Muslimah News, EDITORIAL — Tidak dinyana, hobi flexing para pejabat dan keluarganya bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kobobrokan orang-orang yang ada di institusi keuangan paling bergengsi di Indonesia. Jejak digital yang mereka tebar di media sosial benar-benar menjadi sorotan. Masyarakat mempertanyakan, dari mana sumber kekayaan mereka hingga punya modal besar untuk bergaya “sultan”?
Setelah kasus Rafael Alun Trisambodo (RAT) mencuat, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), termasuk Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, memang benar-benar kelabakan. Apalagi setelah itu, Menko Polhukam Machfud MD mengungkap tentang keterlibatan ratusan pegawai keuangan dalam transaksi mencurigakan yang merugikan negara hingga mencapai Rp300 triliun.
Ia menyebut, bahwa angka Rp300 T ini merupakan akumulasi dari laporan tahun 2009 hingga sekarang (2023). Kasusnya sendiri ia sinyalir melibatkan 460 pegawai, dan paling banyak berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Borok Kronis
Menkeu Sri Mulyani akhirnya buka suara terkait rahasia besar yang terjadi di lembaganya ini. Ia bahkan menyebut bahwa pegawai yang teridentifikasi terlibat dalam transaksi haram ini jumlahnya mencapai 946 orang. Hal ini ia dasarkan pada laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diterimanya sejak 2007 hingga 2023.
Atas dasar temuan inilah, kedua kementerian bersepakat melakukan bersih-bersih bersama. Semua pegawai yang tidak berintegritas akan ditindak sesuai undang-undang. Namun, komitmen ini tetap saja menyisakan pertanyaan, kok bisa budaya korup sebusuk ini dibiarkan sekian lama, hingga akhirnya berkembang biak dan merugikan negara sedemikian rupa?
Terlebih masa pelaporan yang cukup panjang, tampak tidak diiringi penindakan. Sejak 2007 hingga sekarang (2023), mestinya cukup waktu bagi pihak pemerintah dan aparatnya untuk melakukan berbagai upaya mengeliminasi tindakan curang, apalagi data sudah di tangan.
Wajar jika muncul dugaan bahwa urusannya bukan sekadar orang per orang. Kejahatan tikus berdasi ini menyangkut organisasi besar alias mafia yang jaringannya ada di setiap jenjang. Mereka biasanya bertindak saling backing-backingan. Satu sama lain saling membantu dan menutup kecurangan.
Apalagi dua lembaga yang sedang disorot di Kementerian Keuangan ini memang dikenal sebagai “lahan basah” bagi para koruptor. Modusnya pun terus berkembang. Tidak hanya membuat commitment fee antara wajib pajak dengan petugas/pejabat pajak untuk membayar pajak yang lebih ringan, di bea cukai, berkembang pula modus memanipulasi nilai transaksi barang impor atau ekspor yang memengaruhi besaran bea dan cukai yang harus dibayarkan.
Problem Sistemis
Problem korupsi memang masih menjadi PR besar di Indonesia, baik korupsi dalam kelembagaan, maupun korupsi politik yang terkait dengan kekuasaan. Bukan saja melibatkan satu dua lembaga, tetapi sudah mewabah di semua lembaga.
Terbukti, sudah banyak pejabat, mulai dari wakil rakyat, kementerian dan lembaga, pemimpin dan pejabat daerah, pejabat BUMN, bahkan aparat hukum dan pejabat perguruan tinggi yang terjerat kasus korupsi. Yang masih aman dan malang melintang jumlahnya tidak terhitung.
Fakta ini memang sejalan dengan hasil penilaian Transparency International mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Pada 2022, poinnya hanya 34, melorot 4 poin dari tahun sebelumnya. Padahal rata-rata IPK global sendiri ada di angka 43.
Dengan demikian, Indonesia sah termasuk negara yang korup. Dalam skala global, Indonesia ada di peringkat ke 110 dari 180 negara yang dinilai. Sedangkan di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia masuk sebagai negara terkorup ke-5 setelah Myanmar, Laos, Kamboja, dan Filipina.
Sulitnya mengeliminasi kasus korupsi dipengaruhi banyak faktor. Selain soal personalitas atau integritas para pejabat, faktor budaya yang diwariskan turun temurun bahkan sejak zaman penjajah, serta lemahnya birokrasi dan sistem hukum, juga turut berperan dalam melembagakan perilaku koruptif.
Terlebih, teknologi terus berkembang sehingga modus korupsi pun makin beragam. Tindak pencucian uang yang lumrah mengikuti tindak korupsi tidak lagi hanya menyangkut pembelian harta bergerak dan tidak bergerak, tetapi sudah masuk dalam kegiatan transaksi elektronik yang menyulitkan untuk dilacak.
Berbagai perangkat hukum, baik lembaga maupun undang-undang, seakan mandul untuk memberantas korupsi hingga ke akar. Padahal tidak kurang-kurang, Indonesia sudah memproduksi begitu banyak UU dan peraturan, sekaligus memiliki lembaga antirasuah—yakni KPK—sebagai senjata untuk memerangi kejahatan korupsi.
Wajar jika banyak pihak yang pesimis Indonesia bisa bebas dari korupsi. Bahkan pada Juli 2022 lalu, lembaga KedaiKOPI (Kelompok Diskusi & Kajian Opini Publik Indonesia) pernah mewawancara 906 orang secara acak melalui telepon. Hasilnya menunjukkan tingkat optimisme generasi muda Indonesia pada sektor isu korupsi makin rendah pada masa depan.
Islam Sistem Antikorupsi
Sulitnya memberantas korupsi sejatinya menunjukkan buruknya sistem hidup yang sedang diterapkan. Sistem ini memang tegak di atas paham sekuler liberal yang menafikan peran agama atau prinsip halal haram dalam kehidupan. Wajar jika kebebasan perilaku menjadi hal yang lumrah dan diniscayakan.
Begitu pun dengan berbagai aturan hidup atau undang-undang yang ditegakkan, semuanya lahir dari pemikiran manusia dengan pandangan kemasalahatan yang berbeda-beda. Wajar pula jika celah keburukan dan kelemahan senantiasa terbuka lebar. Bahkan mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat curang.
Bahkan tidak hanya itu, buruknya sistem dengan mudah menyeret orang-orang yang saleh untuk turut berbuat salah. Hal ini disebabkan paham individualisme dan liberalisme yang dibiarkan berkembang di tengah masyarakat. Akibatnya, kerusakan makin lama makin merebak dan sulit diberantas.
Berbeda halnya ketika kehidupan diatur oleh sistem Islam (khilafah). Sistem ini tegak di atas landasan akidah yang terwujud dalam seluruh amal perbuatan. Halal haram benar-benar menjadi patokan sehingga celah keburukan tertutup rapat karena kukuhnya keimanan menjadi pengawasan melekat, baik pada individu pegawai dan pejabat, maupun seluruh rakyat.
Selain itu, masyarakat yang menegakkan sistem Islam sangat kental dengan budaya amar makruf nahi mungkar. Bahkan budaya ini menjadi pilar kedua untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum syarak. Jika pun ada penyelewengan, dipastikan tidak akan menjadi fenomena.
Terlebih sistem Islam punya pilar ketiga dalam pencegahan kerusakan di tengah masyarakat. Yakni penegakan aturan Islam secara konsisten oleh negara dan perangkatnya, berupa sistem ekonomi, politik, sosial atau pergaulan, pendidikan, media massa, dan lain-lain. Aturan Islam inilah yang akan menjaga fitrah kebaikan dan menjamin berbagai kemaslahatan yang didambakan oleh manusia, termasuk diraihnya kesejahteraan dan kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat.
Betapa tidak, peradaban Islam yang lahir dari penegakan syariat Islam mampu merealisasikan semua nilai yang dibutuhkan oleh manusia, mulai dari nilai ruhiyah, nilai insaniyah, nilai materi, dan nilai-nilai moral. Oleh karenanya, dalam sistem Islam, manusia tidak akan terdorong melakukan apa pun hanya demi memuaskan hawa nafsu, seperti perilaku konsumtif atau hedonis yang justru dibudayakan dalam sistem sekuler hingga menjadi pendorong perilaku jahat dan koruptif.
Betul bahwa dimungkinkan dalam sistem Islam tetap terjadi pelanggaran. Namun, adanya sistem hukum dan sanksi yang sangat tegas dalam Islam akan meminimalkan terjadinya penyimpangan. Mereka yang berani korupsi, misalnya, harus siap-siap hartanya disita. Lalu namanya akan disiarkan hingga menjadi sanksi moral tersendiri bagi pelakunya. Khalifah pun akan menetapkan hukuman takzir seperti pemenjaraan sesuai kadar kesalahan yang dilakukan.
Banyak hal teknis yang juga diatur dalam Islam demi mencegah terjadinya kecurangan dalam jabatan. Sistem perekrutan, penggajian, dan birokrasi benar-benar diperhatikan sehingga lembaga negara benar-benar menjadi lembaga yang berwibawa. Lebih dari itu, negara dalam sistem Islam, benar-benar memfungsikan dirinya sebagai pengurus dan penjaga rakyat dengan konsisten menjalankan syariat Islam.
Khatimah
Secara khusus, kemelut di Kemenkeu semestinya menjadi pintu masuk kesadaran tentang buruknya sistem sekuler kapitalisme neoliberal. Dari fungsinya saja sudah menyusahkan rakyat dan bertentangan dengan sistem Islam. Penerapan sistem keuangan liberal, termasuk penerapan sistem pajak, jelas-jelas telah membawa kemudaratan.
Secara umum, kemelut korupsi ini hanyalah secuil potret dari rusaknya sistem hidup yang jauh dari tuntunan syariat Islam. Tanpa syariat, kekuasaan di tangan pejabat menjadi ajang mengeruk manfaat. Kezaliman dan kerusakan pun benar-benar merajalela hingga kehidupan masyarakat dipenuhi berbagai kesempitan. Sungguh benar yang Allah Taala firmankan,
وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى
“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (QS Thaha: 124). Wallaahualam. [MNews/SNA]
