[Kabar] Larangan Hijab di Denmark, Aktivis: Didorong Kebencian terhadap Islam dan Muslim

Muslimah News, INTERNASIONAL — Al-Jazeera menginformasikan (13/09/2022) The Forgotten Women’s Struggle– sebuah badan komisi yang dibentuk Partai Sosial Demokrat yang berkuasa di Denmark – telah merekomendasikan agar pemerintah negara tersebut melarang hijab bagi siswa tingkat sekolah dasar Denmark.

Rekomendasi tersebut merupakan salah satu dari sembilan rekomendasi yang diajukan melalui proposal pada 24 Agustus lalu. Tujuannya untuk mencegah kontrol sosial negatif terkait kehormatan anak perempuan dari latar belakang minoritas.

Pemerintah Denmark telah memberikan sejumlah pertanyaan tentang larangan hijab di sekolah selama bertahun-tahun dan banyak kalangan di Denmark telah mengadopsi pemahaman bahwa hijab adalah masalah. Semua pihak di setiap segmen politik Denmark memusuhi nilai-nilai Islam dan norma-norma keluarga.

Di sisi lain, mengetahui hal itu, Huda Makai Asghar (15 th), siswi kelas sembilan di Kokkedal Skole menganggap gagasan tersebut melanggar kebebasannya dan kebebasan gadis-gadis sepertinya. Menurutnya, memaksanya melepas hijab adalah salah.

“Saya selalu tahu bahwa kami memiliki kebebasan beragama di Denmark. Jadi, ketika saya mendengar tentang proposal itu, saya terkejut. Saya tidak bisa melakukan itu karena hal itu adalah bagian dari saya,” katanya.

Kebencian

Aktivis muslim Younes Piskorczyk menyatakan hal ini bukanlah rahasia lagi. “Mereka melakukannya karena didorong kebencian dan dendam pribadi terhadap Islam dan muslim. Juga adanya garis halus antara sekularisme dan fasisme,” ujarnya dalam media dakwah ideologis internasional, Kamis (15/09/2022).

Ia menjelaskan, perang melawan kontrol sosial negatif, yang menjadi mantra mereka, secara praktis bermakna menyerang umat Islam yang membesarkan anak dan membangun keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

“Pada hakikatnya, ini berarti menyerang identitas keislaman sebagai salah satu hal terpenting untuk membentuk dan memupuk identitas keislaman dengan didikan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman,” cetusnya.

Ia lantas menuturkan, setelah dua minggu berlalu, banyak muslim bereaksi menentang proposal ini. “Dosen, peneliti, ahli, pemimpin sekolah, walikota, dan dewan telah mengkritik hal tersebut karena kontradiksi yang nyata dengan kebebasan yang diklaim Denmark untuk dijunjung dan dijadikan dasar kehidupan masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, ia menambahkan, komisi yang mengusulkan tersebut juga mendapat kritik keras dan pengawasan karena kurangnya penelitian di balik proposal tersebut serta adanya masalah pribadi yang mendorong proposal mereka.

“Anggota komisi mundur dari pendirian mereka dan keluar dari komisi setelah reaksi umat Islam dan perdebatan sengit di berbagai media,” ucapnya.

Younes menilai, politisi Denmark, di antaranya partai yang berkuasa dan partai-partai pesaing lainnya, sedang mempersiapkan pemilihan yang akan datang.

“Semua kandidat dari partai-partai besar telah menyatakan dukungan mereka untuk larangan hijab, tetapi belum membuat pernyataan tegas yang bisa menjadi pemungutan suara di parlemen Denmark. Apa pun hasilnya, jelas sekali pemerintah Denmark memiliki satu garis tindakan terhadap Islam, muslim, kesucian, dan nilai-nilai kita,” tukasnya.

Ia mengungkapkan, mereka menyerang, memfitnah, dan menodai umat Islam, dan telah melakukannya selama beberapa dekade.

“Mereka membaca situasi ketika larangan itu diusulkan. Jika tidak terlihat seperti hal yang masuk akal untuk dikejar pada saat ini, itu akan segera diangkat lagi, seperti yang telah terjadi sebelumnya,” katanya.

Younes menyampaikan, tidak ada sayap kanan dan sayap kiri terkait pandangan dan pendapat terhadap umat Islam. “Upaya mereka menyatu dalam melawan Islam. Oleh karena itu, upaya bersama yang berkelanjutan dari umat Islam, diperlukan,” tukasnya.

Tidak Jatuh dalam Perangkap

Ia mengingatkan, yang penting juga adalah tidak jatuh ke dalam perangkap menggunakan kebebasan pribadi dan hal yang disebut hak-hak sipil sebagai penjelasan untuk bersikeras menggunakan hijab. “Berdebat dengan menggunakan kebebasan beragama, atau demokrasi dan hak-hak sipil bukanlah cara Islam yang benar untuk melawan proposal semacam itu, atau masalah apa pun,” tegasnya.

Untuk itu, Younes menyatakan, حزب التحرير telah mengadakan protes pada 3 September lalu dengan tagar #ForsvarTørkledet (Pertahankan Hijab).

“Ini menandakan pembelaan terhadap hijab dan akan ada kampanye berkelanjutan untuk mengambil sikap tegas terhadap larangan yang diusulkan ini,” cetusnya.

Terakhir, Younes menyeru kepada umat Islam untuk berdiri teguh pada nilai-nilai dan identitas Islam, serta bersatu dalam keteguhan pendirian bahwa hijab adalah kewajiban dalam Islam yang tidak dapat ditawar. [MNews/Ruh]

Foto sampul: Dok. MNews