Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia, pengguna internet di tanah air per 2022 telah mencapai 210 juta jiwa. Angka tersebut naik sebanyak 35 juta jiwa jika dihitung dari sebelum pandemi.
Begitu pun data dari We Are Social, menunjukkan per Januari 2022, pengguna aktif medsos mencapai 191 juta orang. Artinya, Indonesia merupakan pasar potensial untuk dunia digital. (Berita Satu, 10/07/2022).
APJII pun mengungkapkan besaran penetrasi internet Indonesia telah mencapai 77,02% pada 2021. Dengan perinciannya, hampir seluruhnya (99,16%) kelompok usia 13—18 tahun terhubung ke internet; 98,64% usia 19—34 tahun; dan 87,3% usia 35—54 tahun. (Katadata, 10/06/2022).
Dari sisi Kontribusi ekonomi digital Indonesia (EDI), diprediksi akan mencapai 18% dari produk domestik bruto (PDB) atau sekitar Rp4.531 triliun pada 2030. Artinya, dalam waktu delapan tahun ke depan, ekonomi digital diprediksi tumbuh hingga hampir 5 kali lipat dibandingkan saat ini yang hanya 4%. Persentase tersebut menggambarkan betapa pesatnya pertumbuhan ekonomi digital tanah air. (Liputan 6, 19/06/2022).
Oleh karenanya, Presiden Jokowi memberikan arahan agar Indonesia bisa menjadi pemain digital di negara sendiri, bahkan menjadi pemain utama di pasar global. Arahan tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 yang merupakan bagian dari rangkaian acara pertemuan negara G20.
Lantas, mampukah G20 mengantarkan ekonomi digital berkontribusi optimal terhadap PDB? Mampukah G20 menyelesaikan problem bangsa, mengingat pasar digital lebih dari 90 persennya adalah pemuda? Atau jangan-jangan, ada upaya pembajakan potensi pemuda yang menjadi objek pasar belaka? Bagaimana Islam memandang hal demikian?
Ekonomi Digital Menancapkan Hegemoni
Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah Presidensi G20. Serangkaian acara digelar dalam tema besar “Recover Together, Recover Stronger”. Hampir seluruh dunia tengah memulihkan ekonominya setelah dihantam pandemi Covid-19. Ada dua tema besar mengenai ekonomi dunia yang menjadi pembahasannya, yakni finance track dan sherpa track.
Finance track membahas isu-isu di bidang ekonomi, keuangan, fiskal, dan moneter. Sherpa track membahas isu ekonomi nonkeuangan, seperti energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, dan perubahan iklim.
Pembahasan ekonomi digital salah satu yang menjadi perhatian pemerintah sebab pasar digital begitu besar. Kini, pemerintah sedang serius merencanakan dan membangun infrastruktur digital, serta mengupayakan digitalisasi di berbagai sektor, seperti infrastruktur cyber optic yang terbentang dari timur ke barat, pembuatan prototipe low earth satellite, pengembangan data center; serta digitalisasi sektor industri, kesehatan, pendidikan, dll.
Namun demikian, banyak kalangan menyangsikan keberhasilan pembangunan infrastruktur digital menyasar kebutuhan publik. Telah jamak diketahui bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan modal besar, sedangkan modal didapat dari para investor swasta dalam maupun luar negeri.
Walhasil, pembangunan infrastruktur diprediksi tidak akan sesuai kebutuhan publik, melainkan mengikuti kebutuhan investor. Jadilah pembangunan infrastruktur—termasuk digital—bertumpuk pada sentra ekonomi, sedangkan pedesaan tidak.
Selain itu, pemain ekonomi digital di tanah air kebanyakan asing. Sebut saja pasar gim daring, sebanyak 99,5% pendapatan industri gim daring pergi ke luar negeri. Hampir seluruh pengguna lebih menyukai gim impor ketimbang gim lokal. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pasar gim daring terbesar.
Selain itu, banyak dari startup lokal ternyata juga dapat suntikan besar dari asing. Lagi-lagi, keuntungan besar digondol asing. Fenomena ini, yaitu startup disokong asing, akan terus terjadi selama pemerintah tidak mendukung pihak lokal. Startup yang terkenal dengan metode “bakar uang”-nya jelas membutuhkan dana besar untuk bertahan dan berkembang.
Namun, jangankan membantu startup, keuangan negara selalu defisit. Selama ini, yang menyuntik dana startup adalah perusahaan modal Ventura sehingga lagi-lagi kepemilikan swasta asing terlibat di sana. Ujung-ujungnya yang menikmati adalah pengusaha bermodal besar yang notabene banyak dimiliki asing.
Oleh sebab itu, sulit mengharapkan ekonomi digital bisa menyumbang devisa besar bagi negara karena penyokong terbesar perusahaan digital adalah swasta. Inilah aturan main sistem ekonomi kapitalisme yang menjadikan akumulasi modal sebagai satu-satunya cara untuk bertumbuh.
Lagi pula, jika memprediksi ekonomi digital mencapai 18% terhadap PDB pada 2030, seharusnya membidik pula potensi ekonomi yang hilang jika tetap memakan kebijakan kapitalistik ini. Misalnya, divestasi alias penjualan aset, kepemilikan lahan kelapa sawit swasta yang kian hari kian besar, ataupun kepemilikan tambang emas dan SDA lainnya yang juga milik asing. Semua ini merupakan kebijakan kapitalistik yang mengikis sumber devisa negara.
Walhasil, selama aturan main sistem ekonomi dunia masih berpegang pada kapitalisme, G20 sejatinya hanya makin menancapkan hegemoni negara-negara makmur terhadap tanah air. Indonesia sekadar menjadi sumber bahan baku dan pasar potensial bagi perusahaan-perusahaan raksasa multinasional.
Membajak Potensi Pemuda
Pertumbuhan ekonomi digital dalam platform kapitalistik berpotensi membajak potensi para pemuda. Pemuda hanya menjadi pasar kedigdayaan para kapitalis. Walaupun Indonesia bercita-cita menjadi pemain digital bahkan pemain utama, tetapi kebijakannya sering kontradiktif terhadap cita-cita tersebut.
Pembangunan infrastruktur yang timpang dan kebijakan pajak pada startup, misalnya. Belum lagi kebijakan lainnya yang tidak terkait langsung yang sangat memengaruhi pertumbuhan startup. Wajar jika banyak talenta muda yang memilih pergi dari tanah air dan meniti karier digitalnya di luar negeri. Padahal, keberadaan mereka sangat dibutuhkan jika ekonomi digital ingin jadi tumpuan.
Selain itu, kalaupun mereka bertahan di tanah air, mereka butuh dana untuk menopang usahanya. Lagi-lagi, investasi menjadi jalan keluarnya. Kalo kepemilikan sudah dikuasai pemilik modal, inovasi akan mengikuti yang memiliki kapital. Jadilah para pemuda yang merintis dari awal berubah menjadi “buruh digital” yang berinovasi sesuai “pesanan”.
Jika sudah sesuai pesanan, bukan keuntungan materi saja yang digondol pemilik modal, melainkan juga jati diri. Terobosan-terobosan baru pun tidak akan mungkin lagi memihak kemaslahatan umat. Semua akan berakhir pada kemaslahatan korporasi.
Begitu pun teknologi yang berkembang di bawah asuhan kapitalisme, tidak peduli mudarat pada umat atau tidak, produksi akan terus jalan jika menguntungkan. Gim daring dan pornografi, misalnya, keduanya akan makin merajai di dunia industri digital sebab pasarnya memang menjanjikan.
Itulah sebab ekonomi digital dalam tata kelola yang serba kapitalistik ini hanya akan membajak potensi pemuda. Padahal, di pundak mereka telah ada kewajiban untuk segera mengembalikan kehidupan umat menuju cahaya Islam. Akhirnya, mereka harus rela hanya terposisi sebagai objek pasar dan buruh digital yang bertugas makin menancapkan hegemoni Barat.
Selamatkan Pemuda dengan Islam
Berbeda dengan sistem Islam yang tidak memandang digital sebatas ekonomi. Islam memosisikan dunia digital sebagai wasilah untuk makin mempermudah urusan manusia. Teknologi digital hari ini menjadi salah satu senjata dalam menjaga kedaulatan negara sehingga negara akan mengelolanya dengan baik.
Negara bersistem Islam akan membangun sistem penelitian dan pengembangan (litbang) yang dapat mewadahi riset-riset atau penelitian yang terintegrasi dengan negara dan perguruan tinggi. Semua dikendalikan dan dibiayai oleh negara. Teknologi yang dihasilkan semua berfokus pada urusan umat dan keamanan negara.
Negara juga akan menggiring para talenta muda untuk bervisi politik, yaitu mengembalikan kehidupan Islam. Dengan demikian, dunia digital tidak lagi penuh dengan hal-hal yang nirfaedah, apalagi maksiat. Oleh karenanya, teknologi digital butuh kepemimpinan Islam agar umat tidak menjadi pasar atau buruh-buruh digital semata.
Umat juga butuh penerapan Islam kafah dalam bingkai Khilafah agar kebijakan negara tidak lagi kapitalistik. Ini agar sumber devisa tidak bertumpu pada industri digital, pariwisata, pajak, dll. Regulasi kepemilikan dalam Islam yang mengharamkan penguasaan SDA oleh swasta akan menjadikan kas negara melimpah.
Berlimpahnya kas negara inilah yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi Islam. Peran sentral negara yang menjamin seluruh kebutuhan umat akan menjadikan keadilan dan kesejahteraan bukan lagi mimpi pada siang bolong. Begitu pun arah kemajuan teknologi digital, semata untuk kemaslahatan umat dan demi tersebarnya Islam rahmatan lil ‘alamin.
Berdasarkan itu semua, berharap persoalan bangsa selesai dengan adanya Forum G20 bagai pungguk merindukan bulan, tidak akan mungkin terjadi. Sungguh, hanya Islam yang mampu mewujudkan peradaban yang sesuai fitrah manusia. Wahai Pemuda, jadilah motor penggerak peradaban Islam agar cahaya Islam kembali menerangi kehidupan umat yang kelam! [MNews/Gz]
