[Editorial] Politik Demokrasi dan Hukum Besi Oligarki

[Editorial] Politik Demokrasi dan Hukum Besi Oligarki

Muslimah News, EDITORIAL — Segala yang sedang dipertontonkan para elite politik dan partai politik hari ini tampaknya mengonfirmasi teori “hukum besi oligarki” yang ditulis oleh sosiolog kelahiran Jerman-Italia Robert Michels dalam bukunya, Political Parties, pada 1911. Teori ini menyebut bahwa semua bentuk organisasi, terlepas dari seberapa demokratisnya mereka pada awalnya, pada akhirnya tidak terelakkan akan mengembangkan kecenderungan oligarki, alias tunduk pada kehendak segelintir elite oligarki, baik berupa orang-orang kaya ataupun berpangkat tinggi dalam suatu masyarakat atau organisasi.

Walhasil, menurut teori ini, sebuah organisasi tidak mungkin tetap demokratis karena seiring berjalannya waktu, elite oligarki akan mengambil alih kepemimpinan. Dengan kata lain, secara praktis dan teoritis, demokrasi sejati mustahil bisa mewujud, terutama dalam kelompok besar dan organisasi yang kompleks, termasuk di dalamnya, negara.

Antara Idealisme dan Realitas

Sejauh ini, sistem demokrasi memang masih disebut-sebut sebagai sistem politik terbaik karena dipandang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan (akomodatif) meski melalui konsep perwakilan. Kata “demokrasi” sendiri berasal dari bahasa Yunani Kuno, demos yang berarti ‘rakyat’ dan kratos yang berarti ‘kekuasaan yang mutlak’. Oleh karenanya, demokrasi sering dikenal sebagai sistem pemerintahan ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’.

Dilihat dari sisi ini, demokrasi seakan sangat ideal. Setiap individu rakyat seakan diberi ruang aspirasi dan kontribusi dalam setiap pengambilan keputusan. Kesetaraan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang adil bagi semua warga negara pun seolah mendapat jaminan. Terlebih salah satu kredonya menyebut, vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan.

Hanya saja, realitasnya tidak seindah teori. Keterlibatan rakyat dalam politik hanya bersifat prosedural, yakni ketika mereka menyalurkan suaranya di bilik-bilik suara. Itu pun dimobilisasi dengan penuh rekayasa karena nyatanya kekuasaan dalam demokrasi dibentuk oleh politik uang dan pencitraan. Adapun pada praktiknya, aspirasi rakyat nyaris selalu bertentangan dengan kebijakan penguasa yang dipilihnya.

Ironisnya, tidak sedikit yang percaya bahwa demokrasi ini bisa mewujud dalam kenyataan sehingga wajib secara terus-menerus diperjuangkan. Sampai-sampai ketika fakta perpolitikan Indonesia kian hari kian tampak ugal-ugalan, muncul gerakan “penyelamatan demokrasi” yang disuarakan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, aktivis LSM, jurnalis, mahasiswa, hingga influencer.

Seperti akhir-akhir ini. Di media sosial muncul narasi “Peringatan Darurat” dengan Garuda berlatar biru, diikuti aksi turun ke jalan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia. Mereka memandang manuver elite berkuasa sudah sangat keterlaluan, terutama ketika DPR dan pihak pemerintah berusaha membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas usia dan syarat pencalonan Kepala Daerah yang ada pada UU Pilkada. Diduga, tujuan manuver tersebut adalah untuk mengukuhkan dinasti politik Jokowi yang dipandang sebagian masyarakat dapat melumpuhkan demokrasi dan melanggengkan kekuasaan korup dan otoriter yang didukung oligarki.

Kekecewaan masyarakat memang tampak sudah sedemikian memuncak. Dua periode Nawacita yang dijanjikan pemerintahan Jokowi, ternyata hanya janji kosong yang jauh dari realitas. Selama 10 tahun kekuasaannya, kuasa oligarki makin menggurita. Di antaranya tampak dari keluarnya berbagai kebijakan dan proyek pembangunan yang hanya mengakomodasi kepentingan segelintir pemilik modal, bahkan terkesan hanya bagi-bagi kue kekuasaan.

Bak pungguk merindukan bulan, kesejahteraan pun makin jauh dari jangkauan. Utang negara makin menggunung, sedangkan rakyat terus dicekik berbagai pungutan pajak di tengah daya beli yang makin lemah dan layanan publik yang serba tidak terjangkau.

