Muslimah News, EDITORIAL – Minoritas muslim India tak henti-hentinya mendapat tekanan dari kelompok Hindu radikal. Disinyalir kelompok ini makin berani melakukan kezaliman karena didukung penuh oleh partai berkuasa, Partai Bharatiya Janata (BJP).
Beberapa waktu lalu, diketahui para pemimpin Hindu beramai-ramai menyerukan genosida terhadap orang-orang muslim India. Seruan mereka itu disampaikan dalam sebuah acara keagamaan yang diselenggarakan di kota Haridwar, India Utara pada 17—19 Desember 2021.
Cuplikan video dan kutipan pidato-pidato provokatif mereka di acara itu beredar luas di media sosial. Tak ada satu pun yang meragukan kebenarannya, karena lazim diketahui bahwa mereka adalah pihak yang selama ini ada di belakang semua kezaliman yang menimpa umat Islam.
Korban Makar
Sejak partai Hindu BJP berkuasa pada 2014, nasib kaum muslim di India memang kian menderita. Partai yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi ini secara sistematis melakukan peminggiran terhadap kaum muslim di berbagai bidang kehidupan. Tak heran jika era pemerintahan BJP ini dianggap sebagai era paling buruk bagi umat Islam sejak India ‘merdeka’ tahun 1947.
Partai ini memang dikenal kerap menggunakan politik etnik dan kasta untuk meraih dukungan dari mayoritas rakyat India. Mereka pun tak sungkan-sungkan menggunakan isu agama untuk mengukuhkan kekuasaannya. Mereka menggunakan segala kekuatan untuk mendukung kebijakan politiknya, termasuk jejaring media massa.
Sepanjang mereka berkuasa, sudah banyak umat Islam yang ditangkap, dibunuh, dan dipenjara. Salah satunya karena alasan suka mengonsumsi daging sapi yang disucikan dan tak mau taat pada program pembatasan kelahiran. Umat Islam pun kerap mendapat perlakuan diskriminatif dan perundungan sebagai warga negara, terutama pada kasus-kasus hukum yang melibatkan dua entitas agama.
Namun sebenarnya tak hanya umat Islam yang menjadi korban sikap diskriminatif penguasa. Warga Hindu Dalit yang dipandang berkasta paling rendah (paria) pun diperlakukan tak selayaknya manusia. Menurut aturan mereka, tubuh etnik Dalit haram menyentuh atau duduk bersama dengan kasta di atasnya. Jika mereka berani melakukannya, hukuman sosial yang kejam pun harus siap-siap mereka terima.
Itulah mengapa makin banyak warga Dalit yang menjadi muslim meski penyiksaan bertambah-tambah atas mereka. Bagi mereka, Islam yang tak mengenal kasta justru memanusiakan mereka. Mereka pun melihat selama ini entitas muslimlah yang lebih peduli dan merangkul saat mereka menderita.
Apa yang terjadi pada etnis Dalit hanyalah sebagian kecil bukti kekejaman kelompok Hindu radikal dan penguasanya. Masih banyak daftar kejahatan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata.
Yang pasti, merekalah yang bertanggungjawab atas konflik berkepanjangan yang terjadi di India. Termasuk konflik yang terjadi pascapenghancuran Masjid Babri di Ayodhya pada akhir tahun 1992. Mereka pula yang berkonspirasi memicu kerusuhan massal di Ahmedabad, Gujarat pada tahun 2002 yang juga menyisakan konflik berkepanjangan.
Kondisi bertambah parah pada 2019 ketika pemerintah meresmikan proyek pembangunan Kuil Shri Rama di bekas reruntuhan Mesjid Babri di Ayodhya, Uttar Pradesh, India. Pada tahun yang sama pemerintah mencabut hak otonomi warga Kashmir dan membagi wilayahnya menjadi dua berdasarkan agama penduduknya. Kashmir bagi muslim, dan Jammu bagi Hindu. Dua persistiwa inilah yang justru makin memicu konflik dan kekerasan di sana.
Dilegalisasi Undang-Undang
Tak terhitung nyawa umat Islam yang sudah menjadi korban. Bahkan meski kelompok Hindu terbukti ada di pihak yang salah, tak satu pun dari mereka yang bisa dikenakan hukuman. Islamofobia benar-benar telah dilegitimasi penguasa. Wajar jika kezaliman pun makin bertambah-tambah.
Umat Islam tampaknya memang tak boleh bernapas lega. Pihak otoritas penguasa terus sengaja melegitimasi kezalimannya dengan undang-undang. Yang terakhir adalah pengesahan Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India (CAB) pada 2020 yang menjadikan agama sebagai dasar kewarganegaraan di India.
Keberadaan UU ini cukup menuai polemik, tak hanya di dalam negeri India, tetapi juga di dunia internasional. UU ini dipandang antimuslim dan merepresentasikan supremasi Hindu di bawah pemerintahan Modi yang berambisi meminggirkan umat Islam lebih jauh.
Betapa tidak, UU ini di antaranya mengatur percepatan perolehan status kewarganegaraan bagi para imigran nonmuslim asal tiga negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yakni Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Namun pada saat yang sama, umat muslim justru dipersulit untuk memperoleh kewarganegaraan.
Dengan UU ini, muslim India bahkan diwajibkan untuk membuktikan bahwa mereka memang adalah warga negara India. Dengan demikian ada kemungkinan warga muslim India justru akan kehilangan kewarganegaraan mereka tanpa alasan.
Pascapengesahan, UU ini terus memicu ‘tsunami’ demo yang kerap berakhir dengan kerusuhan. Salah satunya kerusuhan rasis yang menewaskan puluhan muslim di New Delhi pada 2020. Lalu diikuti serangkaian konflik yang terjadi hingga sekarang.
Selain UU CAB, Pemerintah pun terus menyulut konflik dengan menerapkan kebijakan dan sikap yang lebih represif. Seperti mengkriminalisasi kaum muslim yang mengislamkan orang-orang Hindu, menyudutkan umat Islam sebagai penyebab penyebaran Covid-19, tetapi membiarkan warga India melaksanakan upacara mandi bersama di sungai Gangga, dan lain-lain.
Warisan Masa Lampau
Diakui atau tidak, benih konflik agama di India sebetulnya sudah berurat akar sejak sangat lama. Yakni dimulai dari era futuhat Islam yang dilakukan kekuasaan Khilafah Umayyah pada abad ke-8.
Namun sebetulnya, pada masa-masa berikutnya, kehadiran kekuasaan politik Islam di India mampu diterima sebagai kebaikan buat warganya. Hal ini sejalan dengan kedudukan Islam sebagai ajaran yang akidahnya sesuai dengan fitrah, memuaskan akal dan menenteramkan jiwa, serta syariatnya yang praktis dan solutif bagi problem kehidupan manusia.
Penerapan syariat Islam oleh negara, bahkan bisa dirasakan kebaikannya oleh penduduk asli India yang sebelumnya hidup dengan sistem kasta. Tak heran jika kaum pribumi India akhirnya berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam secara sukarela dan bahkan menjadi pembelanya. Maka kita lihat selanjutnya, peradaban Islam cemerlang pun mampu tegak selama berabad-abad di India karena ditopang oleh rakyatnya.
Kalaupun sesekali muncul konflik di dalam wilayah kekuasaan Islam, biasanya disebabkan rasa iri dan dendam yang terpelihara pada eks penguasa Hindu yang kian lama kian ditinggalkan oleh rakyatnya. Kesumat lama inilah yang mendapat tempat saat Inggris menjajah India. Pada masa itu, kolonial Inggris berkolaborasi dengan raja-raja Hindu India untuk mengusir kekuasaan politik Islam sekaligus menancapkan kuku-kuku penjajahan mereka di tanah Hindustan yang kaya raya.
Pada masa kolonialisme Inggris inilah berbagai konflik justru masif bermunculan atas nama agama. Tercatat pada fase awal keruntuhan khilafah atau sekira tahun 1923–1928, terjadi lebih dari 30 konflik berlatar agama. Pada konflik-konflik itu, ratusan bahkan ribuan nyawa hilang sia-sia.
Begitu pun pada masa-masa berikutnya. Pemerintahan Inggris Raya bahkan memilah wilayah Anak Benua India dan sekitarnya menjadi beberapa negara bangsa berdasarkan mayoritas agama. Muncullah negara India, Pakistan, Srilanka, Bangladesh, Burma atau Myanmar, Kashmir, dan sebagainya. Akibatnya benih konflik pun makin terbuka, baik di kalangan internal maupun antarnegara. Sementara bagi negara-negara penjajah, kondisi seperti ini tentu menguntungkan mereka.
Butuh Kepemimpinan Islam
Bisa dibayangkan, ke depan warga muslim India akan tetap hidup dalam bayang-bayang ketakutan manakala mereka terus dipimpin dan dikuasai oleh sistem kepemimpinan kufur. Di bawah kepemimpinan seperti ini, semua potensi yang ada, baik berupa sumber daya alam maupun manusia, pasti tak akan pernah cukup untuk mengeluarkan mereka dari lumpur kehinaan.
Mereka bahkan akan kehilangan kesempatan untuk bangkit dengan kebangkitan yang benar, yakni dengan ideologi Islam. Mereka hanya akan menjadi sasaran kemarahan dan islamofobia akut di negeri-negeri yang keberadaan mereka menjadi minoritas di antara mayoritas non-Islam, sebagaimana terjadi pada muslim Uighur, Palestina, dan Rohingya.
Adapun saudara-saudara seakidah mereka di negeri-negeri lainnya tetap tak akan bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya bisa melihat dari jauh kezaliman yang menimpa saudaranya. Jumlah yang banyak nyatanya sama sekali tak bermanfaat akibat tersekat paham nasionalisme dan konsep negara bangsa yang dibuat kaum penjajah.
Oleh karena itu, usaha mengembalikan satu kepemimpinan Islam di dunia menjadi hal yang tak bisa ditunda-tunda. Kepemimpinan inilah yang akan berfungsi sebagai pengurus dan pembela umat di mana pun mereka berada. Di bawah naungannya, seluruh potensi umat akan dikerahkan untuk kemaslahatan dan keselamatan mereka.
Namun tentu saja, upaya ini harus dimulai dari hal yang paling mendasar. Yakni dengan membangun kesadaran ideologis pada diri umat Islam yang akan menjadi bekal utama dalam meniti jalan kebangkitan.
Umat yang memiliki kesadaran ideologi Islam dipastikan akan memiliki visi misi yang jelas dalam kehidupan. Mereka akan punya gambaran tentang kehidupan ideal yang semestinya diperjuangkan, serta paham peta jalan yang harus mereka tapaki untuk meraihnya.
Energi mereka akan cukup untuk menggagas perubahan ke arah Islam. Atau setidaknya untuk mendukung semua ikhtiar mewujudkan sistem Islam sehingga kemuliaan Islam benar-benar mewujud sebagaimana pernah dicatat oleh tinta emas sejarah peradaban sepanjang belasan abad.
Itu semua tentu bukan hanya tugas mereka yang teraniaya. Kita di sini pun termasuk yang diseru untuk berjuang demi mempercepat turunnya pertolongan. Karena berjuang menegakkan Islam bukan hanya urgen untuk menjawab persoalan faktual, tetapi sejatinya merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mengaku beriman.
Allah Swt. berfirman,
لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.” (QS An-Nisa: 95)
Allaahu a’lam bi ash-shawwab. [MNews/SNA]

Umat butuh prisai Umat Khilafah…
Dalam sistem kapitalis, nyawa tdk berharga baham kaum muslimin dibant*i depan mata kita
Sungguh sistem kapitalisme tidak akan membiarkan umat islam hidup tenang.
Khilafah mampu melindungi umat