![[Kabar] Pengamat: Geopolitik Indonesia Tidak Berubah dan Tetap Membebek Amerika](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/10/indonesia.jpg)
Muslimah News, INTERNASIONAL—Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bekerja sama dengan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) menjadi tuan rumah bersama The 8th Jakarta Geopolitical Forum 2024 Addresing Geo-Maritime Resilience Challenges in the Indo-Pasific. Menko Luhut mengungkapkan, konektivitas maritim dalam hal regulasi, data, teknologi, dan keuangan akan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ini. Di tingkat nasional, pemerintah juga membentuk Ekosistem Logistik Nasional dan E-Gov (E-Government Technology) untuk memperlancar arus barang lintas batas, meningkatkan perdagangan, dan efisiensi operasional. Pemerintah yakin akan membuat kemajuan dan memperkuat tatanan berbasis aturan yang ada untuk memberikan fondasi yang kuat bagi ekonomi global di masa depan.
Sejalan dengan Luhut, tenaga profesional Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lemhanas Edy Prasetyono mengatakan bahwa strategi geopolitik Indonesia berfokus pada stabilitas kawasan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kerja sama dan kolaborasi antarnegara terkait dengan keamanan laut dibutuhkan untuk membuat suasana perdagangan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Di kesempatan lain, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengajak mahasiswa untuk terlibat bersama pemerintah guna mengatasi tiga ancaman yang menghambat terealisasinya target Indonesia Emas pada 2045. Tiga ancaman yang harus dihadapi secara bersama, yakni serangan siber, narkoba, dan intoleransi.
Membebek
Strategi geopolitik Indonesia, menurut pengamat politik Fatma Sunardi, tidak banyak berubah, fokus pada stabilitas kawasan dan pertumbuhan ekonomi. “Artinya, semua diplomasi arahnya inward looking (melihat ke dalam-terj.), yaitu hubungan antarnegara hanya untuk memuluskan investasi demi pertumbuhan ekonomi, sekaligus mengamankannya. Tidak heran Indonesia selalu membebek pada negara super power Amerika di dalam menyikapi dinamika global,” bebernya kepada MNews, Kamis (3-10-2024).
Sebagai bagian dari entitas internasional, lanjutnya, khususnya di kawasan ASEAN maupun Asia Pasifik, maka Indonesia berkomitmen untuk memperkuat tatanan dunia berbasis aturan (baca: tata dunia berdasarkan aturan Amerika). “Hal ini wajar, karena Indonesia tidak memiliki kekuatan ekonomi maupun militer sebagai daya tawar untuk menentukan sikapnya di panggung internasional,” jelasnya.
Moderasi Beragama
Pergantian rezim 20 Oktober mendatang, jabar Fatma, tidak akan mengubah geopolitik Indonesia dalam menentukan mana ancaman yang harus disikapi serius. “Program War on Terorisme (WoT) yang dalam perjalanannya diperbarui dan disesuaikan menjadi program moderasi beragama terus akan digencarkan,” ungkapnya.
Sebagai program global, paparnya, moderasi beragama didesain utuk membentuk sikap yang sejalan dengan nilai dan konsep (baca: ide) Barat. “Dalam persepsi Barat, agama, khususnya Islam, dituduh sebagai ajaran yang berpotensi untuk memunculkan konflik karena adanya klaim kebenaran,” urainya.
Ia menilai, ada upaya agar klaim kebenaran ini harus dihilangkan dalam diri umat Islam dengan memandu sikap beragama yang berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, ketertiban, Hak Asasi Manusia (HAM), hingga muncul sikap toleran yang sejalan dengan sekularisme dan pluralisme Barat. “Tidak heran, jika sikap intoleran sebagai kebalikan dari toleran versi Barat dianggap ancaman bagi program pembangunan menuju pertumbuhan,” katanya.
Gagal Paham
Meletakkan intoleran menjadi ancaman, menurut Fatma, sama dengan meletakkan umat Islam yang loyal pada agamanya sebagai ancaman. “Kesalahan ini terjadi karena sikap membebek Indonesia pada Amerika, sehingga negara gagal paham menemukan ancaman yang sebenarnya. Lalu apa ancaman sebenarnya bagi bangsa ini?” tanyanya.
Pembangunan mengejar pertumbuhan, katanya, adalah doktrin dasar dari kapitalisme. “Residu pembangunan tersebut, yakni kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Masalah lingkungan telah memperparah perubahan iklim, menimbulkan bencana, dan menyengsarakan rakyat,” ucapnya.
Ancaman Nyata
Fatma menilai, rezim berkelit dari ancaman yang sesungguhnya dan terus menutupi kegagalan pembangunan dengan narasi keberhasilan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial dengan memberi bantuan tunai (BLT), dan mengaruskan program pro iklim-Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Sebenarnya ancaman nyata bagi umat adalah nilai, ide, pemikiran, dan program yang dibawa Barat yakni sekularisme, liberalisme, demokrasi, konsep ekonomi kapitalisme, dan semua tsaqafah yang lahir dari peradaban Barat,” paparnya.
Adapun geliat suara kritis umat, lanjutnya, terus dibungkam dengan narasi politik identitas, intoleransi, dan radikal (program kontra radikalisme). “Pelestarian kebodohan umat akan terus dikuatkan dengan membangun ekosistem politik demokrasi,” tukasnya.
Ia mengungkapkan, demokrasi sangat berpeluang membentuk koalisi besar, melakukan perubahan undang-undang yang sejalan dengan keinginan rezim, dan pelemahan lembaga-lembaga negara. “Rezim mendatang akan mewarisi kebijakan dan program yang terus menindas umat, menjadi rezim anti-Islam. Perlawanan politik umat harus terus dilakukan, bahkan harus lebih kuat,” pungkasnya. [MNews/IK]
