Muslimah News, EDITORIAL — Pemerintah kembali menegaskan, proyek IKN akan tetap jalan dan yakin 100% bisa berjalan. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (9-6-2023).
Ia mengeklaim bahwa perkembangan megaproyek ini cukup positif. Selain peraturan pemerintah terkait kemudahan investasi dan insentif di IKN sudah selesai dibuat, hingga saat ini sudah ada 228 perusahaan dalam dan luar negeri yang selesai menandatangani Letter of Intent (LOI). Bahkan, 95 perusahaan di antaranya sudah melakukan kunjungan ke area IKN.
Serius?
Secara fakta, masuknya investor yang digadang-gadang akan turut menyukseskan proyek IKN masih berupa catatan di atas kertas. Namun, pemerintah meyakinkan bahwa ketika pembangunan infrastruktur dasar yang sedang bertahap dilakukan dengan alokasi APBN sebesar USD1,59 miliar atau Rp23,94 triliun ini selesai, investasi asing itu dipastikan akan mengalir lancar.
Menilik capaiannya, pembangunan tahap awal proyek IKN yang mengusung konsep “Future Smart Forest City of Indonesia” dengan tagline “Kota Dunia untuk Semua” ini nyatanya baru sekitar 28,939%. Itu pun baru berupa pembangunan infrastruktur dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), khususnya Penataan Sumbu Kebangsaan Tahap I (Plaza Seremoni) yang menjadi prioritas kerja Kementerian PUPR pada 2022—2024.
Namun, meski proses pembangunannya disebut-sebut sesuai target, selalu saja muncul kontroversi baru menyangkut realisasi megaproyek ini. Baru-baru ini, misalnya, Kementerian Keuangan mengumumkan akan ada tambahan anggaran Rp7-8 triliun untuk pembangunan IKN tahun ini. Dana ini akan digunakan untuk pembebasan lahan yang akan disediakan bagi pengembang atau investor atas permintaan Presiden Jokowi.
Kontroversi berikutnya adalah terkait keputusan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Marves Luhut Binsar Panjaitan, yang atas persetujuan presiden akan memakai tenaga asing sebagai pengawas proyek IKN demi menjaga kualitas pembangunan IKN. Maklum, ia sangat berambisi, acara peringatan HUT RI tahun 2024 nanti sudah bisa dilakukan di IKN.
Sarat Problem
Adanya fakta pembengkakan anggaran, sejatinya menunjukkan perencanaan IKN memang tidak matang. Dampaknya, tentu akan menambah berat beban APBN yang sudah overload dengan utang, sedangkan masih banyak proyek-proyek ambisius lain yang memerlukan dana besar, seperti subsidi kendaraan listrik yang kadung dijanjikan akan terealisasi dalam waktu dekat.
Adapun soal rekrutmen pengawas asing, sejatinya menunjukkan mental ketergantungan dan ketidakpercayaan diri yang terus dipelihara oleh pemerintah. Seakan-akan bangsa ini tidak memiliki SDM unggul yang bisa dipercaya untuk menyukseskan target-target pembangunan yang sudah dicanangkannya. Tanpa sadar, LBP sedang mengakui bahwa mental para pejabat dan sistem pendidikan kita memang sangat bermasalah. Sampai-sampai berbagai urusan penting negara tidak ada yang beres dan butuh diurus pihak asing.
Yang lebih penting, semestinya pembangunan IKN juga memperhatikan aspek keamanan. Maklum saat ini hubungan antarnegara dan konstelasi politik internasional sudah sarat dengan kepentingan ideologi, politik, dan ekonomi. Tentu tidak tepat jika dalam pelaksanaan proyek pembangunan sektor strategisnya malah diserahkan kepada tenaga kerja dan atau pengawas asing.
IKN juga semestinya mencerminkan kekuatan bangsa. Oleh karenanya, pemerintah seharusnya menggunakan megaproyek ini sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, seluruh potensi dan kemampuan anak bangsa yang senyatanya luar biasa ini bisa benar-benar dioptimalkan, bukan malah dimarginalkan.
Apalagi pemerintah katanya punya mimpi, selain menjadikan IKN sebagai simbol identitas nasional, IKN juga akan menjadi penggerak ekonomi pada masa depan. Dalam situs resmi IKN (ikn[dot]go[dot]id) disebutkan, tahun 2045 visi PDB Indonesia bisa mencapai USD180 miliar. Sedangkan estimasi lapangan kerja yang bisa diserap pada tahun tersebut bisa mencapai 4,811 juta orang.
Masalahnya, siapa yang akan diuntungkan saat asingisasi begitu masif terjadi di semua lini? Jangan-jangan cuma para pemodal dan SDM asing sebagaimana yang selama ini sudah terjadi. Terlebih, saat menghadiri acara Ecosperity Week 2023 di Singapura baru-baru ini, Presiden Jokowi malah gencar menawarkan kepada masyarakat dan investor Singapura agar mau tinggal dan berinvestasi di IKN. Dalihnya, harga properti di Singapura sudah sangat mahal. Solusinya, pindah ke Nusantara.
Salah Paradigma
Sejak awal, megaproyek IKN menunjukkan ada yang salah dalam paradigma kepemimpinan kapitalis sekuler yang hari ini tegak. Alih-alih fokus mengurus dan menyolusi problem utama rakyat, yakni soal keadilan dan kesejahteraan yang makin jauh dari harapan, penguasa malah asyik dengan proyek-proyek mercusuar berbau bancakan dan bagi-bagi kue kekuasaan di antara para pemilik modal yang mendukung tegaknya kekuasaan.
Pengaruh simbiosis mutualisme antara oligarki politik dan oligarki ekonomi ini memang makin terasa. Tampak dari munculnya berbagai aturan dan proyek pembangunan yang nyaris selalu mengabdi untuk melayani kepentingan mereka, seperti UU Cipta Kerja dan apa yang disebut dengan proyek-proyek strategis nasional, termasuk pemindahan ibu kota negara.
Sementara itu, kondisi rakyat banyak tetap saja menderita. BPS mencatat jumlah penduduk miskin per September 2022 masih sebanyak 26,36 juta atau 9,57% dari total penduduk Indonesia. Ini dihitung dengan ambang batas garis kemiskinan yang sangat rendah, yakni sebesar Rp535.547.
Sementara itu, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS yang dirilis pada Januari 2023 pun masih mencatat kemiskinan ekstrem Indonesia sebesar 2,04%. Adapun Survei Status Gizi Nasional (SSGI) tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia masih di angka 21,6%, jauh dari target prevalensi stunting pada tahun 2024 sebesar 14% dan standard WHO di bawah 20%.
Semua problem ini jelas hanya sebagian kecil dari problem super besar yang dihadapi masyarakat kita. Masih banyak PR yang belum bisa dituntaskan oleh penguasa tersebab paradigma yang salah dalam kepemimpinannya, mulai dari soal politik, ekonomi, sosial, hukum, hankam, dan sebagainya.
Faktanya, selama ini penguasa hanya fokus berlomba meraih kepentingan politik dan ekonomi saja. Itupun semata demi kepentingan kelompoknya saja. Sedangkan rakyat ditinggalkan, kecuali menjelang momen lima tahunan.
Kondisi ini tentu tidak akan terjadi jika penguasa memiliki paradigma yang benar dalam kepemimpinan. Penduduk Indonesia bukan mustahil untuk meraih kesejahteraan hakiki di berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya ekonomi, tetapi juga merasakan keberkahan hidup berupa kebahagiaan hakiki karena seluruh kebutuhan dasarnya sebagai manusia benar-benar terpenuhi, baik fisik maupun nonfisik, lahir maupun batin.
Butuh Islam
Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia dan sangat kaya-raya. Artinya, Indonesia sejatinya punya modal kebangkitan berupa ideologi Islam dan dukungan SDA untuk menyejahterakan rakyatnya.
Hanya saja kepemimpinan kapitalis sekuler justru membajak potensi besar ini hingga alih-alih menjadi berkah, malah tenggelam dalam bencana demi bencana. Kehidupan masyarakat penuh kesempitan dan tetap dalam posisi terjajah, hanya oknum penjajahnya yang berbeda kedok dan rupa.
Kunci kesuksesan dan keberkahan hidup sebuah bangsa adalah kepemimpinan berdasar iman dan takwa. Di dalamnya ada fungsi riayah (mengurus) dan junnah (menjaga) umat berdasar kesadaran ruhiyah. Tentang hal ini Allah Swt. berfirman,
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-Araf: 96).
Keberkahan hidup inilah yang sejatinya dicita-citakan manusia, karena terkandung di dalamnya semua pemenuhan atas kebutuhan hidup dalam seluruh aspeknya. Caranya tidak lain dengan melakukan ketaatan sebagai wujud iman dan takwa. Yakni dengan menerapkan seluruh aturan Islam yang diturunkan sebagai jalan hidup sekaligus problem soving bagi seluruh problem kehidupan manusia.
Aturan Islam sangat relevan dalam menyolusi problem kekinian. Krisis politik, ekonomi, sosial, hukum, dan hankam, semuanya tidak akan terjadi jika aturan Islam diterapkan. Hal ini dikarenakan aturan Islam datang dari Allah, Zat Yang menciptakan manusia, alam semesta, dan kehidupan, yang tidak punya kepentingan sebagaimana legislasi dalam sistem kapitalisme sekuler.
Kekuasaan dalam Islam menjadi refleksi ketaatan. Para pemimpin tidak akan bersengaja mencurangi rakyatnya karena yakin akan beratnya pertanggungjawaban di akhirat kelak. Mereka justru akan mengurus dan menjaga rakyat dengan sebaik-baiknya. Yakni dengan cara menegakkan syariat Islam kafah dalam semua aspek kehidupan.
Inilah rahasia sukses kepemimpinan Islam yang tegak selama belasan abad dan dikenal dengan sistem Khilafah. Umat Islam hidup dengan sejahtera hingga lahir sebuah peradaban cemerlang yang diakui para sejarawan mancanegara. Bukti-bukti sejarahnya pun terserak dalam berbagai tulisan dan kitab-kitab, serta peninggalan fisik di berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia.
Salah satunya tecermin dalam pernyataan yang disampaikan Carly Fiorina, CEO Hewlett-Packard Corporation pada pidatonya di sebuah pertemuan seluruh manajer perusahaan tersebut di seluruh dunia, pada 26 September 2001, dua minggu setelah peristiwa pengeboman gedung WTC.
Ia katakan, “Pernah ada suatu peradaban yang merupakan peradaban terbesar di dunia. Peradaban itu mampu menciptakan negara super benua yang membentang dari laut ke laut dan dari iklim utara ke daerah tropis dan gurun. Di dalam dominasinya, hidup ratusan juta orang, dari berbagai kepercayaan dan etnis.”
Peradaban itu tidak lain adalah khilafah yang hari ini idenya justru sedang dimonsterisasi dan dikriminalisasi. Oleh karenanya, menjadi kemestian bagi umat Islam untuk berjuang menegakkannya kembali. Karena hal tersebut merupakan konsekuensi keimanan sekaligus bukti ketakwaannya kepada Zat Yang Maha Tinggi. Jangan sampai keimanan dan ketakwaan kita hanya sebatas pengakuan tanpa bukti. [MNews/SNA]
