[Tapak Tilas] Kisah Sedih di Balik Megahnya Istana Maimoon

Penulis : Siti Nafidah Anshory, M.Ag.

Muslimah News, TAPAK TILAS — Istana Maimoon adalah salah satu ikon kebanggaan masyarakat Kota Medan. Tepatnya ada di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatra Utara. Bangunannya yang megah, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Istana ini, menyimpan sejarah panjang salah satu kesultanan Islam di tanah Sumatra. Perjuangan, kejayaan, intrik dan konflik politik, hingga pengaruh penjajahan yang meruntuhkan kekuatan umat Islam turut mewarnai kisah di balik kemegahan yang dibanggakan.

Pusat Kesultanan

Pembangunan istana ini diinisiasi oleh Sultan Deli bernama Sultan Al-Makmun ar-Rasyid Delia Perkasa Alamsyah pada 1888 hingga selesai pada 1891. Konon biaya yang dihabiskan sebanyak 100.000 florin. Selain dijadikan sebagai pusat pemerintahan, pembangunan ini dilakukan dalam rangka menggeser pusat ekonomi dari Labuhan ke Medan.

Proyek pembangunan istana ini dipimpin oleh Ir. Kapten Theodore Van Erp, dengan arsitek asal Italia bernama Ferrari. Kapten Thomas Van Erp sendiri bekerja sebagai tentara Konijnlijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) atau tentara Kerajaan Hindia-Belanda.

Adapun gaya bangunannya mengambil campuran gaya Eropa, Melayu, dan Mughal India. Sedangkan nama Istana Maimoon diambil dari nama isteri Sultan Al-Makmun, yakni Tengku Siti Maimunah.

Sultan Al-Makmun adalah sultan ke-9 dari Kesultanan Deli yang berdiri sejak 1632. Kesultanan ini sendiri didirikan oleh Tuanku Sri Paduka Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Khoja Bintan. Konon nama aslinya adalah Muhammad Dali Khan, dan diduga merupakan keturunan dari Amir Muhammad Badar ud-din Khan, seorang bangsawan dari Delhi, India yang menikahi Putri Chandra Dewi, putri Sultan Samudera Pasai. Namun ada sumber lain yang menyebut bahwa ia adalah keturunan raja Bukit Siguntang, yang menumpang kapal pedagang India dan terdampar di Pasai.

Ia disebut-sebut mengabdi pada Kesultanan Aceh Darussalam ketika dipimpin Sultan Iskandar Muda. Karena dipandang berjasa, pada 1612, ia pun diangkat sebagai wali Kesultanan Aceh di daerah bekas Kesultanan Aru (Haru), sekaligus untuk memobilisasi kekuatan rakyat demi menghadapi kekuatan Portugis.

Awalnya, wilayah kekuasaan Panglima Gocah Pahlawan hanya sebatas Bintan dan sekitarnya. Namun, dukungan dari raja-raja sekitar yang berhasil diislamkan menambah luas pengaruh politiknya, hingga meliputi Deli. Itulah kenapa kesultanan yang dibangunnya dikenal sebagai Kesultanan Deli.

Dilanda Perpecahan

Saat Panglima Gocah Pahlawan wafat pada 1632, ia digantikan oleh anaknya Tuanku Panglima Perunggit. Saat itu, kebetulan pengaruh Kesultanan Aceh mulai melemah. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan VOC Belanda untuk memecah belah.

Pada 1669, dengan dukungan VOC Belanda di Malaka, Perunggit pun mengumumkan pemisahan diri dari kekuasaan politik kesultanan Aceh Darussalam. Ia pun memindahkan ibukota kesultanannya ke Labuhan Medan.

Alih-alih menguat, kekuasaan politik Kesultanan Deli selanjutnya sarat dengan konflik internal. Perebutan kekuasaan kerap terjadi, hingga akhirnya sekitar 1720, Kesultanan Deli pun pecah menjadi Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang.

Dampak konflik internal ini jelas makin melemahkan kekuatan politik Kesultanan Deli. Identitas politik Islam sama sekali tidak tampak dalam praktik pemerintahan serta aspek kemasyarakatan lainnya. Alih-alih memfungsikan diri sebagai pengurus dan penjaga kemuliaan Islam dan umatnya, eksistensi Kesultanan, justru berjalan beriringan dengan agenda penjajahan Belanda.

Terlebih ketika wilayah Kesultanan Deli dipaksa tunduk pada Kesultanan Siak yang melakukan perluasan pengaruh pada 1782. Lalu pada 1858 Sultan Siak, yakni Sultan Al-Sayyid Sharif Ismail menyerahkannya secara resmi kepada pihak Belanda. Maka akhirnya, Sultan Deli pun tunduk di bawah dominasi kerajaan Hindia-Belanda.

Pada masa penjajahan Belanda ini, Kesultanan Deli memang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pihak Belanda berhasil mengeksploitasi kekayaan wilayah kekuasaan Kesultanan Deli dengan memberi hak-hak istimewa kepada keluarga kesultanan. Komoditas yang diunggulkan di daerah ini adalah tembakau Deli yang terkenal di pasar internasional.

Swastanisasi lahan-lahan perkebunan (pemberian konsesi) pun berjalan masif di bawah kendali Belanda. Hal ini terutama terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Al-Makmun ar-Rasyid yang berkuasa pada 1875 hingga 1924. Sebagai kompensasinya, keluarga kerajaan pun mendapat keuntungan besar dan menggunakannya untuk membangun berbagai fasilitas kesultanan termasuk Istana Maimoon.

Kondisi miris seperti ini terus berlanjut dan kesultanan pun berjalan secara turun-temurun. Hingga pada masa kepemimpinan sultan ke-11, yakni Sultan Osman al-Sani Perkasa Alamsyah (berkuasa 1945—1967), Kesultanan Deli akhirnya resmi menjadi bagian negara Republik Indonesia. Hal ini terjadi ketika pada 23 Desember 1945, ia bersama sultan, raja, dan pemangku adat se-Sumatra, mengadakan kongres di Padang Panjang. Hasilnya adalah menyatakan bergabung dan mendukung Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

Sejak saat itu, posisi kesultanan benar-benar hanya menjadi simbol. Gelar Sultan tetap diturunkan sebagai tradisi yang dipelihara, tetapi sama sekali tidak punya kekuatan politik apapun. Saat ini, posisi sultan dipegang oleh Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam yang merupakan Sultan Deli ke-14, dan diangkat sejak 2005.

Ia dan keluarga besarnya saat ini tinggal di beberapa ruang dan rumah hunian di halaman istana yang kini menjadi situs cagar budaya. Mereka memilih tinggal dan berjualan apa pun di sekitar istana di bawah naungan Yayasan Makmun al-Rasyid.

Mengambil Pelajaran

Menilik sejarahnya, kemegahan Istana Maimoon ternyata menyimpan cerita memilukan tentang kekuasaan yang tidak ditopang oleh kekuatan ideologi Islam. Kerakusan akan kekuasaan dan kebendaan, terbukti mampu mendorong penguasa muslim untuk melakukan pengkhianatan, bahkan dukungan terhadap agenda penjajahan yang nyata-nyata bertentangan dengan tuntunan Islam.

Kepemimpinan politik seperti ini tentu tidak bisa diharapkan mampu membawa umat meraih kemuliaan dan kesejahteraan hakiki. Kepemimpinan seperti ini, bahkan memberi petaka bagi umat berupa kehinaan dan dominasi penjajahan di semua aspek kehidupan.

Sayang, kondisi seperti ini, nyatanya masih berlangsung hingga sekarang. Dominasi sistem sekuler kapitalisme begitu mencengkeram dan menjadi biang munculnya berbagai persoalan yang tidak pernah bisa diselesaikan. Keberadaan pemimpin muslim pun hanya sebatas simbol, karena kekuasaan sesungguhnya ada pada asing dan aseng.

Sungguh umat ini harus dicerdaskan bahwa kepemimpinan yang kuat dan membawa kebangkitan hakiki harus tegak di atas kekuatan iman. Tentu bukan sekadar pengakuan, tetapi keimanan produktif yang melahirkan ketundukan pada seluruh aturan Islam yang Allah Swt. turunkan sebagai solusi seluruh problem kehidupan.[MNews]

Disarikan dari berbagai sumber bacaan.