Penulis: Retno Sukmaningrum
Muslimah News, FOKUS — “Koalisi untuk rakyat atau koalisi untuk kekuasaan?” demikian satu kalimat tanya dalam sebuah akun Twitter merespons terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu. Koalisi besutan Airlangga Hartarto untuk Pemilu 2024 tersebut melibatkan tiga partai: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Koalisi ini masih membuka peluang bagi partai lain jika ingin bergabung. Pertemuan tiga pucuk pimpinan parpol bertajuk Forum Silaturahmi tersebut digelar pada Kamis (12/5/2022).[i]
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan koalisi tersebut berkomitmen tidak akan mengulang kesalahan pada pilpres sebelumnya. Menurutnya, dua pilpres terakhir menyisakan trauma mendalam, yakni semaraknya politik identitas yang mengantarkan terjadinya polarisasi di tengah masyarakat.[ii]
Terbentuknya koalisi ketiga partai tersebut diharapkan akan mengeliminasi munculnya politik identitas di tengah masyarakat. Benarkah demikian?
Demi Meraih Kursi
Koalisi partai merupakan fenomena yang jamak dalam perpolitikan di Indonesia. Bahkan, adanya koalisi dalam koalisi pun terjadi. Seperti koalisi besutan Airlangga Hartarto tersebut, jelas-jelas terdiri atas tiga partai yang masih bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi—Koalisi Indonesia Hebat. Hingga hari ini, belum terdengar kabar bahwa koalisi tersebut dibubarkan.
Meskipun Founder Cyrus Network Hasan Hasbi mengatakan kemampuan membangun koalisi dari jauh-jauh hari menunjukkan jiwa kepemimpinan yang kuat,[iii] publik menyangkal pernyataan itu. Justru hal tersebut menunjukkan bahwa Koalisi Indonesia Hebat tengah goyah, seiring dengan kepercayaan publik yang makin menurun terhadap pemerintahan Jokowi. Masing-masing partai dalam koalisi saling melirik dan pasang kuda-kuda demi merebut kursi kepemimpinan.
Meski mereka berteriak masih mendukung pemerintahan Jokowi, nyatanya, saat pemerintahan masih berjalan, para menteri justru sibuk mempersiapkan urusan pencapresan.
Apa yang dikhawatirkan Jokowi tentang adanya pembelotan saat membentuk Kabinet Indonesia Maju yang para menterinya dari partai koalisi, terbukti. Kekhawatiran tersebut sejak awal tampak dalam pidatonya di hadapan para menteri, “Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden.”
Walhasil, dalam perjalanannya, para menteri berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Kebijakan tumpang tindih yang membingungkan masyarakat adalah hal yang jamak ditemui di pemerintahan Jokowi.
Jika dikatakan pembentukan koalisi tersebut akan menjadi trendsetter budaya politik baru di Indonesia yang selama ini terbiasa membangun koalisi dengan sistem kebut semalam atau koalisi injury time, pembentukan koalisi ini justru makin menunjukkan bahwa para politikus di Indonesia sungguh tidak punya etika.
Koalisi partai politik seharusnya hanya terjadi di sistem parlementer. Namun, dalam sistem presidensial ala Indonesia, berawal dari aturan main pemilihan presiden yang tidak ajeg, dengan presidencial threshold (PT) 20%, berkoalisi menjadi suatu keniscayaan.
Koalisi inilah yang mengantarkan Presiden tidak mampu menjalankan program yang dijanjikannya pada rakyat. Ini tidak lain karena para menteri yang diangkat dari partai koalisi berjalan sesuai syahwat politik partai masing-masing.
Fatalnya, saat kepemimpinan nasional makin melemah, persoalan di tengah masyarakat makin memburuk, mereka pun menjadikan politik identitas sebagai dagangan baru sekaligus kambing hitam dari semua persoalan yang muncul.
Politik Identitas
Menurut Wikipedia, politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok, seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok.
Identitas atau jati diri ini terdapat dalam berbagai bentuk dan jenis, seperti gender, agama, suku, profesi, dll.. Walhasil, perkumpulan yang didasarkan pada satu kesamaan identitas akan membentuk sebuah kelompok identitas.
Politik identitas ini merupakan penjabaran dari identitas politik yang dianut warga negara terkait arah politiknya. Narasi politik identitas sendiri menjadi suatu yang populer di Indonesia pasca-Pilkada Jakarta 2017.
Pada saat itu, politik identitas dikerucutkan pada dua kelompok, yakni nasionalis dan Islam. Kemarahan umat Islam atas pelecehan ayat suci Al-Qur’an oleh Gubernur DKI kala itu digoreng menjadi isu politik identitas. Isu itu menjadi isu yang mengantarkan polarisasi di tubuh umat. Buntutnya, terjadi pembubaran ormas Islam yang kritis terhadap kebijakan penguasa.
—
Jika mau sedikit membuka mata pikiran, sungguh mudah untuk melihat siapa sebenarnya yang memainkan politik identitas. Tidak lain adalah para elite politik parpol, bukan ormas Islam, bukan pula rakyat. Para elite parpollah yang menjadikan agama sebagai komoditas demi kepentingan sesaat. Mereka tidak sungkan mendatangi pesantren, sowan ke ulama, mengunjungi masjid dan madrasah demi meraih simpati umat Islam.
Mereka juga tidak malu mengutip ayat ataupun hadis untuk melegalisasi tindakan yang mereka lakukan, bahkan untuk menyerang lawan politik. Selepas meraih kursi kekuasaan, mereka pun meninggalkan Islam dan urusan kaum muslim.
Realitas seperti itu adalah keniscayaan dalam sistem demokrasi. Sebagai sebuah sistem politik dalam sistem kapitalisme, demokrasi menafikan keberadaan aturan Allah Taala, tidak mengenal halal haram dalam berpolitik. Jalan apa pun akan mereka gunakan demi meraih kekuasaan.
Kalaupun hari-hari ini mereka berteriak untuk menghilangkan politik identitas agar tidak terjadi pertikaian di tengah masyarakat, itu hanyalah upaya menutupi syahwat politik mereka. Lebih dari itu, justru ini adalah upaya meminggirkan Islam politik dari kancah kehidupan.
Depolitisasi Islam
Tidak diragukan lagi, kekuatan Islam adalah kekuatan yang menggetarkan musuh-musuhnya. Sejarah membuktikan, Islam tidak pernah terkalahkan di medan pertempuran mana pun. Namun, saat kekuatan berpikir umat Islam melemah, spirit jihad pun melemah. Inilah yang menjadi jalan hancurnya kekuatan Islam.
Isu politik identitas yang tengah digoreng jelang Pemilu 2024 merupakan rangkaian upaya depolitisasi Islam. Menjauhkan Islam politik dari kehidupan dan mencegah munculnya kekuatan Islam di tengah umat.
Parpol atau ormas Islam dipaksa mempunyai “ideologi yang cair” yang bisa akomodatif dengan ideologi dan pemikiran di luar Islam, termasuk bentuknya bisa berkoalisi dengan parpol yang dulunya berseberangan dengannya.
Narasi menolak politik identitas sejatinya upaya mengaburkan dan menghilangkan identitas muslim di kancah politik. Muslim dibuat tidak percaya diri dan merasa bersalah dengan menunjukkan identitasnya di kancah politik.
Sekarang, umat mulai sadar politik—setelah dibodohi sekian lama dengan narasi “politik itu kotor”. Kini, ketika umat mulai berpolitik, dibodohi pula dengan narasi untuk tidak membawa identitas Islam dalam berpolitik demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Padahal, hanya dengan Islam politiklah umat akan mampu mengembalikan kemuliaan umat. Hanya Islam politik yang mampu menyingkap kerusakan dan cacatnya kebijakan hasil sistem demokrasi hari ini.
Begitu pula, hanya Islam politiklah yang mampu membongkar makar musuh-musuh Islam terhadap Islam dan kaum muslim. Islam politiklah yang mampu mengantarkan diterapkannya syariat Islam kafah di tengah umat, memenuhi perintah Allah Taala dalam QS Al-Baqarah: 208,
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ
“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.”
Khatimah
Saat kerusakan parah tengah terjadi seperti hari ini, justru identitas politik Islam harus makin masif disuarakan agar umat tertunjuki dan mempunyai alternatif untuk menetapkan diri pada pilihan yang benar dan berlaku benar dalam kacamata syarak.
Biarkan elite politik terus memainkan gorengannya. Umat yang terdidik dengan partai yang sahih akan makin cerdas dan mampu membaca bahwa koalisi parpol yang dibentuk dan narasi “tolak politik identitas” yang digaungkan elite politik hanyalah jalan menutupi syahwat politik mereka.
Katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS At-Taubah: 105) Wallahualam bissawab. [MNews/Gz]
Foto sampul:
[i]https://www.jawapos.com/nasional/14/05/2022/koalisi-indonesia-bersatu-terbuka-bagi-partai-tolak-politik-identitas/?page=2
[ii]https://nasional.tempo.co/read/1591102/ace-hasan-sebut-koalisi-golkar-ppp-pan-hindari-politik-identitas-di-2024/full&view=ok
[iii]https://www.merdeka.com/politik/airlangga-dinilai-ciptakan-trend-politik-baru-usung-koalisi-indonesia-bersatu.html
