Muslimah News, FOKUS — Bangladesh tengah membara. Kerusuhan besar terjadi hingga menewaskan 187 orang. Aparat menangkap setidaknya 2.500 orang yang dianggap sebagai pelaku kerusuhan. Tercatat, ini adalah kerusuhan terburuk sejak pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Kerusuhan berawal dari demonstrasi damai yang dilakukan para mahasiswa sejak 1 Juli 2024. Namun, demonstrasi kemudian berubah menjadi aksi kekerasan. Terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan mahasiswa. Polisi menembakkan peluru dan gas air mata pada demonstran. Demonstran menyerbu distrik Narsingdi, membebaskan 850 narapidana, dan membakar sejumlah fasilitas.
Pemerintah pun bertindak keras dengan menerjunkan tentara, memblokade wilayah, memutus layanan internet dan pesan teks, memberlakukan jam malam, dan memerintahkan tembak di tempat terhadap pengunjuk rasa. Akibatnya, situasi menjadi sangat kacau.
Kegagalan Rezim
Demonstrasi mahasiswa ini “meledak” karena kekecewaan rakyat pada Hasina. Mahasiswa menuntut penghentian sistem kuota yang menyediakan 30% pekerjaan di pemerintahan untuk keluarga veteran perang saat kemerdekaan Bangladesh pada 1971 melawan Pakistan. Ini karena sistem kuota dianggap hanya menguntungkan pendukung Hasina.
Pasalnya, pada saat yang sama, rakyat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Ada 32 juta anak muda yang menganggur. Meski ada lapangan pekerjaan di sektor swasta, tetapi bekerja di pemerintahan tetap menjadi dambaan karena dianggap lebih stabil dan menguntungkan.
Situasi di Bangladesh ini mengingatkan kita pada kondisi Indonesia pada 1998. Saat itu terjadi demo besar-besaran oleh para mahasiswa menuntut reformasi. Penyebab aksi mahasiswa adalah krisis multidimensi, yaitu krisis politik (korupsi, kolusi, dan nepotisme), ekonomi (anjloknya nilai tukar rupiah), hukum (kasus pelanggaran HAM di Aceh, Papua, dan penculikan aktivis mahasiswa), sosial (konflik dengan warga Tionghoa), dan kepercayaan terhadap Soeharto. Jumlah korban jiwa pada kerusuhan 1998 mencapai 1.188 orang. Namun berkat aksi tersebut, Soeharto lengser. Dengan situasi serupa, akankah Hasina mundur dari jabatannya sebagaimana Soeharto saat itu?
Sejatinya, aksi di Bangladesh adalah kulminasi atas kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan Hasina. Demonstrasi tersebut merupakan puncak gunung es dari kebobrokan luar biasa yang terjadi di sana. Penyebab krisis tersebut adalah ketimpangan sosial di masyarakat, kondisi perekonomian yang buruk, dan tingginya korupsi.
Pada aspek ekonomi, selama 20 tahun memerintah, bukannya kesejahteraan yang Hasina wujudkan, tetapi justru kesengsaraan. Bahkan, kini Bangladesh menjadi pasien IMF. Perekonomian Bangladesh terbelit multikrisis yang pelik. Krisis bahan bakar, inflasi tinggi, rapuhnya sektor perbankan, menipisnya cadangan devisa, dan defisit perdagangan, menjadikan stabilitas ekonomi makro Bangladesh melemah.
Tingkat inflasi di Bangladesh juga tercatat sangat tinggi, yang pada Juni 2024 mencapai angka 9,72%. Selain itu, harga BBM juga melejit. Pada Agustus 2022, pemerintah menaikkan harga bensin sebesar 51,2% dan harga solar sebesar 42,5%. Tidak hanya BBM, tarif listrik juga naik. Pada November 2022, pemerintah Bangladesh menaikkan tarif listrik sebesar 19,9%. Dengan kondisi ekonomi yang buruk dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, wajar jika terjadi protes massal.
Demikianlah nasib Bangladesh di bawah kapitalisme. Multikrisis yang terjadi adalah dampak buruk penerapan sistem kapitalisme karena mustahil berpihak pada rakyat. Kondisi yang terjadi selanjutnya adalah kerusakan demi kerusakan hingga pada satu titik memunculkan letupan perlawanan oleh rakyat. Mereka akan memberontak dan menuntut perubahan. Dengan begitu, terjadilah konflik antara rakyat dengan negara dan berujung pada korban jiwa.
Sejahtera dalam Sistem Islam
Berkaca dari kerusuhan di Bangladesh, kita mendapati bahwa penerapan kapitalisme tidak akan pernah membawa pada kondisi yang baik, justru sebaliknya. Krisis demi krisis pasti terjadi hingga pecahlah konflik antara rakyat dengan penguasa. Ini semua sejatinya tidak ubahnya bom waktu karena kapitalisme adalah produk pikiran manusia yang serba terbatas dan bukan berdasarkan tuntunan wahyu Ilahi.
Indonesia pernah ada dalam situasi yang lebih parah daripada Bangladesh. Semestinya hal itu cukup untuk menjadi momentum terjadinya perubahan hakiki. Namun, hal itu tidak terjadi karena tidak ada dorongan yang kuat untuk mewujudkan perubahan.
Reformasi hanya berhenti pada tataran perubahan orang. Akibat tidak ada perubahan yang hakiki, pengaruh kapitalisme malah makin besar dengan gurita oligarki dalam tubuh kekuasaan. Semestinya kondisi ini menjadi pembelajaran bahwa tidak ada perubahan hakiki jika masih menerapkan sistem kapitalisme.
Di negara mana pun—Bangladesh, Indonesia, maupun negara lainnya—sistem sekularisme dengan ekonomi kapitalisme hanya akan memperburuk masalah, bahkan akan selalu memunculkan masalah baru. Kapitalisme sudah jelas gagal mewujudkan kesejahteraan dengan selalu menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi di berbagai negara.
Ketimpangan ekonomi itu terjadi karena sumber daya alam dikuasai oleh para pengusaha kapitalis. Negara membiarkannya terjadi atas nama investasi asing. Para kapitalis makin kaya, sedangkan rakyat makin miskin. Ketimpangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin makin lebar, pengangguran merajalela, dan rakyat terpuruk dalam krisis ekonomi yang tidak kunjung usai. Hal ini merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai negara.
Sungguh, kita membutuhkan perubahan yang hakiki, bukan perubahan tambal sulam seperti yang ditawarkan kapitalisme. Namun tentu saja perubahan hakiki itu hanya terwujud dengan penerapan Islam kafah. Hal ini karena Islam merupakan sistem yang sempurna (kamil) dan menyeluruh (syamil). Islam mampu menyolusi seluruh problem manusia secara tuntas, baik problem ekonomi, sosial, politik, maupun yang lainnya.
Aturan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan sehingga tidak ada perkara yang tidak ada solusinya. Semuanya terselesaikan dengan tuntas. Sebagai contoh yang terkait dengan krisis Bangladesh, Islam akan menyelesaikan problem sistemis yang terjadi di negara tersebut dengan penerapan Islam kafah. Penerapan sistem ekonomi Islam akan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Harta milik umum akan dikelola negara sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat, yang di antaranya berupa layanan kesehatan dan pendidikan yang gratis berkualitas.
Negara juga akan melakukan industrialisasi dan revitalisasi pertanian dan peternakan sehingga membuka banyak lapangan kerja. Dengan demikian, tidak ada lagi generasi muda yang menganggur. Mereka semua akan mendapatkan jaminan pekerjaan. Jika diperlukan, negara akan memberikan bantuan modal dan keterampilan sehingga generasi muda siap bekerja memajukan negara, sekaligus menafkahi keluarganya. Walhasil, kita harus mewujudkan perubahan sistemis dari kapitalisme menuju sistem Islam (Khilafah).
Allah Swt. berfirman, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS Ar-Ra’du: 11).
Untuk mewujudkan perubahan dari sistem kapitalisme ke Islam, kita harus mencontoh perubahan yang Rasulullah saw. lakukan. Rasulullah saw. mengubah masyarakat dengan melakukan dakwah secara pemikiran (fikriyah), politis (siyasiyah), dan tanpa kekerasan (la unfiyah). Beliau saw. melakukan pembinaan individual dan umum (jama’i) kepada orang-orang di sekitarnya hingga terbentuk kelompok dakwah Islam ideologis.
Kelompok dakwah ini berjuang dengan melakukan interaksi di tengah masyarakat hingga terbentuk opini umum di tengah masyarakat tentang Islam kafah. Selanjutnya terjadilah pengambilalihan kekuasaan dari kekuasaan kufur menjadi kekuasaan Islam. Inilah yang Rasulullah saw. lakukan hingga Daulah Islam tegak di Madinah.
Daulah Islam mewujudkan penerapan syariat Islam kafah di dalam negeri. Daulah juga melakukan dakwah dan jihad ke luar negeri sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Inilah jalan perubahan yang harus kita tempuh. Wallahualam bissawab. [MNews/RR-NA]
