Penulis: Syamsuddin Ramadlan an-Nawiy dan M. Haris Adiningrat
Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Sering kali seorang mukalid harus menarjih seorang mujtahid atas mujtahid yang lain, atau satu hukum atas hukum yang lain. Ini didasarkan kenyataan bahwa seorang muslim, baik mujtahid maupun mukalid, wajib beramal dengan satu hukum saja. la dilarang beramal dengan dua hukum yang bertentangan. Dalam kondisi semacam ini, seorang muslim diwajibkan untuk melakukan tarjih atas pendapat-pendapat yang ada.
Adapun tarjih yang lazim dilakukan seorang mukalid sebelum menetapi suatu pendapat—baik tarjih terhadap seorang mujtahid atas mujtahid lainnya, maupun sebuah hukum syariat atas hukum syariat yang lain—adalah a’lamiyyah dan al-fahmu. Kadi An-Nabhani menuturkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas’ud, bahwasanya beliau ra. pernah ditanya oleh Rasulullah saw., “Wahai ‘Abdullah bin Mas’ud!” Beliau menjawab, “Ada apa ya Rasulullah?” Rasulullah saw. melanjutkan, “Tahukan engkau siapakah manusia yang paling paham?” Saya menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih memahami.” Rasulullah saw. bersabda, “Manusia yang paling paham adalah orang yang paling mengerti kebenaran ketika manusia berselisih paham, meskipun ia sedikit amalnya dan berjalan merayap dengan pantatnya.”
Atas dasar itu, mukalid harus menarjih (menguatkan) orang-orang yang ia ketahui keilmuan dan keadilannya. Ini didasarkan kenyataan bahwa keadilan adalah syarat diterimanya kesaksian dari seorang saksi. Jika orang yang bersaksi tidak adil, kesaksian dan beritanya harus ditolak.
Oleh karena itu, seorang peneliti hadis hanya akan menerima riwayat-riwayat yang dituturkan oleh perawi-perawi yang adil. Begitu pula seorang mukalid, ia mesti mengetahui bahwa orang yang menyampaikan suatu hukum syariat kepadanya adalah orang-orang yang keadilannya tidak perlu dipertanyakan. Seorang mukalid dilarang bertanya atau meminta fatwa dari orang-orang fasiq.
Atas dasar itu, keadilan merupakan patokan dasar bagi seorang mukalid untuk menerima pendapat dari seorang mufti. Jika orang yang menyampaikan hukum syariat kepadanya adalah orang yang adil, baik mujtahid maupun seorang mualim (pengajar), ia wajib menerima hukum syariat tersebut; sebagaimana wajibnya seorang muslim menerima khabar ahad yang sahih.
Sedangkan ilmu (al-fahmu) adalah murajih (orang yang dikuatkan). Misalnya, jika seorang mukalid dihadapkan pada dua pendapat, misalnya pendapat Imam Syafi’iy dan Imam Malikiy. Apabila dirinya meyakini bahwa Imam Syafi’iy lebih paham dan lebih benar pendapatnya dibandingkan Imam Malikiy, ia harus memilih pendapat Imam Syafi’iy. la dilarang beramal dengan pendapat yang bertentangan dengan pendapat Imam Syafi’iy hanya karena mengikuti kehendak dan hawa nafsunya. Akan tetapi, seorang mukalid wajib meninggalkan pendapat imamnya dan mengikuti pendapat imam yang lain, jika pendapat imam yang lain itu lebih kuat, sedangkan pendapat imamnya terbukti lemah.
Seorang mukalid tidak harus terikat dengan pendapat mazhab tertentu dalam semua masalah. Dalam masalah yang berbeda, ia boleh merujuk kepada imam mazhab yang lain. Misalnya, seorang mukalid merujuk kepada pendapat Imam Malik dalam masalah puasa, sedangkan untuk masalah zakat merujuk kepada Imam Syafi’iy. Yang tidak diperbolehkan adalah dalam satu masalah ia mengikuti dua pendapat imam mazhab. Contohnya, seorang mukalid merujuk kepada Imam Malik dan Syafi’iy dalam masalah yang sama, salat misalnya.
Walhasil, obyek yang ditarjih dalam taklid ada dua macam. Pertama, objek tarjih yang bersifat umum (murajjih al-‘aam), yakni tarjih yang berkaitan dengan orang yang hendak diikuti oleh seorang mukalid, misalnya apakah ia hendak memilih Imam Malik atau Imam Syafi’iy. Kedua, objek tarjih yang bersifat khusus (murajjih khaash), yakni tarjih yang berhubungan dengan hukum syariat yang hendak diikutinya. Kedua objek yang hendak ditarjih ini, baik umum maupun khusus, bisa didekati dengan a’lamiyyah.
Untuk masalah-masalah dan kejadian-kejadian yang terjadi di Madinah pada era Imam Malik maka Imam Malik dianggap lebih memahami daripada Abu Yusuf. Sedangkan masalah-masalah dan kejadian-kejadian yang terjadi di Kufah pada era Imam Ja’far maka beliau dianggap lebih memahami kejadian dan masalah tersebut dibandingkan Imam Ibnu Hanbal.
Ini jika ditinjau dari sisi masalah-masalah maupun kejadian-kejadian yang terjadi. Adapun bila ditinjau dari sisi orang yang hendak diikuti maka semuanya dikembalikan kepada maklumat-maklumat yang sampai ke telinga seorang mukalid dari seorang mujtahid.
Akan tetapi, a’lamiyyah bukan satu-satunya metode untuk melakukan tarjih dalam masalah taklid. Bahkan, a’lamiyyah tidak bisa disebut sebagai tarjih hakiki (tarjih sebenarnya) jika ditinjau dari sisi tarjih itu sendiri. A’lamiyyah adalah cara tarjih kepada orang yang hendak diikuti (ditaklidi) secara global.
Adapun tarjih hakiki (tarjih yang asli atau sebenarnya) adalah tarjih yang dinisbahkan kepada hukum syariatnya, yakni kekuatan dalil yang menyangga hukum syariat itu. Namun, karena mukalid tidak mengetahui dan memahami dalil, tentunya ia akan menarjih pendapat dengan metode a’lamiyyah. [MNews/Rgl]
Sumber: Syamsuddin Ramadlan an-Nawiy dan M. Haris Adiningrat, Kaidah-Kaidah Taklid, Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat
