Muslimah News, EDITORIAL — Di sela-sela kunjungan untuk menghadiri KTT G20 2024 di Brazil, Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres (17-11-2024). Dalam kesempatan tersebut beberapa isu dibahas, seperti soal keamanan pangan, pengentasan kemiskinan, pelanggaran HAM, serta bencana kemanusiaan di Palestina.
Terkait Palestina, Presiden Prabowo menyampaikan dukungan dan kesiapan RI untuk memperkuat pasukan perdamaian PBB di sana. Ia mengatakan, dukungan tersebut sejalan dengan amanat internasional untuk memperkuat upaya perdamaian di dunia, khususnya menyangkut bencana kemanusiaan Palestina.
Tentu saja, pernyataan ini direspons positif oleh Guterres. Ia menyampaikan berbagai pujian dan apresiasi terhadap konsistensi Indonesia dalam menegakkan perdamaian dan hukum internasional. Ia pun memuji peran strategis Indonesia dalam kerja sama internasional, sekaligus menyebut Indonesia sebagai mitra yang sangat penting bagi PBB. Menurutnya, Indonesia telah memainkan peran yang sangat penting dalam KTT dan mengharapkan bisa terus bekerja sama dengan Indonesia dalam persiapan reformasi di masa mendatang.
Retorika di Tengah Upaya Alienasi Palestina
Saat pembicaraan penuh retorika ini berlangsung, Palestina Press Agency yang dikutip kanal telegram Gazamedia merilis kondisi terkini kasus genosida warga Gaza hingga hari ke-408 (17-11-2024 atau 15 Jumadilawal 1446 H). Disebutkan, bahwa selama 24 jam terakhir, Zion*s laknatullah kembali melakukan serangan brutal yang menarget beberapa keluarga di wilayah Jalur Gaza.
Tercatat ada 96 orang yang syahid dan 139 orang lainnya luka-luka pada serangan tersebut. Angka ini menambah jumlah korban genosida Zion*s sejak 7 Oktober 2023 hingga hari ke-408 menjadi 43.846 orang syahid dan 103.740 orang luka-luka. 74% di antaranya adalah wanita dan anak-anak, dan angka ini belum termasuk para korban yang terkubur di bawah reruntuhan dan tidak bisa dievakuasi karena keterbatasan alat dan sumber daya.
Keesokan harinya (18-11-2024), kanal QudsN melaporkan, serangan dan berlanjutnya pengepungan oleh Zion*s ini telah mengakibatkan kelangkaan atau krisis tepung yang memperburuk penderitaan warga di Jalur selatan Gaza. Dilaporkan juga, serangan tersebut ternyata bukan hanya terjadi di Jalur Gaza. Pada hari yang sama, Zion*s juga menyerang beberapa kota di Tepi Barat, dan di ibu kota Lebanon, Beirut, dll. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan serangan mengerikan tersebut telah menyebabkan 4 orang tewas termasuk seorang wanita dan 14 orang luka-luka.
Tentu saja, serangan dan kondisi faktual ini luput dari perbincangan kedua pemimpin dunia di tengah KTT G20 tersebut. Terlebih pembicaraan diplomatis soal Palestina bukan merupakan agenda pertama dan utama. Bahkan seperti sebelum-sebelumnya, narasi menjaga perdamaian dunia di Palestina yang sering digembar-gemborkan itu dipastikan hanya akan berakhir sia-sia. Semuanya, tidak lebih dari basa-basi politik yang tidak berefek pada kehidupan nyata.
Apalagi jika melihat sejarah dan posisi PBB, tidak bisa dimungkiri sejatinya lembaga ini merupakan perpanjangan tangan kepentingan negara pencipta dan pelindung Zion*sme, yakni Amerika. Wajar jika hingga detik ini kasus Palestina tidak pernah selesai-selesai. Bahkan serangan demi serangan terus dilancarkan di tengah segala bentuk retorika para pemimpin dunia, hingga akibatnya daftar korban tidak berdosa terus bertambah dari masa ke masa.
Mirisnya, selain hanya jadi alat retorika para pemimpin dunia, makin hari soal derita warga Palestina nyaris terhapus dari perbincangan masyarakat dunia. Tampak ada upaya terstruktur, sistematis, dan masif untuk mengalienasi isu Palestina. Akibatnya, para aktivis pro Palestina makin kesulitan untuk mengabarkan perkembangan terbaru soal Palestina. Pada saat yang sama, masyarakat dunia pun makin kesulitan untuk memperoleh berita valid tentangnya, kecuali dari saluran-saluran informal yang lolos dari upaya pembungkaman.
Sebagaimana diberitakan ANTARA (13/10), Kantor berita Palestina WAFA sempat memberitakan temuan NGO yang concern terhadap isu Palestina bernama Sada Social. Lembaga ini menemukan, pada sekitar 11 Oktober lalu, semua kanal media sosial seperti Facebook, IG, WA, Tiktok, X, Youtube, Threads, dll, serempak melakukan penghapusan konten soal Palestina, termasuk hasil liputan wartawan Palestina beserta suara-suara dukungan atas Palestina.
