![[Bagian 3/5] Health for All, Urgensi Politik Kesehatan Islam (Catatan bagi Agenda Transformasi dan RUU Kesehatan)](https://muslimahnews.net/wp-content/uploads/2022/07/photo_2022-07-12_05-55-06.jpg)
Bagian 3: Saatnya Ditinggalkan, sambungan dari Bagian 2: Alarm Kapitalisme.
Penulis: Dr. Rini Syafri
Muslimah News, FOKUS — Politik kesehatan kapitalisme adalah seperangkat pemikiran yang berakar dari sekularisme, khususnya pemikiran tentang manusia dan perilakunya dalam upaya pemenuhan berbagai kebutuhan hidup. Paham tersebut juga memandang kesehatan sebagai persoalan ekonomi atau komoditas, sedangkan negara adalah entitas politik yang difungsikan bagi pewujudan berbagai konsep dan paradigma berbahaya tersebut.
Di sisi lain, determinan sosial kesehatan atau social determinant of health (SDoH) kapitalisme sebagai aspek fundamental dalam perawatan kesehatan, bersifat destruktif. Berupa peradaban kapitalisme dengan sistem kehidupan sekuler sebagai unsur pentingnya, khususnya sistem ekonomi dan politik kapitalisme.
Preventif Palsu
Menelisik konsep politik kesehatan kapitalisme dan segala yang direalisasikan darinya, sesungguhnya kapitalisme tidak memiliki konsep preventif dalam makna sesungguhnya, yakni upaya di hulu agar anugerah kesehatan bagi setiap bani insan terawat sepanjang hayatnya. Ini karena SDoH kapitalisme merupakan sistem kehidupan sekuler yang destruktif terhadap kesehatan.
Dalam kapitalisme, yang ada hanya konsep preventif klinis dan promosi kesehatan yang bersifat teknis. Misal, skrining kesehatan sebagai preventif klinis sekunder, lazimnya dilakukan manakala riwayat perjalanan penyakit atau kerusakan kesehatan bagi penyakit degeneratif berada pada tahap subklinis yang bertujuan untuk pengendalian faktor klinis.
Sementara itu, SDoH kapitalisme sebagai faktor fundamental perjalanan penyakit, dibiarkan bekerja secara sistemis bagi terwujudnya faktor pemicu nonklinis. Kondisi ini menjadi pendorong kerusakan kesehatan ke tingkat yang lebih parah. Di sisi lain, pengelolaan penyakit yang lebih baik dan efektif sebagai tujuan skrining hanyalah narasi indah ketika pelayanan kesehatan menjadi bagian dari sistem kesehatan yang terindustrialisasi.[1]
Akibatnya, pada skrining penyakit jantung, misalnya, total jumlah pengidap CVD tidak berkurang sebagaimana ditunjukkan oleh sebuah proyek WHO untuk skrining CVD pada sejumlah negara di kawasan Eropa.
Dinyatakan, “Skrining tingkat populasi untuk faktor risiko penyakit kardiovaskular (CVD) tidak berpengaruh pada penurunan morbiditas dan mortalitas CVD, kesimpulan dari laporan jaringan bukti kesehatan WHO (HEN) yang baru diterbitkan. Untuk mengurangi risiko CVD, yang juga terkait hasil Covid-19 yang lebih buruk, laporan tersebut mengusulkan beberapa langkah alternatif untuk dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan di WHO wilayah Eropa.”[2]
Khusus pencegahan kanker telah disahkan WHA dalam resolusi pencegahan dan pengendalian kanker. Ini termaktub dalam dokumen WHA-70.12-2017.[3] Hasilnya, jauh panggang dari api. Jumlah pengidap kanker malah terus bertambah, bahkan diperkirakan ada 2,84 juta kasus kanker baru pada 2024. Artinya, terjadi peningkatan hampir 50% dari 1,3 kasus selama empat tahun terhitung sejak 2020. Demikian juga HIV/AIDS dan berbagai penyakit menular lainnya.
Promosi Semu
Apabila kita telisik, promosi politik kesehatan kapitalisme—di tengah SDoH berkarakter perusak—merupakan keberpihakan semu sistem kapitalisme terhadap kesehatan. Bagaimana mungkin terwujud perilaku hidup sehat yang sesungguhnya saat kehidupan insan diselimuti berbagai pendorong masyarakat berperilaku tidak sehat?
Misalnya, promosi perilaku kebiasaan makan sehat, padahal politik pangan kapitalisme, politik pendidikan, politik lingkungan, dan politik sumber daya air sendiri justru mendorong masyarakat berperilaku sebaliknya. Demikian juga dengan politik kesehatannya.
Oleh karenanya, sekalipun dikukuhkan melalui UU, tetapi efeknya sangat temporal. Di samping itu, hanya diperuntukkan bagi segmen tertentu yang jumlahnya sangat sedikit dari populasi manusia sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah riset.[3],[4]
Upaya Kuratif, Berujung Nestapa
Kerusakan kesehatan yang begitu hebat di hulu, diperparah oleh konsep kuratif kapitalisme di hilir. Monopoli dan kebusukan merajalela pada sistem kesehatannya karena pilar-pilarnya secara keseluruhan maupun masing-masing.
Lingkup pendidikan hingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan diliputi oleh spirit industrialisasi kesehatan, mulai dari industri rumah sakit hingga industri farmasi, obat-obatan, dan makanan. Diskriminasi, pengabaian kesehatan, bahkan keselamatan jiwa masyarakat, menjadi perkara yang lazim terjadi di ruang perawatan, yang seharusnya di sana menjadi tempat perwujudan puncak kemanusiaan.
Pada 2005, Majelis ke-58 WHA mengadopsi resolusi WHA58.33, berisi desakan kepada seluruh negara anggota agar melakukan reformasi mekanisme pembiayaan kesehatan bagi pencapaian UHC. Hasilnya, terjadi perluasan akses pelayanan kesehatan disertai perluasan diskriminasi penurunan kualitas pelayanan kesehatan.
Ini ditegaskan oleh WHO dalam laman resminya, “(Sebanyak) 15% dari seluruh kematian atau ada 5,7—8,7 juta kematian setiap tahunnya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (Indonesia salah satunya, pen.) berkaitan dengan buruknya kualitas perawatan.”[5]
Indonesia sendiri, sejak 23 Mei 1950, resmi bergabung dalam keanggotaan WHO. Alhasil, tentu saja Indonesia turut ada dalam arus global implementasi politik kesehatan kapitalisme itu. Selama masa 40 tahun tersebut, tidak kurang-kurang program yang ada untuk merealisasikan puluhan resolusi WHO.
Artinya, konsep politik kesehatan kapitalisme adalah biang keladi kerusakan kesehatan, baik di tingkat global maupun khusus di Indonesia. Ini karena yang diterapkan adalah politik kesehatan kapitalisme sebagai bagian integral dari peradaban kapitalisme dan sistem kehidupan sekularisme sebagai komponennya.
Jadi, persoalannya bukan kurang kesungguhan dalam penerapan konsep. Puluhan resolusi bagi pelaksanaan konsep politik kesehatan kapitalisme dirumuskan dewan eksekutif dan diaruskan secara global melalui sidang tahunan WHA. Pelaksanaannya pun dikontrol kuat oleh WHO.[6],[7],[8]
Di sisi lain, masa penerapan yang hampir seabad adalah waktu yang lebih dari cukup bagi pengakuan konsep politik kesehatan kapitalisme, baik konsep preventif di hulu maupun kuratif di hilir.[9]
Itulah karakter negatif politik kesehatan kapitalisme dari sisi terampasnya hak publik. Adapun dari sisi terenggutnya hak otonom dokter adalah karena keberadaan dokter dalam politik kesehatan kapitalisme—berikut sistem kesehatannya—hanyalah dirancang sebagai buruh terdidik, penggerak industri kesehatan yang tunduk pada kepentingan bisnis korporasi dan kaum oligarki. Dedikasi dan kemuliaan dokter yang menjadi ujung tombak bagi terealisasinya hak kesehatan masyarakat berada di titik nadir.
Semua ini akhirnya menghasilkan masyarakat sakit-sakitan sepanjang hayatnya. Ini tampak dari usia harapan hidup (UHH) yang lebih tinggi daripada harapan hidup sehat (HHS) atau health-adjusted life expectancy (HALE). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2019, UHH 2022 mencapai 71,85 tahun dengan HHS hanya 62,8 tahun.[10],[11] Inilah fakta absurd preventif politik kesehatan kapitalisme. [MNews/Gz]
Bersambung ke Bagian 4: Akar Masalah.
[1]https://www.cdc.gov/cancer/dcpc/prevention/screening.htm
[2]https://www.who.int/europe/news/item/18-01-2021-new-who-report-population-based-screening-for-cardiovascular-disease-risk-factors-does-not-reduce-cvd-mortality; Population-level screening for cardiovascular disease (CVD) risk factors has no effect on lowering CVD morbidity and mortality, concludes a recently published WHO Health Evidence Network (HEN) report. To reduce CVD risks, which are also associated with poorer COVID-19 outcomes, the report proposes some alternative measures for consideration by policy-makers in the WHO European Region.
[3] https://apps.who.int/iris/handle/10665/275676; Resolusi ini mendesak pemerintah dan WHO untuk mempercepat tindakanuntuk mencapai target yang ditentukan dalam Rencana Aksi Global untuk pencegahan dan pengendalian NCDs 2013-2020 dan Agenda PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk mengurangi kematian dini akibat kanker.
[4] https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-6753-x
[12] https://academic.oup.com/jpubhealth/article/33/1/71/1545302
[13]https://www.who.int/news-room/heets/detail/quality-health-services;
[14]https://www.who.int/about/governance/executive-board; The Executive Board is composed of 34 technically qualified members elected for three-year terms. The annual Board meeting is held in January when the members agree upon the agenda for the World Health Assembly and the resolutions to be considered by the Health Assembly.A second shorter meeting takes place in May-June, as a follow-up to the Health Assembly. The main functions of the Board are to implement the decisions and policies of the Health Assembly, and advise and generally to facilitate its work.
[15]https://www.who.int/about/governance/world-health-assembly; The World Health Assembly is the decision-making body of WHO. It is attended by delegations from all WHO Member States and focuses on a specific health agenda prepared by the Executive Board. The main functions of the World Health Assembly are to determine the policies of the Organization, appoint the Director-General, supervise financial policies, and review and approve the proposed programme budget. The Health Assembly is held annually in Geneva, Switzerland.
[16]https://www.who.int/about; “Kami memperjuangkan kesehatan dan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Kami berdedikasi untuk kesejahteraan semua orang yang dipandu oleh sains. WHO memimpin dan memperjuangkan upaya global agar setiap orang di mana saja berada berkesempatan yang sama untuk hidup sehat.”
[17]https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12313760/; The Health for All campaign is directed toward the maintenance of primary health care within an established national health care system. .. “primary health care is essential health care based on practical techniques, scientifically valuable and socially acceptable, and rendered universally acceptable to all individuals and families.
[18] https://dataindonesia.id/ragam/detail/umur-harapan-hidup-di-indonesia-sebesar-7185-tahun-pada-tahun-2222
[19] https://apps.who.int/gho/data/node.main-searo.HALE?lang=en
