[Editorial] Menakar Keseriusan Pemerintah Mengentaskan Kemiskinan

[Editorial] Menakar Keseriusan Pemerintah Mengentaskan Kemiskinan

Muslimah News, EDITORIAL — Pernyataan Menteri PANRB soal anggaran kemiskinan yang banyak terserap untuk studi banding, biaya konsultan, dan seminar di hotel-hotel tentu membuat kita miris. Apalagi ia menyebut, dana yang dianggarkan untuk mengentaskan kemiskinan itu jumlahnya sangat besar, yakni mencapai Rp500 triliun, sedangkan angka kemiskinan nyatanya hanya turun 0,6%.

Pak Menteri memang menjelaskan bahwa tidak semua dana itu habis buat proyek yang tidak in-line dengan upaya menghapus kemiskinan. Namun, seberapa pun banyaknya, tetap saja uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan. Jika penggunaannya tidak jelas juntrungannya, bahkan terkesan dihambur-hamburkan, maka sangat pantas jika rakyat ribut mempertanyakan.

PR Besar

Kemiskinan memang selalu saja jadi PR besar bagi tiap rezim pemerintahan. Namun, ironisnya, problem ini selalu jadi jualan politik saat jelang pesta lima tahunan. Para pemburu kekuasaan tidak sungkan-sungkan berjanji akan serius mengentaskan kemiskinan. Seraya membius masyarakat dengan embusan “angin surga” kesejahteraan.

Hanya saja, fakta pula yang bicara. Dari rezim ke rezim, tsunami kemiskinan tidak juga reda. Kalaupun ada penurunan, kadang hanya klaim dan tidak sesuai dengan kenyataan. Terlebih standar kemiskinan yang digunakan sering kali tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan.

Bayangkan saja, per September 2022, BPS mencatat garis kemiskinan di Indonesia mencapai Rp535.547 per bulan per kapita. Angka ini dihitung dari rata-rata pengeluaran masyarakat, bukan dengan yang semestinya. Dengan standar itulah, diperoleh data penduduk miskin pada periode yang sama sebanyak 26,36 juta orang, atau setara dengan 9,57% dari total penduduk Indonesia.

Dengan kata lain, penduduk dengan pengeluaran lebih banyak dari angka tersebut, misalnya Rp600.000 per bulan, sudah tidak dikategorikan miskin lagi. Padahal, di tengah biaya kebutuhan pokok yang serba mahal, termasuk biaya pendidikan, kesehatan, listrik, BBM, air bersih, transportasi, dan sebagainya, angka sekecil itu tidak mungkin bisa menutup biaya hidup normal bagi orang per orang.

Wajar jika banyak yang percaya bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada faktanya jauh lebih banyak dari angka-angka yang diklaim penguasa. Terlebih selain problem data yang sering bermasalah, semua indikator kemiskinan dan kesejahteraan yang biasa digunakan penguasa selalu dihitung dengan angka rata-rata. Padahal, pada saat yang sama, ada gap sosial yang sangat lebar antara si miskin dan si kaya. Ada yang bisa berpenghasilan Rp8 miliar per bulan, tetapi betapa banyak yang serupiah pun mereka tidak punya.

Realitasnya di lapangan, kehidupan masyarakat memang terasa makin berat saja. Kehidupan serba “wah” yang sering kali dipertontonkan para selebritas, youtuber, dan pengusaha, nyatanya hanya jadi hiburan bagi sebagian rakyat kecil. Adapun kehidupan si miskin, nyaris tidak tersentuh tangan penguasa. Kalaupun muncul di media, mereka cuma jadi objek konten para pemburu adsense dan pencitraan saja.

Hal ini sejalan dengan problem sosial yang juga kian merajalela. Mulai dari kasus kriminalitas, stunting, perceraian, kelaparan hingga kasus kesehatan mental yang makin mewabah di mana-mana. Di beberapa daerah di Indonesia, semua kasus tersebut makin merata.

