Muslimah News, EDITORIAL — Saat acara Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 2023 di Sarinah, Jakarta, pada 6-8-2023 lalu, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa uang pajak yang dikumpulkan dari masyarakat tidak hanya digunakan untuk membangun infrastruktur. Pajak juga disalurkan ke masyarakat dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial, semisal untuk membayar subsidi BPJS, subsidi listrik, LPG 3 kg, BBM, dan sebagainya.
Ia juga mengeklaim, lebih dari 98 juta masyarakat Indonesia bisa mendapatkan akses kesehatan melalui BPJS Kesehatan karena dibayarkan negara dari uang pajak. Di luar itu, ada 20 juta keluarga yang mendapatkan bantuan sosial yang dananya juga diambil oleh negara dari pos penerimaan pajak.
Oleh karenanya, Sri Mulyani menegaskan bahwa pajak merupakan alat bagi Indonesia untuk menjadi negara sejahtera, bahkan berkemajuan. Dengan pajak pula, menurutnya, masyarakat punya harapan untuk keluar dari kemiskinan, termasuk dengan memperoleh hak dasar pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia.
Narasi Menyesatkan
Pemerintah memang tampak makin serius menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak yang sumber utamanya tentu dari rakyat. Itulah sebabnya pemerintah melakukan segala cara demi meyakinkan bahwa pajak bukanlah kezaliman, melainkan sebuah keniscayaan, bahkan kemestian yang perlu didukung oleh rakyat dengan penuh pengertian dan kebahagiaan.
Hal ini bisa dipahami mengingat sektor pajak merupakan andalan utama yang men-support lebih dari 80% pos penerimaan negara. Data BPS 2023 menunjukkan, dari Rp2.443,187 triliun penerimaan negara, penerimaan dari pajak mencapai Rp2.016,923 triliun. Sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Tampak pemerintah nyaris tidak punya alternatif cara untuk mengisi kantong kas negara selain dengan mengintensifkan penerimaan pajak. Berbagai celah yang memungkinkan untuk menarik uang rakyat pun terus dibongkar. Sampai-sampai, pemanfaatan sektor jasa layanan publik, serta kegiatan usaha kecil pun tidak luput dari pajak.
Betul bahwa pascapandemi, kondisi perekonomian lokal maupun global nyaris kolaps. Pemerintah pun dituntut untuk fokus mengantisipasi dampak, sekaligus mengejar target percepatan pemulihan ekonomi nasional yang membutuhkan dana sangat besar. Termasuk di antaranya untuk membiayai pembangunan yang jorjoran dilakukan dan diklaim bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk membiayai belanja negara lainnya yang jumlahnya juga besar.
Di luar itu, ada kewajiban yang juga harus negara tunaikan, yakni membayar utang yang saldonya kian mencengangkan. Per 31 April 2023, tercatat posisi utang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp7.848,8 triliun dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 38,15%. Dari utang sebesar itu, bunganya saja mencapai Rp441,4 triliun atau 2,10% dari PDB dengan tingkat pertumbuhan mencapai 14,25%.
Mirisnya, dalam sistem sekuler kapitalisme neoliberal, utang sebesar itu dipandang masih aman-aman saja karena proporsinya masih di bawah 60%. Itulah sebabnya pemerintah tidak sungkan terus menambah utang, bahkan merasa bangga dan berprestasi jika berhasil menarik investasi alias menambah jumlah utang luar negeri.
Faktanya, pembangunan yang disebut-sebut untuk kepentingan rakyat, sejatinya adalah demi kepentingan korporasi. Sementara itu, pembayaran utang luar negeri yang terus membengkak ini pada akhirnya tetap menjadi beban rakyat melalui penarikan pajak yang tiada pernah henti.
Kelaziman Kapitalisme
Memalak rakyat dengan berbagai kebijakan pajak, sejatinya merupakan kelaziman dalam sistem ekonomi kapitalisme neoliberal. Sistem ini memang menjadikan rakyat sebagai bumper kepentingan para pemilik modal (kapitalis) yang mencengkeram kekuasaan melalui pemilu demokrasi.
Hal ini niscaya karena asas kebebasan yang mendasari sistemnya memang memberi ruang besar bagi mereka yang kuat modal untuk menguasai sumber-sumber ekonomi. Dengan kekuatan modal pula, mereka bisa menyetir kekuasaan sehingga kebijakan-kebijakan negara menjadi alat legitimasi bagi kerakusan mereka atas kedudukan dan materi.
Ndilalah-nya, sistem ini sangat jauh dari nilai-nilai spiritual dan moral. Penguasa hanya berperan sebagai regulator, bukan sebagai pengurus dan penjaga umat. Hubungan mereka dengan rakyat benar-benar sarat hitung dagang. Jika rakyat bisa membayar semua layanan, kenapa tidak? Bahkan, kalau ada yang tidak bisa membayar, rakyat lainnya dipaksa menanggung melalui bermacam cara, termasuk pajak dan program-program jaminan sosial, dengan dalih kemandirian masyarakat ataupun proyek swadaya dan gerakan membantu sesama.
Alhasil, meskipun negeri ini dikenal kaya raya dan sumber dayanya melimpah ruah, tetapi penguasa tidak pernah mampu menyejahterakan rakyatnya. Ini karena seluruh sumber daya tersebut justru jadi rebutan pengusaha yang berkolaborasi dengan para penguasa. Pada saat yang sama, modal untuk menyejahterakan rakyatnya hanya bertumpu pada pajak dan utang yang ujung-ujungnya tetap saja membebani pundak rakyat, bahkan makin mencekik leher mereka.
Memang, dalam sistem kapitalisme, penerimaan negara biasanya terbagi dua, yaitu penerimaan dari pajak dan bukan pajak. Namun, meski diistilahkan dengan sumber penerimaan bukan pajak, tetap saja faktanya adalah pungutan yang di antara sumber dan objeknya adalah rakyat juga atau pada akhirnya rakyat pula yang merugi. Misalnya, penerimaan dari pemanfaatan SDA, dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, dan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah.
Untuk penerimaan dari pemanfaatan SDA dan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, faktanya hanya menjadi alat legitimasi penguasaan korporasi asing atas aset-aset milik rakyat dan negara. Mereka diberi kebebasan untuk mengelolanya asal mau membayar kompensasi pada negara yang jumlahnya tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka dapat.
Adapun penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilakukan pemerintah, di antaranya adalah penerimaan dari layanan kesehatan atau rumah sakit. Satuan layanan itu ditarget memberikan kontribusi pemasukan pada kas negara yang berarti bebannya tetap dikenakan pada masyarakat yang turut memanfaatkan dengan istilah retribusi.
Cukup Islam!
Dengan demikian, tidak mungkin masyarakat berharap rezim kapitalistik ini bisa memberikan kesejahteraan dan kebaikan sebagaimana yang digembar-gemborkan. Ini karena rezim ini tidak melandaskan pengaturannya pada Zat Yang Maha Adil dan Maha Sempurna, melainkan pada kepentingan manusia yang berkuasa.
Harapan satu-satunya hanya ada pada Islam. Sistem Islam tegak di atas landasan yang benar dan melahirkan aturan yang juga benar. Aturannya menyolusi seluruh problem kehidupan, serta menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang.
Dalam Islam, kesejahteraan ditetapkan sebagai hak setiap individu rakyat. Aturan-aturan Islam memang memastikan hal tersebut bisa dicapai dengan sempurna, antara lain melalui penerapan strategi politik ekonomi Islam. Dengan aturan ini, individu dipastikan bisa mengakses sumber-sumber kekayaan, minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, bahkan diberi ruang besar untuk meraih taraf hidup yang lebih tinggi tanpa mengabaikan prinsip halal haram.
Semua ini ditopang negara yang berperan sebagai pengurus dan penjaga. Pada saat sama, negara dipastikan memiliki modal untuk membangun dan mewujudkan tugas-tugasnya. Salah satunya melalui pengaturan soal pembagian kepemilikan harta yang ada dalam sistem ekonomi Islam.
Konsep inilah yang menjamin pemasukan berkelanjutan harta bagi negara. Misalnya, kekayaan alam yang secara syar’i ditetapkan sebagai milik umat, diamanahkan pada negara untuk mengelolanya. Hasilnya nanti digunakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat melalui mekanisme yang dipastikan memberi rasa keadilan bagi semua.
Modal ini jumlahnya sangat luar biasa. Kekayaan yang ada dalam perut bumi dan tanah air umat Islam di berbagai wilayah dunia nyaris tidak ada habisnya. Ada minyak, gas, emas, perak, intan, tembaga, uranium dan lainnya. Belum kekayaan yang ada di perairan dan hutan rimba.
Di luar itu, masih banyak pos penerimaan yang akan mengisi kas baitulmal negara, antara lain berupa jizyah, ganimah, fai, kharaj, usyur, rikaz, juga zakat. Hanya saja, untuk pemanfaatan zakat, harus mengikuti aturan khusus yang ditetapkan, yakni penyalurannya hanya terbatas pada delapan golongan.
Negara dalam Islam tidak akan menarik pungutan semacam pajak dalam sistem sekarang. Kalaupun ada pungutan yang disebut dharibah, faktanya berbeda dengan konsep pajak dalam kapitalisme. Dharibah hanya dipungut saat kas negara kosong dan upaya lain sudah ditempuh. Itu pun hanya dipungut dari orang kaya dari kalangan kaum mukmin.
Dengan demikian, semua harta yang masuk ke kas negara (baitulmal) sudah lebih dari cukup untuk membuat rakyat sejahtera jika—dan hanya jika—dikelola dengan sistem ekonomi Islam. Sayang, sistem kapitalisme yang diterapkan justru membuat semua kekayaan milik umat ini dirampok oleh kapitalis rakus, baik lokal maupun asing.
Khatimah
Oleh karenanya, umat harus memahami bahwa akar semua penderitaan mereka adalah penerapan sistem sekuler kapitalisme neoliberal. Sistem destruktif ini harus segera dicampakkan dengan cara menggencarkan dakwah membangun kesadaran mendalam tentang urgensi perubahan ke arah tegaknya sistem Islam. Tentu dimulai dengan menguatkan keyakinan akan kebenaran akidah dan hukum-hukum Islam, sekaligus memberi mereka gambaran tentang konstruksi sistem Islam dalam mewujudkan kesejahteraan.
Hal ini hanya bisa mewujud melalui dakwah pemikiran Islam kafah, hingga muncul kerinduan pada diri umat untuk hidup di bawah naungan Islam. Dakwah ini yang akan menaikkan level berpikir umat sehingga mereka tidak akan mudah dipecundangi oleh berbagai retorika para pemburu kekuasaan yang mencari simpati dan dukungan justru untuk melanggengkan kezaliman. [MNews/SNA]
