Penulis: Novita Sari Gunawan
Muslimah News, OPINI — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengajak aliansi mahasiswa serta BEM semua universitas berikut himpunan mahasiswa jurusan untuk bergabung dalam demo hari Senin, 11 April nanti. BEM SI menargetkan seribu mahasiswa berunjuk rasa di lingkungan Istana Kepresidenan.
Hal ini disebabkan dua pekan sudah BEM SI menunggu jawaban Presiden Jokowi untuk menolak penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan tiga periode, tetapi BEM SI belum menerima jawaban, kecuali pernyataan Jokowi ke menteri-menterinya.
BEM SI akan demo menuntut sikap tegas Jokowi. “Tanggal 11 April 2022, kami akan berunjuk rasa. Itu adalah momen 14 hari setelah waktu kami berikan kepada Presiden untuk menjawab enam tuntutan yang kami berikan, 28 Maret 2022,” kata Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin, Kamis (7/4/2022). (Detik)
Berikut ini adalah enam tuntutan BEM SI yang disampaikan kepada pihak Kepresidenan pada 28 Maret lalu:
1. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara
2. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan
3. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya
4. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait
5. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di indonesia
6. Menuntut dan mendesak Jokowi-Ma’ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya
Untrusted Rezim
Dari keenam tuntutan di atas dapat disimpulkan bahwa rezim saat ini dianggap untrusted atau tidak dapat dipercaya. Hal yang melatarbelakangi ketidakpercayaan masyarakat, khususnya mahasiswa, terhadap rezim adalah:
Pertama, penguasa diduga kuat menjunjung tinggi syahwat dan oligarki kekuasaan. Betapa tidak, telah menjadi opini publik, sistem pemerintahan saat ini melahirkan tirani minoritas terhadap mayoritas. Adanya oligarki sekelompok orang yang melanggengkan kekuasaan dengan perilaku tidak ubahnya para tiran.
Kekuasaan dalam demokrasi disinyalir tidak lebih dari motif menjalankan kepentingan para kapitalis. Ketika kepentingan para kapitalis yang diutamakan maka di sana ada kepentingan rakyat yang dikorbankan.
Demokrasi sejatinya hanyalah kedok. Setiap hari kita disajikan aneka tontonan yang episode demi episodenya makin menguak motif, skenario, dan aktor tiran yang berkhianat melalui amanah yang ia dapatkan dengan cara paling demokratis versi mereka sekalipun.
Kedua, penguasa tidak kompeten dalam mengurusi persoalan publik. Jika motif interaksi negara dengan rakyatnya adalah bisnis maka tentu saja akan menjadikan rakyat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan layak. Padahal, sejatinya pelayanan tersebut merupakan haknya sebagai warga negara.
Pada akhirnya, kebijakan yang dibuat dari penguasa justru tidak berpihak pada publik. Rezim gagal atas upayanya dalam menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat serta gagal dalam menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.
Mulai dari problem minyak goreng hingga konflik agraria yang telah disebutkan dalam tuntutan mahasiswa di atas, semua itu dampak ketidakkompetenan rezim ini dalam melayani kebutuhan dan kepentingan publik.
Ketiga, penguasa menjunjung tinggi politik pencitraan sehingga efektivitas politik pencitraan tersebut tentunya tidak berhubungan antara citra yang dibangun dengan labelling rakyat terhadap penguasanya. Sebab, rakyat butuh tindakan nyata, bukan pencitraan. Ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku, dusta, pencitraan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya memang telah menjadi tabiat demokrasi.
Di samping pencitraan, rezim justru sibuk mencari pembelaan atau klaim pembenaran. Rezim yang tulus melayani rakyat, sejatinya tidak akan mengemis citra dan tidak perlu memoles wajahnya sedemikian rupa karena keadilan akan dirasakan oleh rakyat dengan sendirinya. Dengan demikian, para mahasiswa ini tidak perlu mempertanyakan komitmen rezim dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.
