![[TapakTilas] Jejak Kesultanan Bacan di Maluku Utara](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2024/01/images.jpg)
Penulis: Siti Nafidah Anshory, M.Ag.
Muslimah News, TAPAK TILAS — Kesultanan Bacan merupakan satu dari empat kesultanan yang pernah eksis di Maluku Utara. Keempat kesultanan itu dikenal sebagai Maluku Kië Raha atau Jaziratul Muluk alias Jazirah tuil Jabal Mulku atau Mamlakatul Mulukiyyah (asal kata Maluku), terdiri dari Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. J.T. Collins menyebutkan, berdasarkan kajian linguistik, Kesultanan Bacan adalah kesultanan tertua di Maluku.
Awalnya kerajaan Bacan berpusat di Pulau Makian. Namun, letusan Gunung Kie Besi memaksa pusat kekuasaan berpindah ke Pulau Bacan yang saat ini secara administrasi masuk ke dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
Islamisasi
Sebagaimana kesultanan yang lainnya, Kesultanan Bacan awalnya juga berbentuk kerajaan bercorak non-Islam. Proses islamisasinya sendiri berlangsung sejalan dengan masifnya dakwah kepada pemegang kekuasaan sebagaimana juga yang terjadi pada kerajaan-kerajaan di Maluku lainnya.
Dalam hal ini terdapat beragam teori soal cara Islam bisa masuk ke wilayah Kerajaan Bacan. Ada yang menyebut, Islam datang dan dianut masyarakat Bacan sejalan dengan interaksi mereka dengan para pedagang muslim yang datang ke Maluku dari berbagai wilayah, seperti Arab, India, Aceh, dan sebagainya sejak abad 12—13 M. Salah satu ulama yang terkenal sebagai dai di Maluku adalah Jafar Shadiq, keturunan Rasulullah yang berasal dari Persia. Ia datang ke Maluku pada 1250 dan menikah dengan salah satu putri Ternate.
Dengan demikian, ajaran Islam sudah dikenal dan dianut masyarakat Bacan jauh sebelum sistem politik kerajaan berubah menjadi sistem kesultanan yang bercorak Islam. Salah satunya terbukti dari nama raja-raja Bacan sejak berdirinya sudah berbau Islam, meskipun corak kekuasaannya belum Islam.
Hikayat Bacan, misalnya, menyebutkan bahwa raja pertama Kerajaan Bacan yang berpusat di Makian bernama Said Muhammad Bakir atau Said Husin (berkuasa sejak 1333). Dilanjutkan oleh Muhammad Hasan dan anaknya yakni Kolano Sida Hasan yang berkuasa sejak 1343 hingga 1347.
Hanya saja, catatan silsilah Raja Bacan sempat terhenti hingga kepemimpinan Kolano Sida Hasan ini. Hal ini karena pada 1343, Kerajaan Bacan sempat ditaklukkan oleh Raja Ternate bernama Tulu Malamo. Namun, atas bantuan Raja Tidore, Sida Hasan berhasil merebut kembali wilayah Kerajaan Bacan di Makian pada 1347. Setalah itu, sejarah kerajaan pun berlanjut, meski silsilah raja-rajanya tidak diketahui dengan pasti. Ada dugaan bahwa keislaman yang awal masuk ke Bacan dan dianut raja-raja adalah bercorak Syiah.
Sejarah baru bersambung ketika muncul nama Raja Zainal Abidin yang berkuasa sejak 1521. Konon Raja Zainal Abidin ini merupakan Raja Bacan pertama yang mengubah sistem kerajaan menjadi kesultanan Islam. Teori yang paling kuat menyebut, islamisasi Kerajaan Bacan ini terjadi karena ada upaya dakwah tersistematis yang dilakukan kesultanan-kesultanan lainnya di Maluku, terutama Kesultanan Ternate dan Tidore yang bertambah kuat setelah terhubung dengan Kesultanan Demak di Jawa.
Sejarah Penerapan Islam
Ketika Kesultanan Bacan didirikan pada 1521, Sultan Zainal Abidin langsung menerapkan hukum-hukum Islam dalam sistem administrasi maupun kemasyarakatan. Ia benar-benar menjadikan posisi sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ia pun dibantu Lembaga Sekretaris Kesultanan untuk urusan-urusan pemerintahan.
Kemudian ada dewan-dewan (bobotu) yang mengurus urusan dalam (semacam struktur militer). Juga ada bobotu luar yang menangani urusan pemerintahan, terdiri dari jogugu (mangkubumi), hukum (hakim/kadi), dan kimalaha sapanggala.
Juga ada Bobato Akhirat, yaitu pejabat-pejabat agama Islam yang terdiri dari Kalem (Kadi Kesultanan) di pusat kesultanan, dibantu sejumlah Imam, Khatib dan Moding. Ketiga jabatan terakhir ini juga terdapat di daerah-daerah. Disebutkan bahwa dalam beberapa hal, Imam bekerja sama dengan Hukum. Lalu sebagai perpanjangan tangan Jogugu, Imam membentuk pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perdata atau menjatuhkan hukuman pidana.
Pada masa Belanda, eksekusi dalam kasus pidana baru bisa dilaksanakan setelah memperoleh izin (approbasi) dari Residen. Approbasi ini mulai dijalankan setelah Belanda mereorganisasi pemerintahan Maluku sebagai sebuah karesidenan yang berpusat di Ternate.
Pada masa kejayaannya, Kesultanan Bacan memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas. Yakni meliputi kepulauan Bacan, Obi, Waigeo, Solawati, Misool, Seram, dan Irian Barat atau Papua, mulai dari Raja Ampat hingga Fakfak. Bahkan salah satu teori masuknya Islam ke Papua Barat menyebutkan bahwa Kesultanan Bacan memiliki peran besar hingga di Papua berdiri Kolano Fat (Raja Ampat) yang gelar-gelar bangsawannya menggunakan bahasa Maluku.
Kristenisasi di Bacan
Sebagaimana kesultanan di Maluku lainnya, Bacan merupakan wilayah penghasil rempah (terutama cengkih dan pala), bahkan menjadi salah satu sentra produksinya. Hal inilah yang membuat Bacan tidak luput dari upaya penjajah Eropa untuk “bekerja sama”.
Bangsa yang berhasil menarik Bacan dalam kerjasama (kongsi) adalah Portugis yang datang ke Bacan tahun 1520. Lalu pada 1553, Portugis mendatangkan misi Jesuit gereja Katolik untuk mengkristenkan penduduk Bacan. Awalnya mereka mendapatkan penolakan sengit. Namun, di luar dugaan, pada 1557 misi ini justru mendapat dukungan dari Sultan Alaudin I yang saat itu sedang frustasi karena ditinggal mati istrinya yang merupakan anak Sultan Khairun, sekaligus adik Sultan Baabullah dari Kesultanan Tidore. Saat itu, ia meminta bantuan pada Portugis untuk didatangkan misionaris karena ia dan keluarga serta pejabat-pejabatnya ingin dibaptis.
Tentu saja hal ini kian menguatkan posisi Portugis. Terlebih ketika kegiatan misonarisme di Bacan didukung sultan yang sudah beralih agama dan berganti nama menjadi Don Joao, sama dengan nama Raja Portugis saat itu. Banyak rakyat Bacan yang akhirnya juga berganti agama menjadi Katolik dan melakukan berbagai ritual Katolik.
Kondisi ini tentu memicu kemarahan kesultanan-kesultanan lain di Maluku, terutama Sultan Khairun dan Babullah dari Tidore. Pasukan Tidore kemudian datang ke Bacan dan meminta Don Joao untuk bertaubat. Hanya saja dia menolak dan akhirnya mati terbunuh oleh Sultan Baabullah. Begitu pun penerusnya, yakni Don Henrique adik Don Joao, akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Tidore.
Setelah itu diangkatlah Alauddin II, anak Don Joao yang sempat kembali menganut Islam. Namun, tak lama kemudian, ia dan pejabatnya berkhianat dan masuk kembali ke ajaran Kristen. Bahkan dengan bantuan Portugis melakukan perlawanan kepada pasukan Tidore yang kembali menyerang.
Ketika Alaudin II terbunuh, posisi raja dilanjutkan oleh menantu Alaudin II bernama Rei Pierera. Pada saat itu sekira tahun 1558, ia meminta bantuan Portugis untuk membangun benteng Bernevald Fort dan masih utuh berdiri sampai sekarang. Namun, karena posisi Portugis sudah mulai lemah, pasukan Bacan pun akhirnya menyerah kalah, dan posisi kekuasaan di Bacan kembali ke tangan Islam.
Era Belanda
Pada 1609, Portugis berhasil diusir oleh VOC dengan direbutnya benteng Bernevald Fort. Peristiwa inilah yang menandai awal penguasaan Hindia Belanda di Pulau Bacan, sekaligus awal penderitaan dan penghinaan panjang atas kekuasaan politik Islam Bacan.
Di bawah dominasi Belanda, Bacan harus menerima semua kebijakan ekonomi, perdagangan, dan politik Belanda yang jelas-jelas sangat merugikan. Terutama pada 1667 ketika Bacan akhirnya terpaksa memberi hak monopoli kepada Belanda. Sebagai dampaknya, Bacan harus melakukan kebijakan ekstirpasi cengkih alias penebangan pohon cengkih untuk mengatur harga sesuai kebijakan monopoli Belanda, dan lain-lain.
Saat itu, Pulau Bacan tidak hanya mempunyai peran dalam produksi cengkeh dan pala, tetapi Belanda menjadikankannya sebagai pusat kontrol atas produksi dan distribusi cengkih dan pala di Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Halmahera. Wajar jika Belanda benar-benar mengatur ketat semua aspeknya agar politik monopolinya berjalan sukses.
Pada abda ke-17 juga banyak kebijakan politik yang memandulkan peran kesultanan. Misalnya kebijakan soal batas-batas teritorial, yaitu pihak kesultanan harus menerima keputusan melepas beberapa wilayah kepada sekutu Belanda yang lain. Sedangkan pada aspek penerapan berbagai aturan Islam atas rakyat pun Belanda sangat ketat mengontrolnya.
Ketika kesultanan berusaha melawan, Belanda tak sungkan-sungkan mencopot sultan, sebagaimana yang terjadi pada Sultan Iskandar Alam. Pada saat itu, di seluruh Maluku Utara sedang terjadi pemberontakan dipimpin oleh Sultan Nuku alias Muhammad Amiruddin dari Kesultanan Tidore. Ketika Sultan Nuku menyerang Belanda di Bacan, Sultan Iskandar Alam pun memberikan bantuan.
Itulah kenapa, pada 17 Juli 1780, Belanda mengeluarkan acte van investiture yang menuduh Bacan dan Tidore telah “melawan” kompeni dan melanggar berbagai perjanjian yang telah dibuat di antara keduanya. Bacan juga dituduh telah terlibat berbagai kasus penyelundupan rempah-rempah ke Seram Timur dan bersekongkol dengan para perompak Mindanao hingga sang sultan akhirnya dimakzulkan dan posisi sultan diganti orang yang siap menjadi boneka penjajahan.
Puncak tragedi Kesultanan Bacan terjadi pada 1889. Saat itu Belanda memutuskan menghapus sistem kesultanan yang sedang dipegang Sultan Muhammad Sadik Syah (1862—1889). Lalu posisi wilayah Bacan dijadikan sebagai bagian wilayah administrasi (keresidenan) yang ada di bawah kontrol langsung pemerintahan Hindia Belanda.
Setidaknya hal ini terus berlangsung hingga 1919. Lalu posisi sultan diadakan kembali, tetapi kekuasaannya sebatas simbol belaka. Hal ini terus berlangsung hingga tahun 1945, saat itu Kesultanan Bacan menyatakan bergabung dengan negara Indonesia. Sejak saat itu, sebagaimana kesultanan-kesultanan lainnya di Nusantara, posisi para sultan dipertahankan hanya sebatas warisan budaya.
Khatimah
Perjalanan Kesultanan Bacan memang cukup tragis, terutama ketika benteng akidah yang semestinya dijaga oleh kekuasaan politik justru bisa dihancurkan oleh pihak yang nyata-nyata melakukan penjajahan, dimulai dari bentengnya. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya pertahanan ideologis umat dan negara yang dipastikan berakar dari lemahnya pemahaman mereka atas pemikiran-pemikiran Islam, dari akar hingga ke daunnya.
Hal ini tentu memberi pelajaran bahwa dakwah untuk menegakkan kekuasaan politik Islam, harus dimulai dari penguatan akidah di semua level masyarakat, dari grassroot hingga para pemimpinnya. Dakwah ini harus dengan jalan mengajak berpikir hingga jelas antara akidah yang lurus dan akidah yang batil, serta antara akidah yang layak menjadi asas kehidupan dan akidah yang rusak.
Setelah itu, penting dipahamkan bahwa akidah Islam adalahakidah ruhiyah sekaligus siyasiyah. Akidah islam ini memiliki seperangkat aturan yang jika diterapkan akan membawa umat dan negara pada kemuliaan. Negara Islam akan bangkit dan berdaulat, terlepas dari bayang-bayang penjajahan, bahkan menjadi negara adidaya yang siap memimpin peradaban cemerlang. [MNews/Rgl]
Dinarasi ulang dari berbagai sumber bacaan.