Yang paling mengerikan, pemerintahan ini dipandang sangat piawai memobilisasi kekuatan. Sampai-sampai semua lembaga dikooptasi, bahkan dilumpuhkan. Tidak ada lagi check and balances. Pihak yang sebelumnya kritis, berubah haluan dan merapat ke kekuasaan. Sementara yang istikamah mengkritik, disingkirkan atau dibungkam dengan “alat pukul” Pancasila dan undang-undang. Bahkan, aturan apa pun tampaknya bisa diubah sesuai kepentingan.

Walhasil, kesewenang-wenangan dan penyimpangan bisa berjalan secara legal dan telanjang. Mirisnya, sebagian orang masih percaya bahwa masalahnya bukan ada pada demokrasi, melainkan pada rezim yang mengkhianati demokrasi. Itulah sebabnya mereka bergerak untuk menyelamatkan sistem ini.

Punya Cacat Bawaan

Harapan masyarakat akan masa depan demokrasi semestinya tidak akan terus tersimpan jika mereka memahami hakikat demokrasi, baik secara konsep atau teori, maupun dalam tataran praktis atau empiris. Konsep demokrasi yang tampak ideal tadi sejatinya menyimpan cacat bawaan yang tidak mungkin dihapus dan dalam penerapannya berkonsekuensi menimbulkan berbagai keburukan.

Konsep keadilan, kesetaraan, partisipasi, serta diksi manis lain yang selalu dilekatkan dalam demokrasi, sejatinya cuma mitos yang diciptakan pikiran sebagian kaum filosof Yunani ribuan tahun lampau. Itu pun di tempat asalnya, demokrasi terus menjadi bahan diskusi dan perdebatan, bahkan tidak sedikit yang mengkritik habis-habisan.

Aristoteles (348—322 SM), misalnya, menyebut demokrasi sebagai sistem bobrok karena pemerintahan dilakukan oleh massa yang rentan anarkisme. Ia mengistilahkan demokrasi dengan mobokrasi yang berarti ‘pemerintahan oleh segerombolan orang’.

Lalu Plato (472—347 SM), menyebut demokrasi menjadi biang petaka negara. Hal ini terkait paham liberal yang menjadi akar demokrasi, membuat negara penuh dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara. Menurutnya, demokrasi memperbolehkan setiap orang melakukan apa pun yang mereka sukai sehingga timbullah kekerasan, ketaktertiban atau kekacauan, juga perilaku amoral dan ketaksopanan.

Begitu pun dengan Socrates (470—399 SM) yang mengatakan bahwa kebebasan berpendapat yang ada dalam demokrasi justru akan memunculkan kekerasan. Menurutnya, dimungkinkan orang yang berjuang untuk keadilan, justru akan terbunuh, dan hal tersebut terbukti terjadi pada dirinya. Britanica[dot]com memuat artikel soal Socrates dan sebagian isi pidato pembelaan dirinya dalam sidang pengadilan. Ia ditangkap karena dianggap antidemokrasi oleh pemerintah yang mengeklaim kekuasaannya demokratis. Isi pembelaannya berisi penentangan terhadap ide demokrasi yang tersebab itulah ia dijatuhi hukuman mati dengan menenggak racun oleh pengadilan demokrasi—yang diambil melalui pemungutan suara publik yang ketat.

Dalam tulisan Stevan Ivanovski (lifstyle democracy[dot]com), disebutkan pula salah satu kritik Socrates atas demokrasi. Menurutnya, demokrasi tidak dapat memastikan orang-orang yang terdidik dan terlatih bisa memerintah masyarakat. Saat itu, pemerintahan Athena memang didominasi oleh para politikus, penyair, dan seniman yang dianggapnya tidak bijaksana dan tidak memiliki pengetahuan. Pengadilan yang mengantarkan pada kematiannya pada 399 SM kala itu, justru menggambarkan hal yang ia kritik.

Pada tataran praktis, tampak bahwa demokrasi sejatinya juga bukan konsep yang bersifat tunggal. Tidak heran jika praktik demokrasi di Indonesia menampakkan banyak wajah sesuai tafsir pemegang kekuasaan. Pada era Soekarno, misalnya, lahir konsepsi demokrasi terpimpin. Sementara itu, pada Orde Baru, penerapan demokrasi ditandai dengan menempatkan negara sebagai aktor tunggal sehingga muncul model demokrasi yang cenderung feodal, tetapi ekonominya mulai liberal.

