[Kabar] Keterlibatan Blair dalam Proyek IKN, Aktivis: Waspada!

Muslimah News, NASIONAL — Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7-3-2023). Pertemuan Jokowi dengan Tony Blair di Istana Negara bukan kali pertama. Blair adalah Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara.

Dalam keterangannya usai mendampingi Presiden, Menko Marves Luhut menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai perencanaan pemindahan ibu kota baru. Jokowi meminta Tony Blair turut serta dalam agenda tersebut dengan membantu mempromosikan IKN ke dunia internasional.

Waspada!

Aktivis muslimah Fatma Sunardi mengingatkan bahwa keterlibatan Tony Blair dalam proyek IKN harus diwaspadai.

“Ada misteri keterlibatan Blair dalam proyek IKN, kita harus tetap waspada. Tokoh dengan record yang kontroversi seperti Tony Blair jangan sampai memberi nasihat yang merugikan rakyat negeri ini yang mayoritas muslim,” tuturnya secara tertulis kepada MNews, Jumat (10-3-2023).

Pertemuan Tony Blair sebagai Dewan Penasehat IKN barangkali biasa dan bisa dianggap itu bagian dari profesionalismenya. “Hal yang menggelitik untuk ditanyakan adalah mengapa proyek IKN membutuhkan konsultan seorang tokoh internasional seperti Blair dan apa perannya di IKN,” tanya Fatma.

Ia lalu memberikan analisis, kelanjutan proyek IKN masih menjadi bahan perbincangan yang menarik untuk dibahas karena lika-liku dinamika IKN tidak hanya berpengaruh pada kelangsungan proyek itu sendiri, tetapi juga bagi Indonesia.

“Presiden Jokowi mengatakan megaproyek ini membutuhkan dana sekitar Rp460 triliun. Angka yang tinggi ini jelas menuntut adanya peran investasi asing yang besar karena disebutkan Indonesia hanya akan menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20% dari total pembiayaan IKN,” bebernya.

Oleh karenanya, lanjut Fatma, sejak pertama kali IKN digunjingkan, pemerintah selalu menyebut nama-nama negara dan perusahaan besar yang pernah diajak membahas IKN layaknya upaya endorsement di akun-akun penjual barang dan jasa online di platform e-commerce.

“Pemerintah sempat mempromosikan kabar bahwa IKN telah mendapatkan perhatian dan bantuan dari Uni Emirat Arab (UEA), Jerman, dan Jepang, bahkan Rusia. Kemudian, muncul juga pemberitaan tentang ketertarikan individu besar, seperti Elon Musk yang sempat disebut “tertarik” berinvestasi di IKN dalam bentuk proyek landasan pesawat super cepat,” urainya.

Fatma mempertanyakan, mengapa pemerintah lebih sering menggemborkan kabar tentang potensi investasi ketimbang perkembangan teknis dari IKN itu sendiri? Ia lalu mengutip analisis portal analisa politik pintarpolitik.com.

“Pintarpolitik pernah menurunkan analisa bahwa Nusantara (nama IKN), bisa jadi telah menjadi megaproyek permainan kekuatan, menjadi soft power bagi Indonesia. Dalam kontek diplomasi, sebuah negara memerlukan soft power untuk menjalin hubungan negara lain dalam politik internasional. Tentu saja soft power dibutuhkan, terutama bagi negara-negara yang tidak memiliki hard power, seperti Amerika (AS). Dengan kekuatan hard power-nya, AS bisa langsung bekerja sama dengan negara lain dengan persuasi dan bisa dengan ancaman, demi kepentingan nasionalnya. Ini berbeda dengan Indonesia,” ungkapnya.

Masih menurut Pintarpolitik, sambungnya, IKN telah menjadi “bahan obrolan” Indonesia sebagai negara yang tidak memiliki hard power untuk memulai hubungan yang intensif dengan berbagai negara di dunia.

“Sebagai mega proyek nasional, masalah janji-janji investasi bukanlah tujuan utama proyek itu ada. Namun, target politik, yakni IKN, semacam proyek pemerintah agar bisa menjalin hubungan dengan negara lain dengan imbalan tertentu. Seperti halnya proyek BRI atau OBOR China, digunakan sebagai alat diplomasi luar negeri China menjalin kerjasama dengan negara lain, dengan imbalan pasokan energi dan bahan baku, serta jalur perdagangan yang menguntungkan China. Jika benar demikian, sangat bisa dipahami jika proyek IKN membutuhkan konsultan seperti Tony Blair. Lalu apa peran Toni Blair pada mega proyek IKN?” analisisnya.

Kontroversial

Fatma menilai, sosok Tony Blair ini cukup kontroversial. Persoalan invasi Irak pada 2003 silam, misalnya, menjadi salah satu noda besar dalam pemerintahannya.Terlepas dari kebijakan luar negerinya yang problematik, Blair juga dikenal dengan kebijakan domestiknya yang berbeda dari PM Britania Raya lainnya.

“Salah satunya adalah konsep jalan ketiga (Third Way) yang diambil Blair, yakni dengan mempertemukan dua spektrum politik berseberangan antara sayap kanan (konservatif liberal) dan sayap kiri (sosialis). Meskipun Blair menjalankan politik jalan ketiga, tetapi secara pemikiran ia lebih kental dengan pemikiran kiri ala partai buruh. Ketika masih muda, Blair mengaku bahwa dirinya dulu terinspirasi oleh pemikiran kiri ala Leon Trotsky (Trotskyisme) yang mengusung revolusi permanen dari kalangan buruh,” urainya.

Blair sendiri, kata Fatma, merupakan seorang advokat Lincoln’s Inn. Perjalanannya untuk belajar hukum ini juga mengantarkannya bertemu dengan teman mahasiswanya, Peter Thomson, yang disebut mempengaruhi pemikiran Blair untuk menggunakan pendekatan agama dalam politik kiri. Cara pandang kiri Blair yang ekstrem pada akhirnya berubah dan mendorongnya untuk merangkul kelompok-kelompok lain.

“Di tengah perjalanan karier politiknya di Partai Buruh, Blair juga membangun persahabatan dengan politikus Partai Buruh, Brown , PM Britania setelah Blair. Bisa jadi, lika-liku perjalanannya untuk menjadi PM Britania Raya ini membuat Blair menjadi lebih dikenal di kalangan yang lebih luas, termasuk untuk membangun koneksinya di tingkat internasional,” imbuhnya.

Setelah tidak lagi menjabat PM pada 2007, Blair mendirikan sebuah lembaga konsultan yang bernama Tony Blair Associates (TBA). “Lembaga ini menjual jasa untuk memberikan nasihat dan saran strategis dalam hal politik, ekonomi, dan pemerintahan,” jelasnya.

Jaringan bisnis luar negeri dan kemampuan diplomatik yang mumpuni, dalam pandangan Fatma bisa saja menjadi modal Blair untuk bisa terlibat di IKN dengan segala target politiknya, hal yang dibutuhkan oleh pemerintahan Jokowi.

“Namun, dengan pengalaman Blair sebagai penasihat yang penuh dengan kontroversi, dan pemerintahan Jokowi kurang memberikan transparansi soal peran Blair dan pembangunan IKN, memunculkan kecurigaan tentang hal-hal yang berbau politik, bahkan ideologis,” kritiknya

Fatma berharap agar pemerintah waspada akan keburukan pemimpin dan tokoh-tokoh dari kalangan negara-negara imperialis seperti Britania. Mereka tidak layak dijadikan kepercayaan , apalagi meminta nasihat dalam mengurus umat.

Ia memungkasi penuturan dengan mengutip terjemah surat Ali Imran ayat 118. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” [MNews/IA]