Muslimah News, FOKUS — Penderitaan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Demak tidak kunjung membaik. Selama bertahun-tahun masyarakat dan pengguna jalan di pantai utara Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah menanggung banyak kesusahan karena banjir rob yang terus merendam jalanan. Mereka sangat kecewa karena problem menahun itu tidak kunjung tuntas.
Hampir setiap hari, setidaknya selama 10 tahun terakhir, warga Demak harus menghadapi genangan air yang menghambat kehidupan dan perekonomian mereka. Rob yang bertahun-tahun tidak pernah surut membuat kualitas hidup masyarakat pesisir Demak, Jawa Tengah, tergerus.
Dalam beberapa waktu terakhir banjir rob yang melanda wilayah pesisir Kabupaten Demak, khususnya di Kecamatan Sayung, kian parah. Dari 20 desa yang ada di wilayah tersebut, sebanyak 17 desa dilaporkan terdampak banjir rob dengan kondisi cukup memprihatinkan. Tidak hanya merendam permukiman warga, banjir juga menggenangi jalan nasional pantura Demak—Semarang yang merupakan jalur vital bagi mobilitas dan perekonomian antarkota.
Di tengah penderitaan dan kepayahan menghadapi banjir rob yang berulang terjadi, warga bergotong royong membuat lingkungannya yang rusak tetap bisa ditinggali. Mulai dari meninggikan jalan hingga meninggikan rumah. Namun, upaya itu sia-sia karena air rob juga terus meninggi. Warga yang memiliki cukup uang memilih untuk pindah. Namun, mereka yang tidak punya uang memilih bertahan sambil terus beradaptasi dengan genangan air yang mengisi setiap lorong rumah mereka.
Dampak Rob
Prediksi banyak pihak yang mengatakan bahwa Demak akan tenggelam pada masa mendatang bisa jadi bukan isapan jempol semata. Banjir rob terus melanda wilayah tersebut, sedangkan pembangunan di wilayah pesisir terus dilakukan sehingga Demak mungkin akan jadi lautan baru jika tidak segera ditangani dan dituntaskan.
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung, Semarang Mila Karmilah menyampaikan bahwa rob mulai melanda Demak sekitar tahun 2000. Ia menduga rob di Demak terjadi akibat pembangunan yang masif di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang. Pembangunan itu mengubah arus laut dan membuat air masuk ke wilayah daratan di pesisir Demak.
Menurut Mila, kawasan pesisir memiliki karakteristik tanah yang tidak padat sehingga tidak bisa menerima beban berat. Ini penting diperhatikan agar laju penurunan tanah bisa ditekan dan rob tidak makin parah. Selain pembangunan yang masif, ia juga menyayangkan pengambilan air tanah yang dilakukan terus-menerus karena bisa mempercepat laju penurunan muka tanah.
Kepala Bidang Preservasi I BBPJN Jateng-DI Yogyakarta Tri Bakti Mulianto mengatakan, genangan rob yang bersifat korosif menimbulkan kerugian yang signifikan, seperti kerusakan struktur jalan dan merusak aspal. Ia juga menyebut secara teknis, faktor utama penyebab banjir rob di jalan pantura adalah kombinasi dari penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, serta kapasitas drainase yang terbatas.
Di samping itu, genangan rob menimbulkan dampak dan kerugian luar biasa bagi masyarakat setempat. Di antaranya, mereka harus kehilangan barang-barang karena rusak diterjang air terus-menerus. Infrastruktur, sarana, dan pelayanan publik juga terhambat karena genangan rob. Ekonomi rakyat pun terganggu karena akses jalan menjadi terbatas. Hidup di tengah kubangan rob tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga kesehatan mereka. Sejak rob melanda, sejumlah persoalan kesehatan dihadapi warga, mulai dari penyakit kulit hingga gangguan pencernaan.
Giant Sea Wall Bukan Solusi
Pemerintah daerah setempat telah melakukan upaya untuk memperbaiki tanggul-tanggul yang jebol. Namun, upaya tersebut tampak terkesan setengah hati karena berulang kali diperbaiki, tanggul tetap jebol dan air laut terus meluber ke permukiman warga. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jateng juga akan mempercepat pembangunan Tol Semarang—Demak tahap 1 yang juga berfungsi sebagai tanggul laut.
Bahkan, Presiden Prabowo Subianto pada 12 Juni lalu menegaskan akan segera memulai proyek pembangunan tanggul raksasa(Giant Sea Wall) di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur dengan panjang sekitar 500 kilometer. Proyek tersebut diperkirakan akan memakan dana US$80 miliar atau setara Rp1.298 triliun dengan waktu pengerjaan sekitar 15—20 tahun.
Apakah membangun tanggul laut raksasa dan Tol Tanggul Laut Semarang—Demak (TTLSD) akan menjadi solusi tuntas persoalan banjir rob di wilayah Demak dan lainnya? Proyek Giant Sea Wall yang digagas pemerintahan Prabowo justru mendapatkan catatan kritis dari para aktivis lingkungan. Mereka khawatir tanggul ini malah akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan. Kekhawatiran ini muncul setelah masyarakat melihat berbagai masalah yang timbul akibat proyek NCICD (National Capital Integrated Coastal Development). Proyek ini sedianya dirancang untuk melindungi Jakarta dari ancaman banjir dan dampak kenaikan permukaan laut.
