Muslimah News, FOKUS — Niat hati mengawal demokrasi, Andi Andriana terancam kehilangan penglihatannya. Mahasiswa Universitas Bale Bandung (Unibba) ini mengalami luka parah di mata kirinya karena terkena lemparan batu saat mengikuti demonstrasi menolak RUU Pilkada di depan Kantor DPRD Jawa Barat, Bandung pada Kamis (22-8-2024). Andi harus menjalani operasi di Rumah Sakit Mata Cicendo, Kota Bandung. Tidak hanya Andi, peserta demonstrasi di tempat lainnya juga mengalami kekerasan dari aparat.
Pada Kamis (22-8-2024) terjadi aksi demonstrasi bertema #peringatandarurat di Jakarta, Bandung, Semarang, Makassar, dan kota-kota lainnya. Massa menyatakan dukungan terhadap putusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah serta batas usia minimum calon kepala dan wakil kepala daerah pada Pilkada 2024. Massa juga menolak RUU Pilkada yang hendak menganulir putusan MK tersebut.
Aparat Represif
Demonstrasi berlangsung ricuh karena DPR/DPRD tidak menemui dan berdialog dengan peserta aksi. Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menerima 51 pengaduan terkait praktik kekerasan aparat polisi dalam menangani aksi demonstrasi penolakan pengesahan RUU Pilkada di depan Gedung DPR pada Kamis (22-8-2024).
Polda Metro Jaya menyatakan telah menangkap lebih dari 300 peserta aksi demonstrasi karena dianggap mengganggu ketertiban. Ombudsman RI mengonfirmasi adanya tindakan oknum-oknum kepolisian yang mengakibatkan demonstran luka-luka, barang-barang hilang, serta pengamanan dengan tindakan kekerasan. Amnesty International Indonesia (AII) juga menyatakan bahwa aparat kepolisian menggunakan kekuatan berlebih dan cenderung brutal saat mengamankan aksi demonstrasi.
Tidak hanya mahasiswa, jurnalis juga mengalami kekerasan oleh aparat ketika sedang meliput aksi demonstrasi tersebut. Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengecam praktik kekerasan sistematis yang dilakukan kepada jurnalis. Terdapat sebelas orang jurnalis di Jakarta yang menjadi korban kekerasan aparat, baik itu berbentuk tindakan intimidasi, ancaman pembunuhan, serta kekerasan psikis hingga fisik yang mengakibatkan luka-luka berat. Jurnalis pers mahasiswa juga menjadi korban kekerasan polisi saat meliput demonstrasi di Semarang, Jawa Tengah. Tiga orang anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) di Semarang mengalami sesak nafas hingga pingsan akibat tembakan gas air mata yang dilancarkan oleh polisi untuk membubarkan aksi.
Miris, masyarakat hanya menyampaikan muhasabah kepada pemerintah terkait pelanggaran yang terjadi, tetapi pemerintah tidak mau menemui demonstran dan melakukan dialog yang sehat. Yang terjadi justru aparat melakukan kekerasan secara represif. Aparat menyemprotkan water canon, menembakkan gas air mata, melakukan pemukulan, dan tindakan represif lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya demokrasi tidak memberi ruang bagi kritik dan koreksi dari rakyat, padahal selama ini demokrasi menggembar-gemborkan dirinya sebagai pemerintahan yang menjunjung tinggi suara rakyat dan menjamin hak menyampaikan pendapat di depan umum. Sayang realitasnya, ketika rakyat melakukan muhasabah pada penguasa, mereka justru menerjunkan aparat untuk membalas dengan kekerasan.
Tindakan represif penguasa tidak hanya terjadi kali ini. Hampir pada setiap aksi demonstrasi selalu ada tindakan kekerasan. Tidak hanya demonstrasi di jalanan, kritikan di dunia maya juga dibalas dengan tindakan represif melalui UU ITE. Jika konsisten dengan hak mengemukakan pendapat yang dijamin undang-undang, semestinya pemerintah membuka ruang dialog dengan perwakilan para demonstran. Hal-hal yang menjadi tuntutan mereka semestinya didiskusikan dengan baik sehingga mencegah terjadinya kericuhan. Namun, negara justru berlaku represif.
Pentingnya Muhasabah
Aktivitas memuhasabahi (mengoreksi/mengkritik) penguasa merupakan hak rakyat yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Sejatinya rakyat merupakan pemilik kekuasaan. Mandat kekuasaan diberikan rakyat pada penguasa yang terpilih. Dalam menjalankan kekuasaannya, jika ada pelanggaran terhadap hak-hak rakyat oleh penguasa, rakyat berhak melakukan protes dalam bentuk demonstrasi. Demikian pula jika pemerintah gagal mewujudkan kesejahteraan, rakyat berhak melakukan protes.
Muhasabah juga penting bagi berjalannya pemerintahan karena akan memosisikan penguasa agar tetap berada di jalur yang benar, yaitu mengurusi rakyat. Tanpa muhasabah, negara bisa salah arah, bahkan bisa jatuh ke jurang kediktatoran dan tirani.
Kita ingat dahulu pada masa Orde Baru, pemerintah bersikap tiran dengan membungkam siapa saja yang menyampaikan kritik. Banyak aktivis yang ditangkap, disiksa, dan pulang tinggal nama. Kalangan buruh juga mengalami hal serupa.
Kini setelah reformasi berjalan selama 26 tahun, nyatanya pemerintah masih saja bersikap represif.
Selama ini Indonesia disebut sebagai negara demokrasi dan pemerintahannya demokratis. Pada 2023, Indonesia bahkan menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan skor mencapai 6,72. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata skor regional Asia dan Australia yang hanya mencapai 5,46.
Presiden Jokowi sendiri pada 2019 pernah menegaskan bahwa pemerintah menjamin prinsip kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat, kebebasan yang dipandu oleh tanggung jawab moral, kebebasan yang beretika dan bertata krama, dan kebebasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Jokowi juga meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi.
Namun, realitasnya tidak demikian, kritik terhadap pemerintah selalu ditindak dengan keras. Ini sejalan dengan laporan Koalisi Masyarakat Sipil, bahwa dalam kurun 2016—2020 UU ITE dengan telah menimbulkan tingkat penghukuman 96,8% (744 perkara). Tingkat pemenjaraan dari aturan ini mencapai 88% (676 perkara).
Sementara itu, survei Katadata Insight Center menunjukkan, UU ITE mampu menjangkau 99% pengintaian pengguna internet di Indonesia. Tambahan lagi, data YLBHI dan Komnas HAM menunjukkan 52 orang meninggal dalam demonstrasi yang diadakan sepanjang 2019.
Semua ini sungguh paradoks, negara demokrasi yang mengaku berbasis suara rakyat, tetapi nyatanya antikritik dan represif kepada rakyat.
Tidak pelak, fenomena ini pun memunculkan kreativitas di dunia maya, yaitu upaya netizen untuk mengkritik penguasa tanpa terkena UU ITE. Misalnya dengan menyamarkan penyebutan nama tokoh yang dikritik, menggunakan parodi atau satir, hingga menggunakan kode dan isyarat tertentu yang sudah dipahami publik tetapi tetap aman dari jeratan UU ITE. Semua trik tersebut netizen lakukan sebagai reaksi karena mereka tidak mendapatkan ruang yang leluasa untuk menyampaikan kritik kepada penguasa, meski Indonesia merupakan negara demokrasi.
Muhasabah dalam Sistem Islam
Kondisi ini sungguh berbeda dengan pemerintahan dalam sistem Islam. Khilafah Islamiah memiliki mekanisme untuk menjaga agar pemerintahan tetap berada di jalan Allah. Khilafah adalah negara manusiawi (daulah basyariah). Maksudnya, sistem aturan Islam yang Khilafah berlakukan memang berasal dari Allah Swt. sehingga sudah pasti benar, tetapi pelaksana pemerintahan itu tetaplah manusia yang tidak maksum. Penguasa bukanlah titisan Tuhan sehingga ia bisa saja berbuat salah. Hal ini menunjukkan Khilafah bukanlah negara autokrasi.