Saat memasuki era reformasi, spirit kebebasan sedemikian mengemuka sehingga wajah demokrasi pun kian liberal. Lalu lanjut pada pemerintahan Jokowi, demokrasi yang makin liberal seutuhnya justru menyuburkan praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Praktik korupsi dan politik dinasti makin terlanjang diperlihatkan, cengkeraman oligarki makin menguat di tataran kekuasaan, tetapi pada sisi lainnya tindak represif kepada pihak oposisi makin terbuka. Ironisnya, semua dilakukan dengan dalih menyelamatkan demokrasi dan keragaman, padahal sesungguhnya yang terjadi adalah tirani minoritas yang dilegalkan.

Demokrasi dalam Pandangan Islam

Ditinjau dari sudut pandang Islam, demokrasi tentu lebih tampak kerusakannya. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari tiga aspek, yakni dari asas pemikirannya, keabsahan kredonya, dan dari hukum-hukum yang terpancar darinya.

Dari sisi asas, demokrasi lahir dari sekularisme yang menegasikan peran agama dari kehidupan sekaligus mengagungkan paham liberalisme atau kebebasan. Demokrasi lekat dengan ide kebebasan, baik dalam berpendapat (berpikir), berperilaku, beragama, maupun memiliki. Dengan demikian, demokrasi tidak mengenal konsep halal-haram, yang ada adalah kebenaran relatif hasil voting manusia di lembaga perwakilan.

Prinsip sekuler ini berkelindan dengan kredo demokrasi yang menyatakan “suara rakyat suara Tuhan” yang juga terkait konsep kedaulatan. Demokrasi meyakini bahwa kedaulatan ada di tangan manusia yang disebutnya sebagai “rakyat”. Merekalah yang berhak membuat undang-undang melalui sistem musyawarah dan konsep perwakilan. Lalu UU tersebut wajib dijalankan oleh penguasa yang diangkat oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan dan kontrak sosial. Adapun pelaksanaannya diawasi oleh anggota parlemen dan lembaga yudikatif yang dibayar oleh rakyat.

Semua ini tentu sangat bertentangan dengan Islam yang menetapkan kewajiban manusia dalam posisinya sebagai makhluk Allah, terikat dengan akidah dan syariat Islam. Artinya, Islam tidak mengenal ide kebebasan dan sekularisme. Seluruh perbuatan manusia terikat dengan hukum syarak, dan hukum syarak dipastikan mendatangkan kebaikan. Tidak ada satu aspek kehidupan pun yang tidak diatur oleh Islam, termasuk politik bernegara.

Terlebih soal kedaulatan, Islam menetapkan bahwa kedaulatan adalah hak prerogatif Asy-Syari, yakni Allah Taala. Tidak ada musyawarah jika terkait halal-haram. Dalam Al-Qur’an dengan tegas Allah Swt. berfirman, “Sesungguhnya keputusan (hak membuat hukum) hanya milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus.” (QS Yusuf [12]:40).

Lalu firman-Nya, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah [5]: 50).

Kebaikan inilah yang mustahil diwujudkan oleh sistem demokrasi. Pemujaan atas kebebasan dalam demokrasi justru yang melahirkan berbagai UU yang rusak dan merusak. Ide musyawarah dan perwakilan dalam sistem ini justru menjadikan Islam hanya diposisikan sebagai pilihan yang didiskusikan (opsi), bukan kewajiban (obligasi). Bahkan, Islam menjadi label kebatilan alias terjadi pencampuradukan hak dan batil.

Walhasil, jaminan kebebasan berpikir dan berperilaku justru terus meracuni umat dan melegalkan perilaku bejat merajalela. Begitu pun jaminan kebebasan beragama meniscayakan penistaan agama menjadi fenomena. Adapun kebebasan memiliki yang dijamin demokrasi, nyata-nyata telah memberi jalan penjajahan serta perampokan kekayaan umat secara masif dan besar-besaran oleh pihak asing dan para anteknya. Jadilah rakyat yang semestinya hidup sejahtera, menjadi miskin karena SDA yang dimilikinya diserahkan kepada asing dan aseng oleh negara. Sebutlah UU Cipta Kerja yang pro pada kekuatan modal dan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat banyak.

Khatimah

Secara akidah dan hukum syarak, demokrasi tidak bisa diterima oleh umat Islam. Secara faktual, demokrasi pun tidak menyisakan kebaikan sedikit pun bagi manusia, kecuali segelintir elite yang rakus atas dunia, dan itu pun fana.

Oleh karenanya, tidak patut bagi seorang muslim untuk menghubung-hubungkan demokrasi dengan Islam, mengusung ide-idenya, apalagi mati-matian turut mempertahankan penerapannya. Seluruh potensi umat semestinya bersatu untuk menolak sistem yang rusak dan merusak ini dan menggantinya dengan sistem Islam yang dijamin membawa kebaikan dunia dan akhirat. [MNews/SNA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *