[Kabar] Fenomena Ida Dayak Menunjukkan Masyarakat Ingin Segera Sembuh

Muslimah News, NASIONAL — Pengobatan oleh Ida Dayak sedang viral di seluruh media, baik media sosial maupun portal berita. Beberapa video menunjukkan bahwa Ida Dayak mampu mengobati penyakit, salah satunya meluruskan tulang yang bengkok atau membuat orang bisa jalan lagi. Sejak saat itu, masyarakat antusias mengikuti pengobatannya, bahkan sampai ada yang dibatalkan karena pasiennya membludak. Terlebih lagi, diberitakan jika pengobatannya tidak dipungut biaya.

Segera Sembuh

Pemerhati kemaslahatan publik Dr. Rini Syafri menanggapi fenomena ini. Rini menyampaikan, secara normal orang yang sakit ingin segera sembuh, bahkan Allah Taala juga menegaskan kesehatan adalah kenikmatan. “Sebaik-baiknya nikmat yang dianugerahkan Allah Taala sesudah nikmat iman adalah kesehatan,” ungkapnya pada redaksi MNews, Jumat(7-4-2023).

Rini menerangkan bahwa kendati sakit dan kesembuhan adalah izin Allah Taala, tetapi secara manusiawi tersedianya pelayanan gratis, tanpa administrasi berbelit, dan berkualitas merupakan tuntutan kebutuhan insaniah. “Apapun status sosial, agama, jenis kelamin dan bangsanya,” tegasnya.

Cari yang Mudah

Rini mengungkapkan berbondong-bondongnya masyarakat untuk mengikuti pengobatan yang dilakukan Ida Dayak memberikan indikasi bahwa mereka ingin pelayanan yang mudah. “Ada banyak alasan mengapa masyarakat berminat atas pengobatan ala Bu Ida Dayak ini. Pengobatan gratis, tanpa aturan administrasi berbelit, seperti membawa serta KTP,  kartu miskin, tanda lunas membayar premi BPJS dan kesembuhan yang dirasa cepat menunjukkan hasil adalah beberapa hal yang membuat masyarakat antusias menyambut pengobatan alternatif ini,” jelas Rini.

Rini menegaskan bahwa model layanan kesehatan Ida Dayak sangat jauh berbeda dengan layanan kesehatan yang harus dijalani bila berobat di rumah sakit.

Kesehatan Kapitalistik

Rini menyayangkan pelayanan kesehatan saat ini cenderung kapitalistik. Ia mengungkapkan bahwa pelayanan kesehatan kapitalistik yang disediakan pemerintah melalui skema BPJS Kesehatan justru meninggalkan sisi kemanusiaan.

Menurutnya, publik dibebani premi bulanan yang nilainya tidak dapat dikatakan kecil terutama bagi masyarakat kebanyakan, di tengah terus melambungnya berbagai harga kebutuhan dasar. “Sementara itu, ketika jatuh sakit layanan yang diberikan jauh dari sebutan berkualitas. Mulai dari administrasi yang berbelit, diskriminatif, aspek nonmedis yang melemahkan sisi insaniah, hingga aspek medis yang beresiko negatif terhadap kesembuhan,” jelasnya.

Rini juga mengungkapkan jika pelayanan kesehatan dalam kapitalisme nihil kemanusiaan. “Pelayanan kesehatan kapitalisme yang nihil sisi kemanusiaan itu adalah buah pahit paradigma kapitalisme bahwa kesehatan adalah komoditas komersil dan paradigma/konsep pengelolaan kekuasaan demokrasi yang mengharuskan negara sebagai regulator dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sendiri ada dalam kekuasaan korporasi, baik korporasi rumah sakit—termasuk rumah sakit pemerintah yang dikelola dengan konsep BLU—korporasi asuransi kesehatan wajib dan bukan, korporasi pendidikan SDM kesehatan karena hari ini pendidikan tinggi dikelola dengan konsep korporasi, maupun korporasi farmasi dan peralatan kedokteran,” tuturnya detail.

Artinya, ia menjelaskan, ketika sakit, publik harus berhadapan dengan korporasi yang menjadikan keuntungan sebagai tujuan pertama dan utama, serta kesembuhan pasien adalah urusan ke sekian.

“Ini fenomena yang sangat mengerikan. Namun, hal itu adalah keniscayaan dalam peradaban kapitalisme yang menjadikan akitivitas manusia mengitari nilai materi,” tegasnya.

Rini menyarankan kepada pemerintah agar berkaca pada fenomena ibu Ida Dayak ini. “Pemerintah sebagai pihak yang berada di garda terdepan dalam pencegahan kesengsaraan dan kemudaratan, di samping pihak yang bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya terhadap keterawatan kesehatan setiap individu masyarakat, harusnya berkaca terhadap fenomena ini.  Kehadirannya dipicu oleh pelaksanaan politik kesehatan dan sistem kesehatan kapitalisme yang berujung kesengsaraan publik,” paparnya.

Kesehatan Islam

Rini mengungkapkan bahwa sistem kapitalisme berbeda dengan Islam. “Berbeda jauh dengan politik dan sistem kesehatan Islam yang diselenggarakan Khilafah. Pelayananan kesehatannya begitu manusiawi. Ditandai oleh karakter pelayanan bersifat gratis, lagi berkualitas tinggi dari segi medis dan nonmedis bagi setiap individu masyarakat,” urainya.

Menurutnya, pelayanan kesehatan dalam Khilafah juga antidiskriminasi. “Di samping itu, ciri yang juga melekat kuat pada pelayanan kesehatan Khilafah adalah antidiskriminasi. Ini konsekuensi logis dan buah manis paradigma Islam yang akan diaraskan individu masayarakat ketika di terapakan abad ini,” jelasnya.

Rini melanjutkan mengenai pandangan Islam tentang kesehatan yang merupakan kebutuhan pokok individu masyarakat. “Pengelolaannya dalam Islam diserahkan negara, yaitu pihak yang bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.  Hingga dipastikan setiap individu publik terpenuhi hajatnya dan haknya terhadap pelayanan kesehatan yang berkhasit tinggi,” terangnya.

Rini juga mengungkapkan bahwa pelayanan kesehatan manusiawi niscaya terwujud karena paradigma Islam tentang pembiayaan kesehatan. “Yakni, berbasis Baitulmal dengan anggaran mutlak. Baitulmal adalah konsep pengelolaan kekayaan negara yang berlandaskan syariat Islam dengan sumber-sumber pemasukan yang begitu memadai bagi berbagai fungsi politik negara. Sumber yang dimaksud antara lain dari berbagai barang tambang yang jumlahnya berlimpah. Di negeri ini potensi itu luar biasa, seperti tambang emas, migas, dan batu bara,” jelasnya.

Rini menerangkan bahwa realisasi pelayanan kesehatan gratis berkualitas tinggi itu juga tidak terlepas dari paradigma pelayanan kesehatan Khilafah yang diselenggarakan dengan administrasi yang mengacu pada prinsip kesederhanaan aturan, kecepatan dalam pelaksanaan dan dilakukan oleh individu yang berkemampuan dan berkeahlian tinggi di bidangnya. “Tidak saja para dokter, tetapi juga para perawat, bidan, laboran, dan apoteker,” tambahnya.

Rini juga mengutarakan, konsep kekuasaan sentralisasi dan administrasi desentralisasi adalah paradigma Islam yang makin meniscayakan terwujudnya pelayanan kesehatan manusiawi karena dengan sentralisasi kekuasaan negara memiliki kekuasaan dan kewenangan yang memadai yang sepadan dengan tanggung jawab yang harus dipikul. “Sementara itu, desentralisasi admiministrasi meniscayakan tindakan gerak cepat yang dibutuhkan dalam penanganan kesehatan,” ucapnya.

Sementara itu, tambahnya, konsep sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, serta sistem kehidupan Islam secara keselutuhan meniscayakan ketersediaan infrastruktur pelayanan kesehatan yang tersebar merata hingga ke pelosok negeri. “Berkelengkapan nonmedis dan medis terbaik khususnya peralatan kedokteran dan obat-obtan di samping fasilitas non medis,” ujarnya.

Rini menegaskan, paradigma Islam tentang kesatuan pandangan terhadap rakyat, siapa pun ia, adalah insan yang wajib diurus kepentingannya oleh negara. “Dalam hal ini kesehatan yang meniscayakan tidak ada celah  diskriminasi dalam pelayanan kesehatan Khilafah,” tegasnya. [MNews/Hen]