[Kaidah-Kaidah Taklid] Seorang Mukalid ‘Amiy Tidak Boleh Meminta Fatwa Kecuali kepada Orang yang Keilmuan dan Keadilannya Telah Ia Ketahui

[Kaidah-Kaidah Taklid] Seorang Mukalid ‘Amiy Tidak Boleh Meminta Fatwa Kecuali kepada Orang yang Keilmuan dan Keadilannya Telah Ia Ketahui

Penulis: Syamsuddin Ramadlan an-Nawiy dan M. Haris Adiningrat

Muslimah News, FIKRUL ISLAM — Pada dasarnya, seorang mukalid ‘amiy wajib meminta fatwa kepada orang-orang yang ia ketahui berilmu dan memiliki keadilan. Ia tidak boleh meminta fatwa kepada orang yang keilmuan dan keadilannya tidak ia ketahui sebab setiap orang yang diwajibkan untuk mengikuti pendapat orang lain (mukalid) maka ia juga diwajibkan untuk mengetahui keadaan orang yang diikutinya, sebagaimana wajibnya umat Islam mengetahui dengan dirinya sendiri tentang kemukjizatan Rasulullah.

Seseorang tidak boleh meyakini begitu saja, orang yang mengaku dirinya Rasulullah, sementara itu orang tersebut tidak pernah dikenalnya. Seorang hakim juga wajib mengetahui kondisi saksi, apakah ia adil atau tidak, sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak kesaksiannya. Seorang mujtahid wajib mengetahui kondisi perawi hadis sebelum ia menerima khabar-nya. Atas dasar itu, orang awam wajib mengetahui kondisi orang yang hendak ditanyai pendapatnya.

Lalu, jika keadilan seorang mujtahid tidak diketahui, apakah seseorang dituntut untuk menelitinya? Menurut Imam Al-Ghazali, seorang awam tidak dituntut untuk meneliti keadilan seorang mujtahid yang tidak dikenalnya sebab fakta menunjukkan jika seseorang masuk ke sebuah negeri, ia hanya wajib bertanya siapa orang alim di negeri itu dan tidak dituntut untuk membuktikan keadilannya.

Demikian juga jika orang awam tidak tahu keilmuan mujtahid, ia tidak dituntut untuk menelitinya sebab orang alim yang sudah terkenal di suatu negeri dan dikenal oleh masyarakat setempat maka keadilan dan keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Orang awam tidak perlu melakukan kajian secara lebih mendalam mengenai keilmuan dan keadilannya.

Jika seseorang diketahui kefasikannya, ia tidak boleh ditanyai pendapatnya. Sebaliknya, jika seorang mufti diketahui keadilannya, seorang awam baru boleh bertanya meminta fatwanya. Jika seorang awam tidak mengetahui hal ihwal mufti (yang hendak dimintai fatwanya), ia tidak perlu menolaknya, tetapi ia harus bertanya terlebih dahulu mengenai keadilannya. Ini ditujukan agar ia terhindar dari kedustaan dan kejahatan dari mufti tersebut.

Sesungguhnya, jika seorang mufti sudah terkenal memberikan fatwa di suatu negeri, biasanya ia juga terkenal memiliki keadilan. Sedangkan untuk menetapkan keadilan dan keilmuan seorang mufti, seorang awam cukup menyandarkan kepada persangkaan kuatnya (ghalabat al-dzan) yang didasarkan pada perkataan satu atau dua orang adil dan tidak harus bersandar pada bukti yang meyakinkan (qath’iy). Jika ada satu atau dua orang adil mengatakan bahwa mufti ini adil, seorang awam boleh mengambil fatwa dari orang tersebut. [MNews/Rgl]

Sumber: Syamsuddin Ramadlan an-Nawiy dan M. Haris Adiningrat, Kaidah-Kaidah Taklid, Tuntunan Islam dalam Memilih dan Mengikuti Pendapat

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *