Muslimah News, EDITORIAL — Aktivis perempuan sedang resah. Pasalnya, beberapa waktu lalu, KPU mengeluarkan Peraturan No. 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang mengatur pembulatan ke bawah jika hasil perhitungan 30% dari jumlah alokasi kursi menghasilkan angka desimal kurang dari koma lima.
Mereka memandang aturan ini berpotensi mengurangi jumlah caleg perempuan pada Pemilu 2024 dan dinilai tidak sesuai dengan UU 7/2017 tentang syarat 30% keterwakilan perempuan dalam pemilu, khususnya Pasal 245. Oleh karenanya, mereka melakukan protes agar Bawaslu segera mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk secepatnya merevisi aturan tersebut.
Logika Absurd Feminisme
Keterwakilan perempuan masih dinilai sangat penting untuk memberikan perspektif perempuan dalam pembuatan kebijakan atau undang-undang. Logika yang dibangun adalah “makin banyak proporsi perempuan dalam parlemen, undang-undang yang dihasilkan akan makin pro kepentingan perempuan”.
Selama ini, tidak dimungkiri bahwa perempuan masih menghadapi banyak permasalahan. Kekerasan, diskriminasi, marginalisasi, stigmatisasi, dan kemiskinan, sering disebut-sebut sebagai problem krusial kaum perempuan.
Kalangan feminis kemudian beranggapan semua problem itu berakar dari minimnya akses perempuan pada sektor politik kekuasaan. Mereka pun meyakini kondisi ini berawal dari budaya patriarki yang berurat akar dalam masyarakat kita. Budaya seperti ini cenderung menempatkan laki-laki sebagai pusat orientasi, sedangkan kaum perempuan dipandang sebelah mata, bahkan menjadi subordinat bagi kaum laki-laki.
Mereka juga menyebut semua problem yang menimpa perempuan sebagai ketimpangan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan terjadi gegara masyarakat biasa menomorsatukan kaum laki-laki. Kemiskinan perempuan pun terjadi karena masyarakat pro laki-laki. Munculnya kasus-kasus diskriminasi pun dituding berbasis cara pandang laki-laki.
Demikianlah, mereka menyebut semua ketakadilan yang menimpa perempuan adalah akibat bias pandang masyarakat yang terlalu mengutamakan laki-laki. Mereka juga tidak jarang menuduh bahwa cara pandang yang bias gender ini bersumber dari pandangan agama. Agamalah yang bertanggung jawab atas terbentuknya budaya patriarki, hingga mereka pun menuntut agama untuk direinterpretasi.
Begitu pun dengan kebijakan dan hukum, semuanya harus bersih dari pandangan agama, kecuali kalau direaktualisasi. Dengan demikian, kesetaraan gender pun menjadi kredo suci yang tidak boleh ditentang meski oleh ayat suci.
Tertipu Demokrasi
Logika feminisme tadi sejalan dengan teori dan penerapan sistem perwakilan dalam politik demokrasi. Demokrasi yang disebut-sebut sebagai sistem politik terbaik ini (teorinya) memang memberi hak yang sama pada semua warga negara dalam pengambilan keputusan atau pembuatan undang-undang yang dapat mengubah hidup mereka.
“Demos” berarti rakyat, “kratos” berarti kedaulatan. Kredo utama dalam demokrasi adalah vox populi vox dei ‘suara rakyat adalah suara Tuhan’. Walhasil, apa yang disepakati rakyat akan dianggap kebenaran. Pantang bagi pemerintah yang dipilih atas mandat rakyat untuk menolak melaksanakan kehendak rakyat berupa undang-undang yang dirumuskan oleh wakil rakyat mereka di parlemen.
Namun, pada faktanya, sistem perwakilan dalam politik demokrasi sangat lazim melahirkan oligarki kekuasaan. Dampaknya, muncul tirani minoritas atas mayoritas, yakni dominasi sekelompok elite atas rakyat secara keseluruhan.
Ndilalah-nya, elite yang dimaksud bukan entitas laki-laki atau mereka yang pro laki-laki sebagaimana yang mereka pikirkan, melainkan tidak lain adalah para pemilik modal yang menjadikan kekuasaan sebagai alat meraih kepentingan. Mereka (para pemilik modal) siap menggelontorkan uang demi memenangkan persaingan, lalu menyetir kebijakan dan undang-undang agar bisnis memperbesar kapital mereka lancar.
Inilah realitas sekarang. Apa yang disebut-sebut sebagai problem perempuan saat ini, sejatinya merupakan problem masyarakat secara keseluruhan akibat penerapan sistem hidup kapitalisme yang rusak dan disetir oleh para pemilik kapital. Tidak ada hubungannya dengan ada atau tidak adanya keterwakilan perempuan di parlemen.
Problem kemiskinan, misalnya, sejatinya merupakan dampak penerapan sistem ekonomi yang eksploitatif dan pro pemilik modal (kapitalis). Dengan kekuatan uangnya, para kapitalis menyetir para politisi untuk mengegolkan dan menerapkan UU yang pro kepentingan mereka.