Untrusted Sistem
Indonesia saat ini memang sedang menghadapi masalah yang sangat rumit di segala bidang, seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, moral, dll. Di bidang ekonomi, kita melihat realitas masih tingginya angka kemiskinan dan budaya korupsi yang merajalela.
Dilanjutkan lagi dalam bidang pendidikan, terjadi kesenjangan yang melahirkan akses pendidikan yang tidak merata, biaya pendidikan mahal dan kurikulum yang tidak seirama dengan lahirnya generasi unggul. Pada bidang sosial, banyak terjadi kriminalitas seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lainnya.
Persoalan yang paling krusial adalah demoralisasi yang terjadi di kalangan masyarakat, terutama para pejabat tinggi dan wakil rakyat. Sungguh dramatis dan miris sekali jika kita lihat sekarang, di hampir semua media informasi, begitu masifnya menayangkan bagaimana krisis moral ini sudah menggerogoti semua lapisan para petinggi negara.
Ini semua terjadi akibat diterapkannya sistem kapitalisme sekuler yang tidak akan melahirkan peradaban yang luhur karena sistem ini telah jelas bertentangan dengan tuntunan Allah Swt., Sang Pencipta alam semesta ini. Di mana kehidupan tidak diasuh oleh agama (ideologi Islam), sehingga melahirkan banyak kerusakan. Sejatinya, sistem yang lahir dari akal manusia dan telah meminggirkan pandangan agama ini, tidaklah sesuai dengan fitrah manusia.
Mahasiswa, Martir Perubahan
Pergerakan mahasiswa memiliki potensi sebagai martir perubahan. Sangat menggentarkan apabila mereka sudah bergerak serentak dan satu kata untuk menyuarakan tuntutan mereka terhadap penguasa. Mahasiswa sebagai pemimpin perubahan dengan daya kritis dan semangat mudanya harus berada di garda terdepan untuk menyuarakan penyelesaian berbagai macam problematik bangsa.
Mahasiswa adalah bibit-bibit pejuang selanjutnya yang menjadi Agent of Change di segala bidang. Mahasiswa juga berperan sebagai social control atas pemerintahan. Mahasiswa dituntut mampu untuk mengontrol keadaan negara. Selain kritik, mahasiswa juga harus memiliki kontribusi riil untuk perubahan yang lebih baik.
Sebagai kaum intelektual, mahasiswa harus bersikap berani dan kritis, serta berani untuk mendobrak sesuatu yang salah ke arah yang benar. Mahasiswa juga dituntut berani mengkritisi kebijakan, apabila kebijakan tersebut bersifat inkonsistensi, bertentangan dengan harapan rakyat dan justru melahirkan kezaliman dan kerusakan.
Revitalisasi dengan Tuntunan Ilahi
Untuk mengoptimalkan peran tersebut, mahasiswa harus memiliki pemahaman politik yang sahih, yaitu politik Islam yang menekankan fungsi negara sebagai pelayan rakyat. Berupaya untuk memahami syariat Islam kafah, yang bersumber dari wahyu-Nya dan sunah Rasulullah saw. serta meneladani Rasulullah saw. dalam menerapkan politik Islam pada kehidupan bernegara.
Mahasiswa semestinya sadar, revitalisasi yang bersifat pragmatis tidak akan pernah bisa mengubah kondisi umat ini menjadi lebih baik, sebelum tuntunan-Nya dijadikan pedoman bagi kehidupan secara kafah. Setiap rezim berganti, tuntutan yang tidak bersifat fundamental akan berujung sia-sia. Setiap rezim berganti, kondisi negeri ini tidak akan berubah. Sebab, sistem rusak ini masih eksis, hanya berganti aktor saja.
Sesungguhnya, Allah Swt. telah mengamanahkan di pundak para mahasiswa, tentang pertanggungjawaban dan perannya dalam menjalankan identitasnya yang hakiki. Yaitu menjadi para penolong Allah Swt. dan agama-Nya. Oleh karena itu, mahasiswa haruslah melakukan revitalisasi dengan benar. Yakni melakukan perubahan yang sesuai dengan tuntutan Ilahi, sebagaimana amanah syariat. Wallahualam. [MNews/Has]
