[Editorial] Kejahatan Siber Marak, Butuh Solusi Islam

[Editorial] Kejahatan Siber Marak, Butuh Solusi Islam

Muslimah News, EDITORIAL — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (PPPA) Arifah Fauzi dalam Konferensi Persnya di Jakarta (10-7-2025) menyampaikan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat signifikan sepanjang 2025. Ia menyebut, sejak Januari hingga 14 Juni 2025, sudah ada sekitar 11.800 kasus terlapor. Lalu dari 14 Juni sampai 7 Juli 2025, angkanya meningkat menjadi sekitar 13.000 kasus.

Disebutkan pula bahwa wilayah dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi berada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduk di daerah tersebut juga terbilang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Arifah juga menyebut bahwa selain pola asuh, sebagian besar penyebab atau sumber dari kekerasan terhadap perempuan dan anak ini dipicu oleh media sosial atau penggunaan gawai (gadget). Menurutnya, fenomena ini menjadi perhatian serius mengingat tingkat paparan anak oleh dunia digital yang tidak disertai kontrol dan bimbingan yang memadai sudah begitu tinggi.

Makin Mengerikan

Penggunaan gawai berbasis internet pada era sekarang ini memang tidak bisa dihindari. Dalam pendidikan, misalnya, gawai dan internet dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran, media interaksi, dan alat untuk meningkatkan efisiensi belajar. Dalam bidang komunikasi, memungkinkan komunikasi jarak jauh untuk mengakses berbagai informasi dan perluasan jaringan sosial. Selain itu, keduanya juga dapat dimanfaatkan untuk hiburan, mencari penghasilan, bahkan alat pertahanan dan keamanan negara.

Problemnya, perkembangan dunia siber hari ini memang nyaris tanpa kendali. Konten apa pun—seperti judol, kekerasan, dan pornografi—tersedia di dunia maya dan bisa dengan mudah diakses siapa saja, termasuk anak-anak. Terlebih, tidak sedikit orang tua yang bermudah-mudah memberikan gawai ke anak-anaknya hanya demi gaya hidup atau sebagai alat bujuk agar aktivitas mereka tidak terganggu. Padahal, memberikan gawai pada anak, apalagi di bawah umur, sejatinya sedang memberikan racun yang berpotensi membahayakan kehidupan masa depan anak.

Memang tidak bisa dimungkiri, gawai memiliki efek visual dan audio yang menarik sehingga sangat disukai oleh otak anak yang sedang berkembang. Itulah sebabnya banyak anak yang ketika orang tua tidak memberikan batasan, pada akhirnya sangat kecanduan gawai, bahkan hingga level yang sangat ekstrem. Tidak sedikit kasus gangguan perilaku (asosial, kasar, niradab, dsb.), munculnya gangguan kecerdasan, kecemasan, bahkan depresi, disebabkan oleh kecanduan gawai. 

Berdasarkan data BPS 2022, diketahui bahwa jumlah pengguna gawai untuk anak usia dini di Indonesia mencapai 33,44%, yakni 25,5% pengguna anak berusia 0—4 tahun dan 52,76% anak berusia 5—6 tahun. (Kemendikbud, September 2024). Sigi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia terhadap 8.700 responden pada 2024 juga menemukan 48% anak di bawah usia 12 tahun memiliki akses internet, terutama pada platform Facebook, Instagram, dan TikTok. Data pengguna di atas usia tersebut tentu jauh lebih besar lagi.

Masalahnya, pada saat yang sama, laporan soal kasus-kasus anak/remaja yang terkena penyakit psikososial akibat kecanduan gawai dari waktu ke waktu terus meningkat. Tidak sedikit rumah sakit jiwa (RSJ) di berbagai daerah yang melaporkan peningkatan kasusnya. RSJ Menur Surabaya, misalnya, melaporkan bahwa sejak periode Januari—Juli 2024 telah merawat 3.000-an anak dan remaja, sebagian besarnya mengalami gangguan jiwa lantaran kecanduan gawai. Rumah sakit ini juga mencatat adanya lonjakan signifikan dalam jumlah kunjungan rawat jalan pasien kesehatan jiwa anak dan remaja pada 2024, yakni sekitar 67% dengan total 13.864 kunjungan dari 2023 yang jumlahnya sekitar 8.260 kunjungan.

Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Apalagi pemberian gawai secara masif pada anak, termasuk anak usia dini, juga kerap menjadi sebab mereka rentan menjadi korban kejahatan berbasis siber, bahkan menjadi pelakunya. Jangankan anak-anak, perempuan dewasa ternyata tidak luput dari kejahatan siber. Komisi Nasional Perempuan mencatat, sepanjang 2024 terdapat 1.791 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), melonjak 48% dibanding tahun sebelumnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 431 kasus eksploitasi anak selama 2021—2023. (Indonesia[dot]go, 8-5-2025).

Yang lebih mengejutkan, survei National Center on Missing and Exploited Children (NCMEC) menyebut Indonesia saat ini menempati peringkat keempat secara global dan peringkat kedua di kawasan ASEAN dalam jumlah kasus pornografi anak di ruang digital. (Tempo, 9-7-2025).

Problem Sistemis

Maraknya kasus kekerasan atau kejahatan siber yang kerap menimpa perempuan dan anak memang dipandang sebagai bentuk kejahatan baru yang terus berkembang sejalan perkembangan teknologi digital. Bentuknya sendiri bisa berupa perundungan (cyberbullying), penyebaran konten porno, pendekatan untuk memperdaya demi mendapat keuntungan seksual (cyber-grooming), pelecehan online (cyber-harassment), peretasan dan pemalsuan akun korban (hacking), konten ilegal (illegal content), pelanggaran privasi (infringement of privacy), ancaman distribusi foto/video pribadi (malicious distribution), pencemaran nama baik (online defamation), rekrutmen daring (online recruitment), pemerasan, dan sebagainya.

Pemerintah sendiri telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk terus mengampanyekan antikekerasan di berbagai lingkungan, mulai dari sekolah, permukiman kota dan desa, tempat kerja, hingga dunia maya, sekaligus terus mengampanyekan bahaya penggunaan gawai bagi anak-anak.

Akan tetapi, tampaknya semua upaya tersebut tidak berpengaruh signifikan. Alih-alih berkurang, terbukti bahwa kasus-kasus kekerasan dan kejahatan berbasis siber—khususnya terhadap perempuan dan anak—dari waktu ke waktu malah terus meningkat dan bentuknya pun kian beragam, bahkan mengerikan.

Selain itu, pemerintah juga sudah mengeluarkan berbagai aturan umum maupun perangkat hukum untuk mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Misalnya, UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ada juga Peraturan Presiden (Perpres) 55/2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang merupakan peraturan turunan dari UU TPKS, juga Instruksi Presiden (Inpres) 5/2014 tentang Gerakan Nasional Anti-Kejahatan Seksual terhadap Anak.

Adapun terkait kejahatan siber, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau dikenal sebagai PP TUNAS. Dalam hal ini, pemerintah yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terus melakukan sinkronisasi atau kerja sinergis antarlembaga pemerintah, baik di pusat dan daerah. Termasuk mendorong keterlibatan seluruh komponen masyarakat, seperti keluarga, masyarakat, ormas, dan lainnya.

Mirisnya, maraknya kasus kejahatan atau kekerasan siber tidak disebabkan satu-dua faktor saja, melainkan berkelindan satu sama lainnya. Artinya, problem ini bersifat sistemis, yakni terkait penerapan sistem sekuler kapitalisme yang mengagungkan kebebasan dan menjauhkan agama dari pengaturan kehidupan. Alhasil, lahirlah aturan-aturan hidup yang rusak dan merusak, serta menjadikan negara atau penguasa gagal menyelesaikan problem hidup yang ada di tengah masyarakat. Bahkan, penguasanya nyaris tidak hadir, kecuali sebatas wacana dan gerakan artifisial.

Aturan hidup tersebut antara lain berupa penerapan sistem pendidikan sekuler yang melahirkan SDM yang lemah dalam hal akidah, akhlak, dan literasi digital. Mereka hidup tanpa visi, serta mudah terjerumus dalam perkara yang bertentangan dengan syariat dan merusak masa depan.

Demikian juga penerapan sistem ekonomi kapitalistik yang eksploitatif serta memproduksi kemiskinan dan gap sosial yang lebar. Situasi ini diperparah dengan penerapan sistem pergaulan dan media massa yang liberal dan permisif sehingga melahirkan lingkungan masyarakat yang serba bebas dan jauh dari fungsi amar makruf nahi mungkar. Berkembanglah perilaku rusak yang menghalalkan segala cara yang memunculkan berbagai tindak kejahatan, salah satunya kekerasan berbasis siber.

Namun, semua itu nyatanya tidak mampu diatasi karena negara juga menerapkan sistem sanksi yang sangat lemah dan tidak berefek menjaga dan menjerakan. Terlebih untuk kejahatan basis siber menyangkut perempuan dan anak, belum ada aturan spesifik tentang ini. Kalaupun membahas soal “konten melanggar kesusilaan” yang ada pada Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE, penegakan hukumnya sering kali menimbulkan multitafsir. Ini karena rumusan formulasi deliknya tidak jelas terkait frasa “konten melanggar kesusilaan” tersebut.

Wajar jika para penjahat siber bebas melakukan kejahatannya tanpa bisa disentuh hukum. Terlebih bukan rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia juga sangat dipengaruhi undang-undang yang tidak jelas, mentalitas aparat penegak hukum yang masih bermasalah, perilaku masyarakat yang permisif dan individualistis, serta budaya yang kian liberal dan materialistis.

Semua itu tentu menjadi ancaman tersendiri bagi generasi mendatang, yakni gagalnya negara dalam memberikan perlindungan di tengah bonus demografi—yang semestinya bisa menjadi salah satu modal untuk keluar dari keterpurukan dan penjajahan modern dan menjadi modal utama membangun peradaban cemerlang.

Butuh Solusi Islam

Islam adalah agama sempurna yang lahir dari Zat Yang Maha Sempurna. Aturan-aturannya datang sebagai problem solving bagi seluruh persoalan manusia, mulai dari masalah politik, ekonomi, pergaulan, pendidikan, hukum, hankam, dan lainnya. Negara dalam Islam tegak di atas akidah dan berfungsi sebagai pengurus dan penjaga. Fungsi ini bisa terealisasi dengan jalan konsisten menerapkan seluruh hukum Islam pada seluruh aspek kehidupan.

Hal ini niscaya karena penerapan syariat Islam secara keseluruhan (kafah) dipastikan akan membawa kemaslahatan, berupa penjagaan atas akal, harta, kehormatan, nasab, jiwa, agama, keamanan, hingga negara. Penerapan sistem politik Islam, misalnya, akan memastikan negara punya kemandirian, kuat, dan siap menjadi pengurus dan penjaga rakyat. Penguasa tidak akan membiarkan diintervensi atau tergantung pada asing, termasuk dalam hal teknologi siber. Penguasa juga tidak akan rela melihat rakyatnya rusak karena terpapar konten-konten beracun dengan jalan menerapkan sistem media massa yang berorientasi dakwah, serta sistem sanksi Islam yang tegas dan dipastikan akan mengeliminasi berbagai kejahatan, termasuk berbasis siber.

Negara juga akan menerapkan sistem ekonomi dan APBN Islam (baitulmal) yang akan menjamin kesejahteraan hakiki bagi orang per orang. Jaminan kesejahteraan ini akan menutup celah merebaknya berbagai bisnis berbasis siber yang berbahaya bagi rakyat, seperti bisnis pornografi yang dalam sistem sekarang justru menjadi shadow economy.

Negara juga akan menerapkan sistem pendidikan dan pergaulan yang berbasis akidah Islam dan bertujuan membentuk SDM yang berkepribadian Islam, serta siap menjadi generasi arsitek peradaban Islam cemerlang pada masa depan.

Dengan demikian, berbagai kerusakan dan kejahatan berbasis siber akan tercegah sendirinya, yakni dengan munculnya individu-individu yang bertakwa, masyarakat yang bersih dan kental dengan tradisi amar makruf nahi mungkar, serta negara yang punya visi dunia-akhirat dan memfungsikan dirinya sebagaimana tuntutan syariat.

Negara Islam—Khilafah—bahkan menjadi support system utama dan terbaik bagi lahirnya individu dan masyarakat yang menjadi benih lahirnya generasi khairu ummah sebagaimana yang Allah Swt. inginkan. Tiga lapis perlindungan ini dipastikan akan menjaga perempuan dan generasi, bahkan masyarakat secara keseluruhan untuk hidup aman, sejahtera, dan penuh keberkahan.

Kehidupan seperti itu bukanlah hanya ada dalam angan-angan, melainkan pernah terwujud dalam sejarah peradaban Islam. Selama belasan abad, umat Islam bangkit sebagai pionir sekaligus mercusuar peradaban, lantaran generasinya tumbuh sebagai generasi yang visioner, produktif, dan inovatif di bawah dorongan iman. Mereka paham tentang tujuan penciptaan manusia, yakni sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah yang akan memakmurkan dunia. Mereka siap mengerahkan segenap hati dan pikiran, pengetahuan, dan keahlian untuk berkontribusi terbaik bagi kemuliaan Islam dan umatnya. Tidak heran jika saat dunia Barat bergelut dalam kegelapan, umat Islam justru terdepan dalam berbagai ilmu pengetahuan, inovasi, dan penemuan.

Saat ini, sebagian umat Islam tengah berikhtiar mengembalikan Khilafah. Meski banyak aral melintang, dipastikan Khilafah akan kembali hadir di tengah kehidupan yang akan datang. Khilafah inilah yang kelak akan mengubah wajah dunia yang penuh dengan kerusakan dan kezaliman menjadi dunia yang diliputi rahmat tersebab tegaknya syariat Islam.

Masalahnya adalah, kita tidak boleh diam menunggu ketetapan Allah yang pasti terjadi. Ini karena pilihan sikap kita sekarang harus siap dipertanggungjawabkan. Wallahualam. [MNews/SNA-GZ]

Share

2 thoughts on “[Editorial] Kejahatan Siber Marak, Butuh Solusi Islam”

  1. Hanya Sistem Islam Kaffah dalam Naungan Khilafah yang akan mampu melindungi masyarakat, termasuk perempuan dan anak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *