[Kabar] Peran “Seksi” Pilkada, Siyasah Institute: Mengamankan Kepentingan Oligarki dari Pusat hingga Daerah

Muslimah News, NASIONAL — Menanggapi pilkada yang akan diselenggarakan serentak pada November 2024, Direktur Siyasah Institute Iwan Januar mengungkap secara blak-blakan peran “seksi” pilkada dalam kondisi perpolitikan hari ini.

“Pembicaraan soal pilkada sangat strategis dan “seksi” di mata partai politik dan oligarki. Mengapa? Karena kepentingan besar di sana, yakni mengamankan semua kepentingan oligarki dari pusat sampai ke daerah,” tuturnya dalam “Lawan Arus bertajuk Pilkada: Memang Bukan untuk Rakyat“, Selasa (10-9-2024) di YouTube Media Umat.

Pilkada yang akan diselenggarakan, ungkapnya, tidak terlepas dari pilpres karena merupakan rangkaian yang akan berdampak panjang sampai Pemilu 2029. “Itulah yang kemudian umat ini harus belajar, rakyat harus belajar. Mereka ini seperti kerbau yang dicokok hidungnya ketika pilpres, pileg, dan pilkada karena hanya memilih orang yang sudah diplot dan sudah dipersiapkan parpol,” ujarnya.

Tiga Catatan

Pilkada ini, menurutnya adalah pertaruhan bagi partai pemenang pemilu dan partai-partai yang berkoalisi dengannya, mereka bisa mengambil kesempatan untuk menang di pilkada. Ada tiga catatan yang disampaikan Iwan.

Pertama, menggalang massa persiapan di Pilpres 2029. Partai pemenang pilpres, lanjutnya, akan berusaha mendominasi di pilkada serentak November 2024.

“Mereka, parpol oposisi, sekarang sudah tampak berkoalisi dengan petahana di pilkada. Tidak pernah ada, oposisi betulan yang mau berkoalisi dengan petahana. Mereka saling memberi manfaat dan saling mendapatkan keuntungan dalam pilkada, itu terjadi hari ini. Mengapa? Karena mereka memiliki pemikiran untuk persiapan Pemilu 2029,” urainya.

Kedua, konsolidasi parpol. “Pilkada sangat penting untuk dimenangkan, kalau bisa sapu bersih [mereka yang berseberangan dengan pusat] agar mudah konsolidasi kebijakan negara jadi pusat ke daerah itu nanti akan sangat mudah,” ucapnya lugas.

Sebagai contoh, ia menyampaikan, mudah membuat kebijakan dan tidak ada resistensi atau penolakan atau penentangan. “Tidak ada raja kecil karena semua sudah digenggam dari pusat sampai ke bawah. Jadi, hari hulu dan hilir dipegang, dan semua kebijakan bisa berjalan dengan mulus,” paparnya.

Ketiga, memudahkan kepentingan oligarki dari pusat hingga daerah. “Memudahkan kelompok berikutnya, siapa? Oligarki, para pemilik modal. Mereka itu investor politik yang nilainya sangat besar. Bahkan Pak Mahfud mengatakan 84% pilkada dibiayai cukong (pemilik perusahaan besar-red.),” katanya.

Para cukong ini, ungkapnya, memiliki perpanjangan tangan di daerah-daerah potensial untuk keuntungan dan kepentingan mereka, seperti perkebunan sawit atau pertambangan yang akan dikondisikan untuk mereka kendalikan dari hulu sampai hilir.

Oportunis dan Pragmatis

Ia menjelaskan, hasil dari demokrasi hari ini adalah lahirnya politisi dan parpol yang oportunis dan pragmatis karena mereka mengambil tindakan politik berdasarkan kondisi di lapangan untuk bisa bertahan.

“Kalau ditanya apakah mereka idealis dengan nilai-nilai yang diperjuangkan atau ideologinya? Nah, itu jauh panggang dari api. Parpol yang ada hari ini sama sekali tidak mencerminkan idealisme dalam perjuangan. Yang tadinya mereka ada di kubu dan menyerukan perlawanan pada politik dinasti, tetapi kemudian akhirnya bersama-sama berdiri dalam barisan yang melestarikan politik dinasti,” ulasnya.