Problem Sistem

Setiap rezim pemerintahan selalu mengeklaim sudah berusaha keras untuk memerangi kemiskinan dan semua problem yang mengikutinya. Pemerintahan Jokowi misalnya, sudah sejak periode pertama mencanangkan empat langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan. Targetnya, pada 2019 angka kemiskinan turun menjadi 9% saja.

Keempat langkah strategis tersebut meliputi (1) perluasan target dan kenaikan anggaran program, (2) transformasi penyaluran bantuan, (3) integrasi bansos berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), dan (4) pendampingan sosial. Bahkan terkait dampak pandemi, pemerintah mencanangkan program extraordinary Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

Sementara itu, untuk memberantas kemiskinan ekstrem telah keluar pula Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 04 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menyebut tiga strategi utama untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketiga, berupa penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Targetnya, pada 2024 kemiskinan ekstrem menjadi hilang alias nol persen.

Masalahnya, program-program seperti ini bersifat pragmatis dan sering kali hanya menyentuh aspek cabang dari semua problem kemiskinan. Semisal bantuan dan jaminan sosial yang sering dibangga-banggakan. Sebagian kritikus menyebut program semacam itu seperti “obat balsam” yang hanya meredakan gejala nyeri sementara saja. Adapun problem akarnya tidak pernah bisa tuntas.

Apalagi sumber anggaran berasal dari utang riba, dan sebagiannya dikorupsi pula. Jadilah seperti ungkapan sarkas, mengatasi kemiskinan, seperti tambal sulam; mengatasi masalah dengan masalah.

Semestinya mudah dipahami bahwa problem kemiskinan bukanlah problem tunggal, seperti persoalan budaya, mental, atau ketepatan program. Bukan pula masalah personal, lokal, regional, atau nasional.

Kemiskinan adalah problem kompleks yang berakar dari penerapan sistem politik ekonomi yang asasnya rusak sehingga memproduksi berbagai kerusakan. Sistem ini tidak lain adalah sistem kapitalisme neoliberal yang tegak di atas asas sekularisme dan diusung negara-negara adidaya, lalu dipaksakan penerapannya di negeri-negeri lainnya.

Sistem ini diterapkan secara global dan meniscayakan munculnya berbagai kezaliman struktural dan mondial. Sistem ini nyata-nyata telah mencerabut kemandirian sekaligus melumpuhkan kemampuan negara lemah untuk menyejahterakan rakyatnya dengan segala sumber daya yang ada di tanah airnya.

Sistem ini meniscayakan lahirnya individu-individu rakus yang tidak kenal halal haram. Dari merekalah lahir kolaborasi kelompok pemilik modal dan korporasi internasional yang siap menyetir kekuasaan untuk melegalisasi perampokan besar-besaran terhadap kekayaan milik masyarakat di seantero alam.

Mereka siap menggunakan semua alat dan cara apa pun untuk menyukseskan target-targetnya, mulai dari lembaga internasional (PBB, WTO, IMF, WB, dan lain-lain), hingga perjanjian-perjanjian internasional. Mereka gunakan sistem moneter dan liberalisasi pasar untuk mendikte negara-negara kecil berstatus “jajahan” ala-ala kekinian.

Lalu pada saat sama, mereka bungkus wajah buruknya dengan jargon-jargon kebaikan. Mereka seakan terdepan memimpin perang melawan kemiskinan dengan segala dampak yang ditimbulkan. Mereka pun seakan santuy mengawal negara-negara lemah menyolusi problem ekonomi dalam negerinya. Padahal sejatinya, merekalah biang keladi kemiskinan global.

Dalam konteks Indonesia, korporatokrasi juga nyata adanya. Nyaris semua sumber-sumber kekayaan alam milik rakyat dikuasai oleh mereka hingga negara pun tidak punya modal untuk menyejahterakan rakyatnya. Bahkan pengusaha dan penguasa tega saling berkongsi mengambil untung dari rakyatnya. Dan ndilalahnya kondisi ini diniscayakan oleh sistem politik demokrasi yang terus dikukuhinya.

