Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.
Muslimah News, OPINI — Indonesia menduduki peringkat kedua menurut The Global Muslim Travel Index (GMTI) 2022 sebagai negara dengan destinasi wisata halal terbaik dunia. Peringkat ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan lantaran Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab. Indonesia pun optimis, ke depannya akan mampu mengalahkan Malaysia yang kini di urutan pertama.
Peringkat kedua ini menunjukkan besarnya potensi serta daya saing wisata halal Indonesia di dunia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno berharap peringkat ini mampu meningkatkan potensi pasar serta membawa ke pemulihan ekonomi. (Kompas, 2/6/2022)
Konsep Wisata Halal
Konsep wisata halal berfokus pada extension of service (perluasan layanan) dengan mengusung tiga konsep, yaitu need to have, good to have, dan nice to have.
“Need to have” artinya sebuah destinasi memiliki fasilitas tempat ibadah yang layak, hingga makanan dan minuman yang halal. “Good to have” artinya bertujuan agar wisatawan memperoleh pengalaman yang berkesan serta berbeda. “Nice to have” artinya wisata halal harus mampu bersaing dengan negara lain.
Sandiaga menjelaskan penjabaran konsep tersebut dalam lima komponen penting pariwisata, seperti hotel halal, transportasi halal, makanan halal, paket tur halal, dan keuangan halal. Namun, ia menekankan bahwa wisata halal bukan berarti islamisasi wisata atraksi, melainkan fokus pada memberi layanan tambahan terkait fasilitas, turis, atraksi, dan aksesibilitas untuk memenuhi pengalaman dan kebutuhan para wisatawan muslim. Ini karena tidak bisa dimungkiri, atraksi adat setempat menjadi daya tarik wisatawan sehingga walaupun tidak sesuai dengan ajaran Islam alias tidak halal (seperti adat upacara yang mengandung kemusyrikan), atraksi tersebut akan tetap dilestarikan bahkan menjadi ikon penarik wisatawan. Selain itu, ia menyebut wisata halal bukan berarti menghapus apa-apa yang tidak halal.
Oleh karena konsep wisata halal ini dikatakan hanya tambahan fasilitas untuk menarik wisatawan muslim, sehingga adanya miras, diskotek, bahkan “prostitusi” yang kerap menjadi pelengkap destinasi wisata akan tetap ada. Begitu pun makanan, fesyen, dan apa pun yang tidak halal—diharamkan oleh Allah Taala—akan tetap ada.
—
Sungguh miris, konsep wisata halal dalam tata kelola sistem sekuler ini seperti sedang memfasilitasi wisatawan untuk STMJ (salat terus, maksiat jalan) dengan memberikan fasilitas prima untuk beribadah, tetapi sekaligus masih menyediakan apa-apa yang dilarang agama. Padahal, syariat itu bukan prasmanan yang bisa dipilih sesuai selera. Syariat itu harus seluruhnya diterapkan!
Potensi Wisatawan Muslim
Tingginya laju pertumbuhan populasi muslim menjadikan potensi wisata halal memang makin menjanjikan. Sandiaga menjelaskan bahwa wisata halal telah menarik devisa yang cukup besar dari wisatawan muslim.
Data State of The Global Islamic Economy Report 2019 menyebutkan, jumlah pengeluaran wisatawan muslim dunia sebesar 200,3 miliar dolar AS atau 12% total pengeluaran wisatawan global, yakni 1,66 triliun dolar AS. (Kompas, 6/4/2022)
Bahkan, umat muslim di dunia menghabiskan total 2,02 triliun dolar AS untuk belanja makanan, kosmetik farmasi, fesyen, travel, dan rekreasi. Secara global, pasar muslim diperkirakan akan tumbuh hingga 2,4 triliun dolar AS pada 2024. Walhasil, wisata halal sangat diharapkan menjadi entitas yang turut membangkitkan perekonomian.
Di samping itu, Fazal Bahardeen selaku Founder dan CEO CrescentRating HalalTrip menggarisbawahi bahwa kunci pendorong utama fase pertumbuhan dan pemulihan dari pasar pariwisata halal kali ini adalah generasi Z, milenial, dan kaum perempuan. Ketiganya merupakan kontributor utama yang paling berpengaruh.
Sebanyak 70% populasi dunia adalah milenial dan gen-Z, serta pelancong perempuan kini menjadi salah satu yang paling pesat pertumbuhannya (mencapai 45%). Bersamaan dengan itu, pada 2019, pelancong muslim mencapai 160 juta dan diperkirakan mencapai 200 juta orang pada 2025. (Republika, 1/4/2022)
Neoliberal Membajak Potensi Islam
Dari pemaparan data di atas, di satu sisi, tingginya populasi muslim dan cepatnya pertumbuhan pasar muslim merupakan gambaran potensi umat muslim yang begitu besar. Namun, di sisi lainnya, kita pun tengah menyaksikan pembajakan potensi kaum muslim yang hanya diposisikan sebagai konsumen.
Kaum muslim, khususnya muda-mudinya, dibidik untuk sekadar menjadi menjadi huge market bisnis para kapitalis. Jumlah kaum muslim yang kini mencapai lebih dari semiliar, akhirnya seperti buih di lautan jika mereka tidak kembali pada ajaran agamanya.
Pemahaman sekuler materialistis sengaja disuntikkan ke dalam tubuh kaum muslim agar mereka lupa terhadap tujuan hidup, yaitu beribadah pada Allah Taala. Peradaban yang mendewakan materi ini menjadikan kaum muslim sibuk memikirkan kehidupan dunianya. Mereka bekerja keras untuk kebahagiaan jasadnya sehingga memaknai berlibur sebagai balasan atas kerja keras mereka, “Work hard, play hard,” katanya.
Selain itu, ekonomi neoliberal pun membajak potensi besar negeri-negeri muslim sebagai pemilik SDA yang melimpah ruah. Negeri-negeri muslim disibukkan dengan konsep wisata halal yang mengundang devisa, tetapi pada saat yang sama, SDA miliknya diambil paksa tanpa perlawanan.
Ekonomi neoliberal juga menjadikan negeri-negeri muslim tidak peduli terhadap urusan rakyatnya. Menurut dogma sistem ini, peran negara harus ditekan seminimal mungkin agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan memajukan bangsa. Jadilah sebagian besar urusan umat, termasuk pengelolaan SDA yang menyangkut hajat hidup umat, diserahkan kepada swasta. Padahal, jika swasta yang mengelolanya, umat tidak lagi menjadi fokus, melainkan profit.
Khatimah
Pencaplokan terhadap aset negara menjadi liar tidak terkendali dalam sistem neoliberal. Nyaris seluruh aset negara tidak bisa menjadi tumpuan devisa. Dari sinilah peran sektor pariwisata diandalkan. Padahal, kerusakan alam akibat digenjotnya sektor pariwisata tidak boleh diabaikan. Lihat saja bencana banjir yang kerap menjadi problem lantaran daerah resapan yang malah dibangun menjadi destinasi wisata.
Belum lagi jika berbicara infiltrasi budaya buruk atas penduduk setempat, semua itu akan mendangkalkan akidah umat dan menyuburkan kemaksiatan. Inilah yang membajak potensi ideologis pada umat. Jika berbicara ekonomi, yang mendapat manfaat besarnya tentu bukan penduduk, melainkan korporasi. Rakyat hanya kebagian remah-remah yang sangat sedikit.
Oleh karenanya, persoalan wisata halal dalam sistem sistem neoliberal bukan sekadar perkara konsepnya yang batil, yaitu seakan-akan hanya “menjual Islam” dengan label “wisata halal”. Namun, lebih jauh, hal ini merupakan pembajakan terhadap potensi umat dan negeri muslim untuk kebangkitannya. [MNews/Gz]
Foto sampul: Dok. Kemenparekraf
