Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si.
Muslimah News, OPINI — Presiden Jokowi merombak kabinetnya. Setelah timbul tenggelam menjadi isu hampir setahun terakhir, Kabinet Indonesia Maju akhirnya di-reshuffle pada Rabu (15/06/2022). Lantas, apakah dengan ini rakyat sudah bisa lega? Atau malah makin “mumet”?
Postur Baru
Terdapat dua wajah menteri baru di kabinet. Pertama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Kedua, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang ditetapkan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.
Bersamaan dengan itu, presiden juga melantik tiga wakil menteri. Ketiganya datang dari kalangan partai politik. Mereka adalah Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Politisi PDI Perjuangan John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.
Postur kabinet terbaru ini patut kita cermati. Di satu sisi, lokus jabatan di atas mungkin layak di-reshuffle. Namun, di sisi lain, ada beberapa menteri yang kinerjanya lebih tidak baik, bahkan beberapa kali kena tegur, justru tidak dicopot. Benarkah motif reshuffle kali ini lebih pekat dengan unsur politik?
Akomodasi Politik
Isu reshuffle ini sendiri sudah bergulir sejak PAN menyatakan bergabung dengan pemerintah pada akhir Agustus 2021. Ibarat penantian yang berbuah manis, PAN akhirnya mendapat kursi menteri sepuluh bulan setelah merapat dengan koalisi. Dengan formasi baru ini, seluruh partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sudah terakomodasi di kabinet.
Tidak pelak, postur kabinet terbaru ini pun lebih condong pada fenomena bagi-bagi kue kekuasaan. Ini sebagaimana pernyataan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin bahwa Jokowi lebih mengedepankan unsur politik dalam merombak kabinetnya.
Bagaimanapun, kata Ujang, Jokowi tetap memperhitungkan misi politik 2024 dalam merombak kabinetnya. Mereka yang punya posisi kuat di partai, terutama pimpinan parpol, kemungkinan besar dipertahankan. Ini karena kekuasaan elite terhadap ketua/unsur parpol diperlukan untuk kepentingan presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Tidak heran, mereka yang tidak punya penyokong politik kuat lebih berpotensi terdepak dari kabinet.
Amanah Menjabat
Lagi-lagi reshuffle kabinet jauh dari visi misi mengurusi urusan umat. Pragmatisme politik masih saja menjadi lekat dengan aji mumpung mengamankan kantong-kantong politik menyambut hajatan kekuasaan. Mereka yang tadinya belum mendapat jatah, selama ini ibarat sedang antre menunggu pencopotan orang-orang lama untuk mereka gantikan. Terlebih jika di tangan orang-orang lama itu ada kebijakan-kebijakan yang lambat/mandek, orang-orang baru diharapkan bisa menjadi “pelumas” untuk memuluskan kebijakan-kebijakan tersebut.
Mustahil hendak memikirkan urusan rakyat jika demikian motifnya, alih-alih melaksanakan amanah sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad)
“Sesungguhnya imam (khalifah) itu (laksana) perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa’I, Abu Dawud, Ahmad)
Sungguh, menjabat adalah melaksanakan amanah yang memang hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan. Menjabat bukanlah aji mumpung berkuasa.
Kisah Rasulullah saw. berikut ini patut kita teladani. Pada suatu kesempatan Abu Dzar al-Ghifari ra. protes kepada Rasulullah saw. karena tidak kunjung dilantik jadi pejabat. Sambil menepuk pundak Abu Dzar, Nabi saw. Berkata, “Wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah, sementara kepemimpinan itu adalah amanat. Pada hari kiamat nanti, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut.” (HR Muslim)
Bagaimana rakyat bisa percaya dengan reshuffle kabinet ketika salah satu menteri yang baru terpilih itu hanya bisa kaget menyaksikan fluktuasi harga minyak goreng? Padahal, jeritan rakyat perihal minyak goreng sudah terjadi sejak berbulan-bulan yang lalu.
Khatimah
Demokrasi hanya bisa mencetak orang-orang yang pragmatis menjadi pemimpin sehingga mereka haus kekuasaan. Motif politik 2024 yang santer mewarnai reshuffle adalah bukti nyata bahwa urusan rakyat bukan target utama perubahan postur kabinet.
Fenomena pejabat boneka juga sering kita temukan karena di balik kinerjanya ada kendali kapitalis yang kepentingan bisnisnya telah terfasilitasi secara sistemis oleh demokrasi itu sendiri. Akibatnya, kepentingan rakyat akan terus tergadai.
Oleh karena itu, dalam demokrasi sering kita jumpai seseorang yang hanya bermodal ambisi dalam meraih jabatan kepemimpinan. Sabda Rasulullah saw. ketika melarang Abdurrahman bin Samurah yang meminta jabatan kepemimpinan, “Jika engkau diberi tanpa memintanya, niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah). Namun, jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu, niscaya akan dibebankan kepadamu (tidak akan ditolong).” (HR Bukhari dan Muslim) Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