Butuh Koreksi Total

Dengan demikian, sepanjang struktur politik ekonomi global ala kapitalisme neoliberal ini tegak dan dilestarikan, maka problem kemiskinan dan segala bentuk dampaknya dijamin akan tetap ada. Gurita kapitalisme global akan terus mencengkeram melalui tentakelnya yang sudah masuk pada level kekuasaan lokal, sekaligus mengooptasi paradigma berpikir mereka dalam memperlakukan rakyatnya.

Satu-satunya cara keluar dari problem ini adalah melakukan koreksi total atas sistem yang ada dan mengubahnya dengan sistem yang berbeda dan menjadi versus baginya. Sistem tersebut tidak lain adalah sistem Islam yang tegak di atas asas akidah dan standar halal haram.

Akuntabilitas sistem Islam dalam menjamin kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan bagi semua orang bukan sekadar teori atau wacana mengawang-awang. Belasan abad lamanya sistem ini tegak dan melahirkan peradaban mulia dan melahirkan masyarakat dengan level kesejahteraan yang tiada bandingan.

Negara atau penguasa dalam sistem Islam benar-benar akan memfungsikan dirinya sebagai pengurus umat sekaligus pelindung mereka secara orang per orang. Ini karena mereka paham bahwa kepemimpinan adalah amanah berat yang harus siap dipertanggungjawabkan di keabadian.

Oleh karenanya, negara akan secara konsisten menerapkan seluruh hukum Islam, terutama sistem politik ekonomi Islam, serta sistem-sistem lainnya yang mencegah kezaliman, termasuk penguasaan kekayaan oleh segelintir orang. Negara Islam juga pantang tunduk pada tekanan asing dan menolak segala bentuk penjajahan, bahkan siap memimpin peradaban dalam skala global.

Selain paradigma yang lurus soal kepemimpinan, ada banyak aturan Islam yang menjamin keadilan dan kesejahteraan, mulai dari sistem ekonomi yang mengatur soal kepemilikan, distribusi kekayaan, sistem moneter dan keuangan, sistem perdagangan dan polugri, juga sistem hukum dan sanksi. Satu di antaranya, Islam mengatur bahwa sumber daya alam yang melimpah ruah tidak boleh dimiliki individu, karena sejatinya itu adalah milik rakyat yang wajib dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat.

Politik ekonomi Islam dengan paradigma ruhiyah yang mendasarinya, mewajibkan negara atau penguasa memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya secara orang per orang. Negara dengan segala modal kekayaan yang ada dan ditetapkan syarak tadi, wajib menciptakan situasi yang kondusif bagi setiap laki-laki untuk bekerja hingga dia dan keluarganya bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pada saat yang sama, negara akan menjamin kehidupan rakyat yang lemah, sekaligus menjamin kebutuhan kolektif, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi seluruh rakyatnya dari pengelolaan harta kekayaan milik mereka.

Khatimah

Tentu sistem Islam tidak mungkin tegak tanpa dukungan umat. Sementara itu, dukungan umat tidak mungkin terwujud jika mereka tidak tahu dan tidak menyadari kewajiban dan kebaikan hidup di bawah naungan Islam, atau tidak menyadari bahwa keburukan yang menimpa kehidupan mereka hari ini adalah konsekuensi hidup dalam sistem sekuler kapitalisme yang jauh dari nilai-nilai Islam.

Oleh karenanya, menyadarkan urgensi dan kewajiban menerapkan Islam kafah harus menjadi agenda dakwah kekinian. Terkecuali jika kita ingin umat terus menerus ada dalam keterpurukan dan tetap ada dalam cengkeraman penjajahan. [MNews/SNA]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *