Muslimah News, NASIONAL — Seorang guru SMA di salah satu pulau terluar di Indonesia menyatakan, pendidikan gratis berkualitas lebih penting dan dibutuhkan oleh para siswa di Pulau Serasan, Kepulauan Riau, dibandingkan program makan bergizi gratis.
Menurut pengamat pendidikan dan generasi Yusriana, melalui sudut pandang Islam, baik pendidikan maupun makan merupakan kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi oleh negara.
“Pemenuhan sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah kewajiban negara, tidak bisa menjadi pilihan. Islam memberikan solusi komprehensif dalam pemenuhan hajat hidup warga negara yang bersifat individu dan komunal, yaitu dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam,” urainya dalam sebuah podcast berjudul “Antara Makanan Gratis dan Pendidikan Gratis”, Ahad (1-9-2024).
Dalam Islam, jelasnya, penguasa dan negara sangat memahami kewajibannya untuk melindungi rakyat dan menjamin kehidupan mereka karena rakyat dipandang sebagai amanah, bukan beban.
“Oleh karena itu, penguasa bertindak layaknya penggembala yang wajib menjaga dan melindungi gembalaannya,” ucapnya mengutip hadis Rasulullah saw. riwayat Bukhari dan Ahmad, “Seorang imam atau khalifah adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang ia urus.”
Ia menuturkan, sikap pemimpin ini telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. saat menjadi kepala negara Islam di Madinah dan dilanjutkan para pengganti Rasulullah saw., yaitu khulafaurasyidin, dalam kapasitas mereka sebagai kepala negara.
“Seorang pemimpin itu harus menerapkan hukum-hukum Allah Swt., juga diperintahkan untuk menjaga hak-hak kaum muslim beserta seluruh rakyat, menjamin kebutuhan hidup mereka, termasuk pendidikan dan kebutuhan pokok berupa pangan,” ujarnya.
Bahkan, tambahnya, Islam mengancam para penguasa yang menelantarkan kebutuhan rakyat, apalagi menghalangi hak-hak rakyat sebagaimana sabda Rasulullah saw. riwayat At-Tirmidzi,
“Tidak seorang pemimpin pun yang menutup pintunya dari orang yang membutuhkan, yang kekurangan, dan yang miskin, kecuali Allah Swt. akan menutup pintu langit dari kekurangan, kebutuhan, dan kemiskinannya.”
Riayah
Jadi, jelasnya, Islam menciptakan sistem kekuasaan dan para penguasa yang benar-benar me-riayah. “Artinya, mengurusi dan bertanggung jawab kepada umat. Dengan dorongan takwa, para penguasa Islam akan bekerja keras melindungi dan menjamin kebutuhan rakyat,” ungkapnya.
Sebabnya, ia melanjutkan, mereka tahu bahwa jabatan bisa menjadi bencana bagi mereka pada hari akhir jika mereka menelantarkan amanah, mengabaikan urusan rakyat, apalagi hanya sekadar memperkaya diri sendiri.
Terlebih lagi, tuturnya, Rasulullah saw. telah bersabda dalam riwayat Ibnu Majah,
“Setiap pemimpin yang memimpin rakyatnya pada hari kiamat nanti pasti didatangkan. Kemudian malaikat mencengkeram tengkuknya dan dan mengangkatnya sampai ke langit. Kalau ada perintah dari Allah, ‘Lemparkanlah!’ Malaikat itu pun akan melemparkan dirinya ke bawah yang jaraknya adalah empat puluh tahun perjalanan.”
Kemudian, ia menyebutkan tiga pilar penting yang menopang jalannya pemerintahan yang amanah, yaitu individu bertakwa, kontrol masyarakat, dan negara yang menerapkannya.
“Aturan dalam sistem pemerintahan Islam pun hanya bersumber dari syariat Islam. Jika terjadi pelanggaran, wajib bagi masyarakat untuk melakukan muhasabah kepada penguasa. Negara tidak boleh mengalihkan fungsinya sebagai pengurus rakyat kepada pihak lain, termasuk kepada para pemodal,” paparnya.
Untuk itu, jelasnya, implementasi peran negara ini wajib ditopang dengan sistem ekonomi Islam yang mandiri. “Jadi semaksimal mungkin, negara dalam Islam membangun ekonomi yang jauh dari intervensi, baik dari pemodal maupun asing,” ucapnya.
Dengan demikian, ia menekankan, apabila ingin terjamin dan terlindungi oleh para penguasa yang saleh, tidak ada jalan lain, kecuali dengan menerapkan aturan Islam yang kafah. [MNews/RA]
