Keracunan Massal, Program MBG Disoal

Keracunan Massal, Program MBG Disoal

Muslimah News, FOKUS–Dugaan keracunan akibat makan bergizi gratis (MBG) kembali terjadi. Berdasarkan perkembangan kasus hingga 9 Mei 2025, tercatat 210 orang diduga keracunan akibat mengonsumsi MBG di Kota Bogor. Jumlah tersebut merupakan korban dari delapan sekolah, di antaranya 34 orang menjalani rawat inap, 47 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan.

Sejak Januari 2025, sejumlah kasus keracunan massal mewarnai pelaksanaan program MBG yang menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Pada 16 Januari 2025, sebanyak 40 siswa di SDN Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG. Lalu, 18 Februari 2025, delapan siswa sekolah dasar di Kabupaten Empat Lawang, Sumatra Selatan juga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program serupa. 

Selanjutnya, 14 April 2025, 60 pelajar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dari delapan sekolah jenjang TK hingga SMP melaporkan gejala menyerupai keracunan setelah menyantap makanan dari program MBG. Kasus serupa juga terjadi pada 21 April 2025 di Cianjur, Jawa Barat 78 siswa dari MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur mengalami gejala muntah, pusing, dan diare setelah menyantap paket MBG.

Dua hari kemudian, tepatnya pada 23 April 2025, Pemerintah Kabupaten Cianjur menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) setelah tercatat 177 warga mengalami keracunan, termasuk 78 siswa korban keracunan MBG pada 21 April. Pada hari yang sama, 23 April 2025, sebanyak 13 siswa sekolah dasar di Bombana, Sulawesi Tenggara mengalami gejala keracunan seperti muntah, sakit perut, dan pusing setelah menyantap ayam goreng tepung dari menu MBG yang diduga basi. Masih banyak lagi kasus keracunan massal setelah mengonsumsi paket MBG. Di antara sebab keracunan tersebut kebanyakan berasal dari makanan yang kurang higienis dan basi.

Menyoal MBG

Program MBG sedianya bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Program MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun. Pemerintah pun melakukan efisiensi pada banyak sektor agar MBG berjalan tanpa hambatan. Per Maret 2025, program MBG telah berjalan di 38 provinsi, menjangkau 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemerintah menargetkan 32.000 SPPG dapat beroperasi hingga akhir 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat secara merata. Demi mencapai hal itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan mengatakan telah merekrut 30.000 sarjana untuk menjadi kepala unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika ditotal, akan ada 90.000 tenaga kerja lulusan sarjana yang akan ditempatkan di 32.000 SPPG di seluruh provinsi. Ia menyebut hal ini akan menciptakan 90.000 lapangan kerja baru sehingga target MBG dalam membangun sumber daya unggul, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat dapat tercapai.

Hanya saja, dalam pelaksanaannya, pemerintah telah melupakan hal penting dari program MBG ini, yakni kualitas makanan yang dibuat dan didistribusikan benar-benar menjamin keselamatan dan keamanan bagi anak-anak. Banyaknya kasus keracunan massal adalah bukti pemerintah mengabaikan poin penting tersebut. Dari sini lahirlah ide untuk mengasuransikan program MBG dalam rangka mengurangi potensi risiko keracunan bagi penerima MBG. Hal ini disampaikan oleh pihak OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Ogi Prastomiyono mengatakan saat ini Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sedang menyusun proposal awal yang berisi mekanisme penyelenggaraan produk asuransi untuk program BMG.

Belum selesai urusan keracunan dan dapur MBG yang bermasalah, kini muncul ide mengasuransikan MBG untuk mengurangi potensi risiko keracunan bagi penerima MBG. Ini artinya peran negara dari sisi kontrol, pengawasan, dan penjamin gizi rakyat patut disoal. Sedangkan tiga tugas penting tersebut adalah wewenang dan kewajiban negara, lalu mengapa pemerintah malah membuka peluang pihak ketiga dalam menjalankan program ini.

Patut diduga ada bisnis gurih di balik program makan bergizi gratis. Melihat potensi bisnis yang cukup menggiurkan, Kadin Indonesia membentuk Kantor Satgas MBG Gotong Royong. Ketua Satgas MBG Gotong Royong Handojo S. Muljadi berharap SPPG bukan hanya menjamin gizi anak-anak, tetapi juga membuka peluang industrialisasi agrikultur di seluruh tanah air.

Industrialisasi MBG

MBG telah menjadi program prioritas hingga membuat anggaran negara di sektor lain harus dipangkas demi program ini. Saking prioritasnya, kritik dan masukan yang mengiringi pelaksanaan program ini seakan tidak memengaruhi keputusan pemerintah. Keracunan massal dianggap hanyalah “bumbu pemanis” sebagai risiko program baru yang dicanangkan. Bahkan, Presiden menyebut korban keracunan hanyalah sebagian kecil orang dibandingkan dengan jutaan penerima MBG. Mungkin di mata penguasa, ratusan korban keracunan MBG adalah kewajaran yang dianggap biasa saja, padahal peristiwa keracunan massal sudah berulang terjadi. Ini artinya program ini harus dievaluasi dan ditinjau ulang demi keselamatan dan keamanan anak-anak.

Meski memunculkan masalah dan gesekan di ruang publik, pemerintah tetap mempertahankan MBG sebagai program unggulannya. Ada beberapa alasan yang membuat pemerintah ngotot dengan program MBG.

Pertama, program MBG melibatkan banyak pihak, terutama SPPG. Kehadiran SPPG atau dapur umum MBG sangat menguntungkan bagi pelaku bisnis. Mereka bisa menjadi vendor-vendor penyedia dan distributor ke sekolah-sekolah. Betapa banyak keuntungan yang didapat para pelaku bisnis dapur MBG ketika program ini rutin dijalankan dalam setahun.

Hanya saja, dengan menggandeng ribuan SPPG, apakah pemerintah sudah menyiapkan mekanisme pengawasan dan pengontrolan menu makanan yang akan disediakan pihak SPPG? Semisal pemilihan bahan bakunya, cara memasaknya, kebersihannya, pemenuhan gizi-gizinya, dan sebagainya. Berkaca dari kasus keracunan massal yang sudah pernah terjadi, kebanyakan makanan yang disediakan sudah basi dan kurang higienis. Jangan sampai SPPG hanya fokus mencari untung, tetapi mengabaikan kebersihan dan keselamatan konsumen.

Sungguh sangat berbahaya jika negara abai dalam pengawasan ini. Pasalnya, penyedia makanan MBG berpotensi asal-asalan. Sebagaimanan prinsip bisnis kapitalis, yaitu modal sekecil-kecilnya, untung sebanyak-banyaknya. Apalagi jika terdapat situasi yang mendukung, seperti tagihan gaji staf SPPG yang belum dibayar sejak berlangsungnya program MBG pada Januari 2025. Kelalaian negara memberi hak staf SPPG dalam bentuk gaji tentu berpengaruh pada kinerja mereka sehingga proses penyediaan dan pendistribusian makanan tidak berjalan optimal.

Kedua, hadirnya usulan asuransi MBG telah mengindikasikan bahwa negara mulai berlepas diri dari tanggung jawabnya sebagai penyelenggara dan penjamin pemenuhan hak-hak rakyat. Ini menunjukkan komersialisasi risiko, bukan solusi preventif. Jika program MBG diasuransikan, seandainya ada korban keracunan massal, pihak asuransi yang menanggung risiko keracunan tersebut, bukan negara.

Ada hubungan mutualisme yang terjadi antara penguasa dan pihak asuransi. Negara hanya berperan sebagai regulator dan pihak asuransi memperoleh profit dari dana MBG yang disetorkan untuk tiap anak. Meski sumber dana MBG dari APBN, siapa lagi yang akan menanggung beban biaya MBG jika bukan rakyat? Agar pemasukan negara bertambah, negara menarik uang rakyat melalui pajak dan berbagai tarif. Namun, aneka tarikan pajak tersebut tidak berbanding lurus dengan pelayanan publik yang seharusnya dirasakan masyarakat. Efisiensi anggaran menjadikan kadar dan kualitas layanan publik berkurang.

Beginilah jika MBG tidak steril dari unsur bisnis. Industrialisasi pangan dan gizi dilegalisasi melalui kebijakan negara bernama MBG. Alhasil, kualitas pangan dan gizi anak terabaikan, pengawasan program tidak berjalan, dan lagi-lagi kapitalis yang diuntungkan. Negara dalam konsep sistem kapitalisme tidak akan bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai pengurus rakyat karena kebijakannya tersandera oleh banyak kepentingan, terutama kepentingan pemilik modal.

