Muslimah News, RESUME — Lagi-lagi pembangunan IKN Nusantara menjadi sorotan setelah mundurnya SoftBank Group Corp. dari penanaman modal dalam proyek tersebut. Meskipun bukan satu-satunya, tetapi modal yang sedianya digelontorkan sangat besar, yaitu Rp1.400 triliun.
Mengapa SoftBank mundur? Bukankah pembicaraan dengan Pemerintah RI mengenai proyek ini sudah sejak lama? Berbagai spekulasi pun muncul, di antaranya:
- Dipicu situasi politik di Jepang.
- Ada masalah keuangan di internal SoftBank.
- Adanya campur tangan politik dalam pembangunan IKN.
- Kegaduhan politik di Indonesia terkait perpanjangan masa jabatan presiden membuat investor memilih “wait and see”. Investasi dalam proyek IKN merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan kepastian stabilitas politik sehingga risiko politik terkait pemilu akan membuat proyek IKN terkendala, bahkan berhenti total.
—
Sontak, keputusan SoftBank tersebut membuat banyak pihak mengkhawatirkan nasib APBN Indonesia. Sejumlah anggota DPR dan para pakar khawatir penggunaan dana APBN untuk proyek IKN akan membengkak, padahal saat ini kondisi keseimbangan primer neraca keuangan negara sudah negatif. Ditambah dampak ekonomi pembangunan IKN sangat kecil, tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan.
Meskipun Pemerintah mengatakan tidak akan membebani APBN, nyatanya publik ragu karena dalam skema pendanaan, APBN tetap menjadi salah satu sumbernya. Apalagi beberapa waktu sebelumnya, Pemerintah juga berjanji tidak akan menggunakan dana APBN dalam pendanaan proyek kereta api cepat, tetapi akhirnya mengambil dana dari APBN juga.
Sebenarnya, bagaimana skema pembiayaan IKN? Merujuk Pasal 24 ayat (1) UU IKN, pembiayaan IKN diperoleh dari APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber dana versi awal (2021), persentase kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) 54,2%, investasi swasta dan BUMD/N 26,4%, dan APBN 19,4%.
Sedangkan sumber dana versi baru menyebutkan bahwa persentase APBN sebesar 53,3% dan KPBU plus investasi swasta dan BUMD/N sebesar 46,7%. Walhasil, dana APBN yang dibutuhkan adalah Rp267 triliun, hampir setengah kebutuhan dana proyek IKN.
Dominasi APBN dalam pembiayaan IKN menunjukkan proyek pembangunannya tidak layak secara finansial. Hal ini juga sangat membahayakan sustainbilitas fiskal dalam jangka menengah karena akan menyedot sebagian belanja negara—yang secara otomatis utang sebagai salah satu komponen utama pendapatan negara akan membengkak.
Dampak Penggunaan APBN untuk Proyek IKN
Ada beberapa dampak yang bisa kita rangkum. Pertama, jika hanya mengandalkan APBN, beban utang akan makin meningkat.
Kedua, kapasitas APBN dan ruang fiskalnya akan makin sempit. Ini mengingat pembangunan IKN adalah proyek jangka panjang sehingga dana yang cukup besar akan dipotong sepanjang tahun dari APBN.
Ketiga, pada 2023 mendatang, Pemerintah RI—mau tidak mau—harus menekan defisit anggaran di bawah 3%. Dalam kondisi tekanan eksternal cukup kuat, seperti fluktuasi nilai tukar rupiah dan naiknya suku bunga, serta inflasi dalam negeri, sedangkan masih harus membangun IKN, pemerintah disinyalir tidak punya cukup ruang fiskal untuk mengatasi tekanan tersebut.
Keempat, dengan kondisi saat ini, pemerintah akan kesulitan mencari porsi pendanaan sebesar 40% dari KPBU. Apalagi dalam kondisi global yang tidak menentu akibat tingginya gejolak politik Rusia-Ukraina
Patut diketahui, pemindahan IKN ini dilakukan saat utang negara meningkat, bahkan hingga 525% sejak 10 tahun terakhir! Sedangkan untuk pembayaran bunga utang pada 2021 saja sebesar Rp366 T.
Dengan demikian, pemindahan IKN sangat jauh panggang dari api dari pencapaian keadilan ekonomi. Terlebih yang namanya keadilan ekonomi dan kesejahteraan itu berkaitan dengan tata kelola, sistem dan konsep ekonomi.
Kenapa Proyek IKN Perlu Ditolak?
Beberapa alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, membebani APBN dalam jangka panjang hingga merugikan rakyat.
Kedua, memperparah ekologi Kalimantan Timur yang saat ini sudah parah dengan adanya kegiatan penambangan, perkebunan dan industri kayu.
Ketiga, secara geologis, banyak kelemahan. Menurut Andang Bachtiar (anggota Dewan Pengawas Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)), terdapat beberapa persoalan geologis di lokasi baru, yaitu gempa bumi, banjir, lubang tambang, daya dukung tanah, krisis air bersih dan kebakaran.
Keempat, sarat kepentingan oligarki, berupa keuntungan besar dari kompensasi lahan, dari pembangunan sarana-prasarana di IKN, serta penyewaan dan penjualan aset.
Kelima, keterlibatan asing (khususnya Cina dan AS) akan merugikan ekonomi, bahkan kedaulatan Indonesia. Investor juga berfungsi sebagai pengawas proyek pembangunan sehingga akan mengetahui titik-titik strategis di IKN Nusantara.
Selain kelima itu, ada pula potensi jebakan utang, yakni bahaya utang luar negeri yang ditengarai akan bertambah dengan adanya proyek IKN. Utang saat ini Rp6.500 triliun (April 2021) dan diperkirakan mencapai Rp10 ribu triliun pada 2024 dengan bunga tahunan lebih dari Rp300 triliun.
Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba melalui firman-Nya dalam QS Al-Baqarah: 275. Namun, alih-alih menghindari utang berbasis riba, negara kita malah terus menambahnya.
Syariat pun mengharamkan utang luar negeri karena pasti terkait riba dan syarat-syarat tertentu. Selain ribawi, pinjaman seperti itu menjadikan negara-negara asing berkuasa atas kaum muslim. Syariat juga mengharamkan investasi asing karena dapat menguatkan cengkeraman asing terhadap negeri-negeri muslim.
Pemindahan Ibu Kota menurut Islam
Terkait pemindahan ibu kota, Islam memang tidak melarang. Bahkan, dalam sejarahnya, Khilafah pernah memindahkan ibu kota negara sebanyak empat kali dengan alasan politik. Hanya saja, tidak ada satu pun dari proses pemindahan itu yang melibatkan campur tangan asing, baik dari sisi perencanaan dan pendanaan. Selain membangun infrastruktur, pemindahan ibu kota Khilafah juga membangun kualitas sumber daya manusia.
Oleh karenanya, pemindahan ibu kota tidak akan meraih manfaat jika sumber daya manusianya tidak turut “dipindahkan” dari jahiliah ke kualitas islami.
Kesimpulan
Pemindahan IKN saat ini tidak urgen dan tidak tepat, mengandung banyak bahaya yang meliputi aspek ekonomi, pemerintahan, sosial, lingkungan, hingga internasional. Jika dikatakan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, hal ini sungguh jauh panggang dari api karena kesejahteraan juga berkaitan dengan sistem ekonomi dan distribusi.
Dengan demikian, yang perlu dilakukan adalah perubahan sistem demokrasi oligarki menuju sistem baru, yaitu Khilafah. [MNews]
*Artikel ini merupakan resume diskusi pada Jumat (18/3/2022) di FP Muslimah News Com.
#Resume #LiveDiscussion

Tidak ada urgent nya perpindahan IKN saat ini..di.aman rakyat lbh membutuhkan kesejahtraan drpd IKN pindah