Rasulullah saw. bersabda,
“Imam adalah perisai, di belakangnya umat berperang dan kepadanya umat melindungi diri. Jika dia menyuruh untuk bertakwa kepada Allah dan dia berbuat adil, dengan itu dia berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika dia menyuruh selain itu, dia menanggung dosanya.” (HR Muslim).
Hadis ini menunjukkan bahwa imam/pemimpin bisa berbuat salah, yaitu menyuruh selain takwa kepada Allah Swt.. Untuk itu, ketika pemimpin melakukan kemungkaran, rakyat wajib untuk memberikan nasihat. Rasulullah saw. bersabda,
“Agama adalah nasihat untuk Allah, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslim, dan orang-orang awam.” (HR Bukhari dan Muslim).
Khilafah memberi ruang bagi rakyat untuk memuhasabahi penguasa. Mekanismenya adalah rakyat bisa datang langsung menemui khalifah di ibu kota. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh seorang Yahudi tua yang menolak ketika rumah dan tanahnya hendak dibeli oleh ‘Amr bin al-Ash ra. untuk pembangunan masjid. Setelah menemui Umar bin Khaththab ra. di Madinah, orang Yahudi itu pun mendapatkan keputusan yang adil.
Mekanisme lainnya adalah melalui lembaga seperti Majelis Ummah di ibu kota atau majelis wilayah di daerah. Majelis Ummah dan majelis wilayah berisi para wakil rakyat yang dipilih untuk menjadi representasi mereka dalam hal muhasabah dan menyampaikan pendapat.
Rakyat juga bisa mengadukan kezaliman penguasa pada Mahkamah Mazalim, yaitu pengadilan yang khusus memutuskan perkara kezaliman penguasa, pejabat, dan aparat negara pada rakyat. Mahkamah Mazalim diketuai oleh Qadhi Qudhat, yaitu kepala pengadilan atau kepala para kadi. Mahkamah Mazalim akan menerima pengaduan kezaliman dari rakyat terhadap penguasa, serta melakukan pengadilan berdasarkan saksi dan bukti yang ada. Jika terbukti bersalah, penguasa bisa dihukum hingga kehilangan jabatannya. Dengan demikian, khalifah dan para penguasa lainnya bukanlah orang-orang yang kebal hukum.
Khilafah Tidak Represif dan Antikritik
Khilafah tidak akan berbuat represif terhadap rakyat yang melakukan muhasabah/protes kepada penguasa. Hal ini karena semua pihak paham akan pentingnya muhasabah sebagai bagian dari amar makruf nahi mungkar. Rasulullah saw. memerintahkan umat Islam menggunakan lisannya untuk mengubah kemungkaran. Beliau bersabda,
“Siapa saja yang menyaksikan kemungkaran, hendaknya mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaknya dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaknya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman.” (HR Muslim).
Amar makruf nahi mungkar merupakan kewajiban semua pihak, baik individu, kelompok, maupun masyarakat. Semua pihak tersebut tidak akan diam terhadap kezaliman, sebaliknya akan berlomba melakukan muhasabah. Individu maupun kelompok akan melakukan cara-cara yang syar’i dalam mengkritik penguasa. Mereka menggunakan kata-kata yang baik, tidak melakukan aksi perusakan fasilitas umum, pelemparan, tidak melakukan hal yang berbahaya seperti membakar benda-benda, serta tidak memprovokasi massa hingga memancing kerusuhan.
Khilafah tidak antikritik karena penguasa menyadari bahwa tujuan muhasabah adalah menjaga kekuasaan agar tetap sesuai tuntunan syariat, tidak berbelok atau melenceng sedikit pun. Dengan terjaganya kekuasaan tetap sesuai syariat, akan terwujud negeri yang baik dan dilimpahi ampunan Allah Swt. (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur). Hal ini akan menjaga eksistensi Khilafah agar senantiasa tegak dan menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]
