[Kabar] Pakar Ekonomi Ini Mempertanyakan Pernyataan Luhut “Indonesia Bisa Memiliki Pemasukan Tinggi”

Muslimah News, NASIONAL — Sebagaimana diberitakan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan optimistis Indonesia bisa menjadi negara yang memiliki pemasukan tinggi. Visi Indonesia pada 2045 menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi pun, menurutnya, sangat mungkin tercapai.

“Mimpi kita, visi kita, 2045 menjadi negara dengan pemasukan tinggi. Kita sekarang di sekitar US$4.000 pendapatan per kapita. Kita mimpi di 2030 bisa di US$10.000, dan menurut saya itu bisa lebih,” ujar Luhut saat berbicara pada Indonesia Fintech Summit ke-4 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (10/11/2022).

Luhut mengatakan, sedikitnya ada lima langkah yang harus dijalankan Indonesia untuk mencapai cita-cita menjadi negara dengan pemasukan yang tinggi tersebut.

Pertama, membendung pandemi dan memulihkan perekonomian di tengah berbagai tantangan global. Kedua, mengubah ekonomi dari berbasis komoditas menjadi berbasis industri. Ketiga, meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi. Keempat, memperkuat ketahanan ekonomi melalui peningkatan dana desa. Kelima, mengurangi dampak perubahan iklim melalui dekarbonisasi dan transisi energi.

Menjadi Lebih Baik?

Pakar ekonomi Islam Nida Saadah, S.E., M.E.I., Ak. dalam keterangan tertulisnya kepada MNews, Rabu (16/11/2022) mempertanyakan, apakah dengan pemasukan yang tinggi, maka kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik?

“Juga kemakmuran menjadi lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat dengan jumlah penduduk 300 juta lebih ini? Atau, tidak akan ada perubahan sama sekali?” tanyanya.

Nida mengemukakan, ketika pemasukan tinggi, faktanya hanya terjadi pada sebagian kecil populasi dari penduduk Indonesia dan tidak mengubah nasib apa pun pada kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia.

“Mengapa pembangunan ekonomi berbuah demikian? Problem utamanya terletak pada parameter yang dipakai untuk menilai keberhasilan ekonomi,” kritiknya.

Ini karena, jelasnya, dalam negara sekuler, keberhasilan pembangunan ekonomi diukur dengan capaian rata-rata,tanpa memastikan kondisi per masing-masing orang di dalam masyarakat.

Parameter Islam

Nida menyampaikan, berbeda jauh dengan parameter ekonomi Islam dalam menilai keberhasilan ekonomi.

“Politik ekonomi Islam menetapkan kesuksesan pembangunan ekonomi ketika masing-masing orang atau tiap-tiap individu dalam keadaan sejahtera dan makmur. Bahkan, pemastiannya sampai dengan bayi yang baru dilahirkan,” ungkapnya.

Ia menggambarkan hal ini sebagaimana terlihat di era Khulafaurasyidin. “Di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khaththab ra., beliau memastikan pemberian santunan makanan bergizi kepada tiap bayi yang baru dilahirkan. Hal demikian dicontohkan Nabi Muhammad saw. dalam kehidupan Daulah Islam yang dilanjutkan oleh para khalifah,” paparnya.

Selain itu, imbuhnya, yang juga menjadi pertanyaan adalah strategi ekonomi apa yang dipakai Indonesia untuk menggiatkan aktifitas ekonomi di tengah resesi global yang sedang melanda dunia?

“Jika masih menggunakan strategi ekonomi konvensional, melanjutkan regulasi ekonomi sekuler, maka  situasi global yang sedang resesi pasti juga berdampak pada ekonomi Indonesia,” katanya.

Exit Strategy

Untuk itu, Nida mengingatkan, yang dibutuhkan Indonesia adalah exit strategy untuk bisa terhindar dari dampak resesi ekonomi global dan melaju dengan sistem ekonomi yang berbeda yang sedang berpersoalan hari ini.

“Di titik inilah, Indonesia membutuhkan Islam. Membutuhkan regulasi ekonomi Islam dengan institusi penerapnya Khilafah Islam untuk bisa melejitkan ekonominya. Meninggalkan semua tatanan ekonomi ribawi, menggunakan regulasi makro dan mikro ekonomi syariah, mulai dari menata sistem moneter, sistem fiskal, parameter ekonomi, semuanya menggunakan regulasi sesuai syariat kafah agar tidak terjebak pada resesi global yang sedang menjangkiti ekonomi sekuler,” jabarnya.

Dengan langkah itu, ia menyatakan, sejahtera dan makmur bersama bukan lagi hanya sekedar angan-angan. [MNews/Ruh]

Foto sampul: Antara