Dilaporkan juga, semua platform tersebut melakukan upaya pembatasan terhadap yang mereka sebut “individu dan organisasi berbahaya” dengan dalih demi melawan penyebarluasan terorisme. Sementara pada saat yang sama, justru bermunculan konten-konten berbahasa Ibrani pro Zion*s yang provokatif dan sangat menyudutkan Palestina.
Diketahui semua “kebijakan” kanal tersebut dilakukan salah satunya atas permintaan dari Uni Eropa. Namun pemilik perusahaan medsos terbesar Meta (FB dan IG), Mark Zuckerberg, memang juga dikenal sebagai pro Zion*s. Tentang hal ini, The Guardian (21-12-2023) sempat merilis laporan Human Rights Watch (HRW) yang menyebut Meta telah terlibat dalam penyensoran “sistemis dan global” terhadap konten pro Palestina sejak pecahnya perang Zion*s-Gaza pada 7 Oktober 2023.
Bahkan, dalam laporan yang disebut “pedas” setebal 51 halaman itu, diungkap bahwa Meta telah melakukan enam pola utama penyensoran yang tidak semestinya terhadap konten yang mendukung Palestina dan warga Palestina. Pola itu di antaranya, menghapus kiriman, cerita, dan komentar; menonaktifkan akun; membatasi kemampuan pengguna untuk berinteraksi dengan kiriman orang lain; dan melakukan “pemblokiran bayangan” yang mana visibilitas dan jangkauan materi seseorang berkurang secara signifikan.
Mitos dan Bahaya Narasi Perdamaian Dunia
Sikap para pemimpin muslim yang bergantung dan berharap pada PBB dan negara-negara adidaya tentu sangat disayangkan. Terlebih pada faktanya, tragedi Palestina sudah berlangsung sejak sangat lama. Bahkan sekali lagi, PBB yang disetir Amerikalah yang justru bertanggung jawab atas lahirnya kanker berbentuk negara Yahudi di jantung tanah Palestina.
Betapa tidak? Pada 1947, Resolusi PBB 181 disahkan oleh Majelis Umum (MU) PBB atas arahan Amerika dan sekutunya. Isinya menyerukan pembagian Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi, dengan kota Yerusalem sebagai corpus separatum (Latin: ‘entitas terpisah’) yang akan diatur oleh rezim internasional khusus. Resolusi itulah yang dianggap oleh komunitas Yahudi di Palestina menjadi dasar hukum berdirinya apa yang mereka sebut “negara Israel” yang diperkuat dengan Resolusi MU PBB 273 1949 yang menetapkan keanggotaannya di PBB.
Tentu saja Amerika punya target politis dan ideologis. Sebagai kampiun perang dunia ke-2 dan pemimpin peradaban kapitalisme, Amerika ingin agar dunia Islam, khususnya Timur Tengah yang kaya akan minyak tetap bergolak hingga posisi politiknya di dunia internasional tetap lemah. Amerika bisa mengambil untung dari konflik yang terus-menerus terjadi di sana, mulai jual beli loyalitas dan dukungan politik dengan rezim Arab yang rakus akan kekuasaan, bisnis senjata, hingga tentu saja minyak! Namun ada yang lebih penting dari itu semua, yakni membungkam potensi kebangkitan kembali peradaban Islam yang akan merebut kepemimpinan politik Amerika pada kancah politik internasional.
Oleh karenanya, dalam kerangka itulah PBB dan lembaga internasional lainnya dimainkan. Lembaga-lembaga ini menjadi alat Amerika dengan hak vetonya untuk memperpanjang umur hegemoninya atas dunia. Semua resolusi menyangkut Palestina hanya dibuat untuk membungkam suara pembelaan dan dorongan membebaskan Palestina. Terbukti, ratusan resolusi Dewan Keamanan yang berisi kutukan, kecaman dan tuntutan atas tingkah rusuh dan kekejaman Zion*s Yahudi tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan sebagiannya diveto Amerika.
Tak terkecuali resolusi PBB terakhir soal genosida Zion*s di Palestina. Dengan enteng Amerika menolaknya. Bahkan laporan Komisi Khusus PBB yang membuktikan terjadinya genosida dan pelanggaran HAM di Gaza, ditolak mentah-mentah oleh Amerika. Dengan membabi buta, Amerika terus membela anak kesayangannya, dan PBB sebagai lembaga dunia, berisi para pemimpin dunia, nyatanya tidak bisa berbuat apa-apa.
Begitu pun dengan keberadaan pasukan penjaga perdamaian PBB. Meski dalam situs betterworldcampaign disebutkan bahwa selama 76 tahun, Pasukan Penjaga Perdamaian PBB telah menjadi salah satu alat terpenting untuk meredakan konflik dan mendorong perdamaian dan keamanan di seluruh dunia; Juga dibentuk untuk membantu negara-negara menavigasi jalan yang sulit dari konflik menuju perdamaian, pemeliharaan perdamaian; Serta memfasilitasi proses politik, melindungi warga sipil, membantu pelucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi mantan kombatan, namun faktanya organ di bawah otoritas Dewan Keamanan PBB ini juga hanya menjadi alat untuk menciptakan perdamaian semu dalam kerangka kepentingan Amerika sebagai polisi dunia.
Amerika dan sekutunyalah yang selama ini memainkan peran penting dalam mendukung proyek-proyek yang disebut sebagai demokratisasi di berbagai wilayah konflik, seperti menginisiasi penyelenggaraan referendum atau pemilihan umum, melindungi dan memajukan hak asasi manusia, dan membantu dalam penciptaan dan pemulihan supremasi hukum. Semua itu tetap dilakukan dalam kerangka kepentingan politik, ekonomi dan ideologi Amerika dan sekutunya.
Maka dengan melihat track record yang demikian, bagaimana bisa kita berharap perdamaian dunia benar-benar akan tercipta, lalu kita bermimpi bisa menjadi bagian dari yang akan mewujudkannya? Bagaimana pula di tengah berkelindannya kepentingan nasional berbagai negara, termasuk Arab dan Amerika atas konflik Palestina, kita berharap bisa menjadi pahlawan bagi kaum tertindas di sana? Yang justru terjadi adalah, kita terposisi sebagai kacung negara penjajah dan dimanfaatkan untuk mendukung penjajahan atas dunia di bawah mitos narasi perdamaian dunia.
Palestina Butuh Tentara Pembela dan Khilafah Sebagai Penjaga
Sebagai salah satu negeri muslim terbesar, Indonesia semestinya ada di garda terdepan dalam upaya pembebasan Palestina. Dengan kekuatan tentaranya dan bekal ideologi Islam yang ada padanya, Indonesia semestinya mampu memimpin pembebasan Palestina.
Tengok saja, hingga April 2024 saja, Indonesia tercatat telah mengirimkan 2.715 personel untuk misi perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik di dunia, termasuk di perbatasan Libanon. Dengan jumlah tersebut, Indonesia tercatat menempati peringkat keenam kontributor terbesar terhadap pasukan perdamaian PBB.
Jika ditambah dengan pasukan reguler yang ada di tanah air yang berjumlah lebih dari 400 ribu, ditambah paramiliter atau organisasi non militer yang telah dilatih dan dipersenjatai, serta kalangan sipil yang siap dimobilisasi untuk berjihad, juga digabung dengan pasukan muslim dari negeri-negeri muslim lainnya, harusnya pasukan muslim, cukup untuk menghadapi 600 ribu pasukan aktif dan cadangan Zion*s laknatullah dan mengusirnya dari tanah milik umat Islam dunia, Palestina dalam keadaan terhina.
Sayang di bawah kepemimpinan rezim sekuler demokrasi kapitalis hari ini, potensi besar tersebut menjadi mandul sama sekali. Alih-alih seperti pasukan khilafah di bawah kepemimpinan Umar bin Khaththab, atau pasukan jihad di bawah kepemimpinan Sultan Shalahuddin al-Ayyubi yang dengan gagah berani dan didorong iman yang tinggi menjadi pasukan pembebas Palestina, pasukan yang dimiliki Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya hari ini dibiarkan tidak berfungsi selain untuk kepentingan pragmatis dan seremoni.
Sungguh, Palestina telah memanggil para pemimpin dan tentara umat Islam di berbagai negeri muslim termasuk Indonesia untuk terjun di kancah jihad fi sabilillah. Ratusan ribu bahkan jutaan nyawa yang mati dan darah muslim Palestina yang tertumpah sejak negara Zion*s berdiri akan menuntut atas sikap diam dan tidak acuh mereka. Tentu keimanan yang ada pada mereka semestinya membuat mereka takut kepada Allah ‘Azza wa Jalla.
Bukankah Allah Taala telah memerintahkan umat ini untuk membela saudaranya yang teraniaya, sebagaimana firman-Nya, “Dan jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam agama, maka kamu wajib menolongnya, kecuali atas kaum yang terdapat perjanjian antara kamu dan mereka. Sedangkan Allah melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Anfal [8]: 72). Juga sebagaimana sabda Rasul-Nya, “Apabila orang-orang melihat seorang yang zalim tapi mereka tidak mencegahnya, dikhawatirkan Allah akan menimpakan hukuman terhadap mereka semua.” (HR Abu Dawud).
Namun, kita memang tidak bisa berharap pertolongan itu akan datang dari para pemimpin sekuler demokrasi kapitalisme yang tunduk pada negara adidaya. Panggilan itu hanya mungkin dijawab oleh pemimpin dan tentara yang tunduk patuh dan hanya takut pada Rabb-nya.
Ialah sang khalifah dan para tentaranya. Mereka hanya lahir dari umat yang beriman yang siap menjadikan Islam sebagai urusan hidup dan matinya. Keberadaan mereka harus diperjuangkan melalui dakwah penyadaran umat dengan ideologi Islam yang ikhlas dan tidak kenal lelah. Bahkan, dakwah mewujudkan kepemimpinan khalifah ini harus menjadi agenda utama dakwah di tengah umat hari ini. [MNews/SNA]