Dampaknya sangat panjang, bebernya, yakni mencoblos beberapa menit, tetapi penderitaannya lima tahun ke depan. “Perwakilan parpol bukan orang yang betul-betul hadir dari rahim rakyat. Tidak tahu jejak rekamnya dan tidak punya komitmen untuk berpihak kepada rakyat. Akankah memperjuangkan rakyat [ketika] pesta demokrasi dari pusat sampai daerah program sudah diteken dan disodorkan ke mereka?” urainya.

Sudah Cacat

Dalam fakta sejarah, ungkapnya, demokrasi sudah cacat sejak lahir karena tidak betul-betul menyuarakan kepentingan rakyat. “Katanya demokrasi itu kedaulatan di tangan rakyat dan yang memilih pemimpin rakyat, faktanya rakyat diberikan pilihan yang tidak ada pilihan lain. Bukankah ini tidak demokratis?” selorohnya.

Ia memaparkan, dalam demokrasi sifatnya adalah perwakilan, tetapi demokrasi sudah tidak mungkin lagi ada perwakilan. “Mekanisme demokrasi ini, ada parpol yang diberikan tugas menyiapkan pejabat-pejabat daerah, menyiapkan rakyat [yang akan memilihnya], bahkan juga menyiapkan calon pemimpin negara,” cetusnya.

Persoalannya, ia menuturkan, parpol ini tidak independen dan tidak betul-betul mewakili kepentingan rakyat. “Misalnya, sekarang berapa banyak parpol di tanah air ini yang ternyata milik pengusaha? Berapa banyak parpol yang ternyata juga melestarikan sistem dinasti? Lihat partai yang ketumnya tidak pernah ganti dan diturunkan ke anaknya,” ungkapnya.

Elite

Iwan menggambarkan, demokrasi memang sebetulnya sangat elite, bahkan di Amerika yang katanya biangnya demokrasi, partai-partai diisi orang-orang elite. “Kalau Anda bukan orang yang kuat secara finansial, Anda juga enggak punya darah biru di dalam jalur politik, enggak akan bisa kemudian masuk ke jajaran elite politik di Partai Demokrat ataupun Partai Republik sana itu,” paparnya.

Parpol sekuler, katanya, tidak bisa lepas dari kontribusi orang-orang di luar partai yang tercatat ataupun tidak tercatat dan mereka akan melakukan lobi-lobi politik pada partai untuk menyuarakan kepentingan mereka,” jelasnya.

Parpol Islam

Untuk itu, ia menekankan, harus ada jemaah yang melakukan amar makruf nahi mungkar, yakni partai Islam yang asasnya dan landasannya akidah Islam. Selain itu, lanjutnya, partai Islam harus dipimpin oleh seorang muslim, anggotanya harus muslim, dan diikat oleh ukhuah islamiah.

“Parpol ini harus punya tujuan kemudian cara perjuangan yang tidak bertabrakan dengan ajaran Islam. Jangan kemudian menjadi partai atau kelompok pragmatis yang mengikuti arus, tetapi harus melawan arus,” jelasnya.

Parpol Islam, menurutnya, tidak perlu takut ditinggalkan massa. “Partai Islam ini tujuannya bukan memperbanyak konstituen, tetapi menyuarakan Islam. Kita hanya berkewajiban menyampaikan Islam saja, bukan kemudian kita merayu-rayu konstituen,” tegasnya.

Yang penting, jelasnya, disampaikan pada umat agar mereka paham tentang Islam sehingga mereka akan mendukung dakwah Islam, tetapi kalau tidak paham, biasanya akan menolak Islam. “Kita tidak perlu menjanjikan ini dan itu atau mencari orang terkenal agar menjadi penarik suara, padahal ia orang yang fasik. Itu bukan ciri partai Islam. Prioritas utama parpol Islam adalah menyuarakan Islam dan melakukan koreksi kepada penguasa,” pungkasnya. [MNews/IK]