[Kabar] Gelombang Pengungsi Rohingya, Wajib Diselamatkan!

Muslimah News, INTERNASIONAL — Rohingya kembali menjadi perhatian. Direktur Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Achsanul Habib mencurigai ada pola yang sama dalam gelombang pengungsi Myanmar di Aceh. Habib mengatakan, para pengungsi merupakan secondary movement dan terlibat dengan jaringan sindikat Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Secondary movement sendiri merupakan perpindahan migran termasuk pengungsi dan pencari suaka, yang karena berbagai alasan pindah dari negara tempat mereka pertama kali datang untuk mencari perlindungan dari negara asal. Misalnya, pengungsi Rohingya di Aceh yang mayoritas datang dari kamp pengungsian Cox’s Bazar di Bangladesh.

Menurut Habib, alasan utama mereka melarikan diri bukan karena persekusi. Namun, tujuannya adalah ingin mencari pekerjaan, hidup layak dan menghindari krisis ekonomi. Akhirnya, jelas Habib, membuat orang tak bertanggung jawab memanfaatkan mereka.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyampaikan pekan lalu, bahwa penyelesaian Rohingya tidak mengalami kemajuan dan menjadi sulit dengan kondisi di Myanmar saat ini. Masalah ini, kata dia, tidak akan dapat selesai jika akar masalah di Myanmar tidak selesai.

Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik sekaligus Juru Bicara Kemenlu RI, Teuku Faizasyah mengatakan, bahwa perlu adanya peran Komisaris Tinggi PBB Soal Pengungsi (UNHCR) dalam memastikan adanya negara ketiga yang bersedia menerima para pengungsi Rohingya tersebut.

Wajib Diselamatkan

Terkait datangnya pengungsi Rohingya, Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H. mendesak pemerintah untuk menyelamatkan pengungsi Rohingya. Ia menjelaskan bahwa Perpres No. 125/2016 memberikan amanat kepada pemerintah untuk menyelamatkan pengungsi yang masuk wilayah perairan Indonesia dan memberikan tempat tinggal sementara, jaminan kesehatan dan kehidupan.

“Berdasarkan aturan itu, pemerintah pusat dan daerah dilarang mengabaikan pengungsi Rohingya,” ucapnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh analis politik dan media Hanif Kristianto. Menurutnya, Presiden Joko Widodo sebagai seorang muslim seyogianya terikat dengan nilai perbuatan. “Ada nilai akhlak, nilai kemanusiaan, dan nilai ilahiah yang menjadi pendorong untuk menolong Rohingya,” tuturnya.

Kata Hanif, “Sebagai muslim tidak bisa kompromi jika saudara muslim lain mengalami nasib serupa.”

Ia mempertanyakan, bagaimana jika warga negara kita sendiri? “Tentu kita akan membela mati-matian. Ini sesama muslim, kita wajib membelanya!” tegasnya.

Hanif meyakinkan bahwa bangsa ini sebenarnya mampu menolong Rohingya. “Hanya saja,  karena keterikatan dengan perjanjian internasional, nasionalisme [bukan bangsa Indonesia jadi tidak perlu ditolong] justru menghambat pertolongan itu. Jika bangsa ini mengedepankan nilai-nilai tadi, mereka akan dapat memupus perjanjian internasional dan nasionalisme yang berlebihan tadi,” ungkapnya

Ia mengatakan, jadi Presiden G20 yang memimpin AS dan negara lainnya saja mampu. “Ini menolong Rohingya yang semuanya lebih kecil, se-ASEAN,” sindirnya.

 Ia pun menguatkan bahwa masyarakat Indonesia suka menolong. “Meski awalnya mereka ingin mencari suaka ke Australia, namun mereka terdampar di negeri ini, harusnya ini jadi kesempatan untuk menolong mereka,” ujar Hanif.

Lemahnya Ideologi

Hanif menyampaikan, belum mampunya Indonesia menjadi pelopor pembela Rohingya tidak lepas dari lemahnya ideologi bangsa. “Ideologi yang diambil adalah kapitalisme yang mengikuti negara lain, bukan Islam,” jelasnya.

Kemudian, lanjutnya, politik luar negeri bebas aktif memberi makna bebas adalah menolak segala penjajahan/penyiksaan. “Aktifnya menjaga perdamaian dunia, tetapi Indonesia memandang masalah Rohingya sebagai urusan dalam negeri Myanmar yang tidak boleh dicampur-aduk. Sedangkan Myanmar sendiri tidak mau menerima mereka,” ujarnya dilematis.

Hanif membeberkan fakta bahwa penanganan pengungsi secara internasional ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah. “Kekerasan yang dilakukan Myanmar tidak bisa hanya dengan diplomasi/diskusi. Namun, harus tegas karena muslim di sana minoritas, yang ditindas, dilibas, dan akhirnya tewas,” terangnya.

Langkah Tepat

Hanif mengusulkan langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. “Pertama, sebagai individu, kita perlu berempati, mendorong penguasa untuk menolong mereka,” ujarnya.

Kedua, lanjutnya, masalah Rohingya berhubungan dengan negara. “Jadi perlu menghadapi dengan negara. Di sini Presiden harus mendorong pemerintahan Myanmar untuk menghentikan perlakuannya terhadap Rohingya. Kalau perlu dengan kekuatan militer,” tegasnya.

Ketiga, sebutnya hubungan negara muslim dengan negara yang memerangi Islam adalah perang, bukan kerja sama, jadi harus tegas agara mereka berhenti. “Dalam hal ini, dibutuhkan negara yang kuat untuk melawannya,” jelasnya.

Ia pun menerangkan langkah sistematis untuk menolong Rohingya. “Butuh kekuasaan global, yaitu Khilafah yang dapat melindungi darah, jiwa, dan harta kaum muslim. Tidak hanya itu, Khilafah juga akan melindungi kafir zimi,” tambahnya.

Kemudian, lanjutnya, Khilafah akan menyatukan negara muslim yang terpecah-belah. “Dengan menyatukan negeri muslim, Khilafah dapat mengirim pasukan dari wilayah terdekat untuk membela Rohingya,” katanya.

Terakhir, ia menandaskan, Rohingya perlu sabar mengetuk penguasa muslim agar peduli dengan mereka.[MNews/Hen]