Muslimah News, FOKUS ― Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) disahkan menjadi UU pada Selasa (18-2-2025). Dalam beleid ini, pemerintah dan DPR membatalkan rencana pemberian konsesi tambang bagi perguruan tinggi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pihak kampus hanya akan berperan sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini. Ia menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan respons terhadap permintaan publik agar kampus tetap fokus pada pendidikan.
Namun, pemerintah dan DPR sepakat untuk memberikan izin konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, UMKM, serta koperasi. Hal itu tentu membuka peluang menjadikan bahan tambang sebagai bahan bancakan di antara pihak-pihak tertentu yang dikehendaki pemerintah, yakni melalui skema prioritas dengan mekanisme lelang. Sedangkan rakyat secara umum tetap terhalang untuk bisa merasakan manfaatnya.
Salah Kelola
Indonesia memiliki cadangan timah dan nikel terbesar di dunia, terbesar keempat untuk cadangan bauksit, terbesar keempat untuk emas dan terbesar kesembilan untuk tembaga. Cadangan batu bara Indonesia berada di peringkat keenam dunia.
Jika seluruh kekayaan SDA dijumlahkan dengan kekayaan hayati seperti hutan dan laut, juga kekayaan energi minyak dan gas, maka akan menghasilkan jumlah yang fantastis, mengingat Indonesia merupakan negara sangat luas.
Sekalipun demikian, pada kenyataannya Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk miskin yang besar, utang yang terus meningkat, dan pungutan pajak yang tinggi. Menurut indeks pembangunan manusia (IPM), kualitas hidup Indonesia menempati ranking ke-116. Pada Maret 2024, World Happiness Report melaporkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-80 dari 143 dalam daftar negara paling bahagia di dunia.Mengapa rakyat Indonesia masih jauh dari sejahtera, padahal mereka memiliki kekayaan SDA yang luar biasa?
Jika disyaratkan bagi UKM yang dapat mengelola lahan tambang adalah UKM yang modalnya Rp10 miliar, alasan mewujudkan pemerataan sekaligus keadilan ekonomi lewat mekanisme ini jelas jauh panggang dari api. Ini karena sudah pasti pihak yang akan mendapatkan hak ini adalah para pemodal besar. Jauh sebelum RUU minerba yang memberikan hak konsesi tambang kepada ormas keagamaan, UMKM, serta koperasi disahkan, pengelolaan tambang di Indonesia sudah lebih dulu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing atas nama investasi.
Perusahaan besar seperti ExxonMobil, Freeport, dan Newmont, misalnya, bebas mengeksploitasi SDA kita secara legal sehingga mereka bisa meraup keuntungan yang sangat besar darinya. Sebaliknya, negara hanya mendapatkan porsi yang sangat sedikit dan rakyat tidak mendapatkan jatah apa-apa. Negara yang seharusnya menjadi pihak pengelola, justru memberikan atau bahkan menjual kekayaan alam tersebut kepada para kapitalis maupun pihak asing.
Tambang Adalah Harta Milik Umum
Syekh Abdul Qadim Zallum rahimahullah menjelaskan di dalam kitab Al-Amwal fii Daulati al-Khilafah (Sistem Keuangan Negara Khilafah) bahwa berdasarkan jumlahnya, Islam menggolongkan tambang ke dalam dua jenis. Pertama, barang tambang yang jumlahnya sedikit dan sangat terbatas, digolongkan sebagai kepemilikan pribadi sehingga boleh dimiliki individu. Kedua, barang tambang yang jumlahnya banyak dan depositnya tidak terbatas, masuk dalam kepemilikan umum bagi seluruh kaum muslimin.
Untuk tambang yang termasuk dalam golongan kepemilikan umum, Allah telah melarang untuk dimiliki oleh perorangan ataupun kelompok. Larangan ini bersifat tetap berdasarkan sabda Rasulullah saw., “Tidak ada penguasaan (atas harta milik umum) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.” (HR Abu Dawud). Apa pun alasannya, negara tidak boleh memberikan kepemilikan tambang yang jumlah dan depositnya tidak terbatas ataupun hak konsensinya pada perorangan maupun kelompok tertentu.
Sebagai aturan hidup yang sempurna, Islam memiliki sistem ekonomi yang khas, termasuk mengatur tata cara mengelola SDA atau harta milik umum. Menurut Islam, pengelolaan seluruh harta milik umum tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta, tetapi harus dikelola sepenuhnya oleh negara dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk.
Haram hukumnya menyerahkan pengelolaan ini kepada individu ataupun kelompok, apalagi kepada swasta asing. Kalaupun negara tidak mampu, negara hanya boleh menjadikan perusahaan tertentu itu sebagai pekerja, bukan dengan memberikan hak pengelolaan. Untuk itu, termasuk haram juga menjadikan kekayaan SDA ini, sebagai bahan bancakan yang dibagi-bagi kepada kelompok tertentu dalam rangka membeli loyalitasnya, sedangkan rakyat terhalang mendapatkan manfaat yang sejatinya menjadi haknya.
Model pengelolaan yang digariskan Islam ini menjamin seluruh kepemilikan umum bisa kembali dan dirasakan manfaatnya oleh umat. Alhasil, dengan penerapan sistem Islam, kehidupan rakyat yang bahagia dan sejahtera adalah merupakan hal yang niscaya. Wallahualam bissawab. Wallahualam bissawab. [MNews/SK-NA]