Contohnya, kita lihat UU Omnibus Law, UU Minerba, UU SDA, dan sebagainya, telah menjadi pelegitimasi para kapitalis untuk menguasai aset ekonomi milik rakyat yang sedemikian melimpah ruah, hingga negara tidak punya modal menyejahterakan rakyatnya, baik laki-laki maupun perempuan.
Begitu pun problem ketakadilan, kekerasan, kebodohan, marginalisasi, dan sebagainya, menjadi problem umat secara keseluruhan. Semuanya menyangkut penerapan UU yang lahir dari mindset sekuler kapitalisme neoliberal. Para politisi yang lahir dalam sistem ini—laki-laki maupun perempuan—kerap melahirkan aturan yang tak mampu menyolusi problem hingga ke akar, bahkan melahirkan tambahan persoalan, baik bagi rakyat laki-laki maupun perempuan.
Bahkan, jika mau jujur, penerapan sistem sekuler kapitalismelah yang telah memenjara kaum perempuan. Mereka dieksploitasi dan dianggap sebagai komoditas untuk kepentingan produksi dan pasar industri milik para kapitalis yang begitu mengagungkan uang. Fitrah kewanitaan dan keibuan mereka juga dirusak, hingga rusaklah struktur masyarakat dan generasinya. Inikah yang mereka inginkan?
Kembali Ke Islam
Semestinya para aktivis perempuan itu menyadari bahwa kemuliaan mereka hanya ada pada Islam, bukan pada penerapan sistem sekuler demokrasi kapitalisme neoliberal yang eksis sekarang dan umurnya terus mereka perpanjang. Mereka tidak perlu bersusah payah berjuang menuntut representasi di parlemen hanya demi bisa bersuara lantang. Ini karena problemnya justru ada pada mindset penguasa dan sistem yang mereka terapkan.
Bukankah sering kali terbukti bahwa kebijakan zalim justru keluar dari para politisi dan pemimpin perempuan, sekalipun nyata-nyata menyusahkan kehidupan para ibu atau kaum perempuan? Ini karena sejatinya yang menyetir pemikiran mereka dalam mengambil kebijakan bukanlah fitrah keperempuanan, melainkan mindset yang bercokol dalam benak dan berkelindan dengan berbagai kepentingan.
Sungguh, hanya sistem Islam yang benar-benar menempatkan laki-laki dan perempuan dengan sangat proporsional sesuai tujuan penciptaan. Tidak ada yang ditonjolkan satu dari lainnya, melainkan karena ketakwaan. Aturan-aturan Islam yang sempurna diterapkanlah yang akan menjamin kesejahteraan keduanya dengan catatan diterapkan secara keseluruhan.
Islam datang sebagai pemecah permasalahan manusia secara keseluruhan, bukan hanya laki-laki atau perempuan. Sekalipun terkadang ada aturan yang berbeda di antara laki-laki dan perempuan, semuanya demi kemaslahatan bersama, bukan karena Islam mendiskriminasi satu atas lainnya.
Politik ekonomi Islam, misalnya, memastikan kesejahteraan menjadi hak orang per orang, laki-laki maupun perempuan. Penerapan sistem pergaulan dan sanksi Islam memastikan keamanan dan kemuliaan terjamin bagi setiap orang. Begitu pun dengan hukum-hukum lainnya.
Salah besar jika Islam dikatakan mendiskriminasi dan menyubordinasi kaum perempuan. Keduanya bahkan diperintah saling bekerja sama untuk meraih tujuan masyarakat secara keseluruhan. keduanya juga benar-benar berperan optimal sesuai peran dan fungsi yang Allah berikan.
Allah Swt. berfirman dalam QS At-Taubah: 71,
وَالۡمُؤۡمِنُوۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتُ بَعۡضُهُمۡ اَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍۘ يَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَيُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤۡتُوۡنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيۡعُوۡنَ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗؕ اُولٰۤٮِٕكَ سَيَرۡحَمُهُمُ اللّٰهُؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيۡزٌ حَكِيۡمٌ
“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”
Khatimah
Peradaban Islam telah tegak gilang gemilang selama belasan abad di bawah naungan institusi Khilafah Islam. Tidak pernah terjadi ketakadilan atau kezaliman yang menimpa perempuan, meski laki-laki yang mendapat hak memegang kekuasaan. Bahkan, Islam begitu memuliakan perempuan.
Kisah pengusiran entitas Bani Qainuqa’ oleh Rasulullah dan penaklukan Ammuria oleh pasukan Khalifah Mu’tashim Billah hanyalah sedikit bukti perhatian Islam terhadap posisi perempuan. Pembelaan Islam dan negara yang tegak di atasnya—terhadap hak-hak dan martabat kaum perempuan—tercatat dengan tinta emas sejarah yang tidak mungkin terlupakan. [MNews/SNA]
