[Fikrul Islam] Pihak-Pihak yang Dituntut untuk Menegakkan Agama (Bagian 1/2)

Penulis: Ahmad Mahmud

Muslimah News, FIKRUL ISLAM – Sebelum membahas topik ini lebih terperinci, tentu harus diketahui tentang siapa saja yang berwenang dan berkewajiban untuk merealisasikan hukum-hukum syariat. Pasalnya, di dalam tubuh umat Islam sendiri terdapat individu-individu, jemaah-jemaah, dan para penguasa.

Masing-masing pihak sesungguhnya telah dibebani sejumlah hukum syariat yang mesti dilaksanakan; untuk selanjutnya dinasihati, dikritik, dan diawasi sesuai kadar hukum-hukum syariat yang telah dibebankan kepada dirinya.

Jika kita telah memahami fakta, kepada pihak-pihak mana saja disandarkan beban penerapan syariat Islam ini, maka pada diri kita akan terbentuk pemahaman yang benar tentang pelaksanaan amar makruf nahi mungkar. Penjelasannya sebagai berikut:

Hukum-hukum syariat itu dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) Yang diwajibkan atas setiap individu muslim; (2) Yang dibebankan kepada masing-masing individu umat Islam, tetapi boleh dan bahkan wajib dilaksanakan oleh khalifah atau imam jika yang bersangkutan tidak mampu; (3) Yang dibebankan kepada khalifah atau imam saja, dan tidak boleh dilaksanakan oleh selain dirinya; (4) Yang diwajibkan atas khalifah dan boleh dilaksanakan oleh individu dalam beberapa kondisi; (5) Yang diwajibkan atas jemaah umat Islam.

Pertama, hukum-hukum Islam yang pelaksanaannya disandarkan kepada setiap individu. Contohnya adalah seperti salat, saum, haji, dan zakat; menjauhi segala yang haram seperti khamar, judi, riba, mencuri, membunuh, berzina, berdusta, menipu, gibah, dan yang semisalnya. Setiap muslim dituntut untuk melaksanakan hukum-hukum ini, baik dia berada di darul kufur ataupun di darul Islam; baik dia tinggal di negeri-negeri Islam ataupun di negara-negara kafir.

Dalam pelaksanaan berbagai kewajiban individu ini tidak diperhatikan lagi apakah perbuatan itu hanya dilakukan oleh Rasulullah saw. di Makkah saja atau baru dilaksanakan di Madinah. Pasalnya, semua hukum tersebut pada faktanya telah termaktub baik di dalam Al-Qur’an maupun dalam As-Sunah.

Dalam hal ini, setiap individu, di samping bertanggung jawab terhadap dirinya juga bertanggung jawab terhadap setiap anggota keluarganya. Jika dia memang menjadi wali urusan mereka. Jika seorang individu muslim berada di darul kufur sementara penguasa melarangnya untuk melaksanakan berbagai hukum syariat yang bersifat individual ini, ia wajib berhijrah ke negeri lain; apakah itu darul Islam atau darul kufur. Ketentuan semacam ini didasarkan pada firman Allah Swt.,

“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, “Dalam keadaan bagaimana kalian ini?” Mereka menjawab, “Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Makkah.” Para malaikat berkata, “Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya adalah neraka jahanam, sedangkan jahanam itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki, wanita, ataupun anak-anak yang tidak mampu (berdaya upaya) dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah.” (QS An-Nisa: 97-98)

Namun demikian, ia disunahkan dalam kondisi semacam ini untuk berhijrah ke darul Islam walaupun dia tetap bisa mengerjakan hukum-hukum yang bersifat individual, kecuali dia tengah berusaha untuk mengubah darul kufur tempat dia hidup menjadi darul Islam. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan darul Islam adalah negara yang menerapkan Islam secara total, dan keamanannya pun berada di tangan umat Islam.

Kedua, hukum-hukum yang pelaksanaannya disandarkan kepada individu, tetapi wajib dilaksanakan oleh khalifah atau Imam jika yang bersangkutan tidak dapat menunaikannya. Contohnya adalah memberi nafkah kepada individu-individu tertentu jika pihak yang wajib atau yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada mereka tidak mampu menunaikannya; mengurusi urusan pribadi jika individu itu tidak mampu mengurusnya; membangun masjid di desa-desa dan kampung-kampung jika masyarakat setempat tidak mampu melaksanakannya; dan lain-lain.

Ketiga, hukum-hukum yang pelaksanaannya disandarkan kepada khalifah atau imam saja dan tidak boleh dilaksanakan oleh selain dirinya. Contohnya adalah pelaksanaan hukum-hukum hudud, pengumuman perang (jihad), mengadakan perjanjian damai, menyusun undang-undang yang bersifat mengikat, atau mengatur urusan umat yang bersifat mengikat. Semua ini dan yang semisalnya merupakan perkara-perkara yang pelaksanaannya hanya boleh dilakukan oleh pihak khalifah atau imam saja.

Keempat, hukum-hukum yang pelaksanaannya disandarkan kepada khalifah atau imam, tetapi dalam beberapa kondisi boleh dilaksanakan oleh individu-individu. Contohnya adalah jihad. Jihad merupakan salah satu tugas khalifah atau imam. Akan tetapi, jika musuh telah masuk menyerang umat Islam secara tiba-tiba, maka mereka wajib secara serentak untuk melakukan perlawanan, meskipun belum ada perintah atau izin dari khalifah untuk berperang.

Contoh lain adalah dalam keadaan umat Islam tidak mempunyai seorang khalifah sebagaimana saat ini, sementara telah terjadi situasi yang mengharuskan adanya aktivitas jihad. Dalam kondisi semacam ini, umat Islam wajib melakukan jihad meskipun mereka berada di bawah kepemimpinan penguasa yang zalim atau di bawah kepemimpinan amir jemaah (sebagaimana kasus Palestina, Ambon, dan lain-lain-pen). Sudah selayaknya umat Islam merasa tidak senang dengan kondisi terakhir ini, yaitu kondisi ketika khalifah tidak ada, atau mereka dipimpin oleh penguasa yang zalim.

Kelima, hukum-hukum yang pelaksanaannya hanya disandarkan kepada jemaah saja. Contohnya adalah seperti aktivitas untuk mendirikan Khilafah, mengkritik penguasa, serta mengajak mereka ke arah yang hak. Berbagai aktivitas kepartaian, jemaah, tanzhim (pengaturan), takattul (pengorganisasian kelompok dakwah), atau bentuk-bentuk kelompok Islami lainnya termasuk di dalam konteks ini.

Penjelasan tentang kepada siapa disandarkan atau dibebankan hukum-hukum syariat merupakan hal yang sangat penting. Ketidaktahuan atau sikap pura-pura tidak tahu terhadap masalah ini akan menjadikan umat Islam, baik sebagai individu maupun jemaah bersikap serampangan dalam menerapkan syariat Islam. Akibatnya, akan kehilangan pada diri umat Islam pemahaman yang mendalam terhadap syariat Islam dan penerapannya secara benar.

Lebih jauh, hal ini akan menempatkan seorang muslim lalai terhadap berbagai kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, sembari pada saat yang sama, mengerjakan hal-hal yang sunah sebagai penggantinya. Hal semacam ini pun akan mendorong jemaah umat Islam untuk mempelajari hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal-amal pribadi, tetapi melalaikan upaya untuk mempelajari hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal-amal jemaah; atau mendorong jemaah mengerjakan tugas-tugas negara ketika jemaah tersebut justru tidak mengetahui tugas dan kewajibannya sebagai jemaah yang telah diatur sedemikian rupa oleh syariat.

Ketidaktahuan masalah ini juga akan menjadikan seorang ulama hanya membicarakan sebagian hukum Islam yang berkaitan dengan tugas individu seperti salat, saum dan zakat; tetapi ia tidak membicarakan sebagian hukum Islam yang lain seperti jual beli yang berkaitan dengan hajat hidup umat Islam atau hukum publik lainnya.

Dalam kondisi semacam ini, jangan harap dia akan berbicara tentang berbagai fardu kifayah yang paling penting, yaitu mendirikan Daulah Islamiah. Pada gilirannya, ulama semacam ini hanya akan tampil sebagai seorang ahli ibadah dan pemberi nasehat semata, bukan menampilkan diri sebagai ulama politikus yang selalu meneliti berbagai permasalahan umat dan sekaligus memberikan solusinya. [MNews/Rgl]

Bersambung ke bagian 2/2

Sumber: Ahmad Mahmud, Dakwah Islam