi” seperti saat ini. Dalam Islam, hal ini merupakan kejahatan terhadap masyarakat yang harus dicegah dan diberi sanksi tegas.
3. Sistem sosial ekonomi yang menopang rakyat.
Islam memiliki mekanisme baitul mal, zakat, fai, dan sumber pendapatan publik lainnya yang digunakan negara untuk menstabilkan kondisi rakyat, termasuk menjadi bantalan bagi pekerja yang terdampak. Negara juga akan memberi bantuan langsung kepada sektor produksi. Di bidang riset, negara akan membangun teknologi serta laboratorium pengawasan mutu produk tanpa menunggu investasi asing. Dengan sumber daya alam melimpah ruah yang dikelola dengan sistem ekonomi berbasis baitul mal, negara tidak menambal masalah dengan utang luar negeri, memperketat pajak rakyat, atau bergantung pada investor korporasi yang rakus.
Khilafah, Negara yang Mandiri dan Tidak Tunduk pada Pasar Asing
Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, kekeringan di Hijaz tidak membuat negara terguncang karena negara memiliki jaringan suplai internal dari Mesir dan Syam. Negara mengerakkan sumber daya secara terpusat, tanpa perlu mengandalkan ekspor dari negeri asing atau terjebak dalam permainan pasar. Begitu pula pada masa Abbasiyah, sektor industri pangan dan pertanian dikelola secara publik dengan kualitas yang diawasi negara, bukan broker internasional.
Inilah sistem yang mutlak dan harus dihadirkan kembali agar kehidupan Islam dapat berlanjut. Negara berfungsi sebagai pelindung, pemimpin, sekaligus perisai umat, bukan mengekor dan tunduk pada kepentingan dan hegemoni asing. Negara memiliki standar dan aturan sendiri, yakni Islam.
Kasus kontaminasi udang bukan sekadar masalah radioaktif. Ia adalah cermin rapuhnya struktur ekonomi negeri ini. Islam memandang hal ini sebagai bukti nyata bahwa kapitalisme global adalah sistem yang membuat negara-negara muslim tidak berdaulat dan mudah diguncang oleh keputusan pasar.
Islam menawarkan jalan keluar yang menyeluruh yakni sebuah negara dengan kedaulatan ekonomi, pengawasan ketat terhadap lingkungan dan produksi, serta mekanisme sosial yang melindungi rakyat. Bila sistem Islam tegak kembali, krisis seperti ini tidak akan lagi menjadi ancaman bagi bangsa karena negara berdiri kukuh di atas aturan dan sistem buatan Allah. [MNews/RR]