Berkaca pada proyek NCICD, para nelayan mengaku kesulitan melaut karena waktu dan jarak tempuh makin jauh karena terhalang tanggul laut. Di sisi lain, pembangunan tanggul laut jelas melibatkan proses pengerukan. Sedimentasi dari pengerukan itu akan tersebar hingga menutupi terumbu karang yang menjadi rumah bagi ikan untuk berkembang biak. Jika hal tersebut terjadi, hasil tangkapan nelayan akan berkurang banyak dan memengaruhi pendapatan mereka.
Proyek TTLSD juga dikritisi banyak pihak karena pembangunan tol tersebut justru berpotensi menyebabkan bencana banjir yang lebih besar. Pembangunan proyek TTLSD berisiko terhadap banjir yang makin parah karena melibatkan aktivitas penutupan daerah aliran sungai dan pembabatan hutan mangrove. Selain itu, proyek yang terintegrasi dengan Giant Sea Wall pemerintahan Prabowo ini juga mengurangi mata pencaharian penduduk karena aktivitas pembebasan lahan tambak.
Melansir dari laman Mongabay, sekitar 46 hektare hutan mangrove di pantai utara Jawa terbabat demi melancarkan megaproyek TTLSD sepanjang 26,95 kilometer yang masuk proyek strategis nasional (PSN). Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan, pembabatan mangrove merusak ekosistem di pesisir utara Jawa. Padahal, kondisi pesisir utara sudah parah. Ia menyebut megaproyek TTLSD hanyalah tambal sulam yang tidak menyelesaikan masalah banjir rob, malah menambah masalah baru dan memperparah kondisi pesisir utara Jawa dan Kabupaten Demak.
Merujuk pada laporan salah satu badan PBB, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada 2022 disebutkan bahwa solusi penanganan banjir yang berupa pembangunan infrastruktur dapat menjadi “maladaptasi” jika diterapkan dalam jangka panjang, contohnya seperti Giant Sea Wall. Tidak heran jika proyek TTLSD serta Giant Sea Wall yang digagas pemerintah pusat menjadi solusi palsu dan semu mengatasi banjir rob.
Kapitalisme Destruktif
Banjir rob terjadi bukan sekadar fenomena alam akibat cuaca ekstrem atau jebolnya tanggul laut. Lebih dari itu, banjir rob adalah bukti nyata bahwa pembangunan kapitalisme mengabaikan keseimbangan lingkungan dan kenyamanan warga sebagai pihak yang terdampak. Keserakahan membuat penguasa melalaikan tanggung jawabnya sebagai pelindung rakyat dari bencana dan bahaya.
Pengelolaan wilayah yang tidak berdasarkan kemaslahatan rakyat menjadikan wilayah pesisir dengan struktur tanah yang rentan disulap menjadi kawasan industri, reklamasi, dan permukiman elite tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Perencanaan wilayah dan kota dalam sistem kapitalisme hanya berpihak pada kepentingan investor, bukan rakyat. Permukiman rakyat miskin dibiarkan rentan tanpa perlindungan memadai
Proyek-proyek besar digarap menjadi ladang kepentingan oligarki. Proyek-proyek tersebut digelontorkan bukan untuk memberi kenyamanan, kemudahan, dan melindungi rakyat, tetapi membuka ruang investasi dan eskploitasi di wilayah pesisir. Sebagai contoh, proyek Giant Sea Wall (GSW) meski dihujani kritik tidak membuat pemerintah berubah pikiran. Bahkan, secara terang-terangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan GSW sangat penting untuk melindungi berbagai kepentingan di kawasan itu. Ia mencatat degradasi di pesisir mengancam keberadaan 70 kawasan industri, lima kawasan ekonomi khusus, 28 kawasan peruntukan industri, dan lima wilayah pusat pertumbuhan industri.
Inilah watak sistem kapitalisme. Penguasa melihat proyek tanggul laut atau sejenisnya hanya dari sudut pandang kepentingan kapitalis dan bisnis, bukan dampak buruk jangka panjang yang akan dihadapi masyarakat jika pembangunan di kawasan pesisir terus dilakukan.
Tata Ruang Wilayah dan Penanganan Bencana dalam Islam
Dalam Khilafah, pembangunan wilayah dilakukan berdasarkan perhitungan syar’i dan kemaslahatan jangka panjang. Setiap proyek wajib menjamin keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan. Negara bertanggung jawab penuh terhadap perlindungan tempat tinggal warga dan tidak menyerahkannya pada logika pasar dan bisnis.
Dalam mengurai masalah banjir rob, negara Khilafah memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan secara tuntas dan fundamental, di antaranya:
Pertama, pada aspek pencegahan, negara Khilafah merancang dan membangun tata ruang kota yang memperhatikan kondisi masyarakat dan lingkungan, melakukan kajian amdal dengan baik, serta memiliki dampak yang menyeluruh pada sistem pertahanan, jalanan kota, fasilitas umum, hingga sistem sosial politik.
Dalam membangun tata ruang wilayah/ kota, Islam mengatur penataan bangunan. Terdapat sejumlah bangunan wajib yang dibangun dan menjadi fondasi penting pembangunan wilayah. Bangunan-bangunan penting penopang kehidupan kota menjadi standar sistem tata ruang dalam Islam. Bangunan-bangunan tersebut di antaranya adalah masjid, musala, benteng, tembok, jembatan, terowongan air atau kanal, serta bendungan.
Negara Khilafah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam mencegah bencana seperti bendungan, kanal, pemecah ombak, tanggul, reboisasi (penanaman kembali), pemeliharaan daerah aliran sungai dari pendangkalan, relokasi, tata kota yang berbasis pada amdal, serta pemeliharaan kebersihan lingkungan.
Selain itu, dibangun pula menara azan, pasar, tempat tinggal, serta kawasan pertokoan. Kemudian sisanya diserahkan kepada para penduduk untuk membangun rumahnya (kawasan permukiman).
Islam mengatur sejumlah ketentuan dan syarat khusus bagi kota yang terletak di kawasan pesisir. Kota pesisir dianjurkan berlokasi di gunung atau bukit yang dikelilingi oleh penduduk setempat. Hal ini dilakukan untuk untuk menghindari serangan musuh dari laut secara langsung. Lokasi gunung atau bukit setidaknya dapat memberikan peringatan dini bagi penduduk jika sewaktu-waktu terdapat serangan dari laut.
Khilafah akan menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai cagar alam, hutan lindung, dan kawasan penyangga yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin, seperti larangan penggunaan daerah resapan air untuk pemukiman, wisata, apalagi industri. Khilafah juga akan menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan dan memelihara lingkungan dari kerusakan.
Dalam kitab Al-Amwâl fî Daulah al-Khilâfah hlm. 91, Syekh Abdul Qadim Zallum menyatakan, “Termasuk dalam jenis harta milik umum adalah kereta api, trem, tiang-tiang penyangga listrik, saluran-saluran air dan pipa-pipa penyalur air yang terletak di jalan-jalan umum, termasuk daerah resapan air, drainase, dan semuanya merupakan milik umum sesuai dengan status jalan umum itu sendiri sebagai milik umum sehingga tidak boleh menjadi milik pribadi karena seseorang tidak boleh memiliki sesuatu secara khusus yang merupakan bagian dari pemilikan umum. Larangan ini bersifat tetap. Demikian juga tidak boleh menguasai/memagari sesuatu yang diperuntukkan bagi semua manusia.”
Negara Khilafah juga akan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, terutama papan (tempat tinggal) dengan membangun kawasan permukiman yang ramah lingkungan dan harga rumah yang terjangkau sehingga tidak ada lagi bangunan liar atau rumah di sekitar pinggir bantaran sungai, bendungan, kereta api, atau yang mendekati area resapan air. Semua itu dilakukan untuk mencegah bahaya bencana dan melakukan riayah kepada rakyat dengan sebaik-baik pengurusan dan pelayanan. Selain itu, negara Khilafah akan memberlakukan sistem sanksi yang tegas bagi siapa pun yang mencemari dan berupaya merusak lingkungan.
Kedua, pada aspek penanganan bencana, Khilafah akan melakukan langkah berikut: (1) melakukan evakuasi korban secepatnya; (2) membuka akses jalan dan komunikasi dengan para korban; (3) memblokade atau mengalihkan material bencana (seperti banjir, lahar, dan lain-lain) ke tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia, atau menyalurkannya kepada saluran-saluran yang sudah dipersiapkan sebelumnya. (4) mempersiapkan lokasi-lokasi pengungsian, pembentuan dapur umum dan posko kesehatan, serta pembukaan akses-akses jalan maupun komunikasi untuk memudahkan tim SAR untuk berkomunikasi dan mengevakuasi korban yang masih terjebak di lokasi bencana.
Negara Khilafah juga akan melakukan recovery, yaitu manajemen pascabencana, seperti memberikan pelayanan terbaik kepada para korban selama berada di pengungsian; memulihkan psikis mereka agar senantiasa bersabar, tidak stres atau depresi atas cobaan yang menghampiri; memenuhi kebutuhan vital mereka yaitu makanan, pakaian, obat-obatan, tempat istirahat yang layak, dan layanan kesehatan lainnya; serta memberi nasihat dan tausiah untuk menguatkan akidah dan nafsiah para korban.
Penerapan sistem Islam kafah serta kepemimpinan yang amanah akan memberikan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan alam semesta. [MNews/CJ-RR]

Sepakat,kita butuh penerapan Islam Kaffah dalam bingkai khilafah
Hanya islam kaffah solusinya
Banjir rob terjadi bukan sekadar fenomena alam akibat cuaca ekstrem atau jebolnya tanggul laut. Lebih dari itu, banjir rob adalah bukti nyata bahwa pembangunan kapitalisme mengabaikan keseimbangan lingkungan dan kenyamanan warga sebagai pihak yang terdampak