[Kabar] Iin Eka: Tragedi Cianjur, Buah Pahit Kelalaian Negara secara Berkelanjutan

Muslimah News, NASIONAL — Dalam konferensi persnya, Rabu (23/11/2022) Kepala BNPB Suharyanto mengumumkan kenaikan jumlah korban yang ditemukan tewas akibat gempa Cianjur, Jawa Barat. Berdasar data yang dihimpun BNPB hingga pukul 17.00 WIB, Rabu (23/11/2022), total korban meninggal dunia adalah 271 orang.

“Jadi 271 ini sudah terkonfirmasi lewat Puskesmas dan RS di Kabupaten Cianjur,”katanya.

Selain itu, tambahnya, yang hilang 40 orang, 39 di Cugenang, satu di Warung Kondang dan sebanyak 2.043 orang mengalami luka-luka, serta sekitar 61 ribu orang lainnya mengungsi.

Gempa Cianjur ini terjadi pada pukul 13.21 WIB, Senin (21/11/2022) dengan magnitudo 5,6.

Kondisi ini dinilai pemerhati kebijakan publik Iin Eka Setiawati telah menampakkan kembali aib kelalaian kronis rezim berkuasa.

“Tragedi Cianjur menunjukkan buah pahit kelalaian negara secara berkelanjutan dan cacat bawaan sistem kehidupan sekularisme, khususnya sistem politiknya, yakni sistem politik demokrasi,” ujarnya kepada MNews, Rabu (22/11/2022).

Korban

Menurutnya, hal ini tampak dari ratusan korban meninggal tertimpa bangunan serta puluhan yang hilang tertimbun tanah longsor dan puing bangunan akibat pemerintah tidak bertindak cepat.

“Tidak boleh ada alasan keterlambatan penanganan semisal tempatnya sulit dijangkau dan ketiadaan alat-alat berat atau kekuarangan dana. Ini karena dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki di tengah berbagai kemajuan teknologi dan potensi sumber daya manusia, semua itu sesungguhnya bisa diatasi segera. Namun, fakta yang terjadi justru sebaliknya. Akibatnya, korban terus bertambah,” ucapnya menyesalkan.

Iin menambahkan, hal ini diperparah oleh fasilitas kesehatan di lokasi bencana yang jauh dari memadai dan diperparah lagi oleh sekat-sekat kekuasaan desentralisasi. “Akibatnya, penanganan medis tidak maksimal. Korban meninggal pun bertambah banyak,” ungkapnya.

Sementara itu, jelasnya, kondisi tempat pengungsian tidak kalah memprihatinkan. “Jauh dari sebutan layak dan manusiawi. Mulai dari keterbatasan logistik hingga tenaga medis dan obat-obatan. Bahkan, pihak medis kesulitan menangani korban karena listrik masih mati. Miris!” cetusnya.

Lalai

Iin menerangkan, ini kelalaian di hilir yang bermula dari kelalain di hulu sebab Indonesia berada di kawasan ring of fire yang rawan terjadi gempa.

“Sebagaimana dinyatakan gempa diduga akibat pergerakan Sesar Cimandiri yang berpusat di sekitar Sukabumi-Cianjur dan terjadi akibat patahan geser. Namun, tidak ada sedikit pun langkah antisipasi,” bebernya.

Pasalnya, ia menyampaikan, kebanyakan yang menjadi korban adalah yang tertimpa runtuhan bangunan.

“Ini bukti bahwa konstruksi bangunan rumah dan fasilitas umum, seperti sekolah tidak didesain untuk menghadapi kondisi darurat gempa. Bahkan jika diperhatikan, bukan hanya konstruksi bangunan, juga bangunan rumah yang dihuni kebanyakan penduduk di area gempa dari segi keseluruhan fisik bangunan memang jauh dari standar tahan gempa,” ulasnya.

Iin menyarankan, seharusnya pemerintah mengedukasi penduduk dan memberikan bantuan langsung kepada penduduk yang tidak mampu serta memantau secara berkala, bahwa kondisi tempat tinggal penduduk benar-benar aman bila sewaktu waktu datang gempa.

“Bagaimanapun sistem politik demokrasi dari sisi manapun termasuk model kekuasaan dan fungsinya sebagai regulator pada akhirnya benar-benar akan memperpanjang penderitaan masyarakat,” tegasnya.

Ia menjelaskan, memang benar gempa bumi adalah bencana alam dan peringatan dari Allah Swt., tetapi yang dipersoalkan, adanya wilayah yang berada dalam ranah upaya manusia. “Artinya, ini adalah tragedi akibat tidak diterapkannya syariat Allah Subhanahu wa Ta’ala,” ucapnya seraya menyampaikan QS Ar-Rum ayat 41,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan tangan (kemaksiatan) manusia supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan (kemaksiatan) mereka itu agar mereka kembali (ke jalan-Nya)”

Butuh Khilafah

Artinya, Iin mengingatkan, negeri ini butuh kepemimpinan politik yang berkarakter pelindung dan pelayan masyarakat berikut sistem politik yang selaras dengannya, yakni Khilafah. “Sebagaimana sabda Nabi saw. dalam riwayat Bukhari bahwa imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus,” ujarnya.

Iin menguraikan, Khilafah akan menempuh kebijakan di hulu maupun di hilir. “Kebijakan di hulu, antara lain menyiapkan sumber daya manusia yang handal lagi terlatih dan dilengkapi dengan alat-alat yang canggih dalam penanganan korban bencana,” paparnya.

Khilafah juga, imbuhnya, akan memberikan edukasi kepada rakyat mengenai bangunan seperti apa yang tahan gempa. “Bukan hanya sekadar edukasi, tetapi juga akan menjamin tersedianya bahan-bahan bangunan untuk keperluan membangun bangunan tahan gempa dengan harga murah, sehingga bangunan yang tahan gempa bisa terealisasi secara nyata. Maka, ketika terjadi gempa, bangunan yang telah dibangun sudah mampu menahan gempa, tidak runtuh dan ini tentu mencegah adanya korban jiwa saat gempa,” ungkapnya dengan melandaskan pada sabda Nabi saw.,

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ

“Tidak ada dlarar (bahaya) dan tidak ada memudlaratkan (membahayakan) – (baik diri sendiri maupun orang lain)” (HR. Ibnu Majah, Ahmad, dan ad-Daruquthni)

Iin juga menyatakan, Khilafah akan melakukan tata ruang dan pembangunan kota yang dapat memudahkan penanganan ketika terjadi bencana. “Menata pemukiman penduduk maupun bangunan lain secara keseluruhan agar tindakan evakuasi dapat berlangsung cepat,” ucapnya.

Ia mengemukakan, kebijakan di hilir yang dilakukan antara lain menangani korban bencana dengan bertindak cepat, dan melibatkan seluruh warga yang dekat dengan daerah bencana. “Khilafah menyediakan tenda, makanan, pakaian, penerangan, serta obat-obatan yang layak agar korban tidak menderita kesakitan akibat penyakit, kekurangan makanan, atau tempat istirahat yang tidak memadai,” jabarnya.

Selain itu, ujarnya, Khilafah juga akan menyediakan anggaran untuk menghadapi bencana yang bisa dikeluarkan dari pos zakat, kekayaan milik umum, maupun yang lainnya. “Dengan demikian, Khilafah bisa bertindak cepat tanpa menunggu uluran tangan masyarakat,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Foto sampul: Arrahmah