Ketiga, jika MBG diproyeksikan membuka banyak lapangan kerja, sejauh mana negara menyiapkan jaminan kerja bagi pihak-pihak terkait, semisal status kepegawaian staf SPPG serta gaji yang akan mereka terima. Belajar dari surat terbuka yang pernah dilayangkan staf SPPG ke Kepala BGN, mereka mengungkap hampir tiga bulan belum dibayar sejak Januari 2025. Seharusnya masalah ini tidak muncul jika negara benar-benar menyiapkan dan memperhatikan secara matang, bukan sekadar memenuhi janji politik semata.

Dalam sistem Islam setiap kebijakan mengacu pada syariat Islam semata-mata untuk kemaslahatan rakyat sehingga akan menutup celah bagi individu atau swasta meraih keuntungan. Sistem Islam juga tidak akan membiarkan program untuk rakyat beraroma bisnis. Semua kebijakan negara harus mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan rakyat.

Solusi Islam

Program MBG sejatinya bukanlah solusi preventif. Adanya masalah stunting dan gizi buruk adalah akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi karena pendapatan rakyat lebih rendah dibandingkan pengeluaran. Besar pasak daripada tiang, pendapatan kecil, bahkan tidak ada. Sementara itu, pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar terus meningkat. Jika kondisi ini terjadi terus-menerus, angka kemiskinan bisa meningkat.

Kualitas generasi jika ditinjau dari sisi nutrisi dan gizi sebenarnya bukan masalah program makan bergizi gratisnya, melainkan masalah kemiskinan yang menghalangi terbentuknya generasi sehat dan kuat. Oleh karena itu, problem fundamental yang harus dituntaskan adalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi akibat penerapan sistem sekuler kapitalisme.

Hadirnya generasi berkualitas tentu menjadi syarat utama membangun peradaban manusia yang unggul. Oleh karenanya, negara Khilafah akan memperhatikan setiap jengkal kebijakan agar hak dan kebutuhan generasi benar-benar terjamin. Di antara kebijakan tersebut ialah:

Pertama, menjamin dan memenuhi enam kebutuhan dasar setiap individu rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Pada aspek sandang, pangan, dan papan, negara harus memberikan kemudahan bagi rakyat dalam mengaksesnya, seperti harga tanah, rumah, dan pangan yang murah.

Pada aspek kesehatan, pendidikan, dan keamanan, negara memberikan jaminan tersebut secara gratis tanpa dipungut biaya. Negara wajib menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai agar layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan bisa berjalan dengan baik..

Dalam Islam, setiap individu rakyat berhak mendapatkan makanan bergizi, bukan hanya untuk orang miskin. Negara bertanggung jawab penuh dalam mempermudah rakyat mendapatkan akses makanan bergizi, seperti harga pangan terjangkau dan distribusi pangan yang merata ke seluruh wilayah sehingga tidak terjadi kelangkaan pangan di salah satu wilayah.

Pada masa Kekhalifahan Utsmaniyah, layanan makan bergizi gratis pernah diterapkan dalam bentuk pendirian imaret (dapur umum) berbasis wakaf yang telah dibangun sejak abad ke-14 sampai abad ke-19. Imaret pertama kali didirikan di Iznik Mekece oleh Sultan Orhan. Seluruh Imaret yang didirikan diminta untuk menyiapkan makanan untuk didistribusikan secara gratis kepada masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti pengurus masjid, guru, murid, sufi, pelancong, dan penduduk lokal yang membutuhkan.

Kedua, mengalokasikan anggaran negara untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Di dalam baitulmal, terdapat bagian-bagian yang sesuai dengan jenis hartanya. Pertama, bagian fai dan kharaj yang meliputi ganimah, anfal, fai, khumus, kharaj, status tanah, jizyah, dan dharibah (pajak). Kedua, kepemilikan umum meliputi minyak, gas bumi, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan, mata air, hutan, serta aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus, semisal sarana publik seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, dll. Ketiga, sedekah (zakat) yang disusun berdasarkan jenis harta zakat, yaitu zakat uang dan perdagangan; zakat pertanian dan buah-buahan; serta zakat ternak unta, sapi, dan kambing.

Ketiga, negara menyediakan lapangan kerja yang luas melalui pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan sektor produktif. Negara membangun industri alat berat yang berpotensi merekrut banyak pekerja. Negara akan memberikan bantuan modal, insentif, dan keterampilan kerja bagi para penanggung nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dengan kebijakan dan mekanisme tersebut, seluruh rakyat dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik. Pemenuhan gizi setiap anak dapat terjamin karena negara berperan besar dalam menciptakan suasana dan kondisi ekonomi yang berkeadilan. [MNews/CJ-RR]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *