[Editorial] Perempuan Go International, Solusi Krisis Global?

Muslimah News, EDITORIAL — Pada sela-sela acara The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, Bali 26/5/2022 lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Abdullah Shahid.

Pada pertemuan tersebut, Shahid yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Maladewa ini menyampaikan dukungan penuh atas keterlibatan kaum perempuan dalam bidang politik, termasuk dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan ia menyatakan mendukung perempuan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi-organisasi publik.

Puan pun menyambut antusias pernyataan ini. Ia menegaskan Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Contohnya soal kuota 30% perempuan di parlemen, parpol, dan lembaga pemilu, juga tampak dalam pembelaan terhadap hak-hak perempuan sebagaimana tertuang dalam UU TP-KS.

Menurutnya, sudah banyak kaum perempuan di Indonesia yang memegang posisi tinggi di jabatan publik, termasuk dirinya yang menjadi pimpinan DPR RI. Namun, ia berharap komitmen kuat ini tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga internasional.

Go International

Bukan kebetulan, Indonesia kini tengah bersiap menjadi tuan rumah KTT G20 November 2022 mendatang di Bali. Sejak 1 Desember 2021 lalu Indonesia memang didaulat memegang status presidensi G20 yang berkewajiban menyelenggarakan berbagai agenda terkait tema “Recover Together, Recover Stranger”.

Terkait hal ini, pada akhir Maret lalu pemerintah Indonesia telah menunjuk artis Maudy Ayunda sebagai juru bicara (jubir) presidensi. Alasannya, ia memiliki kapasitas dan mampu merepresentasi kaum perempuan muda pada era globalisasi dan digitalisasi.

Sebagai jubir, ia bertugas menyampaikan informasi penting terkait pelaksanaan Kegiatan KTT G20 dengan cara yang mudah dicerna dan luas. Maklum selain cerdas, Maudy dianggap sosok yang dikenal luas, terutama di kalangan generasi Z dan milenial yang sangat akrab dengan dunia digital.

Hanya saja, penunjukan ini sempat menuai kritik. Selain dipandang gimmick, juga diduga hanya merupakan bagian dari upaya meredam kritik dari kaum muda terhadap isu-isu kritis politik kemasyarakatan. Misalnya soal sulitnya lapangan pekerjaan, minimnya pelayanan publik, dan sebagainya.

Namun, bukan Maudy saja yang dilibatkan dalam agenda berskala internasional ini. Saat menerima kunjungan para pemenang kontes Puteri Indonesia 2022 di istana negara pada 30 Mei lalu, Presiden Jokowi juga meminta para tamunya untuk terlibat dalam acara puncak G20 nanti.

Ia menyatakan, para pemenang dan finalis kontes kecantikan ini bisa terlibat untuk memperkenalkan potensi pariwisata di Indonesia. Terkhusus Bali serta lima destinasi super prioritas pariwisata yang kembali sudah dibuka untuk publik serta wisatawan mancanegara.

Hal ini tentu disambut antusias oleh Puteri Indonesia. Bahkan mewakili rekan-rekannya, ia menyampaikan harapan kepada Presiden agar ajang G20 menjadi kesempatan Indonesia mendapatkan spotlight dari dunia. Ia juga berharap melalui KTT tersebut, para Puteri Indonesia mendapatkan kesempatan untuk meraih jabatan internasional.

Marketer Penjajahan

Sebagaimana diketahui, G20 merupakan forum kerja sama multilateral yang dibentuk pada 1999. Forum ini terdiri dari negara-negara besar adidaya, beserta negara-negara berkembang, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, Afrika Selatan, dan Uni Eropa. Forum ini bersifat informal dan diikuti perwakilan dari IMF serta World Bank.

Forum ini digagas sebagai respons atas krisis ekonomi global yang terjadi pada 1998-1999 dan berhasil melumpuhkan ekonomi dunia. Forum yang awalnya diisi para menteri keuangan ini dianggap sangat strategis karena merepresentasikan lebih dari 65% populasi bumi, 79% perdagangan global, dan 85% PDB dunia. Pembentukannya diharapkan akan bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi global yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Saat ekonomi Amerika ikut kolaps akibat krisis keuangan, Presiden AS saat itu, yakni George W. Bush menggagas KTT G20 yang pertama. Targetnya, melakukan koordinasi para pemimpin dunia untuk memberi respons global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi di negerinya. Pada KTT-KTT selanjutnya fokus perhatian pun diperluas kepada isu lainnya seperti perubahan iklim, energi, dan lain-lain.

Jika melihat sejarah pembentukannya, kita bisa menyimpulkan bahwa forum ini sejatinya merupakan perpanjangan tangan kepentingan hegemoni kapitalisme global. Dengan kata lain, meski isu-isu yang diangkat seakan berbicara kepentingan global, hakikatnya ditujukan demi melanggengkan penjajahan negara-negara besar.

Pada KTT November yang akan datang misalnya, ada dua isu besar yang jadi fokus perhatian. Yakni Finance Track yang membahas isu ekonomi dan keuangan, serta Sherpa Track yang membahas lebih luas isu perubahan iklim, perdagangan, energi, geopolitik, dan isu penting lainnya.

Isu-isu ini sarat dengan agenda negara adidaya meliberalisasi dan mengeksploitasi sumber daya ekonomi dunia, khususnya negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alam dan manusia. Setidaknya, negara-negara berkembang terus dipaksa untuk terikat dengan sistem ekonomi kapitalisme global. Lalu pada saat yang sama dipaksa turut bertanggungjawab atas dampak paradigma pembangunan sekuler yang cenderung rusak dan merusak.

Ketika kaum perempuan didorong untuk terlibat aktif dalam agenda-agenda global ini, termasuk turut mengampanyekan narasi liberalisasi dan eksploitasi ekonomi, sejatinya sama dengan menjadikan kaum perempuan sebagai corong kepentingan penjajahan. Sayangnya, banyak yang tidak sadar. Bahkan bangga karena bisa go international.

Bahkan dengan mengemban tugas sebagai presidensi G20 berikut semua agenda turunan yang dilakukannya, Pemerintah Indonesia justru sangat berharap posisi itu bisa menjadi katalisator pemulihan ekonomi nasional. Sekaligus bisa menjadikan Indonesia sebagai katalisator pemulihan ekonomi dunia yang kian melemah, baik akibat perang maupun pandemi yang berkepanjangan. Padahal, sejatinya Indonesia kian masuk dalam cengkeraman gurita kapitalisme global.

Butuh Pencerdasan

Kaum perempuan dan umat secara keseluruhan semestinya paham soal konstelasi politik internasional hari ini. Hubungan yang dibangun oleh negara adidaya pengusung kapitalisme dengan negara berkembang terutama negeri-negeri Islam sejatinya jauh dari kata “kerja sama” atau kata “saling membela”.

Watak sejati paham kapitalisme adalah destruktif eksploitatif. Spirit menguasai dan menjajah lahir dari paham kebebasan dan sekularisme yang menjadi asas ideologinya. Wajar jika kesenjangan sosial di tengah masyarakat dunia cenderung makin lebar. Sementara kerusakan lingkungan dan moral senantiasa mengiringi apa yang mereka sebut sebagai kemajuan iptek, industrialisasi, dan modernisasi.

Bagi mereka, tak ada kata halal dan haram. Berbagai strategi digunakan untuk mengeruk keuntungan. Termasuk dengan menjadikan kaum perempuan sebagai alat atau jalan menyukseskan penjajahan.

Salah satu senjatanya adalah pengarusderasan ide pemberdayaan ekonomi dan politik perempuan. Melalui gagasan ini kaum perempuan digiring untuk sedikit demi sedikit menanggalkan peran strategisnya sebagai ibu pencetak generasi cemerlang. Lalu mereka dilibatkan secara penuh dalam proyek-proyek pembangunan ekonomi dan politik di bawah arahan para kapitalis secara global. Sebagai tenaga kerja sekaligus ceruk pasar.

Saat tenaga dan waktu mereka diperas, mereka diiming-imingi dengan kata “berdaya” dan “produktif” yang dinilai dengan ukuran-ukuran material. Padahal saat mereka punya daya beli, mereka otomatis menjadi ceruk pasar potensial bagi produk-produk industri para kapitalis. Begitu pun saat mereka punya posisi politik tinggi, suara mereka tetap saja merepresentasi kepentingan para pemodal yang mensponsori kursinya sendiri.

Terbukti, sejak gagasan ini digaungkan dan perempuan berhasil diberdayakan, persoalan-persoalan masyarakat, termasuk masalah yang diklaim sebagai masalah perempuan, tetap saja tidak kunjung selesai. Apa yang menjadi isu global pun tetap saja tidak mampu dikendalikan.

Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim nyatanya kian bertambah parah. Kemiskinan struktural tetap jadi potret bersama. Bahkan kesenjangan sosial jaraknya makin lebar. Kaum perempuan pun tetap menjadi objek kekerasan. Bahkan kapitalisasi dan eksploitasi kaum perempuan berjalan dengan legal sebagaimana tampak dalam ajang putri-putrian dan gimmick jubir-jubiran.

Lantas, bagaimana bisa menyelesaikan berbagai problem krusial yang berakar dari hegemoni kapitalisme global dengan mendorong para puan untuk go international?

Satu-satunya solusi yang harus ditempuh justru dengan menumbangkan sistem batil ini. Lalu menggantinya dengan sistem Islam yang tegak di atas asas iman dan memiliki tata aturan yang menyolusi seluruh problem kehidupan sesuai fitrah penciptaan.

Sistem ini terbukti telah membawa umat dan dunia pada kesejahteraan, serta diliputi rahmat dan keberkahan. Terlebih Islam telah memberikan kaum perempuan agenda pemberdayaan secara hakiki. Yakni dengan menempatkan mereka pada posisinya yang strategis dan mulia, sebagai ibu arsitek generasi cemerlang.

Posisi inilah yang kini sedang menjadi target penghancuran musuh-musuh Islam. Karena siapa pun mengakui, di balik sejarah tegaknya peradaban emas Islam yang tak tertandingi, ada profil generasi emas yang dididik oleh perempuan-perempuan muslim sejati. [MNews/SNA]