Muslimah News, EDITORIAL — Usai Sidang Majelis Umum PBB, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan proposal 20 poin untuk perdamaian Gaza pada 29 September 2025. Trump menyebut Netanyahu dan negara-negara Arab, termasuk Otoritas Palestina, sudah menyetujui proposal tersebut. Sementara Ham*s dikabarkan telah menerima proposal ini dari sejawat AS yang menjadi mediator perdamaian, yakni pihak Mesir dan Qatar.
Pemberitaan terakhir menyebutkan, secara prinsip Ham*s merespons positif dan membuka jendela negosiasi atas rencana Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, terutama yang berkaitan dengan penghentian perang, pengakhiran pendudukan, pembebasan tawanan termasuk jenazahnya, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan penyerahan pemerintahan Gaza sejak hari pertama setelah berakhirnya perang kepada badan independen teknokrat yang didukung konsensus nasional Palestina dengan dukungan negara-negara Arab dan Islam, dll.. Namun menurut Ham*s, dari keseluruhan rencana Trump tersebut masih ada beberapa poin yang perlu dinegosiasikan.
Seoptimis Apa?
Selain dari Netanyahu, Otoritas Palestina, dan negara-negara Arab, proposal Trump ini juga mendapat respons positif dari Sekjen PBB, Eropa, Turki, serta komunitas internasional lainnya. Mereka semua memuji langkah Trump yang disebut-sebut sebagai kunci bagi perdamaian di Timur Tengah, sekaligus memuji sikap Ham*s yang mau menerima sebagian besar isi proposal ini sebagai pertanda akan berakhirnya perang panjang yang mengerikan.
Sementara itu, pandangan Indonesia bisa dilihat dari pernyataan Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid, M.A. yang disampaikan melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (4-10-2025) dan dimuat di laman resmi MPR RI. Saat itu ia menyatakan, “Semoga dengan respons Ham*s yang positif disertai beberapa catatan krusial yang perlu dinegosiasikan, dapat segera mengakhiri perang dan genosida di Gaza, memberikan bantuan kemanusiaan, menghadirkan perdamaian, dan menegakkan kedaulatan Palestina yang independensinya telah diakui oleh 156 negara dari 193 negara anggota PBB.”
Tampak semua pihak begitu menaruh harapan bahwa proposal yang disodorkan Trump ini bisa menjadi solusi atas krisis Palestina dan menjadi harapan baru di tengah penderitaan rakyat Gaza yang telah dua tahun mengalami upaya genosida. Mereka benar-benar berharap, pihak Zion*s akan tunduk pada keinginan Amerika dan tidak melakukan upaya sabotase sebagaimana yang biasa dilakukan pada perjanjian-perjanjian sebelumnya.
Namun bukan Yahudi jika bisa komit pada janji. Pada faktanya, di tengah upaya AS memastikan implementasi segera atas rencana Trump tahap pertama, dan memaksa pihak Zion*s menghentikan serangannya atas Gaza, serangan udara Zion*s justru terus berlangsung di sana.
Kanal Quds News Network (7-10-2025) memberitakan sejak Sabtu dini hari (4-10-2025) hingga Senin (6-10-2025), pihak pendudukan terus melancarkan lebih dari 143 serangan udara dan artileri yang menargetkan warga sipil dan pengungsi yang padat penduduk di berbagai kegubernuran di Jalur Gaza. Mereka terus melakukan pembantaian hingga mengakibatkan 106 warga sipil tewas, termasuk perempuan dan anak-anak dengan 65 korban jiwa tercatat di Kota Gaza saja.
Bukan hanya membombardir Gaza, pada 4-10-2025 tentara Zion*s tanpa malu sempat menahan dan memberi perlakuan buruk ratusan aktivis kemanusiaan dari 40 negara yang tergabung dalam Global Shumud Flotilla, padahal mereka hanya membawa misi kemanusiaan dan posisinya ada di perairan internasional.
Wajar jika di tengah optimisme berbagai pihak, termasuk Indonesia, sebagian besar warga Gaza sendiri dan masyarakat dunia lainnya –sebagaimana direkam berbagai media—, justru menunjukkan sikap waspada. Mereka begitu skeptis jika rencana ini bisa benar-benar mengakhiri genosida dan menganggapnya sebagai lelucon belaka.
Adanya aksi-aksi pihak Zion*s yang terus melanjutkan agresi brutalnya terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza, justru menunjukkan ketakpedulian penuh mereka terhadap seruan gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump dan terhadap tanggapan positif yang diberikan berbagai pihak, termasuk Ham*s, terhadap usulan tersebut. Artinya, benar statement pihak Ham*s bahwa sejatinya serangan-serangan brutal Zion*s itulah yang sejatinya akan menjadi tantangan terbesar bagi pelaksanaan rencana Trump, terutama penyerahan tawanan dari kedua belah pihak.
Lantas, masih adakah harapan yang tersisa bagi perdamaian di Gaza saat Zion*s masih bersikap seenak perutnya? Padahal, Trump kadung menulis di platform Truth Social miliknya yang berisi ancaman kepada Ham*s, “Jika kesepakatan tidak tercapai pada hari Minggu, maka NERAKA, seperti yang belum pernah dilihat sebelumnya, akan melanda Ham*s!”
Waspada Proyek Menghapus Gaza!
Jika ditelisik lebih dalam, memang ada banyak hal dari proposal Trump yang harus diwaspadai. Proposal tersebut bukan hanya berbicara soal rencana menjadikan Gaza sebagai kawasan bebas teror dengan demiliterisasi dan mencegah Zion*s mencaplok Gaza; atau soal penyerahan sandera dari kedua belah pihak; atau soal rencana mengalirnya kembali bantuan ke Gaza melalui PBB dan badan-badannya, serta soal janji akan kembali membangun Gaza demi kepentingan rakyatnya.
Proposal itu justru kental dengan upaya pemandulan spirit perjuangan rakyat Gaza dalam menentukan masa depan mereka dan masa depan Islam di tanah kaum muslim bernama Palestina. Gambaran masa depan Gaza dalam proposal tersebut justru ada di bawah kepentingan Amerika dan para kapitalis dunia yang disebut sebagai para mitra internasionalnya. Hal ini tampak dari pelibatan penuh mereka dalam proyek pembangunan dan investasi untuk mengubah wajah Gaza di bawah rencana pembangunan ekonomi Trump yang sebelumnya disebut Gaza Riviera. Bahkan, proposal menyebut akan menjadikan Gaza sebagai zona ekonomi dengan tingkat tarif yang akan dinegosiasikan di antara negara-negara peserta.
Terlebih untuk menyukseskan rancangan tersebut, proposal itu juga mengatur bahwa Gaza akan diperintah oleh pemerintahan transisi dari sebuah komite Palestina yang teknokratis dan apolitis, dan disupervisi oleh badan transisi internasional baru yang disebut “Dewan Perdamaian”, yang akan dipimpin dan diketuai oleh Presiden Donald J. Trump, dengan salah satu anggotanya, Mantan Perdana Menteri Tony Blair. AS dan mitra regional serta internasional juga akan membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional yang akan dikerahkan di Gaza.
Yang tidak kalah berbahaya, proposal itu juga menyebut bahwa untuk mengubah pola pikir warga Palestina dan Zion*s Israel, maka akan dikembangkan dialog antaragama atas dasar toleransi dan koeksistensi dengan menekankan manfaat yang akan diperoleh dari perdamaian. Lalu yang terakhir, seiring dengan pembangunan kembali Gaza dan ketika program reformasi Otoritas Palestina dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka dimungkinkan ada jalan untuk rakyat Palestina menentukan nasib dan kenegaraannya sendiri yang diakui sebagai aspirasi rakyat Palestina.
Itulah proposal rancangan Trump yang dinarasikan sebagai solusi untuk menciptakan perdamaian di Palestina. Namun menilik poin-poin yang ada, tampak bahwa rencana ini sebenarnya adalah rencana Netanyahu yang diartikulasikan oleh Trump, sekaligus merupakan upaya Trump untuk segera merealisasikan ambisinya. Bahkan, tampak pula bahwa proposal tersebut akan mereka gunakan sebagai pukulan akhir bagi para pejuang dan rakyat Gaza untuk segera tunduk pada keinginan mereka.
Bagaimanapun, perang terakhir yang sudah berlangsung selama dua tahun dan pendudukan yang sudah berlangsung selama delapan dekade, telah menguras energi, keuangan, serta mental Zion*s dan sekutu terberatnya, Amerika. Apalagi di tengah resiko kecaman yang bukan hanya datang dari masyarakat internasional, tetapi juga dari rakyatnya sendiri.
Karenanya, wajar jika mereka terus berupaya mencari cara legal untuk meraih apa yang tidak bisa mereka capai melalui perang, yakni segera menguasai Gaza secara penuh dan menutup peluang sekecil apapun bagi cita-cita penyatuan kembali seluruh wilayah Palestina dalam satu kesatuan wilayah berdaulat di masa depan.
Mirisnya, niat jahat ini justru mendapat dukungan dari pemimpin negara-negara Arab dan muslim lainnya. Alih-alih mengerahkan segenap kemampuan untuk mengusir penjajah dan membebaskan Gaza, para pemimpin muslim itu justru kompak berbondong-bondong menyeret para pejuang dan rakyat Gaza pada pilihan yang menyulitkan mereka. Melalui narasi dukungan atas kemerdekaan Palestina di bawah frame solusi dua negara buatan Amerika dan dukungan positif atas inisiatif Trump untuk mewujudkan perdamaian (semu) di atas reruntuhan sejarah Gaza, mereka sejatinya telah menutup jalan bagi rakyat Gaza dan Palestina untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki di bawah naungan panji-panji Islam.
Semua ini sejatinya hanya memperjelas posisi mereka sebagai penggembira dalam proyek penjajahan negara adidaya di Timur Tengah, termasuk dalam proyek penghapusan Gaza yang rakyatnya telah sukses menjadi role model spirit perlawanan umat Islam yang tersisa. Karena itu, sudah seharusnya umat Islam selalu waspada atas berbagai narasi manis yang selalu digembar-gemborkan musuh-musuhnya, sebagaimana firman Allah Taala,
“Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.” (TQS Al-An’am: 112)
Harus Fokus pada Solusi Syarak
Islam sejatinya telah memiliki solusi jitu untuk menyelesaikan masalah Palestina, termasuk Gaza. Solusi itu berangkat dari akar masalah yang tidak bisa dibantah, yakni berupa pendudukan tanah umat Islam oleh penjajah Zion*s yang didukung Amerika beserta sekutu-sekutunya.
Solusi itu tidak lain adalah pengerahan tentara dan senjata untuk mengusir penjajah hingga ke akar-akarnya. Hanya saja, solusi ini sulit diwujudkan jika hanya mengandalkan kekuatan rakyat Gaza dan Palestina di tengah segala keterbatasan dan kesulitan yang diciptakan penjajah di bawah dukungan Amerika dan komunitas internasional lainnya.
Begitu pula, solusi ini tidak mungkin bisa diharapkan datang dari para pemimpin sekuler, termasuk dari para pemimpin Islam yang selama ini hanya mampu berkoar-koar membela dan mencintai rakyat Palestina, bahkan sebagiannya justru turut menusuk dari belakang dengan memberi dukungan tak terbatas kepada para penjajah dan sekutunya hanya demi dukungan atas kursi kekuasaan.
Solusi ini justru akan efektif jika umat Islam memiliki kepemimpinan politik global yang vis a vis dengan kepemimpinan kapitalis yang bersekutu dengan kekuatan Zion*s. Kepemimpinan politik global itu tidak lain adalah Khilafah yang akan memobilisir seluruh kekuatan umat Islam dan mengumandangkan jihad fi sabilillah untuk menolong rakyat yang terjajah hingga benar-benar merdeka tanpa syarat.
Sejarah pernah mencatat bagaimana kehidupan umat Islam begitu dijaga oleh Khilafah. Khalifah Umar bin al-Khaththab ra., misalnya, begitu sungguh-sungguh memenuhi permintaan rakyat Palestina untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Beliau mengirimkan ribuan tentara ke Syam dan akhirnya melalui perang berbulan-bulan, pada 637 M, berhasil menaklukkan pasukan Romawi hingga kunci Baitulmaqdis diserahkan kepada Khalifah Umar oleh Patriackh Sofronius. Begitu pun Panglima Shalahuddin al-Ayyubi, beliau dan tentaranya berjuang mati-matian membebaskan kembali Baitulmaqdis dari tentara Salib hingga berhasil meraih kemenangan pada 1187 M. Khilafah tidak perlu menunggu ada ratusan ribu orang yang terbunuh. Ia akan mengerahkan ribuan pasukan meski hanya seorang wanita yang berteriak meminta pertolongan.
Umat Islam semestinya fokus pada solusi syarak ini, bukan malah mengikuti solusi-solusi jebakan yang dibuat oleh musuh-musuhnya. Namun masalahnya, hari ini Khilafah belum mewujud sehingga fokus perjuangan kita adalah menegakkannya sesuai dengan thariqah dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., yakni dengan menapaki jalan dakwah, membangkitkan taraf berpikir umat agar mereka paham tentang hakekat kehidupan, serta urgensi dan kewajiban menerapkan seluruh hukum-hukum Islam –termasuk jihad ofensif—yang hanya mungkin bisa terlaksana melalui institusi Khilafah Islam.
Tentu saja, hukum jihad defensif untuk melawan penjajah tetap berlaku baik ada atau tidak ada Khilafah. Hal ini tetap berlaku bagi kaum muslim Gaza, Palestina, beserta kaum muslim di sekitarnya sebagai bentuk kewajiban syariat yang mesti dilakukan sekuat-kuatnya. Begitu pun dengan kaum muslim di negeri-negeri lainnya, maka tetap ada kewajiban untuk menolong dengan apa pun yang bisa dilakukan. Termasuk terus mendesak para penguasanya untuk menjalankan perintah Allah mengirimkan tentara dan senjata yang ada pada tangannya.
Namun sekali lagi, menegakkan Khilafah adalah kunci bagi pembebasan Gaza-Palestina, bahkan solusi bagi seluruh problem yang diproduksi oleh sistem kepemimpinan sekuler. Maka, berjuang bersama kelompok yang memperjuangkannya merupakan konsekuensi logis dari kesadaran untuk menolong dan membela Palestina. Bahkan dengan itu pula, kita akan mampu mengeluarkan umat dari gurita persoalan akibat hidup jauh dari kepemimpinan syariat. [MNews-SNA]

Solusi Gaza tidak kunjung ada, kepercayaan pada PBB solusi dua negara bukan solusi
Semoga Allah melindungi saudar2 di Gaza dari genosida dan semoga kaum muslimin bisa bersatu dan berjihad membebaskan Palestina